Pancasila sebagai sistem nilai yang menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif, dapat diterima negara lain namun terletak pada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

1. MATERI PENDIDIKANPANCASILA
RANGKUMAN MATERI PEND PANCASILA
Sejarah Pancasila
Lahirnya pancasila dilatar belakangi oleh sejarah masuknya agama besar di nusantara ( islam, hindu,
budha ) menjadi landasan hidup beragama dan bermasyarakat. Selain itu juga didasari atas pergerakan
Indonesia yang dimulai sejak masa hindu budha yakni pada masa kerajaan majapahit. Perumusan
pancasila sendiri dimulai saat jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 april 1945,
karena hal itu dengan berdirinya sebuah negara maka harus memiliki landasan atau dasar bagi negara
itu sendiri maka dirumuskanlah Pancasila.
Isi dari pancasila itu sendiri tertuang dalam isi pidato Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 mei 1945
yakni : pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan pri kesejahteraan.
Proklamasi juga memiliki hubungan yang erat dengan lahirnya pancasila karena proklamasi
merupakan titik kuliminasi dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaanselain
itu proklamassi juga dianggap sebagai konsekuensi bangsa Indonesia yang telah merdeka dan
menyamakan kedudukannya dengan bangsa lain selain itu juga merupakan konsekuensi keluar yakni
menyebarkan pemberitaan tentang kedaulatan atau kemerdekaan terhadap bangsa lain.
Pancasila sebagai sistem nilai
Sistem secara sederhana yang dapat diartikan sebagaisuatu rangkaian yang saling berkaitan satu
dengan yang lain. Sedangkan nilai yaitu salah satu cara atau tolak ukur dalam suatu objek yang
bersifat abstrak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang
menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota
masyarakat.
Pancasila juga dapat bersifat objektif dan subjektif. bersifat objektif artinya nilai – nilai tersebut dapat
dipakai dan diakui oleh negara – negara lain, tentunya tidak dengan nama pancasila. Sedangkan
bersifat subjektif artinya bahwa nilai – nilai pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai
pancasila itu sendiri yaitu masyarakat,bangsa dan negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa
nilai pancasila itu sendiri merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia menjadi landasan , dasar,serta
motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari – hari dan dalam kehidupan kenegaraan.
Makna sila – sila pancasila
1. Arti dan makna sila ketuhanan yang maha Esa

2. Dalam konteks bernegara pancasila mengatur kebebasan masyarakat Indonesia untuk memluk agama
sesuai dengan keyakinannya. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa itu maka bangsa Indonesia
mempunyai satu asas yang dipegang teguh yaitu bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut
agama masing – masing.
2. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Dengan adanya sila ini dengan sendirinya jika dalam kelompok terdapat ras,tidak boleh berbuat
eksklusif atau menyendiri satu sama lain. Hal ini berarti bahwa setiap mannusia mempunyai derajat
yang sama dihadapan hukum.
3. Arti dan makna sila persatuan indonesia
Makna dalam sila ini adalah nasionalisme, nasionalisme dalam hal ini adalah perasaan satu sebagai
suatu bangsa, satu dengan seluruh bangsa yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu hal – hal yang
sifatnya tidak sejalan dengan persatuan dan kesatuan harus diusahakan agar tidak terwujud sebagai
suatu prinsip dalam masyarakat indonesia.
4. Arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwaakilan.
Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan – keputusan yang diambil secara
bulat.
5. Arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan berarti adanya persamaaan dan salin menghargai karya orang lain. Kemkmuran yang merata
bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi
dan lebih baik.
Isme – isme dewasa ini
Liberalisme : Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan
individu dalam segala bidang. Menurut paham ini titik pusat dalam hidup
ini adalah individu. Karena ada individu maka masyarakat dapat tersusun
dan karena individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat
atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasankemerdekaan
individu. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan,
seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama.
Nasionalisme : nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan
sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para
nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik”.
