2. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk
mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai
01 Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan
penyalur dana
02
03
Pelaksana kebijakan moneter
Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan;agar t
ercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan secara menyeluruhmaupun individ
ual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar
dan bermanfaat bagi perekonomian nasional
3. Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang
dilakukan dengan menerapkan
Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha
(deregulasi)
Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking)
Pengawasan bank yang mendorong bank untuk
melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang
dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam
melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap
mengacu kepada prinsip kehati-hatian
4. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank
Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut
Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu
kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan
langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-
site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan
umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau
tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk
mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang
membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak
langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan
berkala yang disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan
informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI
dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain
yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait,
pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk
dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan
Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu
kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan
pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI
meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank,
pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan
kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan
dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.Here
Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu
kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang
menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan
dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang
mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan
masyarakat Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction),
yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank
kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung
unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas
perbankan yang sehat
5. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan
sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni
pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan
pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Dengan
adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan
pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk
menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap,
pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi
sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.
SISTEM PENGAWASAN
BANK OLEH BANK
INDONESIA
6. 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision)
Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan
bank untuk melaksanakan ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank.
Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank
telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)
Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke
depan (forward looking). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu
bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk)pada aktivitas fungsional bank serta
sistem pengendalian risiko (risk control system). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan
otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang
potensial timbul di bank.
7. Jenis-Jenis Risiko Bank
Risiko yang antara lain
disebabkan adanya
ketidakcukupan dan atau tidak
berfungsinya proses
internal,kesalahan manusia,
kegagalan sistem, atau
adanya problem eksternal
yang mempengaruhi
operasional Bank
Risiko Operasional
Risiko yang antara lain
disebabkan Bank tidak mampu
memenuhi kewajiban yang
telah jatuh waktu
Risiko Likuiditas
Risiko yang timbul karena
adanya pergerakan variabel
pasar (adverse movement)
dari portofolio yang dimiliki
oleh Bank,yang dapat
merugikan Bank. Variabel
pasar antara lain adalah suku
bunga dan nilai tukar
Resiko Pasar
Risiko yang timbul sebagai
akibat kegagalan counterparty
memenuhi kewajibannya
Resiko Kredit
.
8. Jenis-Jenis Risiko Bank
Risiko yang disebabkan Bank
tidak mematuhi atau
tidakmelaksanakan peraturan
perundang-undangan dan
ketentuan lain yang berlaku
Risiko Kepatuhan
Risiko yang antara lain
disebabkan adanya penetapan
dan pelaksanaanstrategi Bank
yang tidak tepat pengambilan
keputusan bisnis yang tidak
tepat atau kurangresponsifnya
Bank terhadap perubahan
eksternal
Risiko Strategik
Risiko yang antara lain
disebabkan adanya publikasi
negatif yangterkait dengan
kegiatan usaha Bank atau
persepsi negatif terhadap
Bank
Resiko Reputasi
Risiko yang disebabkan oleh
adanya kelemahan aspek
yuridis.Kelemahan aspek
yuridis antara lain disebabkan
adanya tuntutan hukum,
ketiadaan peraturan
perundang-undangan yang
mendukung atau kelemahan
perikatan seperti
tidakdipenuhinya syarat
sahnya kontra.
Resiko Hukum
.
9. SIM-SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas
pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI
Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah :
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan
bank;
2. Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas
pengawasan dan pemeriksaan bank.
3. Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi
bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan
bank;
4. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan;
5. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi
SISTEM INFORMASI
PELAPORAN BANK
KEPADA BANK
INDONESIA
Sistem Informasi Manajemen – Sektor Perbankan
Bank Indonesia (SIM-SPBI)
10. SIM-SPBI terdiri
dari 3 subsistem
yakni
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
(SIMWAS), merupakan sistem informasiuntuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS,
pengawas bank akan mampu mengoptimalkankegiatan analisa dan memperoleh
informasi mengenai kondisi keuangan bank (termasukTingkat Kesehatan Bank dan
profil risiko) secara cepat. Modul-modul yang tersediaantara lain modul Data Pokok
Bank dan modul Fit and Proper Test (FPT)
Sistem Informasi Bank dalam Investigasi
(SIBADI), merupakan sistem informasiuntuk meningkatkan tertib administrasi dan
kemudahan pemantauan tugas dalam rangkainvestigasi tindak pidana di bidang
perbankan. Melalui SIBADI, dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan
investigasi atas dugaan tindak pidana yang diakukanoleh suatu bank sejak laporan
penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan
sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud
Data Mart Data Pokok Bank
Yang menyediakan informasi yang berkaitan dengankelembagaan, kepemilikan dan
kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yangditerapkan pada suatu
bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalamrangka
pengawasan dan pembinaan bank.
11. SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan
maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang
diterima Bank Indonesia dari Pelapor. SID dikembangkan dengan tujuan untuk
membantu
1. Bagi pemberi kredit, antara lain :
• Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan
pemberian kredit
• Mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan
konvensional.Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur
sebagai pengganti/pelengkap agunan.
2. Bagi penerima kredit, antara lain :
• Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit
• Nasabah baru,khususnya yang tergolong sebagai UMKM,a kan mendapat
akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi
keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan
agunan.
SISTEM INFORMASI
PELAPORAN BANK
KEPADA BANK
INDONESIA
Sistem Informasi Debitur (SID)
12. SIMWAS-BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR akan mampu
mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya
informasi kondisi keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan
keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia
dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok
BPR, Tingkat Kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha dan likuidasi BPR.
SISTEM INFORMASI
PELAPORAN BANK
KEPADA BANK
INDONESIA
Sistem Informasi Manajemn Pengawasan BPR
(SIMWAS BPR)
