3. ( QS. Al-Baqarah : 168 )
( QS. Al-Baqarah : 172 )
Mengkonsumsi yang Halal :
- Perintah Allah SWT
- Menjauhkan diri dari bujukan Syetan (maksiat)
- Ciri Muslim (beribadah kepada Allah SWT)
4. DEFINISI
Halal
Sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan
Syariat Islam.
Thayib
Sesuatu yang baik, suci/bersih, lezat.
Najis
Sesuatu yang kotor menurut ketentuan syariat
Islam.
5. NAJIS
“Suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak
sahnya ibadah”
Mutanajis : benda yang terkena najis
Setiap benda yang najis/mutanajis Haram
dimakan
Jenis Najis Contoh Cara Mensucikan
1. Berat Jilatan (air liur) Anjing, Babi dan
turunannya
Dibasuh 7x dengan air yg
salah satunya dicampur
tanah/serupa tanah.
2. Sedang Air kencing, kotoran
manusia/hewan, dll
Dicuci hingga hilang warna,
bau dan rasa najisnya.
3. Ringan Air kencing bayi laki2 yg hanya
minum ASI
Diperciki air atau dengan
lap basah
10. DEFINISI PENJELASAN UMUM
Sistem jaminan Halal (SJH) : Sistem
Manajemen Terintegrasi yang disusun,
diterapkan dan dipelihara untuk mengatur
bahan, proses produksi, produk, sumber daya
manusia dan produksi halal sesuai dengan
persyaratan LPPOM MUI
Kriteria SJH : Kalimat yang menjelaskan
persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan
dalam rangka menerapkan SJH sehingga
dihasilkan produk halal secara konsisten
11. DEFINISI DAN PENJELASAN
UMUM
Aktifitas Kritis : Aktifitas pada rantai proses
produksi yang dapat mempengaruhi status
kehalalan suatu produk.
Contoh : Seleksi bahan baru, pembelian bahan,
formulasi produk, pemeriksaan bahan datang,
produksi, pencucian fasilitas produksi dan
peralatan pembantu, penyimpanan,
transportasi, pemajangan.
12. DEFINISI DAN PENJELASAN
UMUM
Prosedur Tertulis : Tata cara pelaksanaan suatu
aktivitas yang dibakukan – dapat berupa
prosedur/SOP (Standard Operating Procedure),
intruksi kerja, spesifikasi, standar, jadwal,
internal memo atau bentuk panduan kerja yang
lain.
Prosedur SJH dapat digabungkan dengan
prosedur untuk sistem lain, umumnya terdapat
identitas dokumen, dibuat dan disahkan oleh
orang yang berwenang , didistribusikan
kepadaorang/bagian yang terlibat , dan jika ada
perubahan maka prosedur yang tersedia adalah
13. DEFINISI DAN PENJELASAN
UMUM
Bukti : Catatan/rekaman atau hasil yang dicapai
dari pelaksanaan prosedur-- dapat berupa
formulir, checklist , daftar, loogbook, planning,
report –yang sudah terisi
Bukti penerapan SJH dapat digabungkan
dengan bukti untuk sistem lain, terdapat
identitas rekaman, disimpan dengan aman ,
dapat dicari dengan mudah , masa simpan
sesuai kebutuhan atau sesuai dengan masa
berlaku sertifikasi halal (Agar tersedia saat
dilakukan audit eksternal), dimusnahkan sesuai
masa simpan dengan pengawasan
14. KRITERIA
SISTEM JAMINAN HALAL
1.Kebijakan Halal
2.Tim Manajemen Halal
3.Pelatihan
4.Bahan
5.Produk
6.Fasilitas Produksi
7.Prosedur tertulis untuk aktifitas kritis
8.Kemampuan Telusur
15. (1) KEBIJAKAN HALAL
Kebijakan halal : Komitmen tertulis untuk
menghasilkan produk halal secara konsisten ,
sesuai dengan proses bisnis perusahaan
Manajemen puncak harus menetapkan
kebijakan halal
Manajemen puncak: tingkatan manajemen tertinggi
yang memiliki tanggung jawab terhadap
keseluruhan kegiatan di pabrik/perusahaan
Kebijakan halal dapat ditulis terintegrasi dengan
kegiatan kebijakan sistem yang lain, seperti
kebijakan mutu
Kebijakan halal harus didiseminasikan/
16. (2) TIM MANAJEMEN HALAL
Sekelompok orang yang bertanggung jawab
terhadap perencanaan , implementasi , evaluasi
dan perbaikan SJH di perusahan
Manajemen puncak harus menetapkan tim
manajemen halal dengan disertai bukti tertulis
Tim Manajemen halal harus merupakan
karyawan tetap perusahaan dan diutamakan
muslim
Tanggung jawab tim manajemen halal harus
diuraikan dengan jelas.