Sosialisme : (sosialism) secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial yang berarti
kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya sebutan
itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujutkan masyarakat yang berdasarkan hak
milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan
oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-
mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut ada empat macam aliran yang
dinamakan sosialisme: (1) sosial demokrat, (2) komunisme,(3) anarkhisme, dan (4) sinkalisme (Ali
Mudhofir, 1988). Sosialisme ini muncul kira-kira pada awalabad 19, tetapi gerakan ini belum berarti
dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19 yaitu sejak terbit bukunya Marx, Manifes
Komunis (1848), sosialisme itu (seakan-akan) sebagaifaktor yang sangat menentukan jalannya
sejarah umat manusia.
Terorisme : adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror
terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara
peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta
seringkali merupakan warga sipil.
Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan “terorisme”, para teroris
umumnya menyebut diri mereka sebagaiseparatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib,
militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : “Makna sebenarnya
dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal
tidak terlibat dalam perang”. PadahalTerorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan
agama.

3. Amandemen UUD’45
Undang – undang di indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen (perubahan – perubahan ).
Sejak mei 1998 bangsa indonesia bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan
dengan catatn :
• Amandemen tidak merubah negara kesatuan republik Indonesia
• Amandemen tidak merubah pembukaan UUD’ 45
• Amandemen tetap mempertahankan sistem presidensial
Sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 majelis permusyawaratan rakyat RI telah empat kali menetapkan
perubahan pasal – pasalyang di ubah dan ada pula pasal – pasalyang ditambah.
I. Perubahan pertama terhadap pasal UUD’45 ditetapkan pada tanggal 19 oktober 1999.
II. Perubahan Kedua ini dilakukan pada sidang MPR,tepatnya pada tanggal 18 agstus 2000.
III. Perubahan ketiga ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 november 2001.
IV. Perubahan keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR bulan agustus 2002.
Pelaksanaan UUD’45 pada masa awalkemerdekaan ( 18 agustus 1945 – 27 desmber 1949 )
Dengan ditetapkannya pancasila dan UUD ’45 oleh PPKI mmerupakan modal berharga untuk
mendapatkan pemerintahan RI yang bisa berjalan dengan baik. Namun sebelum cita – cita itu
terwujud bangsa Indonesia harus dihadapkan pada masalah baru yaitu kehadiran tentara sekutu dan
nica ke wilayah Indonesia. Hal itu membuat pemerintah dan rakyat Indonesia memusatkan perhatian
dan upaya mempertahankan negara kesatuan RI dan sistem pemerintahan berdasarkan UUD’45 belum
dapat dilaksanakan.
Pada awalberdirinya negara ini banyak lembaga tinggi negara belum terbentuk. Halini kemudian
diantisipasi dengan aturan peralihan pasal 4. Untuk memperkuat kedudukan komite nasional
Indonesia pusat, maka pada tanggal 16 oktober 1945 dikeluarkannya maklumat wakil presiden nomor
X yang isinyaa KNIP sebagaipembantu presiden menjadi badan yang diberi tugas legislativ dan ikut
menetapkan GBHN.
Pada tanggal 3 november 1945 diumumkan lagi maklumat wakil presiden tentang pembentukan partai
– partai politik. Selanjutnya atas usul KNIP keluarlah maklumat pada tanggal 14 november 1945 yang
isinya merubah kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.
Maka seejak tanggal 14 november 1945 itu kekuasaan eksekutif dipegangkan oleh perdana mentri dan
mentri – mentri yang bertanggung jawab kepada KNIP bukan kepada presiden. Di lain pihak
perundingan dengan belanda dan sekutu memenangkan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan
pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda pada tanggal 27 desember 1945 dengan syarat :
a. Negara RI dipecah – pecah menjadi negara – negara bagian (RIS)
b. UUD’45 diganti menjadi UUD KRIS
Maka sejak saat itu Indonesia menjadi negara serikat dengan UUD yang ditentukan oleh sekkutu
dengan paham liberalisme.
