PAPARAN PELANGGARAN DISPLIN POLRI

1. RIKSA UR GAKKUM
By .dws
SUBBID PROVOST

2. 01
02
03
04
05

3. legalitas
profesionalisme
akuntabel
kesamaan hak
kepastian hukum
keadilan
praduga tak bersalah
1
2
3
4
5
6
7

4. Pasal 1 ayat 3;
• Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah serangkaian
norma untuk membina,
menegakkan disiplin dan
memelihara tata tertib
kehidupan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Pasal 1 ayat 4;
• Pelanggaran Peraturan
Disiplin adalah ucapan,
tulisan, atau perbuatan
anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang
melanggar peraturan disiplin.
Pasal 1 ayat 5;
• Tindakan disiplin adalah
serangkaian teguran lisan
dan/atau tindakan fisikyang
bersifat membina, yang
dijatuhkan secara langsung
kepada anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

5. TUJUAN
PENINDAKAN
DISIPLIN
• DISIPLIN PREVENTIF
tindakan pencegahan yg dilakukan utk mendorong anggota
Polri mentaati standar & norma sehingga tdk terjadi
pelanggaran di masa yang akan datang.
• DISIPLIN REPRESIF
tindakan langsung setelah terjadinya pelanggaran,
tindakan ini dimaksudkan agar pelanggaran yg terjadi
tidak meluas.
• DISIPLIN KURATIF
tindakan pemulihan paska terjadinya pelanggaran yaitu
berupa penyadaran terhadap pelaku pelanggaran agar tidak
terjadi pengulangan pelanggaran di masa yang akan datang
(pendekatan simpatik secara personal atasan - bawahan)
• DISIPLIN PERSUASIF
penindakan disiplin sebagai sarana untuk
membuktikan/ meyakinkan secara halus bahwa
aturan harus ditegakkan (sarana diseminasi aturan).

6. FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN
NO FAKTOR SEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI DAMPAK YANG DITIMBULKAN
1. Moral/Mental Anggota
Polri
a. Anggota Polri kurang memahami nilai budaya/agama;
b. Watak bawaan;
c. Lingkungan keluarga;
d. Lingkungan masyarakat;
e. Lingkungan kerja.
a. Anggota Polri tidak merasa berdosa meskipun
berbuat salah;
b. Anggota Polri melanggar peraturan;
c. Anggota Polri tidak takut dijatuhi hukuman disiplin.
2. Perlakuan tidak adil a. Anggota Polri merasa diperlakukan berbeda ;
b. Anggota Polri merasa tidak diperhatikan;
c. Atasan tidak melakukan pembinaan dengan baik.
a. Anggota Polri malas masuk kantor;
b. Menurunnya produktifitas kinerja;
3. Kurangnya kesejahteraan a. Biaya kebutuhan hidup meningkat;
b. Kebutuhan Sosial
c. Gaya hidup
a. Anggota Polri bekerja sampingan pada saat jam
kerja;
b. Anggota Polri korupsi;
4. Pengembangan karir
Anggota Polri yang tidak
berjalan dengan baik
a. Tidak pernah dilakukan rolling /mutasi;
b. tidak ada promosi/ tidak jelas pola karier;
c. Tidak ada Pengembangan kualitas dan Kompetensi Anggota
Polri
a. Kejenuhan;
b. Anggota Polri frustasi.
5. Manajemen SDM yg tidak
berjalan dengan baik
a. Tidak ada aturan internal yang jelas;
b. Tidak ada pembagian tugas dan beban kerja yang jelas;
c. Kurangnya fasilitas kantor;
d. Kurangnya jumlah personil;
e. Dll.
a. Kinerja organisasi yang lemah
b. SDM yang tidak berjalan dengan efisien dan efektif

7. FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN
NO FAKTOR SEBAB FAKTOR YG MEMPENGARUHI DAMPAK YANG DITIMBULKAN
6. Lemahnya Pengawasan a. Atasan langsung tidak menjalankan pengawasan melekat;
b. Atasan bersifat pasif;
a. Anggota Polri bekerja tidak sungguh-sungguh.
b. Kinerja tidak terpantau dengan baik;
7. Pelanggaran tidak ditindak
tegas (Pembiaran)
a. Kurang pemahaman peraturan disiplin dan etika Anggota Polri ;
b. Merasa kasihan;
c. Perasaan Sungkan;
a. Anggota Polri tidak takut hukuman disiplin;
b. Anggota Polri berani melakukan perbuatan
indisipliner.
c. Preseden tidak baik, dan memicu pelanggaran lain
dikemudian hari
8. Krisis keteladanan a. Atasan memberikan contoh buruk/ tidak disiplin;
b. Atasan memberikan keadaan tak teratur.
a. Atasan & bawahan sama-sama tidak disiplin.
b. Preseden buruk bagi lingkungan internal maupun
eksternal kantor
9. Tidak ada dukungan
motivasi (discourage)
a. Kurangnya perhatian terhadap bawahan;
b. Pola kerja yg monoton
c. Tidak ada rangsangan untuk terciptanya gairah kerja.
a. Anggota Polri tidak memiliki semangat untuk
meningkatkan prestasi kerja;
b. Anggota Polri tidak menunjukkan sikap inovatif &
responsif.
10. Kurang Pemahaman
terhadap peraturan
disiplinAnggota Polri
a. Kurangnya sosialisasi;
b. Sering terjadinya mutasi pengelola kepegawaian;
c. Terbatasnya buku peraturan disiplin /literatur tentang disiplin.
a. Terjadi ketidakteraturan
b. Main hakim sendiri
c. Anggota Polri melanggar peraturan disiplin.
LANJUTAN

8. 25%
ABSENSIA DINAS
13
KASUS
75%
MENURUNKAN CITRA
POLRI, LAHGUN &
PERKARA
16
KASUS
21%
KDRT/ Keluarga
29
KASUS
17%
NARKOBA
19
KASUS
38%

9. ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 5 DAN/ATAU PASAL 6 DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN.
anggota polri
• Pasal 5 terdapat 10 larangan dalam bernegara dan bermasyarakat
• Pasal 6 terdapat 24 larangan dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik
Kewajiban anggota polri
• Pasal 3 terdapat 10 kewajiban dalam bernegara dan bermasyarakat
• Pasal 4 terdapat 15 Kewajiban pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik

10. Pasal 5 Dlm Rangka Har
Kehidupan Bernegara &
Bermasyarakat Anggt Polri
Dilarang :
Melakukan Hal- Hal Yg Dpt Menurunkan Kehormatan & Martabat Negara, Pemerintah / Polri
Melakukan Giat Politik Praktis
Mengikuti Aliran Yg Dpt Menimbulkan Perpecahan / Mengancam Persatuan & Kesatuan Bangsa
Bekerja Sama Dengan Org Lain Didlm / Diluar Lingkuan Kerja Dng Tujuan Utk Memperoleh Keuntungan
Pribadi, Gol/Pihak Lain Yg Secara Langsung/Tdk Langsung Merugikan Kepentingan Negara
Bertindak Selaku Perantara Bg Pengusaha / Gol Utk Mendptkan Pekerjaan/Pesanan Dr Kantor / Instansi
Polri Demi Kepentingan Pribadi
Memiliki Saham Modal Dlm Perusahaan Yg Giat Usahanya Berada Dlm Ruang Lingkup Kekuasaannya
Bertindak Sbg Pelindung Ditempat Perjudian, Prostitusi & Tempat Hiburan
Menjadi Penagih Hutang/Menjadi Pelindung Org Yg Punya Hutang
Menjadi Perantara/Makelar Perkara
Menelantarakan Keluarga

11. Pasal 6 Dlm Laks Tugas Anggt Polri DILARANG :
• Membocorkan Rahasia Ops Kepolisian
• Meninggalkan Wil Gas Tanpa Ijin Pimpinan
• Menghindarkan Gung Jwb Dinas
• Menggunakan Fasilitas Negara Tuk Kepentingan Pribadi
• Menguasai Barang Milik Dinas Yg Bukan Diperuntukan Baginya
• Mengontrakkan/Menyewakan Rumah Dinas
• Menguasai Rumdin Lebih Dr 1 (Satu) Unit
• Mengalihkan Rumdin Kpd Yg Tdk Berhak
• Menggunakan Bb Tuk Kepentingan Pribadi
• Berpihak Dalm Perkara Pidana Yg Sedang Ditangani
• Manipulasi Perkara
• Membuat Opini Negatif Ttg Rekan Sekerja, Pimpinan Dan Atau Kesatuan
• Mengurusi, Mensponsori Dan Atau Mempengaruhi Petugas Dgn Pangkat Dan Jabtn Nya Dlm Penerimaan Anggt Polri
• Mempengaruhi Proses Sidik Tuk Kepentingan Pribadi Sehingga Mengubah Arah Kebenaran Perkara
• Melakukan Upaya Paksa Penyidikan Yg Bukan Kewenangannya
• Melakukan Tindakan Yg Dpt Mengakibatkan, Menghalangi / Mempersulit Salah Satu Pihak Yg Dilayaninya Sehingga Mengakibatkan Kerugian Bg Pihak
Yg Dilayani
• Menyalahgunakan Wewenang
• Menghambat Kelancaran Pelaksanaan Tugas
• Bertindak Sewenang-sewenang Terhadap Bawahan
• Menyalahgunakan Barang, Uang Atau Surat Berharga Milik Dinas
• Memiliki, Menjual, Membeli, Menggadaikan, Menyewakan, Meminjamkan Atau Menghilangkan Barang, Dokumen Atau Surat Berharga Milik Dinas
Secara Tidak Sah
• Memasuki Tempat Yg Dpt Mencemarkan Kehormatan Atau Martabat Kepolisian, Kecuali Krn Tugasnya
• Melakukan Pungutan Tdk Sah Dlm Bentuk Apapun Untuk Kepentingan Pribadi, Gol/Pihak Lain
• Memakai Perhiasan Scr Berlebihan Pd Saat Berpakaian Dinas Polri

