Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Proses peralihan kekuasaan orla orba
1.
2. 1. Dikeluarkannya Supersemar
a. Pembubaran PKI
b. Pengamanan 15 menteri Kabinet
Dwikora yang dianggap terlibat dalam
G-30-S/PKI
c. Menunjuk beberapa menteri at
interim untuk mengisi pos-pos yang
kosong
d. Mengistruksikan pada semua perguruan
tinggi untuk aktif lagi
e. Mengadakan pertemuan dengan
kabinet untuk memberi
pertanggungjawaban atas langkah-
langkah yang diambil
3. 2. Menyusun kembali MPRS dengan
membersihkan unsur-unsur PKI
3. Sidang MPRS (20 Juni S/d 5 Juli 1966)
yang diketuai Jenderal Nasution
Hasil Keputusan Sidang
a. Tap MPR No IX/MPRS/1966
Pengukuhan Supersemar
b. Tap MPR No XXV/MPRS/1966
Pengukuhan Pembubaran PKI dan
ormas-ormasnya
4. C.Tap MPR No XVIII/MPRS/1966
bahwa Tap MPR No III/MPRS/1963
sudah tidak berlaku
d.Tap MPR No XIII/MPRS/1966
Pemberian kekuasaan kepada Letnan
Soeharto untuk membentuk Kabinet
Ampera.
5. 4. Sidang Umum MPR tahun 1966 presiden
Sokarno diminta memberi
pertanggungjawaban atas terjadinya
G-30-S PKI 1965, kemerosotan ekonomi
dan moral ( Pidato Nawaksara)
5. 10 Juli 1967 Presiden Soekarno
memberikan pelengkap Nawaksara (tetap
tidak memuaskan)
6. DPR-GR mengajukan resolusi pada tanggal
3 Februari 1967 agar MPRS segera
mengadakan sidang istimewa dan meminta
Pangkopkamtib memberi keterangan
tentang hubungan Presiden Soekarno
dengan G-30-S/PKI 1965
6. 8. Tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan
kekuasaan kepada Jenderal Soeharto
9. Tap MPR No XXXIII/MPRS/1967 (Hasil
sidang MPR)
10. Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968
Pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi
Presiden RI
11. Tap MPR No XLI/MPRS/1968
Pembentukan Kabinet Pembangunan
12. Dengan Programnya Panca Krida:
1. Menciptakan stabilitas Politik dan
Ekonomi
2. Menyusun dan melaksanakan Repeleita
7. 3. Melaksanakan Pemilu
4. Mengembalikan keamanan dan
ketertiban masyarakat dan mengikis
habis sisa-sisa G-30-S/PKI, menindas
setiap peneyelewengan terhadap
Pancasila
5. Melanjutkan penyempurnaan dan
pembersihan secara menyeluruh
aparatur negara.
13. Tanggal 6 Juni 1968 diumumkan Kabinet
Pembangunan I yang dipimpin oleh Presiden
Soeharto