Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
•
0 likes•106 views
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
Similar to Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri (20)
More from Joseph Sitepu
More from Joseph Sitepu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
- 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Dr. Tumpak H Simanjuntak, MA INSPEKTUR JENDERAL Rakornas Forkompimda Tahun 2019 SCIC Sentul City, 13 Nov 2019 BINWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (“APIP unggul mendukung Indonesia maju”)
- 2. Alur Paparan KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Masalah Umum & Esensi Binwas Pemda Optimalisasi Binwas Dukung Indonesia Maju Potret Hasil Pengawasan Fokus Pengawasan 2020 Simpulan
- 3. 01 MASALAH & ESENSI BINWAS DUKUNG INDONESIA MAJU
- 4. MASALAH UMUM PEMBAGIAN URUSAN Penyelesaian peralihan aset P3D Ketaatan pelaksaan urusan KEBIJAKAN Kepatuhan Tinjut evaluasi MDN Capaian Propem Perda KEPEGAWAIAN ▪ Penerapan sistim Merit; ▪ Tinjut PTDH ASN karena Pidana KEUANGAN ▪ Tindak Lanjut Hasil Evaluasi MDN atas RAPBD; ▪ Blm efektifnya Transaksi Non Tunai; ▪ Blm Optimalisasi pajak & Retribusi; ▪ Disorientasi Hibah & Bansos KELEMBAGAAN ▪ Restrukturisasi OPD; KERJA SAMA ❖ Blm optimalnya kerja sama yg produktif dlm meningkatkan nilai tambah lokal; ❖ Blm menjadi prioritas. PELAYANAN PUBLIK ❖ Implementasi Yan Online Single Submition (OSS); ❖ Lamban/rendah tinjut rekomendasi Ombudsman KDH & DPRD ❖ Pelaksanaan fungsi ; ❖ Ketaatan thd kewajiban, Larangan dan pelanggaran Administratif KDH/DPRD PEMBANGUNAN ❖ Pelaksanaan e- planning & e- budgeting; ❖ Pelaksanaan One Map Policy. MASALAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 5. 02INFRASTRUKTUR ➢Menjamin konektifitas antar wil; ➢Mendukung pertumbuhan wilayah; ➢Meningkatkan nilai tambah produksi lokal; ➢dll PEMBNGUNAN SDM ➢Pendidikan; ➢Kesehatan; ➢Perekonomian; UTK SDM UNGGUL & PANCASILAIS REGULASI ➢Sederhana; ➢Harmonis; ➢Tepat azas; ➢Tepat sasaran. BIROKRASI ➢Miskin struktur kaya fungsi; ➢Efektif; ➢Fleksibel; TRANSFORMASI EKONOMI ➢Perubahan paradigma (dari SDA- Jasa); ➢Prioritas pd keunggulan kompetitif, berbasis SDM unggul. BINWAS & VISI INDONESIA MAJU OPTIMALISASI BINWAS
- 6. ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 6 3 ☺ MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH MENDUKUNG PELAKSANAAN URUSAN DAERAH MENJAMIN EFEKTIVITAS PEMDA MENJAMIN EFISIENSI PEMDA MENJAMIN KEPATUHAN THD SPM & NSPK LANGKAH MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH ADALAH ADANYA MEKANISME BINWAS YG BAIK, PEMBERDAYAAN DAN SANKSI YANG JELAS DAN TEGAS, SINERGI ANTARA BINWAS UMUM DENGAN BINWAS TEKNIS AKAN MEMBERDAYAKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA (LAMPIRAN UU 23/2014) 3 1 2 4 5
- 7. 02 OPTIMALISASI BINWAS DUKUNG INDONESIA MAJU
- 8. PEMERINTAH Mendagri Pembinaan Pengawasan Binwas Umum Binwas Teknis K/L Provinsi GWPP. Binwas umum & teknis (Pasal 378 ayat (1) UU 23/2014) PD Provinsi PASAL 8 ayat (3) BINWAS Secara Nas. dikoordinasikan Mendagri Gubernur sbg Kepala Daerah (Pasal 379 ayat (1) UU 23/2014) Kab/Kota PASAL 379 ayat (2) BINWAS dibantu Inspektorat Provinsi OPTIMALISASI PERAN
