Dr. Ir. H. Eko Cahyono, M.Sc.

1. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Halaman
DAFTAR ISI .............................................................................................................. i
SAMBUTAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ................. iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi
I. DEKLARASI ......................................................................................................... 1
II. AGENDA MENYONGSONG ERA BARU PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN INDONESIA ....................................................................... 6
1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya
Tempat Tinggal yang Layak Bagi Semua Penduduk
Indonesia sebagai Hak Asasi ............................................................. 6
1.1 Mewujudkan Pelindungan atau Pengakuan Hak Semua
Anggota Masyarakat dengan Cara Memenuhi
Kebutuhannya akan Tempat Tinggal yang Layak Huni
yang Dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum
dengan Cara Memberikan Kesempatan dan Pilihan
yang Luas serta Memberdayakan dan Memberinya
Kepastian Bermukim ..................................................................... 6
1.2 Meningkatkan Komitmen Seluruh Pemangku
Kepentingan untuk Menjadikan Perumahan dan
Permukiman sebagai Unsur Penting Pengakuan dan
Pelindungan Hak Asasi Manusia dan sebagai Ukuran
Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya.................... 7
1.3 Mewujudkan Sistem Penyediaan Penyelenggaraan
Perumahan Sosial bagi Masyarakat yang Lemah dan
Tidak Mampu .................................................................................. 8
2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya
Perumahan dan Permukiman yang Berbasis Komunitas
dan Kekeluargaan.................................................................................... 8
2.1 Mendorong Perwujudan Pendekatan Keluarga dan
Komunitas dalam Pembangunan Perumahan dan
Permukiman ..................................................................................... 8
2.2 Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana
Permukiman untuk Memfasilitasi Interaksi Sosial bagi
Terwujudnya Komunitas yang Sehat, Kreatif, dan
Dinamis .............................................................................................. 9
i

2. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
2.3 Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang
Mencerminkan Keserasian Hunian dan Kecukupan
Prasarana dan Sarana yang Berbasis Komunitas................ 10
3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya
Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk
Perkembangan Perumahan dan Permukiman yang
Berkelanjutan ........................................................................... 10
3.1 Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan
Urbanisasi .......................................................................................... 10
3.2 Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman
sebagai Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan
dan Perdesaan yang Berkelanjutan ......................................... 11
3.3 Mendorong Pengintegrasian Perencanaan dan
Pembangunan Perumahan dan Pengembangan
Permukiman dengan Sistem Transportasi, Tempat
Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan, dan Utilitas
Umum dan Menuangkannya ke dalam Perencanaan
dan Pengelolaan Kota ................................................................... 11
3.4 Mewujudkan Permukiman yang Lebih Ramah
Lingkungan, Hemat Energi, Mengurangi Risiko
Bencana Alam ataupun Bencana Akibat Perbuatan
Manusia dan Perubahan Iklim Melalui Pembangunan
Perumahan dan Penataan Kembali Permukiman yang
Ada ....................................................................................................... 12
3.5 Mendorong Peningkatan Pemahaman dan
Kemampuan Masyarakat dalam Menggunakan Sumber
Daya dalam Batasan Daya Dukung Suatu Ekosistem ....... 13
3.6 Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam,
Terutama Air, dan Sumber Daya Buatan ............................... 13
3.7 Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan
Permukiman Berbasis Nilai Budaya Lokal ............................. 14
3.8 Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman
Kumuh Tahun 2025 ........................................................................ 14
3.9 Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum
atas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang
Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan ........................ 15
ii

3. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Akses
terhadap Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) ................................................................................. 15
3.11 Mengembangkan dan Memobilisasi Sumber-Sumber
Pembiayaan bagi Pengembangan Perumahan dan
Permukiman ..................................................................................... 16
3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, dan
Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan dan
Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) .................................................................................................. 17
3.13 Memperkuat Landasan Hukum dan Perundang-
undangan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman yang Sesuai dengan Dinamika Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara .......................................................... 17
3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan
dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman
pada Berbagai Tingkatan ............................................................ 18
3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik dan
Berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan
Permukiman di Tingkat Nasional dan Daerah .................... 19
3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan dan
Permukiman yang Kuat ............................................................... 20
iii

4. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Bismillaahirrohmaanirrahiim, Assalaamu’alaikum w.w,
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha
Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya
kepada kita semua, Keluarga Besar Perumahan dan
Permukiman Indonesia telah diberi kesempatan, kekuatan,
dan kesehatan untuk berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan bangsa melalui rangkaian acara Kongres Perumahan dan
Permukiman II, Tahun 2009, dengan tema “Menyongsong Era Baru
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia”.
Setelah melewati kurun waktu yang cukup panjang, lebih dari setengah abad
sejak Kongres Perumahan Rakyat Tahun 1950, sangat terasa bahwa
pemangku kepentingan perumahan dan permukiman memendam rasa
kerinduan yang sangat tinggi untuk menempatkan perumahan dan
permukiman menjadi bagian utama pembangunan nasional untuk
peningkatan kesejahteraan bangsa. Kerinduan ini berwujud harapan, tekad,
dan semangat, yang kesemuanya terekam dan tersalurkan melalui rangkaian
proses kegiatan menjelang Kongres, yaitu proses yang terdiri dari pra-
sarasehan, sarasehan, seri diskusi nasional, dialog regional, prakongres,
sampai memuncak di Kongres. Bahkan beberapa provinsi dan kelompok
pemangku kepentingan membuat aktivitas khusus untuk menyambut
Kongres ini.
Yang membanggakan kita semua adalah bahwa semua Keluarga Besar
Perumahan dan Permukiman terlibat dalam kegiatan ini, yaitu tokoh lintas
generasi, lintas sektor, dan lintas wilayah. Kongres ini juga menyatukan
berbagai individu, kelompok masyarakat, profesional, pemerintah,
pengembang, lembaga keuangan, koperasi, lembaga tabungan dan asuransi
wajib, perguruan tinggi, pengamat, dan organisasi nonpemerintah.
Setidaknya sebanyak 1.500 orang terlibat dalam Kongres. Bahkan bila
dihitung dengan event menjelang Kongres, setidaknya 2.500 orang terlibat,
yang semuanya berasal dari 33 provinsi di Indonesia dan lebih kurang 334
kabupaten/kota. Pemangku kepentingan ini tumbuh dan berkembang
setelah tahun 1950, yaitu antara lain hasil Lokakarya Nasional Perumahan dan
Permukiman (1972, 1992), Semiloka Nasional Perumahan dan Permukiman
(2002), perubahan konstelasi politik dan ketatanegaraan dari era sentralisasi
ke desentralisasi, perubahan lingkungan strategis global dan regional,
terutama terkait dengan isu lingkungan hidup (perubahan iklim dan dunia
yang semakin meng-kota) dan investasi, serta terikatnya Indonesia sebagai
iv

5. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
anggota organisasi dunia untuk menjalankan Agenda Global (Agenda
Habitat, Agenda 21, Millenium Development Goals).
Deklarasi sebagai hasil Kongres yang ditandatangani tepat pada tanggal 20
Mei 2009 ini diharapkan memiliki roh „kebangkitan‟, mengingat dilakukan
bersamaan dengan peringatan 101 tahun Kebangkitan Nasional yang
bersejarah itu. Semoga pendeklarasian hasil Kongres ini memiliki semangat
yang sama dengan semangat Kebangkitan Nasional dan menginspirasi
semua pemangku kepentingan perumahan dan permukiman untuk lebih
bekerja keras dalam membangun bangsa.
Kepada semua peserta yang terlibat dan panitia penyelenggara rangkaian
kegiatan Kongres, termasuk anggota tim penasehat, pengarah, pakar, dan
pelaksana, atas nama Pemerintah, saya sampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas segala kerja keras dan pengorbanannya. Semoga
Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin
Wassalaamua’alaikum w.w
Mohammad Yusuf Asy‟ari
v

6. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Assalamu’alaikum w.w.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kita semua
dapat menjalankan Kongres Perumahan dan Permukiman II dengan lancar
dan menghasilkan Deklarasi berikut Agenda Menyongsong Era Baru
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia.
Persidangan Kongres terdiri dari sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan
sidang pleno dan sidang komisi yang dipimpin oleh pimpinan sidang komisi.
Sebelum pimpinan sidang pleno dan komisi terbentuk, sidang pleno dan
sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh
panitia penyelenggara.
Sidang Komisi I membahas Tujuan 1 tentang Terpenuhinya Tempat Tinggal
yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi dan Tujuan 2
tentang Terwujudnya Permukiman yang berbasis Komunitas dan
Kekeluargaan. Sidang Komisi II dan Komisi III masing-masing membahas
sebagian Tujuan 3 tentang Terpadunya Proses Sosial, Ekonomi, dan Kondisi
Lingkungan untuk Perkembangan Permukiman yang Berkelanjutan. Selain itu,
semua komisi membahas draf deklarasi. Semua bahan persidangan dikemas
dalam sekumpulan dokumen sebagai berikut: Usulan Tata Tertib Kongres
(P1), Informasi Perumahan dan Permukiman (P2), Kronologi dan Hasil Pra-
Kongres (P3), Draf Agenda Perumahan dan Permukiman (P4), Draf Deklarasi
(P5), Panduan Sidang Komisi (P6).
Kongres Perumahan dan Permukiman II yang diselenggarakan pada tanggal
18-20 Mei 2009 menghasilkan lima ketetapan, yaitu pertama, Ketetapan No.
1/KPTS/KN/V/2009 tentang Tata Tertib Kongres Nasional Perumahan dan
Permukiman II, Tahun 2009; kedua, Ketetapan No. 2/KPTS/KN/V/2009
tentang Pimpinan Sidang Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II,
Tahun 2009; ketiga, Ketetapan No. 3/KPTS/KN/V/2009 tentang Pembentukan
Komisi-Komisi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun
2009; keempat, Ketetapan No. 4/KPTS/KN/V/2009 tentang Hasil Sidang
Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009; dan kelima,
Ketetapan No. 5/KPTS/KN/V/2009 tentang Deklarasi Kongres Nasional
Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009.
Dokumen ini menyajikan lampiran Ketetapan Kongres No. 4 Hasil Sidang
Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009 dan No. 5
vi

7. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
tentang Deklarasi Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun
2009. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakili delegasi pusat
dan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Hasil Sidang Kongres Nasional
Perumahan Dan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi
Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Deklarasi.
Pada kesempatan ini, Pimpinan Sidang Pleno sekali lagi mengucapkan terima
kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Kongres, terutama para
pimpinan sidang komisi dan tim perumus, serta penyelenggara Kongres yang
mendukung berlangsungnya persidangan Kongres Perumahan dan
Permukiman II ini dengan baik. Selanjutnya, diharapkan Deklarasi dan
Agenda Perumahan dan Permukiman ini dapat segera disebarluaskan agar
diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan perumahan
dan permukiman.
Wassalaamua’alaikum w.w.
Jakarta, 18-20 Mei 2009
Pimpinan Sidang Pleno
Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II
Iqbal Latanro (Dirut BTN)
Ketua
Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I)
Wakil Ketua
Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan)
Sekretaris
Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI)
Anggota
Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC)
Anggota
vii

8. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
viii

9. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
ix

10. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
x

11. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapat
diselesaikan
dengan menyepakati berbagai landasan menuju hari depan era baru
pembangunan
perumahan dan permukiman yang lebih baik.
Kami:
Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009,
sebagai pewaris keputusan Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun
1950 yang telah
meneguhkan perumahan sebagai urusan negara, merasa bertanggung
jawab atas pelaksanaan
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-Undang
tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat;
Menyadari bahwa:
1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahi
penduduk yang berjumlah besar dengan keanekaragaman budayanya,
dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapi
tantangan karena kedudukannya terhadap berbagai potensi bencana
alam;
2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi,
globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut pengorganisasian
pembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara;
3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantu
pembangunan perumahan dan permukiman, tetapi belum seluruh
persoalan perumahan dan permukiman teratasi;
4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru pada
upaya-upaya pembangunan perumahan dan permukiman;
1

12. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Meneguhkan tekad untuk :
1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang
berkaitan dengan kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan jati diri,
untuk menjadi tanggung jawab Negara;
2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakang
budaya yang ada dan yang berkembang dalam permukiman;
3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan
permukiman dalam menghadapi kendala sumber daya yang terbatas
terutama tanah, air, dan energi;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan dengan
menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan mengurangi risiko
bencana;
5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah
melalui peningkatan akses dan subsidi terhadap sumber daya dan
pembiayaan perumahan;
6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tata
kelola yang baik dalam pembangunan perumahan dan permukiman
dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif,
akuntabel dan berorientasi pada kesepakatan para pihak;
7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untuk
melaksanakan agenda perumahan dan permukiman yang telah
dihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun
2009, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasi
ini;
8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekali
atas apa yang disepakati di dalam menghadapi permasalahan
pembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiap
satu tahun sekali.
2

13. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Jakarta, 20 Mei 2009
Kami, para deklarator
3

14. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
Nama Para Deklarator
1. Ibrahim (Nanggroe Aceh Darussalam)
2. Syafruddin Siregar (Sumatera Utara)
3. Armansyah (Riau)
4. Nuraida Mokhsen (Kepulauan Riau)
5. Fachrudin (Sumatera Barat)
6. Dedi Hendri (Jambi)
7. Eddy Hermanto (Sumatera Selatan)
8. Martono Hamzah (Bangka Belitung)
9. Zet Efran (Bengkulu)
10. Fahrizal Ismail (Lampung)
11. Winarjono (Banten)
12. Ismail A. Said (DKI Jakarta)
13. Bambang Riyanto (Jawa Barat)
14. Endah Tri Wahyuni (Jawa Tengah)
15. Joko Muryantoro (DI Yogyakarta)
16. Budi Susilo (Jawa Timur)
17. Sinerah Ely (Nusa Tenggara Barat)
18. Maryadi (Kalimantan Barat)
19. Dagut H. Djunas (Kalimantan Tengah)
20. Apud Fauziansyah (Kalimantan Selatan)
21. Syahfruddin Darlan (Papua)
22. Hengki Manumpil (Sulawesi Utara)
23. Yanmark Nainggolan (Sulawesi Tengah)
24. Martini Harjokusumo (Nusa Tenggara Timur)
25. Ismail Usernahu (Maluku)
26. I Ketut Sedana Merta (Bali)
27. Muh. Aksan (Sulawesi Barat)
28. Sumi Heriza (Sulawesi Selatan)
29. Vaya Amelia (Maluku Utara)
30. Hari Siswanto (Kalimantan Timur)
31. Winarni Monoarfa (Gorontalo)
32. Suhadi (Forkim)
33. Aminudin (ASPEK)
4

15. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
34. Jully Kuswara (UPC)
35. Sutan Hadiansyah(AKPPI)
36. Teguh Satria (DPP REI)
37. Daniel Jumali (DPP APERSI)
38. Iqbal Latanro (BTN)
39. Aca Sugandhy (MP3I)
40. Himawan Arief Sugoto (Perumnas)
41. Yusuf Asy‟ari (Kemenpera)
5

16. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
6

17. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
7

18. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
6

19. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat
Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak
Asasi
1.1 Mewujudkan Pengakuan dan Pelindungan Hak Seluruh Anggota
Masyarakat dengan Cara Memenuhi Kebutuhannya akan
Tempat Tinggal yang Layak Huni, Dilengkapi dengan Prasarana
dan Sarana Umum, dengan Cara Memberikan Kesempatan dan
Pilihan yang Luas, Pemberdayaan, serta Menjamin Kepastian
Bermukim
1.1.1 Menjamin pengembangan perumahan yang memenuhi kriteria
keselamatan bangunan, kesehatan, dan keterjangkauan
harga, dengan mempertimbangkan kearifan lingkungan dan
budaya lokal, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan
a. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam
pembangunan rumah dan lingkungannya sesuai dengan
kemampuannya;
b. Mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah untuk
mengalokasikan sebagian APBN dan APBD untuk
memberikan bantuan, stimulan bidang perumahan bagi
masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
1.1.2 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untuk
mengomunikasikan dan mengembangkan pendekatan-
pendekatan alternatif dalam pembangunan rumah, melalui:
a. penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitra
perumahan lainnya;
b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah
dalam perumahan dan permukiman serta peran
pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai
pelindungan atau pengakuan hak asasi manusia;
c. sosialisasi budaya kepada masyarakat untuk menghuni
hunian vertikal;
d. pelatihan untuk membangun, memperbaiki, mengelola
dan mengembangkan perumahan dan permukiman,
7

20. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
kepada tidak hanya calon penghuni tetapi juga kepada
pengelola.
1.1.3 Menjamin kepastian bermukim bagi masyarakat
a. Mengupayakan penguatan hukum yang dapat
memberikan kepastian bermukim bagi masyarakat,
terutama yang tidak mampu mengupayakan rumah
sendiri;
b. Memberikan kepastian bermukim dalam setiap rencana
pembangunan;
c. Meningkatkan informasi dan pemahaman akan peraturan
perundang-undangan dan rencana pembangunan
perumahan;
d. Mengupayakan kartu keluarga miskin berlaku untuk
memberikan kemudahan keluarga miskin mendapatkan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau hal yang terkait
dengan administrasi pembangunan rumahnya.
1.2 Meningkatkan Komitmen Seluruh Pemangku Kepentingan
untuk Menjadikan Perumahan dan Permukiman sebagai Unsur
Penting Pengakuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia serta
sebagai Ukuran Pembangunan Manusia Sejahtera Seutuhnya
1.2.1 Mendorong upaya yang terus-menerus, baik di tingkat
nasional maupun daerah untuk menyosialisasikan tanggung
jawab negara dan hak masyarakat atas hunian yang layak
sebagai bagian pengakuan dan pelindungan hak asasi
manusia, melalui berbagai media komunikasi
1.2.2 Mengupayakan peningkatan penyelenggara urusan
perumahan dan permukiman di tingkat daerah
1.2.3 Mengembangkan sistem bantuan teknik dan pelatihan untuk
mengomunikasikan pendekatan-pendekatan alternatif dalam
pembangunan perumahan/permukiman, antara lain melalui:
a. penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitra
perumahan lainnya;
b. perumusan terminologi yang terkait peran pemerintah
dalam perumahan dan permukiman serta peran
pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebagai
pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia.
8

21. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
1.2.4 Memperjelas dan mempertegas kriteria kelompok sasaran
masyarakat penerima bantuan perumahan melalui upaya-
upaya:
a. pelembagaan data dan informasi mengenai masyarakat
yang layak menerima bantuan;
b. penetapan kelompok sasaran bantuan perumahan;
c. penguatan kapasitas kelompok masyarakat perumahan
dan permukiman.
1.3 Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Perumahan Sosial bagi
Masyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu
1.3.1 Pengembangan perumahan sosial bagi masyarakat yang
tidak mampu, melalui berbagai upaya antara lain:
a. menetapkan kriteria dan prioritas penghuni rumah sosial
menghuni sesuai dengan kondisi lokal;
b. melibatkan berbagai mitra pemerintah dan swasta untuk
penyediaan dan pengembangan rumah sosial;
c. mengembangkan sistem pendekatan dan pembiayaan
yang mudah dan berkelanjutan untuk pengembangan
perumahan sosial.
1.3.2 Meningkatkan penyediaan hunian layak huni bagi
masyarakat yang tidak mampu
2. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terwujudnya Perumahan
dan Permukiman yang Berbasis Komunitas dan Kekeluargaan
2.1 Mendorong Perwujudan Pendekatan Keluarga dan
Komunitas dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2.1.1 Memfasilitasi pengembangan perumahan dan permukiman
yang menjamin hubungan sosial yang sehat, dinamis, dan
berkelanjutan
a. Pengembangan dan penerapan standar pelayanan
minimal di lingkungan permukiman untuk mewujudkan
komunitas yang sehat dan dinamis;
b. Penerapan konsep hunian berimbang yang dinamis dan
realistis sesuai dengan besaran satuan permukiman dan
kondisi lingkungannya;
9

22. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
c. Mendorong pengembangan rancangan lingkungan
perumahan dan permukiman dengan peran serta
masyarakat dan mempertimbangkan dinamika sosial-
budaya serta karakter lingkungannya;
d. Memfasilitasi upaya pengadopsian nilai budaya luhur
dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang
lebih menjamin keadilan dan kesetaraan;
e. Melestarikan dan merehabilitasi rumah dan lingkungan
perumahan bernilai budaya, sejarah, dan memberi
manfaat bagi masyarakat;
f. Pemantapan pelaksanaan konsep pembangunan tridaya
dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
g. Penguatan peran fasilitator dan organisasi nirlaba dalam
proses pembangunan perumahan dan permukiman.
2.1.2 Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah agar dapat
menangani permukiman kumuh perkotaan secara lebih
intensif, efektif, dan manusiawi dengan menghindari adanya
penggusuran untuk meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan pemukimnya
a. Pemberian jaminan sistem pendukung bagi kelangsungan
kehidupan di lingkungan perumahan dan kawasan
permukiman;
b. Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus derajat
kerawanan dan risiko kehidupan di permukiman kumuh.
2.1.3 Mendorong secara bertahap, tapi terus-menerus,
perwujudan lingkungan perumahan dan permukiman yang
berperspektif gender dan mempertimbangkan kebutuhan
khusus anggota masyarakat tertentu seperti diffable, lansia,
dan anak-anak
2.2 Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
untuk Memfasilitasi Interaksi Sosial bagi Terwujudnya
Komunitas yang Sehat, Kreatif, dan Dinamis
2.2.1 Menetapkan standar prasarana, sarana, dan fasilitas
permukiman dalam tautannya dengan satuan permukiman
bagi berbagai ragam komunitas
10

23. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
2.2.2 Mengupayakan terbentuknya satuan permukiman yang
sesuai dengan satuan komunitas dan mendorong
terwujudnya pengembangan pengelolaan perumahan dan
permukiman berbasis komunitas
2.3 Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Mencerminkan
Keserasian Hunian dan Kecukupan Prasarana dan Sarana yang
Berbasis Komunitas
2.3.1 Mendorong pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas
umum yang memadai bagi kebutuhan perumahan dan
permukiman
3. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpadunya Proses Sosial,
Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan untuk Perkembangan Perumahan
dan Permukiman yang Berkelanjutan
3.1 Mengendalikan Laju Persebaran Penduduk dan Urbanisasi
3.1.1 Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman
berdasarkan rencana tata ruang yang proaktif dan
berwawasan ke depan, berkekuatan hukum, dan dapat
diimplementasikan
3.1.2 Mendorong daerah untuk melakukan analisis kebutuhan dan
permintaan rumah sebagai dasar untuk menyusun Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Pemukiman di Daerah (RP4D) yang dituangkan dalam
rencana tata ruang dan peraturan zonasi
3.1.3 Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan
pengawasan daya tampung maksimum kawasan perumahan
dan permukiman
3.1.4 Mengendalikan perluasan pertumbuhan kawasan
permukiman agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian
dan kawasan lindung
3.1.5 Meningkatkan kualitas perumahan dan prasarana
permukiman perdesaan dan perkotaan setara dengan
kualitas pelayanan kehidupan di perkotaan
3.1.6 Mendorong pertumbuhan kota baru mandiri secara
terencana
11

24. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.2 Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai
Bagian dari Sistem Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
yang Berkelanjutan
3.2.1 Mendorong pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman yang searah dengan kebijakan pembangunan
nasional dan wilayah;
a. Mendorong pengembangan kota satelit, dalam rangka
pengembangan permukiman skala besar, yang disertai
pengendalian perluasan kota induk dan pengembangan
sistem transportasi wilayah yang memadai;
b. Mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai
kawasan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat
perkotaan;
c. Mendorong pengembangan permukiman skala besar
dengan alokasi penggunaan lahan yang seimbang antara
hunian, pelayanan, dan penyediaan lapangan kerja untuk
mewujudkan kota mandiri dan mencapai skala ekonomi
dalam penyediaan kelengkapan prasarana, sarana
lingkungan, dan utilitas umum;
d. Mengintegrasikan penggabungan perumahan dan
pemukiman berbasis kawasan di perdesaan untuk
mendukung penggabungan wilayah.
3.2.2 Mendorong kawasan perumahan dan pemukiman yang
didasarkan pada kebijakan pengembangan lingkungan dan
keberagaman aspek sosial
3.3 Mendorong Pengintegrasian Perencanaan dan Pembangunan
Perumahan dan Pengembangan Permukiman dengan Sistem
Transportasi, Tempat Kerja, dan Prasarana, Sarana Lingkungan,
dan Utilitas Umum serta Menuangkannya ke Dalam
Perencanaan dan Pengelolaan Kota
12

25. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.3.1 Mengarahkan pembangunan perumahan dan menata
kembali permukiman yang ada agar lebih aman, nyaman,
dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari
pembangunan kota
3.3.2 Memfasilitasi perwujudan prasarana, sarana, dan utilitas
pembangunan perkotaan dan perdesaan sesuai rencana tata
ruang
3.4 Mewujudkan Permukiman yang Lebih Ramah Lingkungan,
Hemat Energi, Mengurangi Risiko Bencana Alam ataupun
Bencana Akibat Perbuatan Manusia dan Perubahan Iklim
melalui Pembangunan Perumahan dan Penataan Kembali
Permukiman yang Ada
3.4.1 Pengembangan menejemen risiko untuk pembangunan
perumahan
a. Mengupayakan peningkatan kemampuan dalam
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan
rehabilitasi pascabencana;
b. Mendorong pengembangan perumahan dan permukiman
berbasis mitigasi bencana.
3.4.2 Mengupayakan penyiapan perumahan yang disiagakan
untuk secara cepat dan tepat dapat menanggulangi akibat
bencana alam dan kerusuhan sosial
3.4.3 Mendorong perwujudan pembangunan perumahan dan
permukiman yang ramah lingkungan, memperhatikan risiko
bencana, dan hemat sumber daya, serta memprioritaskan
penggunaan sumber daya lokal
3.4.4 Mengembangkan perumahan dan menata kembali
permukiman di kawasan pesisir dan berbagai pulau kecil dan
memadukannya dengan pengembangan dan pengelolaan
kawasan pesisir, sungai, danau, dan situ (konsep water front)
3.4.5 Mengembangkan metode dan teknologi konstruksi yang
tepat dan ramah lingkungan
a. Menetapkan standar rancang bangun hunian vertikal
ataupun hunian tidak bersusun;
13

26. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
b. Mendorong produksi bahan bangunan pre-fabrikasi
berbasis bahan lokal untuk pembangunan perumahan;
c. Menetapkan standar penggunaan bahan bangunan yang
mendukung kondisi fisik lingkungan dengan tingkat
pencemaran yang rendah;
d. Mendorong pengembangan desain dan pengelolaan
bangunan dan lingkungan perumahan yang hemat energi.
3.5 Mendorong Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan
Masyarakat dalam Menggunakan Sumber Daya dalam Batasan
Daya Dukung suatu Ekosistem
3.5.1 Memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan
wawasan dan pengetahuan pembangunan dan
pengembangan perumahan yang dilakukan secara mandiri
agar menyadari batas daya dukung lingkungan untuk
menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupannya
3.5.2 Meningkatkan penyampaian informasi dan pengetahuan ke
masyarakat terkait sumber daya perumahan melalui
pemberdayaan masyarakat
3.6 Meningkatkan Upaya Konservasi Sumber Daya Alam, terutama
Air, dan Sumber Daya Buatan
3.6.1 Mendorong terwujudnya dan berkembangnya gerakan
masyarakat untuk konservasi sumber daya air dan
penghematan pemanfaatan air bagi permukiman
3.6.2 Mendorong masyarakat untuk berperan serta menjaga dan
memelihara prasarana, sarana, dan fasilitas publik
3.6.3 Mendorong pengembangan budaya air dalam
pembangunan perumahan dan permukiman
3.6.4 Mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) secara
memadai sebagai daerah resapan air
14

27. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.7 Mendorong Upaya Mewujudkan Perumahan dan Permukiman
Berbasis Nilai Budaya Lokal
3.7.1 Mendorong penerapan nilai budaya dalam pembangunan
dan pengelolaan permukiman
a. Mendorong pembangunan dan pengembangan
perumahan dan permukiman berlandaskan potensi serta
nilai-nilai kearifan lokal
3.7.2 Mendorong pengkajian bentuk dan penataan bangunan
perumahan khususnya hunian vertikal yang mampu
mengkomodasi tata nilai tradisional
a. Mendorong inventarisasi dan penanganan bangunan dan
lingkungan permukiman yang memiliki nilai sebagai
pusaka atau cagar budaya
b. Mendorong revitalisasi lingkungan permukiman bernilai
budaya dan ekonomi
3.8 Menargetkan Tercapainya Kota Tanpa Permukiman Kumuh
Tahun 2025
3.8.1 Mendefinisikan kembali permukiman kumuh perkotaan
3.8.2 Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memetakan
permukiman kumuh secara rinci termasuk memastikan hak
atas tanahnya
3.8.3 Menetapkan dan merundingkan dengan pemukimnya
tindakan yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh
yang dapat berupa:
a. peningkatan kualitas permukiman dengan perbaikan dan
pemugaran;
b. peremajaan lingkungan permukiman kumuh perkotaan
(urban renewal).
c. pengelolaan dan pemeliharaan serta pengawasan secara
berkelanjutan
3.8.4 Menerapkan konsep pembangunan tanpa menggusur
perumahan dan permukiman yang sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah yang telah dirundingkan dengan
pemukim di permukiman kumuh
15

28. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.9 Meningkatkan dan Memperkuat Penegakan Hukum atas
Pelaksanaan Rencana Tata Ruang dalam Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman yang Melibatkan Semua
Pemangku Kepentingan
3.9.1 Melaksanakan secara konsisten pembangunan perumahan
dan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan telaah yang
akurat atas kondisi yang ada:
a. Pelembagaan koordinasi dan perencanaan pembangunan
perumahan dan permukiman di daerah;
b. Pencegahan terjadinya alih fungsi tanah akibat
pembangunan perumahan yang tidak terkoordinasi/tidak
terkendali.
3.9.2 Peningkatan pengawasan pembangunan perumahan di
daerah-daerah sensitif terhadap kerusakan lingkungan,
khususnya di daerah pemanfaatan sumber daya alam dan
rawan bencana
3.9.3 Mendorong penguatan fungsi arbitrase dan fungsi litigasi
bagi persoalan-persoalan dan/atau pelanggaran yang
berhubungan dengan perkembangan tata ruang oleh pelaku
pembangunan
3.9.4 Mengupayakan terwujudnya kesatuan sistem perencanaan
pembangunan, sistem pertanahan, dan sistem fiskal
pertanahan untuk rencana tata ruang yang partisipatif,
responsif terhadap kebutuhan dan hak serta
memberdayakan masyarakat ataupun pemerintah daerah
dan menerapkan disinsentif fiskal
3.10 Meningkatkan dan Mempermudah Akses terhadap Tanah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3.10.1 Pembatasan kepemilikan atas tanah (land ceiling) dan
penerapan pajak progresif
3.10.2 Mendorong inovasi pengelolaan tanah yang meningkatkan
akses ke tanah dan kepastian bermukim bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan tidak mampu
16

29. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
a. Mendorong hak pakai untuk hunian singgah masyarakat
berpenghasilan rendah dan tidak mampu;
b. Menyediakan dukungan kelembagaan pengelolaan
pertanahan, transparansi informasi kepemilikan tanah, dan
informasi pemanfaatan rencana tata ruang.
3.10.3 Pengembangan instrumen pengelolaan pertanahan (land
management) untuk meningkatkan penyediaan tanah bagi
perumahan, baik di perkotaan maupun perdesaan
3.10.4 Mendorong pelaksanaan otonomi sebagian urusan
pertanahan kepada pemerintah daerah
3.10.5 Mengembangkan mekanisme yang efektif penggunaan
tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman
terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3.10.6 Mendorong pengalokasian 10% tanah di kawasan industri
(industrial estate/park) untuk perumahan pekerja
3.11 Mengembangkan dan Memobilisasi Sumber-Sumber
Pembiayaan bagi Pengembangan Perumahan dan Permukiman
3.11.1 Peningkatan pemupukan dan alokasi dana, khususnya dalam
bentuk pembiayaan yang terkonsolidasi (consolidated
financing) untuk mendukung penyelenggaraan perumahan
bagi MBR
a. Mengalokasikan minimum 1% APBN/APBD yang dapat
menjadi pengungkit perwujudan hunian yang layak;
b. Mengupayakan pemupukan dana dari berbagai sumber
penyediaan anggaran bagi percepatan pembangunan
perumahan (baik dari APBN/D, bantuan luar negeri,
maupun pihak swasta);
c. Perluasan konsep subsidi penyelenggaraan perumahan
bagi MBR;
d. Pembentukan tabungan perumahan;
e. Pelembagaan Dana Alokasi Khusus Perumahan;
f. Pengembangan sistem pembiayaan jangka panjang
perumahan;
g. Mobilisasi pembiayaan perumahan swadaya;
17

30. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
h. Pengembangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam
pembiayaan perumahan dan permukiman;
i. Pengembangan sistem asuransi pengangguran
(unemployment insurance) untuk menjamin kelangsungan
pembayaran kredit perumahan;
j. Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga
asuransi/tabungan wajib seperti Jamsostek (pekerja
swasta), YKPP (anggota TNI dan POLRI), dan Bapertarum-
PNS dalam pembiayaan perumahan;
k. Penguatan modal kerja bank, LKNB, dan LKM yang
memiliki fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR.
3.11.2 Peningkatan/Pengoptimalan peran lembaga keuangan bank
(LKB), nonbank (LKNB), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
dalam pembiayaan perumahan
3.11.3 Peningkatan subsidi dan insentif dalam pembangunan
perumahan bagi MBR yang tepat sasaran
3.11.4 Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber
pembiayaan perumahan dan permukiman
3.11.5 Penetapan suku bunga KPR khusus untuk MBR
3.12 Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3.12.1 Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka
meningkatkan akses terhadap sumber daya perumahan
3.12.2 Mobilisasi sumber daya pendukung pembangunan
perumahan
3.12.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang
sumber daya perumahan
3.13 Memperkuat Landasan Hukum dan Perundang-undangan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang Sesuai
dengan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
3.13.1 Meninjau kembali perundang-undangan dan peraturan
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang tidak
18

31. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
dapat diimplementasikan dan diupayakan agar dilakukan
penyesuaian dengan asas hunian yang layak sebagai hak
3.13.2 Peningkatan upaya mencari terobosan hukum sambil
menunggu revisi peraturan perundang-undangan, dengan
memanfaatkan para ilmuwan di perguruan tinggi serta
praktisi hukum
a. Pemberian dukungan kepada efisiensi industri dan pasar
perumahan untuk berbagai segmen masyarakat;
b. Memampukan sistem penyelenggaraan perumahan dan
permukiman untuk menjamin agar masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang
layak melalui prinsip keadilan;
c. Memperbaiki kebijakan penyediaan rumah bagi pekerja
perusahaan asing (pekerja asing dan pekerja lokal) dengan
tidak memarginalkan hak-hak penduduk lokal untuk
bertempat tinggal.
3.13.3 Penerapan sektor perumahan sebagai salah satu indikator
ekonomi melalui indeks perumahan
3.14 Mendorong Pengembangan Model-model Kemitraan dalam
Pembangunan Perumahan dan Permukiman pada Berbagai
Tingkatan
3.14.1 Memfasilitasi pelaksanaan kemitraan (public-private
partnership) penanganan perumahan dan permukiman di
tiap tingkatan
a. Penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi berbagai
produk peraturan perundang-undangan dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
b. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif dalam
mendorong kemitraan;
c. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat dan
dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan
permukiman;
d. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan
peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam
pengembangan perumahan dan permukiman bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
19

32. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.14.2 Mengembangkan perusahaan-perusahaan publik dan badan-
badan di daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) untuk pembangunan perumahan dan permukiman
a. Mendorong peran serta berbagai pemangku kepentingan
perumahan, yaitu LSM, perguruan tinggi, pengamat, dan
pers dalam mendukung penyediaan perumahan yang
layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan
menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR), sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-
masing;
b. Mendorong peran kaum profesional mengembangkan
model-model kerja sama dalam pembangunan
perumahan dan permukiman;
c. Mendorong pemerintah daerah mendirikan Badan
Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan perumahan rakyat.
3.15 Mendorong Penerapan Tata Kelola yang Baik dan
Berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Perumahan Permukiman
di Tingkat Nasional dan Daerah
3.15.1 Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat
dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR
a. Pengembangan kerja sama dan kemitraan antarpemangku
kepentingan;
b. Peningkatan dan pelembagaan peran organisasi
nonpemerintah sebagai pendamping masyarakat;
c. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan
perumahan dan permukiman sebagai pendukung, yaitu
nonpemerintah, perguruan tinggi, pengamat, pers, dan
pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
d. Penyediaan dan pengelolaan rumah sewa, khususnya
rumah susun sederhana sewa, yang sesuai dengan
kelompok sasaran di kota-kota metropolitan, kota-kota
besar, dan wilayah yang cepat tumbuh.
3.15.2 Pembentukan dan pelembagaan forum-forum perumahan
dan permukiman di daerah yang bersifat multipihak
20

33. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
3.15.3 Pengembangan teknologi dan informasi pembangunan
perumahan dan permukiman, yang sesuai dengan potensi
sumber daya dan kearifan lokal
3.15.4 Pengembangan kelembagaan informal di bidang perumahan
dan pemukiman
3.15.5 Pengembangan kelembagaan yang menangani prasarana,
sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di berbagai
tingkatan
3.15.6 Pelembagaan penanganan permukiman informal (squatter)
yang berkelanjutan melibatkan semua pemangku
kepentingan
3.16 Mewujudkan Sistem Kelembagaan Perumahan dan
Permukiman yang Kuat
3.16.1 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat nasional
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional
agar mempunyai kemampuan mengoordinasikan berbagai
lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang
terkait dengan masalah perumahan dan permukiman;
b. Pembentukan lembaga atau badan yang
mengoperasionalkan kebijakan;
c. Pembentukan Pusat Informasi Perumahan dan
Permukiman (Housing Information Center);
d. Pembentukan lembaga yang menangani pembiayaan
perumahan nasional (Central Provident Fund).
3.16.2 Penguatan kelembagaan perumahan di tingkat daerah
a. Penguatan peran dan kapasitas kelembagaan perumahan
(pemerintah dan nonpemerintah) dalam kerangka
otonomi daerah;
b. Penguatan kapasitas penyusunan anggaran dan mobilisasi
sumber daya finansial secara formal ataupun swadaya;
c. Pembentukan dan penguatan lembaga perusahaan umum
daerah di bidang perumahan;
d. Membangun jejaring kelembagaan.
3.16.3 Pembentukan dan penguatan kelembagaan perumahan di
tingkat komunitas
21

34. Deklarasi dan Agenda Perumahan dan Permukiman
a. Pelembagaan instrumen pengelolaan tanah (land
management)
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat komunitas
c. Pembentukan dan fasilitasi kelompok masyarakat
(pokmas) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM)
perumahan dan permukiman
d. Mengadakan sistem yang memperkuat pokmas atau KSM
yang memiliki kepedulian terhadap perencanaan dan
pengendalian
Jakarta, 20 Mei 2009
Pimpinan Sidang Pleno
Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II
Iqbal Latanro (Dirut BTN)
Ketua
Dr. Aca Sugandhy (Ketua Umum MP3I)
Wakil Ketua
Jamil Ansari (Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan)
Sekretaris
Teguh Satria (Ketua Umum DPP REI)
Anggota
Dr. Budi Prayitno (Staf Ahli HRC)
Anggota
22