Tim manajemn halal harus kompeten dalam
17. (3) PELATIHAN
Kegiatan peningkatan pengetahuan ,
ketrampilan dan sikap untuk mencapaitingkat
kompetensi yang diinginkan
Kategori pelatihan
Pelatihan eksternal : pelatihan HAS 23000 yang
diselenggarakan oleh atau atas nama LPPOM MUI
Pelatihan internal :Pelatihan HAS 23000 yang
diselenggarakan oleh internal perusahaan
18. (4) BAHAN
Bahan mencakup bahan baku (Raw material ,
bahan tambahan (additive) & bahan penolong
(processing aid)
Kriteria Bahan 1:Bahan memenuhi kreteria
terkait asal usul atau penggunaannya
Bahan tidak boleh berasal dari bahan haram/najis
Bahan bebas dari kontaminasi bahan haram/najis
Bahan yang merupakan produk mikrobial harus
memenuhi persyaratan
Alkohol /etanol dan hasil sampingnya harus
memenuhi persyaratan
19. (5) PRODUK
Nama produk
Karakteristik Produk
Bentuk Produk
Merk /Brand Produk pada produk retail
Kadar etanol
Produk kosmetik
Produk yang dikemas ulang
20. (6) FASILITAS PRODUKSI
Semua lini produksi dan peralatan pembantu
yang digunakan untuk menghasilkan produk ,
baik milik sendiri atau menyewa dari pihak lain.
Mencakup bangunan , ruangan , mesin ,
peralatanan utama , peralatan pembantu sejak
penyiapan bahan , proses utama hingga
penyimpanan produk
Produksi halal hanya dibolehkan di fasilitas produksi yang BEBAS NAJIS
21. (7) PROSEDUR TERTULIS
AKTIFITAS KRITIS
Seleksi Bahan Baku
Pembelian Bahan
Pengembangan Produk Baru
Pemeriksaan Bahan Datang
Produksi
Pencucian Fasilitas Produksi
Penyimpanan dan Penangan Bahan & Produk
Transportasi
22. (8)KEMAMPUAN TELUSUR
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
yang menjamin keterlusuran yang disertifikasi
Maksud ketertelusuran
Selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang
disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui
(termasuk jika ada pengkodean bahan /produk) dan
diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria
Bukti ketertelusuran produk harus dibuat dan
dipelihara
23. (9) PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI KRITERIA
Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk
menangani produk yang tidak memenuhi
kriteria.
Prosedur harus memuat definisi yang tepat
tentang produk ini dan cara menanganinya
Definisi
Produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur
diproduksi dari bahan yang tidak disetujui
dan/atau diproduksi di fasilitas yang tidak
memenuhi kriteria
Prosedur ini bersifat antisipasif --- karena
kemungkinan kesalahan selalu ada
24. (10) AUDIT INTERNAL
Verifikasi pemenuhan 11 kriteria yang dilakukan
oleh auditor dari internal perusahaan
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
audit internal
Audit internal harus dilakukan setidaknya dua
kali dalam setahun
Ruang lingkup audit internal disesuaikan
dengan kebutuhan
25. (11) KAJI ULANG MANAJEMEN
Kaji Ulang manajemen : evaluasi efektifitas
pelaksanaan sistem jaminan halal yang
dilakukan oleh manajemen
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis
kaji ulang manajemen – kaji ulang manajemn
harus dilakukan setidaknya sekali dalam
setahun
Hasil kaji ulang harus disampaikan kepada
pihak yang bertanggung jawab terhadap
implementasi SJH
Bukti kaji ulang harus dibuat dan dipelihara