- 9. 9 PENGORGANISASI AN PELAKSANAN AAN PELAPORAN PERENCA NAAN PENGANG GARAN MDN mengkoordinasikan Menteri K/L dalam melakukan pengawasan teknis (Pasal 10) MDN menetapkan Kebijakan Perencanaan Penngawasan 5 tahunan dan tahunan (Pasal 12) MDN melakukan harmonisasi jadwal pengawasan /PKPT (Pasal 13) MDN monitoring pencantuman Binwas dalam dokumen perencanaan dan anggaran (Psal 14) MDN melaksanaan Pemutakhiran data TLHP 2 kali dlm 1 Tahun (Psl 28) 01 02 03 04 05 MDN koordinasi penyusunan Ikhtisar hasil Pengawasan Pemda (Psl 24) 06 MENDAGRI MENGKOORDINASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA SECARA NASIONAL (PASAL 11) OPTIMALISASI FUNGSI KOORDINASI BINWAS PEMDA (PP 12/2017)
- 10. Penyusunan dok ren & anggaran Pelaksanaan Bin Program stranas di daerah PAMJAB Pemeriksaan tujuan ttt (Psl 16 ayat (3)) Reviu, Pemeriksaan, Monitoring & Evaluasi ITJEN DAGRI : Was Umum Prov ITJEN K/L : Was Tek Prov GWPP : Wasum dan Tek Kab/kota ITDA : Binwas thd Perangkat Daerah (Psl 10 ayat (1) j.o Psl 18) Was Teknis dilakukan thd pelaksanaan substansi urusan yg diserahkan ke daerah. (Psl 10 ayat (3)) Was dilakukan o/ APIP Kompetensi Pengawasan Urusan (Psl 10 ayat (12) & Psl 16) WHERE WHEN HOWWHO WHAT URUSAN KONKUREN WAJIB PILIHAN 1. Pembagian urusan 2. Kelembagaan 3. Kepegawaian & PD 4. Keuangan daerah 5. Pembangunan daerah 6. Pelayanan publik 7. Kerja sama daerah 8. Kebijakan daerah 9. KDH & DPRD WAS UMUM 1. Capaian SPM 2. Ketaatan NSPK 3. Dampak pelaksanaan urusan 4. Akuntabilitas APBN WAS TEKNIS 1. Pelaksanaan urusan 2. Pelaksanaan TP APBD 3. Ketaatan NSPK 4. Akuntabilitas APBD BINWAS KDH THD PD PEMDA PERAN HAL YG PERLU DIFAHAMI
- 11. LARANGAN ADM BAGI KDH/WKDH & DPRD 3 4 5 6 7 8 1 9 2 10 TIDAK MENJALANKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TIDAK MENYAMPAIKAN LPPD TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ MENJADI PENGURUS PERUSAHAAN PERJADIN LUAR NEGERI TANPA IZIN MENINGGALKAN TEMPAT TUGAS 7 HARI TANPA IZIN TIDAK MENYAMPAIKAN PERDA YG DITETAPKAN MASIH MEMBERLAKUKAN PERDA YG DIBATALKAN MASIH MEMBERLAKUKAN PAJAK & RETRIBUSI YG DIBATALKAN TDK MENYEBARLUAS- KAN PERDA 13 14 15 16 17 18 11 19 12 TDK MENYAMPAIKAN RPJPD/RPJMD TDK MENETAPKAN RKPD TEPAT WAKTU MELAKUKAN PUNGUTAN DILUAR KETENTUAN TIDAK MENGAJUKAN RAPBD KPD DPRD TEPAT WAKTU TDK MENYETUJUI RAPBD TEPT WAKTU TDK MENGUMPUMKAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK TDK MELAKSANAKAN REKOEMNDASI OMBUDSMAN TDK MENGUMUMKAN INFORMASI BANGDA DAN KEUDA
- 12. 03 POTRET HASIL PENGAWASAN (Wasum, TLHP, Hsl Anev Resiko, Stranas PK )
- 13. HASIL PENGAWASAN UMUM TATA KELOLA PEMDA 13 2015 2016 738 Temuan 1.229 Rekomendasi 1.045 Selesai TL 85,11% 88,38% 871 Temuan 1.368 Rekomendasi 1.209 Selesai TL 2017 61,78% 634 Temuan 1.065 Rekomendasi 658 Selesai TL 2014 1.510 Temuan 2.150 Rekomendasi 2.085 Selesai TL 96,98% 2018 511 Temuan 975 Rekomendasi 701 Selesai TL 71,90% Tren Jlh Temuan dan Rekomendasi mengalami penurunan setiap tahun namun tidak berbanding lurus dengan tren rekomendasi yang selesai ditinjut; Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 96,98%. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terendah pada Tahun 2017 sebesar 61,78%. Terjadi peningkatan Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2018 dibanding Tahung 2017 yang sampai dengan saat ini telah mencapai 71,90%
