2. Tak kenal maka akan asing,
perkenalkan kami dari kelompok 1
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Berdirinya kami disini
bukan karena tidak diberikan kursi
melainkan untuk mempresentasikan hasil
diskusi kami.
Kami beranggotakan empat orang yang
terdiri dari
4. • Pengertian MPR
• Tujuan dibentuknya MPR
• Visi and Misi MPR
List of contents
5. • Ketetapan MPR
• Kedudukan MPR
• Tugas and Wewenang MPR
List of contents
6. • Fungsi MPR MPR
• Hal yang tidak boleh
dilakukan MPR
• Sejarah singkat MPR
List of contents
7. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan
lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang anggotanya
adalah para wakil rakyat. MPR adalah lembaga negara
yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. MPR
dapat menjadi perantara rakyat kepada pemerintah.
Segala keluhan yang ingin disampaikan oleh rakyat
dapat disampaikan melalui MPR. MPR bukan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
8.
9.
10. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam
Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, Keanggotaan pada lembaga ini
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun
dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru
mengucapkan sumpah/janji. Anggota MPR sebelum
memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam sidang paripurna MPR. Jumlah anggota MPR periode
2019–2024 adalah 711 orang yang terdiri atas 575 Anggota
DPR dan 136 anggota DPD. MPR berdiri sejak 29 Agustus
1945.
11. Tujuan
dibentuknya
MPR
Mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional Majelis
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945
dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas,
asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.
Meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPRS/MPR dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Mewujudkan sistem ketatanegaraan, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya sesuai dengan ideologi
dan dasar negara Pancasila, dinamika aspirasi masyarakat dan daerah,
perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
12. Tujuan
dibentuknya
MPR
Mewujudkan kebijakan nasional yang demokratis,
transparan dan akuntabel sesuai dengan dinamika
aspirasi masyarakat dan daerah.
Mewujudkan prinsip permusyawaratan, kualitas
kerukunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Mewujudkan pelaksanaan etika kehidupan berbangsa
dan bernegara oleh penyelenggara negara dan
masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya serta pertahanan keamanan.
13. Tujuan
dibentuknya
MPR
Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembagalembaga
negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan
oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui penyampaian laporan kinerja
lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia.
Menciptakan suasana kondusif hubungan kerja antar lembaga-
lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang
diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan prinsip checks
and balances.
Menciptakan penguatan dan harmonisasi dalam hubungan diplomatik
antar parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung
pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi
diplomasi parlemen.
14. Visi and Misi MPR
VISI MPR
1.MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi
Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani
berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan
mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai
permusyawaratan/perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinnekaan, dan gotong-
royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR sebagai
satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi (the making of the constitution),
adalah pengawal ideologi negara (the guardian of the state ideology) Pancasila agar
tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.
3.MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR adalah
lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi
untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya
kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan
kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah,
perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
15. Visi and Misi MPR
MISI MPR
1.Melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan
Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan, dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan
gotong royong;
2.Melaksanakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika serta Ketetapan MPRS/MPR dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
3.Mengawal penataan sistem ketatanegaraan, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya;
4.Memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional;
5.Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan
wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka
memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi
kepada masyarakat.
16. Ketetapan MPR
Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945,
Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang
secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas
Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan
MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun
2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan
yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945.
17. Ketetapan MPR
Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali
berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta
mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya,
dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap
MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya,
mengingat peran pembuatan Undang-Undang
(legislatif) pada era reformasi diserahkan
sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.
18. Ketetapan MPR
Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap
kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang
dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi
negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara
yang setara dengan lembaga negara lainnya
(seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan
KY ).
19. •Lembaga Tertinggi Negara
MPR merupakan lembaga tertinggi dalam hierarki
lembaga negara di Indonesia. Kedudukannya berada di
atas lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD). MPR memiliki wewenang untuk menetapkan dan
mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
•Kedudukan sebagai Pemegang Kedaulatan Rakyat
MPR merupakan lembaga yang mewakili kedaulatan
rakyat Indonesia. MPR menjalankan tugas dan
wewenangnya berdasarkan amanat rakyat yang
diwujudkan dalam UUD 1945. MPR bertanggung jawab
untuk menghasilkan keputusan yang mengakomodasi
kepentingan dan aspirasi rakyat.
Kedudukan
MPR
20. MPR memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Presiden
dan Wakil Presiden Indonesia berdasarkan hasil pemilihan
umum. MPR juga memiliki peran dalam pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden dalam situasi-situasi yang
diatur dalam UUD 1945.
•Penentu Kebijakan Negara
MPR memiliki peran dalam menentukan kebijakan negara
yang bersifat strategis melalui penyusunan Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN menjadi acuan bagi
pemerintah dalam menyusun program pembangunan
nasional dan kebijakan-kebijakan penting lainnya.
•Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Kedudukan
MPR
21. MPR berwenang untuk membentuk dan
mengubah lembaga negara lainnya yang
dianggap perlu. Hal ini termasuk
pembentukan lembaga seperti
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, dan Komisi Yudisial.
•Pembentukan Lembaga Negara
Kedudukan
MPR
22. Tugas and Wewenang MPR
tugas
Sebelum amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar, ,memilih, melantik, serta memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden (tanpa peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Mahkamah Konstitusi (MK)).
