SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN HAK ANAK
OLEH:
Dr.Hj.Hamdanah Utsman M.Hum.
KONSEP ANAK
Menurut WJS. Poerwodarminto:
“Anak adalah: manusia yang masih
Menurut RA. Koesnoen
kecil”
“Anak
umur,
adalah manusia muda, muda dalam
muda dalam jiwa dan pengalaman
hidupnya, karena mudah terkena pengaruh
keadaan sekitarnya”
Menurut sugiri:
“ Anak adalah selama di dalam tubuhnya berjalan
proses pertumbuhan dan perkembangan, orang
itu masih menjadi anak. Jadi batas umur anak-
anak adalah sama dengan permulaan menjadi
dewasa, yaitu umur 18 tahun untuk wanita dan
20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di
Amerika dan Yugoslavia dan negara-negara
Barat lainnya.”
KONSEP PERLINDUNGAN
Perlindungan adalah pemberian
jaminan atas keamanan,
ketentraman, kesejahteraan,
kedamaian dari pelidung atas
segala bahaya yang mengancam
pihak yang dilindungi.
PERLINDUNGAN HUKUM
Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum
adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan
hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk
segera memperoleh sejumlah sumber daya guna
kelangsungan eksistensi subjek hukum yang
dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar
kekuatannya secara terorganisir dalam proses
pengambilan keputusan politik maupun ekonomi
khususnya pada distribusi sumberdaya.
KONSEP PERLINDUNGAN ANAK
Perlindungan anak adalah: “usaha setiap
dengan
anggota masyarakat sesuai
kemampuan masing-masing dengan berbagai
macam usaha dan kondisi tertentu.”
Perlindungan anak adalah : “segala usaha yang
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar
dan
dan
fisik,
setiap anak dapat
demi
anak
melaksanakan hak
kewajiban
pertumbuhan
perkembangan
secara wajar baik
mental dan sosial”
TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK
Diatur dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak
Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan
Anak. Tujuannya:
“Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan
diskriminasi
dari
demi
kekerasan
terwujudnya
dan
anak
Indoonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia dan sejahtera”
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
Menurut Arif Gosita
“ Hukum Pelrindungan anak adalah hukum
(tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin
anak benar-benar dapat melaksanakan hak da
kewajibannya.
“Hukum perlindungan anak adalah hukum yang
menjadi
mengatur
dasar
dan
dan pedoman melindungi,
menjamin anak dapat
secara
melaksanakan hak dan kewajibannya
seimbang dan manusiawi positif”
DASAR-DASAR PELAKSANAAN
ANAK
HUKUM
1. Dasar
2. Dasar
3. Dasar
filosofi
etis
yuridis
DASAR FILOSOFIS
Pancasila
kehidupan
bernegara
seagai kegiatan dalam berbagai
keluarga, bermasyarakat dan
serta dasar filosofis pelaksanaan
kesejahteraan
perlindungan anak, pendekatan
sebagai dasar filosofis perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak, anak mempunyai
eksistensi sebagai anak
totalitas kehidupan dan
manusia yang merupakan
kemanusiaan.
DASAR ETIS
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai
untuk
dalam
dan
dengan etika profesi yang berkaitan
mencegah
pelaksanaan
kekuatan.
perilaku menyimpang
kewenangan, kekuasaan
DASAR YURIDIS
 Pelaksanaan Perlindungan Anak harus
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik
peraturan
Indonesia Tahun 1945 dan berbagai
perundang-undangan lain
ini
yang
harus
berlaku. Penerapan dasar
yaitu
yuridis
secara integratif, penerapan terpadu
menyangkut peraturan perundang-undangan
dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
SYARAT PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN ANAK
Merupakan pengembangan kebenaran,
1.
keadilan dan kesejahteraan anak
Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan
hukum
2.
Secara rasional positif dan dapat
3.
dipertanggungjawabkan
Bermanfaat untuk yang bersangkutan
4.
Mengutamakan perspektif kepentingan yang
5.
diatur, bukan kepentingan yang mengatur.
Tidak bersifat insidental/kebetulan dan
harus
6.
komplementer atau pelengkap namun
dilakukan secara konsisten.
SYARAT PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN ANAK
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif
(bersifat pemulihan)
8. Tidak merupakan wadah dan esempatan orang
yang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai
dengan situasi
10. Berdasarkan
manusia.
11. Berwawasan
dan kondisinya.
citra yang tepat mengenai anak
permasalahan atau problem
oriented dan bukan berwawasan target.
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan
faktor viktimogen.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK
1. Tanggung jawab
dan negara.