- 14. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PEMDA PROVINSI TAHUN 2018 11 44 24 32 23 31 18 28 37 25 29 18 17 23 10 19 16 56 36 22 67 39 36 17 21 37 39 13 0 20 54 33 46 34 7 44 13 32 23 31 18 25 30 25 29 18 17 23 10 19 16 0 1 22 35 39 22 17 21 27 29 12 0 20 54 29 7 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Rekomendasi Selesai Fokus 2018 meliuti: Penyelesaian P3D,kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pemb, yan publik, kebij daerah; Terdapat 19 Provinsi yang telah menyelesaikan rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2018; 1 Provinsi yang tidak dilakukan pengawasan Tahun 2018 yaitu Sulawesi Tengah;
- 15. HASIL ANEVWAS PROFIL RISIKO TATA KELOLA PEMDA TAHUN 2019 Perjalanan Dinas 26,50% Hibah dan Bantuan Sosial 36,28% Perencanaan dan Pembangunan Daerah 42,45% Pajak dan Retribusi Daerah 37,26% Perizinan dan Non Perizinan Sektor Minerba 34,20% Pengadaan Barang dan Jasa 32,35% Implementasi e-planning dan e- budgeting 57,84% Ketaatan perencanaan RKPD (konsistensi dan ketepatan waktu) 33,82% Capaian target RKPD 20,59% Transparansi (Sistem Informasi Keu & Pembangunan) 41,18% Ketepatan waktu dan tahapan penetapan Perda APBD 58,82% Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi 41,18% Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut 23,53% Kehandalan database wajib pajak dan retribusi 41,18% sumbangan pihak ketiga 47,06% Verifikasi dan penetapan penerima 41,18% SOP Pengelolaan 41,18% Pertanggungjawaban 26,47% Perencanaan PBJ 38,24% Implementasi e-procurement & e-katalog 29,41% Kelembagaan UKPBJ 29,41% Inventarisasi Izin yang diterbitkan 44,12% Pemenuhan Persyaratan Pemberian Izin 38,24% Kewajiban Pemegang Izin 20,59% Tertib Administrasi dan Pertanggungjawaban Perjadin ke Luar Negeri KDH, WKDH dan DPRD 23,59% Rasio anggaran Perjadin terhadap APBD 29,41%
- 16. PERAN PST & DAERAH DLM STRANAS PK (Perpres 54 Thn 2018) Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERIZINAN DAN TATA NIAGA KEUANGAN NEGARA PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIRKORASI Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Keterangan: Aksi K/L sebagai Penaggungjawab Aksi Daerah sebagai Penaggungjawab Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 17. EVALUASI STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI PEMDA (SEMESTER I) 58 48 61 100 0 88 50 100 82 75 58 100 96 49 67 100 100 67 100 33 0 50 58 100 82 82 67 67 0 100 58 50 33 42 0 20 40 60 80 100 120 Aksi daerah mepiuti: Implementasi One map policy; Penguatan UKPBJ; Konsolidasi Pengadaan dan e-katalog lokal. Sebanyak 198 pemda atau 36,53% yang nilai capaian aksinya masih dibawah 50% dan sebanyak 257 pemda atau 47,42% yang nilai capaian aksinya telah diatas 50%; dan Sebanyak 232 pemda atau 42,80% telah mencapai 100%. Sebanyak 114 daerah atau 21,03% yang belum sama sekali melaporkan aksi dan sebanyak 428 pemda atau 78,97% yang telah melaporkan aksi;
- 18. 18 EVALUASI PELAKSANAAN PKS 321 4 5 Example text Masih terdapat Penyidikan Dumas sebelum dilakukan koordinasi dengan APIP Tukar menukar informasi APIP dan APH belum dilakukan secara periodik Kapasitas APIP dalam menghitung kerugian negara dan investigatif belum memadai APIP lambat merespon permintaan investigative dari APH Desk Dumas dan Sistem Informasi Pelaporan belum terbangun
