1. Dokumen tersebut membahas tentang wajib daftar perusahaan menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan peraturan pelaksanaannya. 2. Tujuan dari daftar perusahaan adalah mencatat informasi perusahaan secara akurat dan menyediakan sumber informasi resmi untuk semua pihak. 3. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dalam waktu 3 bulan sejak perus

1. Akuntansi A – Reguler Malam
STIE MAHARDHIKA
2019-2020

2. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan
resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan Undang-undang dan
atau peraturan-peraturan pelaksanaannya,
dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan
oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh
pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan.
Perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap
dan terus-menerus dan
yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam
wilayah Negara Republik
Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan
dan atau laba.
( UU No. 3 Tahun 1982 )

3. Perusahaan Negara yang
berbentuk Perusahaan
Jawatan (PERJAN)
Perusahaan kecil
perorangan bukan suatu
badan hukum atau suatu
persekutuan.
Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan
yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik
Indonesia termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan
serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.
Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

4. ”Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan”
(LN 1982-7, TLN No. 3214).
Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
• Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 05/INS/M/82, tentang ”Persiapan Pelaksanaan Undang-
Undang Wajib Daftar Perusahaan”
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 285/Kp/II/85 tentang ”Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar
Perusahaan”
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 286/Kp/II/85 tentang ”Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib
Daftar Perusahaan”
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 288/Kp/II/85 tentang ”Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi
Perseroan Terbatas Yang menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal”

5. Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD)
pasal 23
Para persero firma diwajibkan mendaftarkan
akta itu dalam register yang disediakan untuk
itu pada kepaniteraan raad van justitie
(pengadilan Negeri) daerah hukum tempat
kedudukan perseroan itu.
Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan
akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin
yang diperolehnya dalam register yang
diadakan untuk itu pada panitera raad van
justitie dari daerah hukum kedudukan
perseroan itu, dan mengumumkannya dalam
surat kabar resmi.
Kitab Undang-
Undang Hukum
Dagang (KUHD)
pasal 38

6. wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan
tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai
ketentuan khusus menyampingkan ketentuan
KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5
ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan
wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di
kantor pendaftaran perusahaan.
ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti
dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya
undang-undang tersebut maka hal-hal yang
berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam
pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta
perubahannya dengan Undang-Undang No. 4
tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag
No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999
tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No.
37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan
berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas
pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi
dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan
pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)
1982 1995

7. Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan
umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :
1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-
undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan
resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus
menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau
bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.
3. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu
jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh
setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

8. Daftar Perusahaan bertujuan mencatat
bahan-bahan keterangan yang dibuat secara
benar dari suatu perusahaan dan merupakan
sumber informasi resmi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenai identitas,
data, serta keterangan lainnya tentang
perusahaan yang tercantum dalam Daftar
Perusahaan dalam rangka menjamin
kepastian berusaha ( Pasal 2 ).
Tujuan daftar perusahaan :
1. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu
perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain
tentang perusahaan.
2. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak
yangberkepentingan.
3. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
4. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia
usaha.
5. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

9. Contoso
Pharmaceuticals
Daftar Perusahaan bersifat
terbuka untuk semua pihak.
Yang dimaksud dengan sifat
terbuka adalah bahwa Daftar
Perusahaan itu dapat
dipergunakan oleh pihak
ketiga sebagai sumber
informasi ( Pasal 3 ).
Setiap orang yang
berkepentingan dapat
memperoleh salinan atau
petikan resmi dari keterangan
yang tercantum dalam Daftar
Perusahaan tertentu, setelah
membayar biaya administrasi
yang ditetapkan oleh Menteri
Perdagangan.

10. Contoso Ltd.
Add a footer
10
Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik
atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau
dapat diwakilkan kepada orang lain dengan
memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan
dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik
berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila
salah seorang daripada mereka telah memenuhi
kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada
kewajiban tersebut.
Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu
perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara
Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah
Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang
ditugaskan memegang pimpinan perusahaan
berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ).

11. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi
formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri
pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
Menurut Pasal 9

12. Penyerahan formulir pendaftaran di lakukan pada kantor
pendaftaran perusahaan, yaitu :
a. di tempat kedudukan kantor perusahaan
b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor
pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan
perusahaan yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.
Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran
dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota
Propinsi tempat kedudukannya.

13. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.
Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan
usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi
teknis yang berwenang (Pasal 10).
Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau
Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan
yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan
perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa
untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

14. 1. Nama perseroan
2. Merek perusahaan
3. Tanggal pendirian perusahaan
4. Jangka waktu berdirinya perusahaan
5. Kegiatan pokok dan kegiatan lain
dari kegiatan usaha perseroan
6. Izin-izin usaha yang dimiliki
7. Alamat perusahaan pada waktu
didirikan dan perubahan selanjutnya
8. Alamat setiap kantor cabang, kantor
pembantu, agen serta perwakilan
perseroan.
Umum
1. Modal dasar
2. Banyaknya dan nilai nominal
masing-masing saham
3. Besarnya modal yang ditempatkan
4. Besarnya modal yang disetor
5. Tanggal dimulainya kegiatan usaha
6. Tanggal dan nomor pengesahan
badan hukum
7. Tanggal pengajuan permintaan
pendaftaran
Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh
Setiap Pengurus dan Komisaris
Pada waktu
mendaftarkan,
pengurus wajib
menyerahkan
salinan resmi akta
pendirian
perseroan.
Akta Pendirian
Perseroan
Menurut Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H

15. 1. Nama lengkap dengan alias-aliasnya
2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama
sekarang
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. Alamat tempat tinggal yang tetap
5. Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak
bertempat tinggal indonesia
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar
wilayah negara RI
8. Kewarganegaran pada saat pendaftaran
9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
dengan yang sekarang
10. Tanda tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan
Mengenai Pengurus dan Komisaris
Menurut Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H
1. Nama lengkap dan alias-aliasnya
2. Setiap namanya dulu bila berlainan dengan
yang sekarang
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. Alamat tempat tinggal yang tetap
5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap
bila tidak bertempat tinggal di indonesia
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar
wilayah negara R.I
8. Kewarganegaraan
9. Jumlah saham yang dimiliki
10. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
Mengenai Setiap Pemegang Saham

16. Disusun Oleh:
Niar Rif’atus S (18310058)
Laras Mei Purbianti (18310089)
Yuniar Nur Fadillah (18310100)
Happy Satrio (18310105)
Fadilatur Rohmawati (18310110)