Rendahnya Pendidikan di Indonesia PKn

2. HAFSAH LESTARI
KENSHA ACHMAD FAZURA
M. ARIEF ADIANTO
MUTIARA NAWANSARI
NISA HILYATUL JANNAH
RIZKIA RATU ASTARI

3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat
dan bangsa.

6. NEGARA
TAHUN
1995 2000 2003 2004 2005
Thailand
Malaysia
Philipina
Indonesia
Cina
Vietnam
58
59
100
104
111
120
76
61
77
109
99
108
74
58
85
112
104
109
76
59
83
111
94
112
73
61
84
110
85
108
Sumber: UNDP (1995, 2000, 2003, 2004 dan
2005)

7. High human development Medium human development Low human development
Australia
Jepang
Hongkong, China
Singapore
Korea, Rep
Brunei Darussalam
3
9
23
25
28
33
Malaysia
Thailand
Philippines
China
Sri Lanka
Indonesia
Viet Nam
India
Cambodia
Myanmar
Papua New Guinea
Bangladesh
Nepal
59
76
83
94
96
111
112
127
130
132
133
138
140
Pakistan
Timor-Leste
142
158

8. TAMPILAN PENDIDIKAN
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120 Japan
Korea
Australia
HongKong
Thailand
Indonesia
Below Level 1 at Level 1 at Level 2 at Level 3 at Level 4 at Level 5

9. UPAYA PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN

10. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.
Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar
profesional guru.
Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem
dan praktik pendidikan yang berkualitas.
Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh
perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal
pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai
tenaga profesional.
Dalam Undang-undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik.
Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru dan dosen. Proses pemberian
sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru dan untuk dosen
disebut sertifikasi dosen.

11. AKREDITASI
Akreditasi sekolah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Untuk menentukan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas
publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan
komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu
kepada Standar Nasional Pendidikan.
Alasan kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap
warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap
satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar
yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap
satuan/program pendidikan.

12. STANDARISASI
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :
• Standar Kompetensi Lulusan
• Standar Isi
• Standar Proses
• Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
• Standar Sarana dan Prasarana
• Standar Pengelolaan
• Standar Pembiayaan Pendidikan
• Standar Penilaian Pendidikan

13. THANK YOU