Lembaga Eksekutif memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan negara dan memastikan pemerintahan berjalan efektif. Lembaga ini terdiri atas presiden, wakil presiden, kementerian, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam mengelola pemerintahan. Lembaga Eksekutif berperan vital dalam merumuskan kebijakan, menjalankan program

1. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
ILMU NEGARA
Oleh :
HAFIZATUL ULUM,SH.,MH

2. Lembaga Eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan
yang berperan penting dalam menjalankan kebijakan negara.
Dalam presentasi ini, akan dibahas secara keseluruhan
mengenai peran dan fungsi Lembaga Eksekutif dalam sistem
pemerintahan. Poin penting yang akan dibahas antara lain
adalah pembentukan dan struktur lembaga, wewenang dan
tanggung jawab, serta hubungan dengan lembaga lain.
0
1

3. Lembaga Eksekutif dibentuk melalui proses penunjukan atau pemilihan
oleh pihak yang berwenang. Pemimpin Lembaga Eksekutif biasanya
disebut eksekutif utama atau kepala negara. Tugas utama lembaga ini
adalah menjalankan kebijakan negara dan memastikan pemerintahan
berjalan efektif. Struktur Lembaga Eksekutif dapat berbeda-beda antar
negara, namun umumnya terdiri dari departemen atau kementerian
yang dipimpin oleh menteri.
02

4. • Presiden
• Wakil presiden
• Kementrian negara
• Pejabat setingkat mentri
• Lembaga pemerintahan non-pemerintahan
0
3

5. Lembaga Eksekutif memiliki wewenang untuk membuat dan
melaksanakan kebijakan negara. Mereka bertanggung jawab dalam
mengelola pemerintahan, menjalankan program-program pemerintah,
dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan
negara. Selain itu, lembaga ini juga bertugas dalam mengawasi
pelaksanaan kebijakan dan menangani isu-isu yang timbul dalam
pemerintahan. Tanggung jawab mereka meliputi kepentingan rakyat
dan pembangunan negara secara keseluruhan.
0
4

6. Presiden Indonesia adalah kepala negara yang juga berfungsi sebagai kepala
pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam
menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Sebagai kepala negara, presiden
dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya serta menteri-
menteri yang dipilih langsung oleh presiden. Keberjalanan sehari-hari sebuah negara
dipengaruhi oleh kebijakan presiden serta wakil dan staff-staffnya. Di beberapa
negara lain, presiden hanya berperan sebagai kepala negara sedangkan kepala
pemerintahannya di pegang oleh seorang perdana menteri. Perdana mentri tersebut
ada jika suatu negara menganut sistem Parlementer. Tetapi, Indonesia yang
menganut sistem presidensial tidak menenal seorang perdana mentri.
0
5

7. Wakil presiden adalah seorang pembantu presiden dalam
menjalankan tugasnya. Wakil presiden juga berhak untuk
menggantikan presiden dalam situasi-situasi tertentu. Apabila
presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh MPR,
maka wakil presiden akan menjadi kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Hal ini pernah terjadi ketika Soeharto mengundurkan
diri dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J Habibie.
Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
melalui pemilihan umum seperti disebutkan dalam undang-undang
dengan masa jabatan selama 5 tahun.
0
6

8. Kementrian negara dikepalai oleh mentri yang mengurus bidang-bidang
tertentu sesuai dengan tugasnya. Para menteri ini bergabung dalam
kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsi utama
dari kementrian dan mentri adalah untuk membantu keberjalanan
pemerintahan di suatu negara secara lebih spesifik. Tidak mungkin
semuanya dikontrol langsung oleh presiden dan wakil presiden. Oleh
karena itu, fungsi-fungsi yang lebih detail ini dijalankan oleh mentri
terkait Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan
memberhentikan para menteri seperti disebutkan dalam Bab V pasal 17
Undang Undang Dasar (UUD 1945).
0
7

9. Pejabat setingkat menteri juga tergabung kedalam lembaga eksekutif dan berkedudukan
dibawah presiden. Seperti kementerian negara, pejabat setingkat menteri juga betanggung
jawab langsung kepada presiden. Pejabat setingkat mentri yang ada di Indonesia antara lain
adalah
• Jaksa Agung
• Kepala Badan Intelijen Negara
• Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian
• Pembangunan
• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Sekretaris Kabinet
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Panglima Tentara Nasional Indonesia
08

10. 0
9
Lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Contoh dari lembaga pemerintahan non kementerian adalah
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
• Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Narkotik Nasional (BNN)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
• Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

11. Lembaga Eksekutif memiliki peran yang vital dalam menjalankan
pemerintahan. Mereka bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan
negara, mengelola administrasi pemerintahan, dan melaksanakan
program?program pembangunan. Lembaga ini juga berperan dalam
mewakili negara dalam hubungan internasional dan menjaga keamanan
serta ketertiban dalam negeri. Melalui peran-perannya, Lembaga
Eksekutif berupaya mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan
bagi rakyat.
1
0

12. Agar kalian lebih paham mengenai tugas dan wewenang lembaga eksekutif, kita
akan mencoba untuk membahas contoh-contoh tugas mereka dalam kehidupan
sehari-hari. Contoh dari tugas dan wewenang lembaga eksekutif antara lain adalah
• Membangun dan memperbaiki jembatan
• Menyediakan sarana transportasi umum
• Membangun sekolah
1
1

13. Hubungan eksekutif dan legisatif dapat dilihat dari dua alternatif utama, yaitu sistem
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan
diartikan sebagai cara hubungan kerja dan sekaligus hubungan fungsi antara lembaga-
lembaga negara. Menurut konsep “trias politica” kekuasaan dalam negara dibagai ada tiga
yakni, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya
sistem pemisahan tersebut maka didalam konsep “trias politica” terdapat suasana “check
and balance” karena masing–masing kekuasaan dapat saling mengawasi, menguji sehingga
tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui kekuasaan yang telah ditentukan.
Dengan demikian akan terdapat pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut.
Konsep “trias politica” tersebut diadakan modifikasi dalam sistem pemerintahan negara-
negara barat.
12

14. Interdependensi:
Hubungan saling
ketergantungan
antara lembaga
eksekutif dan
legislatif dalam
perumusan
peraturan daerah.
Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD
1
3
Dinamika Politik
Eksekutif Dan Legilatif
Interaksi:
Hubungan antara
lembaga, yaitu
lembaga eksekutif
dan legislatif
dalam perumusan
peraturan daerah
tentang APBD.
Negosiasi: Proses dimana
lembaga eksekutif dan
legislatif bernegosiasi
dalam struktur APBD
yang terdiri dari
pendapatan, belanja dan
biaya untuk mendapatkan
dana alokasi tentang
program yang akan
dijalankan