Kini, tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 kecuali menetapkan
GBHN dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah:
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang
paripurna MPR.
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar. Pada prinsipnya pemberhentian Presiden dilakukan
oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK.
23. Tugas and Wewenang MPR
tugas
&
wewenang
Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan
wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada
Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu:
1. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta
pelaksanaannya.
4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan
UUD 1945.
24. Tugas and Wewenang MPR
wewenang
Kemudian, Pasal 4 UU MD3 menyebutkan wewenang MPR adalah:
1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
25. Tugas and Wewenang MPR
wewenang
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil
presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa
jabatannya.
26. Fungsi
MPR
•Membahas dan Menetapkan Amanat Rakyat
MPR berfungsi sebagai wakil rakyat Indonesia dalam menetapkan kebijakan-
kebijakan penting yang diamanatkan oleh rakyat. MPR mewakili kehendak dan
aspirasi rakyat dalam menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang menjadi pedoman dalam pembangunan nasional.
•Menetapkan atau Mengubah Undang-Undang Dasar Negara
MPR memiliki wewenang untuk mengubah atau menambah pasal-pasal dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR juga dapat
menetapkan perubahan atau amendemen UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan negara.
•Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Salah satu fungsi utama MPR adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia. MPR melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil
pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat. MPR juga memiliki kewenangan untuk
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan-keadaan tertentu.
27. Fungsi
MPR
•Mengawasi Kinerja Pemerintah
MPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. MPR dapat
memantau, mengkritisi, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah
dalam rangka menjaga kepentingan rakyat dan memastikan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
•Membentuk Lembaga Negara
MPR berwenang membentuk dan mengubah lembaga negara lainnya yang dianggap
perlu untuk mendukung tata kelola negara yang efektif dan efisien. Beberapa contoh
lembaga negara yang dibentuk oleh MPR antara lain Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.
•Menetapkan Kebijakan Strategis Nasional
MPR berperan dalam menetapkan kebijakan strategis nasional yang meliputi bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan-kebijakan ini
menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lebih lanjut dan
melaksanakan pembangunan nasional.
28. Hal yang
tidak boleh
dilakukan
MPR
•MPR tidak boleh mencampuri kewenangan lembaga negara
lain
MPR dilarang untuk mencampuri atau mengintervensi
kewenangan lembaga negara lain, seperti Mahkamah
Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Setiap lembaga negara memiliki
kewenangan dan tugas yang terpisah sesuai dengan UUD 1945.
•MPR tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif
MPR dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap
individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan
golongan (SARA). MPR harus menjunjung tinggi prinsip
kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia.
29. Hal yang
tidak boleh
dilakukan
MPR
•MPR tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan
Pancasila
MPR tidak boleh melakukan tindakan atau mengeluarkan
kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu
ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan
filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, dan MPR memiliki
peran penting dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan
Pancasila sebagai panduan negara.
•MPR tidak boleh mengubah atau mencabut kewenangan lembaga
negara melalui GBHN
MPR tidak boleh menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk mengubah atau
mencabut kewenangan lembaga negara lainnya. GBHN yang
ditetapkan oleh MPR harus tetap menghormati dan memastikan
kemandirian serta kewenangan lembaga negara yang sudah ada.
30. Hal yang
tidak boleh
dilakukan
MPR
•MPR tidak boleh melakukan tindakan yang
mengancam keamanan dan ketertiban negara
MPR dilarang melakukan tindakan yang dapat
mengancam keamanan dan ketertiban negara. MPR
memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas
dan keutuhan negara, serta memastikan
pelaksanaan pemerintahan yang baik dan tertib.
31. Sejarah Singkat MPR
pembangunan gedung
Didirikan pada tanggal 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden RI
Nomor 48/1965. Berawal dari gagasan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno untuk
menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces).
Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo,
Dpl.Ing. yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22
Februari 1965.
Pembangunan sempat terhambat karena adanya peristiwa G 30 S PKI dan
dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera
Nomor 79/U/Kep/11/1966 tanggal 9 Nopember 1966 yang peruntukannya diubah
menjadi Gedung MPR/DPR RI.
32. Sejarah Singkat MPR
gedung MPR
Komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa Gedung, yaitu: Gedung
Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang
berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan
kepakan sayap burung yang akan lepas landas, Gedung Nusantara I setinggi 100
meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara II, Gedung
Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana
Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan
Masjid Baiturrahman.
33. Sejarah Singkat MPR
Patung Elemen Estetik
Di areal komplek Gedung MPR / DPR RI, terdapat kolam air mancur dengan
patung Elemen Estetik dan diapit oleh tiang bendera berjumlah 35 buah dan
Gedung dengan tulisan besar Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan titik pandang utama tangga yang
besar dan tinggi masuk Gedung Nusantara.
Wujud Patung Elemen pada dasarnya berupa tiga bulatan yang saling
berhubungan dan berkesinambungan. Patung Elemen Estetik ini adalah karya
Drs. But Mochtar dari Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung.
Teknik pembuatan Patung Elemen Estetik adalah dibuat dari konstruksi rangka
besi dengan lapisan sheet tembaga ditanamkan pada pondasi beton. Pembuatan
Patung Elemen Estetik selesai pada tahun 1977.
