Kelompok V membahas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam presentasinya. Mereka menjelaskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kelompok ini juga merangkum lima wewenang utama BPK dan menjelaskan sistem penyerahan hasil pemeriksaan BPK ke lembaga perwakilan.
3. TUGAS PPKN
kelompok
V
ANGGOTA :
- MUH. HAIKAL (MODERATOR)
- LAURA JULIANI (PEMATERI II)
- MUH. RIFKI ASYRAF (PEMATERI I)
- TRI ARYA DIKA (PEMBUAT
PPT)
10. Apa itu BPK?
BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan
adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.Menurut UUD 1945, BPK merupakan
lembaga yang bebas dan mandiri.
14. Apa tugas dan wewenang
BPK?
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara.
16. kelompok kami
telah merangkum
5 wewenang BPK
WEWENANG
menetapkan
kode etik
pemeriksaan
pengelolaan
dan tanggung
jawab
keuangan
negara
2
membina jabatan
fungsional
Pemeriksa
1 3 4 5
memberi
pertimbangan
atas Standar
Akuntansi
Pemerintahan
menggunakan
tenaga ahli
dan/atau
tenaga
pemeriksa di
luar BPK yang
bekerja untuk
dan atas nama
BPK
menentukan objek
pemeriksaan,
merencanakan dan
melaksanakan
pemeriksaan,
menentukan waktu
dan metode
pemeriksaan serta
menyusun dan
menyajikan laporan
pemeriksaan
18. apa tujuan didirikannya BPK?
Pada periode awal berdirinya, keberadaan BPK
sejatinya dimaksudkan untuk mengambil alih
fungsi Algemene Rekenkamer (ARK/Badan
Pemeriksa masa kolonial Hindia Belanda).
Sebuah lembaga yang dibentuk untuk
mengawasi dan memeriksa keuangan
pemerintah kolonial saat itu.
25. Bagaimana sistem penyerahan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan yang dilakukan BPK?
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil
pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang.
27. Untuk menjamin mutu pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara oleh BPK sesuai dengan
standar, sistem pengendalian mutu BPK
dikaji (direviu) oleh badan pemeriksa
keuangan negara lain yang menjadi
anggota organisasi pemeriksa keuangan
sedunia.
29. Berapa lama masa jabatan yang
dipegang oleh anggota BPK?
Anggota BPK memegang jabatan
selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan.