Petisi untuk mendukung KPK klik www.change.org/serahkankeKPK

1. Dukungan untuk KPK Mengalir di Dunia Maya
Penulis: Dian Maharani
Sabtu, 11 Agustus 2012 | 04:34 AM
JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM
juga mengalir lewat dunia maya. Para aktivis anti-
korupsi melayangkan petisi agar Polri menyerahkan
sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada
KPK.
Petisi melalui www.change.org/serahkankeKPK itu
diprakarsai oleh para aktivis anti-korupsi, seperti
pengamat kepolisian yang juga mantan perwira
menengah kepolisian, Bambang Widodo Umar, dan
putri mantan Presiden RI, Abdurahman Wahid, Anita
Wahid.
Petisi ini juga didukung oleh kalangan budayawan,
seperti Benny Susetyo dan Radar Panca Dahana;
ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti
Garnasih; Todung Mulya Lubis; mantan Jaksa
Agung, Abdul Rahman Saleh; penasihat Jaksa

2. Agung, Chairul Imam; Donal Fariz dari ICW; sampai
ibu rumah tangga peduli anti-korupsi, Rebecca
Gultom.
Sejak dibuka beberapa hari lalu, petisi ini sudah
ditandatangani lebih dari 2.000 orang dari berbagai
lapisan masyarakat. Petisi ini ditujukan langsung
kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol)
Timur Pradopo.
Ribuan orang telah ikut mendesak Polri
menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada
KPK. "Iya, sudah tembus 2.000 lebih. Petisi ini
pertumbuhan dukungannya berjalan secepat petisi
buruh migran. Harapannya, dukungan dari warga
masyarakat tersebut dapat didengarkan oleh
pembuat kebijakan," kata aktivis platform
change.org, Usman Hamid, Jumat (10/8/2012).
Dalam petisi tersebut, berbagai lapisan masyarakat
memberikan tanggapannya atau alasan mendukung
KPK dan meminta Polri tak ikut menyidik. "Karena
rata-rata kasus yang dipegang Polisi akhirnya di

3. SP3 kan?" tulis Doni Kirana.
Slamet S Nurhendratno menuliskan dukungannya
kepada KPK. "KPK lebih jujur dalam memeriksa
korupsi." Mereka pun berharap Polri terbuka tanpa
ikut menangani korupsi simulator SIM yang
ditangani KPK.
Dalam petisi tersebut disebutkan, jika Polri
melanjutkan penyidikan, maka Polri telah menabrak
hukum. Polri harus mengintrospeksi diri dengan
menempatkan dirinya sama dan setara di hadapan
hukum.
Dalam petisi itu pula disebutkan, jika Polri
menghalangi, maka slogan antikorupsi Polri hanya
menjadi pepesan kosong. Usman berharap
keberadaan situs change.org bisa memberikan
manfaat bagi siapa pun dan di mana pun untuk
menyuarakan kepeduliannya pada masing-masing
bidang.