Ppt seputar manajemen resiko kepatuhan

1. OLEH :
MUHTAR
SITI HAWILAH

2.  Resiko kepatuhan merupakan risiko yang
disebabkan bank tidak mematuhi/ tidak
melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang lain.

3. 1. Bank melakukan identifikasi dan analisis thd
beberapa faktor yg dapat meningkatkan
eksposur risiko kepatuhan dan brpengaruh
secara kuantitatif kepada rugi laba dan
pedoman bank, seperti :
a) Aktivitas usaha bank;
b) Ketidakpatuhan bank;
c) Litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari
tuntutan litigasi dan keluhan nasabah.

4. 2. Bank harus memastikan efektivitas penerapan
manajemen risiko kepatuhan, antara lain :
a) Kebijakan
 Ketetapan penetapan limit risiko yg telah
ditetapkan;
 Konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah
dan strategi usaha bank;
 Penerapan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab
dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi;
 Kebijakan mengecualikan suatu pengambilan
keputusan yg menyimpang (irregularities);
 Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui
prosedur secara berkala.

5. b) Prosedur
 Ketetapan waktu mengkomunikasikan kebijakan
kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang
organisasi;
 Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan
produk baru;
 Kecukupan laporan dan sistem data;
 Kecukupan pengawasan komisaris dan direksi bank;
 Kecukupan pengendalian intern bank, termasuk aspek
pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis (dual
control);
 Sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan
tepat guna;

6.  Efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi,
kelengkapan, dan integritas data;
 Kecukupan proses menginterpretasikan (penafsiran)
perindang-undangan dan ketentuan yg berlaku;
 Komitemen bank untuk memastikan bahwa sumber
daya Bank telah tepat dialokasikan untuk
kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan
budaya kepatuhan;
 Identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu
terhadap perundang-undangan dan ketentuan
berlaku;
 Kecukupan menginterpretasikan aspek kepatuhan
pada setiap tahap perencanaan bank

7. 1. Ketetapan program kompensasi dan
pengolaan kinerja karyawan dan pejabat
bank;
2. Tingkat turn over karyawan dan pejabat
bank yg menduduki posisi yg strategis pada
bank;
3. Kecukupan program pelatihan;
4. Kecukupan kompensasi Komisaris dan
direksi bank;
5. Tingkat pemahaman dan kesusaian arah
strategis usaha dengan risk tolerance;

8. 1. Efektivitas dan independensi fungsi audit,
quality assurance unit (bila ada), dan Satuan
Kerja Manajemen Risiko;
2. Akurasi, kelengkapan, dan integritas laporan
serta sistem informasi manajemen;
3. Keberadaan sistem pemantauan terhadap
irregularities yang mampu mengindentifikasi
dan mengukur peningkatan terhadap frekuensi
dan jumlah eksposur risiko;
4. Tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur intern bank;
5. Tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan
dalam pengendalian intern bank;

10. Nasabah BSM Khawatir Soal
Dana Simpanannya
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktorat Tindak
Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan
Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri
pada Rabu (23/10) kemarin mengamankan tiga
pimpinan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang
Bogor terkait kasus kredit fiktif di bank syariah
tersebut. Peristiwa tersebut cukup
mengejutkan nasabah BSM Cabang Bogor.
Pratiwi (25) salah satu nasabah BSM Cabang
Bogor, sempat merasakan kekhawatiran dengan
peristiwa tersebut. Ia mengaku sempat
mengecek nominal rekening dan transaksi
pengiriman gaji di BSM pasca mendapat kabar
kejadian penangkapan tersebut.
"Memang saya sedikit ada kekhawatiran, meski
nominal uang saya tidak begitu banyak. Tapi
saya sempat mengecek untuk memastikan tidak
ada kesalahan pada dana yang saya tabungkan
disana," katanya, Kamis (24/10).

11. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik
Negara mendorong Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk meningkatkan
modal hingga menjadi Rp 5 triliun sebagai syarat menjadi bank
trustee. Dengan menjadi bank "trustee", menurut Menteri BUMN
Dahlan Iskan, BSM dapat menjalankan sejumlah kegiatan antara lain
agen pembayar, agen investasi dana secara konvensional atau
syariah, dan agen peminjaman.
"Kami sudah minta Bank Syariah Mandiri meningkatkan ekuitas
menjadi Rp 5 triliun, dari saat ini sekitar Rp4,8 triliun," kata Dahlan
usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Gedung
Sarinah, Jakarta, Kamis (3/10).
Menurut Dahlan, dengan terpenuhinya ekuitas Rp 5 triliun, BSM yang
merupakan anak usaha PT Bank Mandiri ini bisa menyelenggarakan
semua jenis jasa perbankan. "Selama ini Bank Syariah Mandiri
memiliki keterbatasan pelayanan karena kelasnya belum memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu," ujar Dahlan