Masa UUDS 1945 ( 17 AGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959 )
Sejak diberlakukannya UUD kris maka Indonesia menjadi negara federal. Tetapi semangat dan
perjuangan bangsa Indonesia untuk mempersatukan republik Indonesia kembali menjadikan negara RI
utuh kembali. Pada tanggal 17 gustus 1950 negara KRIS sudah sepenuhnya menjadi negara RI dengan
UUDS 1950 dan system pemerintahan bersifat perlementer.
Bentuk pemerintahan dan bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 UUDS RI 1950 menyatakan :
1. RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk
kesatuan.
2. Kedaulatan RI adalah di tangan dan dilakukan oleh pemerintah bersama – sama DPR.
Sistem pemerintahan nyang dianut oleh UUDS 1950 adalah parlementer dengan menggunakan
kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana mentri. Pada saat mulai berlakunya UUDS
1950 badan legislatif yang ada adalah DPR ssementara yang terdiri dari gabungan DPR RIS ditambah
dengan anggota dan ketua BPKNIP ditambah dengan anggota atas penunjukan presoden.
Pada sistim parlementer fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh perdana mentri
sehingga presiden hanya sebagai kepala negara atau simbol negara. Presiden sebagaikepala negara
memilik tugas – tugas sebagai berikut :
A. Mewakili negara di acara – acara negara

4. B. Mengangkat duta dan konsult
C. Menerima tamu negara
D. Menyatakan perang
Sedangkan dalam sistim presidensial presiden memiliki fungsi sebagai kepala pemerintahan yaitu
bertugas menjalankan semua sistim pemerintahan dalam satu negara.
Pada perkembangannya dengan adanya UUDS 1950 ini menyebabkan munculnya banyak masalah
dalam pemerintahan negara sehingga presiden soekarno memutuskan untuk kembali mengguanakan
uud 1945 sebagaidasar negara Indonesia dan setelah itu pada tanggal 5 juli 1959 presiden soekarno
mengeluarkan dekrit presiden yang berisi:
a. Pembubaran konstituante
b. Berlakunya kembali UUD’45 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
c. Pembentukan MPR sementara dan DPA sementara.
Dengan adanya dekrit inilah yang menjadi sumber hukum dan penyelenggaraaan pemerintahan.
Pelaksaan UUD 1945 Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru
Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
Masa orde lama di mulai sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulai berlakunya kembali
Undang – Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Dekrit
Presiden 5 juli 1959 itu merupakan sumber hukum dan ketatanegaraan yang sangat penting di Negara
Republik Indonesia.
Pada masa orde lama, seharusnya segala sistem pemerintahan dan pelaksanaannya sesuaiyang di atur
dalam UUD 1945. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat berbagai penyimpangan.Seperti
pengangkatan presiden soekarno sebagai presiden seumur hidup yang jelas – jelas bertentangan
dengan UUD 1945.
masa orde baru ( 11 maret 1966 – 21 mei 1998 )
orde baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali
pada kemurnian pelaksanaan pancasila dan UUD’45. Tekat orde baru ialah melaksanakan pancasila
dan UUD’45 dengan murni dan konsekuen. Namun pada masa ini juga terjadi banyak penyimpangan
yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah juga
cenderung untuk kepentingan golongan. Selain itu juga terjadi banyak teror fisik maupun psikologis.
Dalam pelaksanaan Orde Baru berusaha melaksanakan demokrasi dengan sebaik – baiknya anatara
lain dengan menyelenggarakan pemilihan umum guna mewujudkan adanya MPR.
Pembukaan UUD 1945 ( arti dan makna )
Arti dan Makna Alinea – alinea pembukaan UUD 1945
• Alinea pertama
Pada alinea pertama terdapat dua asas pikiran yaitu perikemanusiaan dan perikeadilan.