- 19. 04 FOKUS PENGAWASAN 2020
- 20. PERENCANAAN PENGAWASAN TAHUN 2020 (PERMENDAGRI 61 TAHUN 2019) PENGAWASAN TEKNIS (32 URUSAN KONKUREN) PENGAWASAN UMUM (9 ASPEK) BINWAS KDH THD PERANGKAT DAERAH ▪ KEUANGAN : PERENCANAAN & PENGANGGARAN, PAJAK & RETRIBUSI, HIBAH & BANSOS, BELANJA BARANG & JASA, BELANJA MODAL, TLHP ▪ KONSISTENSI KEBIJAKAN ▪ PELAKSANAAN TUSI ▪ PENGAMANAN ASET KINERJA RUTIN PENGAWASAN ▪ REVIU : DOK RENGAR, LK, LAPKIN, PENYERAPAN ANGGARAN ▪ PEMERIKSAAN: KINERJA, PDTT, KAS OPNAME, PAJAK PUSAT, ▪ EVALUASI: SPIP, EPPD, TLHP PENGAWALAN RB: ▪ PMPRB ▪ VERIFI LHKPN/LHKASN ▪ ZONA INTEGRITAS ▪ PENANGANA BENTURAN KEPENTINGAN ▪ PENANGANAN WBS ▪ PENANGAN DUMAS PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL: ▪ TINJUT PKS APIP APH DALAM DUMAS ▪ SABER PUNGLI ▪ TP4D ▪ PERENCANAAN RESPONSIF GENDER ▪ DANA DESA ▪ BOS PENINGKATAN KAPASITAS APIP: ▪ INVESTIGATIF ▪ PROBITY AUDIT ▪ MANAJEMEN RISIKO, ▪ DAK ▪ SERTIFIKASI PROFESI PENEGAKAN INTEGRITAS: ▪ SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS ▪ GRATIFIKASI ▪ MONEV STRANAS PK
- 21. APIP KOMPETEN MENGAWAL PEMDA FOKUS PENGAWASAN UMUM TAHUN 2020 PEMBAGIAN URUSAN Penyelesaian peralihan aset P3D Ketaatan pelaksaan urusan sesuai kewenangannya KEBIJAKAN Kepatuhan Tinjut evaluasi MDN Capaian Propem Perda KEPEGAWAIAN Kebijakan Sistem Seleksi jabatan Kecukupan Formasi Jafung P2UPD dan Pol PP Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena Pidana Kebijakan Dilat ASN minimal 20 jam/tahun KEUANGAN Tindak Lanjut Hasil Evaluasi MDN atas RAPBD Transaksi Non Tunai Pembayaran Hutang Pihak III Optimalisasi pajak & Retribusi Perencanaan Hibah & Bansos KELEMBAGAAN Evaluasi Kelembagaan PD (Permendagri 99/2018) Kinerja UKPBJ KERJA SAMA Pelaksanaan Kerja sama Pihak III dan Asing Pelaksanaan kerja sama Wajib dan Sukarela PELAYANAN PUBLIK Kebijakan Standar Pelayanan Online Single Submition (OSS) Kepatuhan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman KDH & DPRD Kebijakan Hak Keuangan KDH dan DPRD Kewajiban, Larangan dan pelanggaran Administratif KDH/DPRD PEMBANGUNAN Pelaksanaan e-planning & e-budgeting Konsistensi capaian indikator pembangunan Pelaksanaan One Map Policy
- 22. PENGUATAN APIP DAERAH PP 72 TAHUN 2019 PERMENDAGRI 33 TAHUN 2019 • INPASING JAFUNG P2 & AUDITOR (DLM PROSES) • UNIFIKASI STANDAR KOMPETENSI JAFUNG P2, AUDITOR, AUDIWAN (DLM PROSES) • PENEMPATAN PRAJA IPDN & STAN DI INSPEKTORAT DAERAH (DLM PROSES) Surat Ketua KPK kepada Presiden Nomor B-4324/01-16/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 “APIP inovatif dalam rancang bangun sistem Binwas” “APIP yang efektif, efisien dlm SDA, dan substantif dalam pelaksanaan Binwas” “APIP yang cukup jumlah, kompetitif, dan unggul dukung Indonesia maju”
- 23. SIMPULAN 3 2 1 4 PENGAWASAN DITUJUKAN UNTUK MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH BINWAS UMUM DAN TEKNIS SERTA BINWAS KDH THD PERANGKAT DAERAH MERUPAKAN SATU KESATUAN SISTEM PENGAWASAN BINWAS DIARAHKAN UTK: PERBAIKAN SISTEM TATA KELOLA, PENGUATAN INTEGRITAS, KONDUSIFITAS PENANGAN DUMAS DAN PENGUATAN APIP FOKUS PENGAWASAN 2020 “APIP UNGUL MENGAWAL PENYELENGGARAAN PEMDA”
- 24. Terima Kasih