12. Pasal 4 pejabat yang berwenang menajtuhkan hukuman disiplin
Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin:
•Ankum; dan/atau
•Atasan Ankum.
Ankum secara berjenjang terdiri dari:
•Ankum berwenang penuh;
•Ankum berwenang terbatas; dan
•Ankum berwenang sangat terbatas.
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PERKAP 2 TAHUN 2016
Pasal 5 ANKUM BERWENANG PENUH : menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terduga pelanggar yang berada di kesatuan yang
dipimpinnya, meliputi:
Teguran tertulis
penundaan mengikuti
pendidikan paling singkat 6
(enam) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun;
penundaan kenaikan gaji
berkala paling singkat 3
(tiga) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun;
penundaan kenaikan
pangkat untuk paling
singkat 1 (satu) periode
dan paling lama 1 (satu)
tahun;
mutasi yang bersifat
demosi;
pembebasan dari jabatan;
dan
penempatan dalam tempat
khusus paling singkat 7
(tujuh) hari dan paling
lama 21 (dua puluh satu)
hari;

13. Pasal 21 penyelesaian pelanggaran disiplin, mempunyai wewenang:
•melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
•membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib
kehidupan anggota Polri;
•menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum; dan
•melaksanakan putusan Ankum.
pasal 23 Pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib sebagaimana
dimaksud dalam Provos Polri sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran
disiplinmeliputi:
•pemantauan;
•patroli;
•pengamanan;
•pemeliharaan tata tertib; dan
•pengawasan

14. SIDPLIN
PENDAPAT
SARAN HUKUM
BINKUM
7 HARI
SIAP
SIDPLIN
1. SPRIN
2. TEMPAT
3. SARANA
4. SUN ACARA
5. TATIB
6. PENGAWAL
7. PAM SIDANG
1. PERANGKAT
SIDANG SIAP
2. PIM BUKA
SIDANG
3. HADAPKAN
TERPERIKSA
4. PERSANGKAAN
5. RIKSA SAKSI2
& TERPERIKSA
6. TUNTUTAN
7. PEMBELAAN
8. JATUHKAN
HUKUMAN
9. TTD SKHD
10. TUP SIDANG
PUT
HUK
TERIMA
PUTUSAN
AJUKAN
KEBERATAN
30 HARI
1. LAP. POLISI
2. PENGADUAN
3. KAP TANGAN
LAKS
KUMPLIN
BEBAS
PATSUS
REK
RIKSA
PROVOS
DP3D
GARPLIN
ANGGT
POLRI
ANKUM
PSL 9
PP NO. 2
THN 2003
TUNDA DIK,
TUNDA KGB,
TUNDA UKP,
M. DEMOSI,
BEBAS JAB
PROVOS
TEGURAN
TERTULIS
WAS
6 BLN
PSL 21
PP 2 THN 2003
TR KAPOLRI NO STR/706/VIII//2010
TGL 31 AGUST 2010
CATATAN :
1. PENJATUHAN KUMPLIN TDK
HAPUS TUNTUTAN PIDANA.
(PSL 12 (1) PP 2 THN 2003);
2. KUMPLIN DIJATUHI SCR
ALTERNATIF & KUMULATIF;
(PSL 11 (2) PP 2 THN 2003).

15. 14 HARI 30 HARI
PUTUSAN
ATASAN
ANKUM
MENERIMA
SELURUHNYA
MENERIMA
SEBAGIAN
MENOLAK
SELURUHNYA
BATAL
PUT ANKUM
UBAH
PUTUSAN
ANKUM
KUATKAN
PUTUSAN
ANKUM
TERBIT
KEP. ATASAN
ANKUM
(SKHD)
PENGAWASAN
(PROVOS)
REKOMENDASI
PUTUSAN
SIDANG DISIPLIN
PSL 66 KEP. KAPOLRI
NO. 2 THN 2016
PSL 30 & 31
PP 2 THN 2003
MENGAJUKAN
KEBERATAN
DIAJUKAN
SCR TERTULIS
KPD ATASAN ANKUM
MELALUI ANKUM
( PIMP. SIDANG )
PERTIMBANGAN ANKUM DLM
PENJATUHAN KUMPLIN
1. SIKON GAR TERJADI.
2. PENGULANGAN DAN
PERILAKU SEHARI-HARI
3. TERWUJUD KEADILAN
( PSL 24 PP 2 THN 2003 )
PSL 30 AYAT 3
PP 2 THN 2003
PSL 31 AYAT 5
PP 2 THN 2003
FINAL
PSL30 AYAT 2
PP 2 THN 2003

16. Garda Terdepan penjaga Citra Polri dan
Benteng Terakhir Mencari Keadilan