• Alinea kedua
bangsa Indonesia dari dalam terpaksa berjuang untuk merealisir hak kodrat dan hak morilnya ke
merdekaan atas kedauatan sendiri, berhasil membentuk negara indonesia yang dicita – citakan dan
mempunyai sifat – sifat tertentu.
• Alenia ketiga
Bangsa indonesia menyatakan kemerdekaan indonesia itu atas kekuatan bangsa indonesia sendiri ,
didukung oleh seluruh rakyat.
• Alenia keempat
Berisi pokok kaidah negara yang fundamental yaitu : fungsi dan tujuan negara , keharusan adanya
undang – undang dasar,adanya asas politik negara yaitu republik yang berkedaulatan dan adanya asas
kerohanian negara.
Tujuan pembukaan UUD 1945
1. Mempertanggungjawabkan
2. Menetapkan cita – cita bangsa
3. Proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan.
4. Sebagai ketentuan pedoman dan pegangan.

5. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan UUD
Aline – alinea dalam pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan sendiri dengan UUD. Alinea
pertama sampai ketiga memiliki hubungan dengan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara
Indoonesia, tidak mempunyai hubungan yang organis dengan UUD.
Sedangkan alinea keempat memiliki hubungan dengan terbentuknya UUD itu sendiri selain itu juga
memiliki hubungan dengan pembentukan pemerintahan negara akan diatur di dalam UUD. Kemudian
negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan sebagaiditetapkannya dasar
pancasila.
Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 agustus 1945
letak dan sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi
1. Proklamasi dan pembukaan adalah satu kesatuan.
2. Ditetapkannya pembukaan pada 18 agustus 1945 bersama – sama dengan ditetapkannya UUD
3. Pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci.
Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan
pancasila sebagai orientasi pembangunan.
Pada saat ini pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada
komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yamg bersifat global. Fungsi
pancasila ialah memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang
manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat.
Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan
Pancasila diharapkan dapat menjadi kerangka referensiuntuk membangun suatu model masyarakat
atau untuk memperbaharui tatanan sosial budaya. ada dua fungsi dari pancasila sebagaikerangka
acuan: 1. Pancasila menjadi dasar visi yang memeberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan
sosial budaya yang akan datang. 2. Pancasila sebagai nilai – nilai dasar menjadi refrensikritik sosial
budaya.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa
Pancasila sebagai paradigma artinya nilai – nilai dasar pancasila secara normativ menjadi dasar,
keranga acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonsia.
1. Sebagai paradigma pembangunan pendidikan.
Pendidikan pada dasarnya adalah pemanusiaan, dan ini memuat hominiasi dan humanisasi. Salah satu
agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan berbangsa kita adalah melalui
pendidikan .
2. Sebagai paradigma pembangunan ideologi.
Ideologi merupakan prinsiip dunamika, karena merupakan pedoman yang berbentuk cita – cita
3. Sebagai paradigma pembangunan politik.
Dengan kelima prinsipnya pancasila menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok – kelompok
politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern.
4. Sebagai paradigma pembangunan ekonomi
Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur, pancasila lah yang menjadi landasan filos0fisnya.
5. Sebagai paradigma pengembangan sosial
Karena indonesia memiliki keberagaman budaya maka untuk mempersatukannya tetap menggunakan
pancasila sebagai landasannya.
6. Sebagai paradigma pembangun ketahanan nasional
7. Kaitan pancasila dengan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide yang mengakui pluralitas yang
membutuhkan kebersamaan.
8. Sebagai paradigma pembangun hukum
Hukum di indonesia bersumber pada pancasila
9. Sebagai paradigma pembangun beragama
Untuk mewujudkan kesatuan dan menghargai pluralitas dalam masyarakat.

6. 10. Sebagai paradigma perkembangan iptek
Ilmu teknologi yang berkembang harus dapat dipertanggung jawabkan tentang hak dan kewajiban
dalam mengembangkan iptek diatur dalam pancasila.