2. Tanggung jawab
keluarga
3. Tanggung jawab
pemerintah
orang tua dan
masyarakat
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 20
Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
Keluarga , dan orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan
Perlindungan
masyarakat
anak.
anak
sesuai
diusahakan oleh setiap anggota
dengan
tertentu.
terhadap
dengan kemampuannya
berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi
Setiap warga negara ikut bertanggungjawab
dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan
anak. Tidak ada
anak
keresahan pada anak, karena
anak
perlindungan dilaksanakan dengan baik,
menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai
masyarakat,
pengaruh positif terhadp orang tua, keluarga,
bangsa dan negara. Koordinasi dan kerjasama kegiatan
perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga
keseimbangan
keseluruhan.
kegiatan perlindungan anak secara
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAN NEGARA
Dimuat dalam Undang-Undang
tentang perlindungan Anak Pada
Pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan
pasal 24.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
DAN KELUARGA
Dimuat dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak
Pasal 26
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Dimuat dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak
Pasal 25
RUANG LINGKUP HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum
Perlindungan Anak Meliputi:
1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain:
sandang, pangan, permukiman, pendidikan dan
kesehatan.
2. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang
primer dan sekunder yang berakibat pada
prioritas pemenuhannya.
Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan
bahwa perlindungan anak dapat dibedakan
menjadi 2 pengertian, yaitu:
Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu:
a. Bidang hukum publik
b. Bidang hukum keperdataan
Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu
a. Bidang
b. Bidang
c. Bidang
sosial
kesehatan
pendidikan
PENGERTIAN ANAK
Menurut W.J.S Poerwodarminto, anak adalah:
manusia yang masih kecil.
RA Koeenoen memberikan pengertian bahwa:
Anak adalah manusia muda, muda dalam umur,
muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya,
keadaan
karena mudah terkena pengaruh
sekitarnya.
PENGERTIAN REMAJA/PUBERTAS
Remaja adalah sekelompok manusia yang sudah
melampaui masa kanak-kanaknya namun belum
dapat dikatakan dewasa. Kelompok manusia yang
berada pada kondisi umur tertentu belum di tuntut
tanggung jawabnya secara penuh bila melakukan
tidakan tertentu. Remaja belum dapat
dipertanggungjawabkan secara penuh didasarkan
pada
dapat
asumsi doly incapax, artinya remaja tidak
secara penuh menyadari tindakannya
sehingga tidak dapat melakukan kejahatan.
BATAS USIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Batas usia ke bawah ialah keadaan usia
termuda, dimana pelaku tindak pidana
dapat diancam dengan pidana tertentu,
berhubungan erat dengan soal pada usia
berapakah pelaku tidak dapat
dipertanggungjawabkan terhadap tindak
pidana yang dilakukan.
Batas usia ini berbeda antara negara yang satu
dengan yang lainnya:
1. Inggris 8 (delapan tahun)
2. Denmark dan swedia 15 (limabelas tahun)
3. Australia anak di bawah umur 8 (Delapan)
jawabkan
tahun tidak dapat dipertanggung
atas tindakannya.
Hasil seminar Amerika Latin di Rie De Janeiro
tahun 1953 menganjurkan agar negara-negara
menetapkan batas usia yang sama yang tidak
boleh kurang dari 14 tahun untuk undang-
undang pidananya. Jadi, anak yang berudia di
bawah 14 tahun dianggap tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Sekarang ada kecenderungan untuk
menghilangkan batas usia ke bawah,
dengan demikian pertanggungjawaban
pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan
apakah ia melanggar norma hukum,
dianggap sebagai anak yang memerlukan
bantuan. Jadi tindakannya bukan atas
nama keadilan namun atas nama
kemanusiaaan yang menuntut pemberian
pertolongan dan bantuan.
ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
2. The best interest of the child atau
kepentingan terbaik untuk anak
3. Ancangan daur kehidupan atau life
circle approach
4. Lintas sektoral
ASAS PERLINDUNGAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NO 23 TAHUN 2002
1. NON DISKRIMINASI
2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
3. HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN
HIDUP DAN PERKEMBANGAN
4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT
ANAK
4 KATEGORI HAK ANAK
Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z.
Tanamas, hak-hak anak yang tercakup dalam
KHA dapat
yaitu:
dikategorikan ke dalam 4 kategori,
1. Hak terhadap kelangsungan hidup atau
survival rights
2. Hak
rights
terhadap perlindungan atau protection
3. Hak untuk tumbuh kembang atau development
rights
4. Hak untuk berpartisipasi atau participations
rights.
KEWAJIBAN ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PASA 19
A. Menghormati orang tua, wali dan guru
B. Mencintai keluarga, masyarakat dan
menyayangi teman
C. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
D. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya
E. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENEGAKAN
HAK ANAK
HUKUM
Faktor internal
Faktor eksternal
1.
2.
FAKTOR INTERNAL PENEGAKAN
HAK ANAK
1. Peraturan hukumnya yang sangat berkaitan
dengan bagaimana proses peraturan hukum itu
dibentuk, antara lain mencakup: bagaimana cara
dan syarat yuridis pembentukannya; apakah
materi hukumnya telah sesuai dengan semangat,
nilai, asas dan kaidah hukum tentang anak;
yang
apakah peraturan pelaksanaan
dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan
untuk menghindari kekosongan hukum
FAKTOR INTERNAL PENEGAKAN
HAK ANAK
2. Aparat
langsung
penegak hukumnya yang terlibat
hak-hak
sudah memahami tentang
anak serta mampu dan mau menegakannya.
3. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud
dengan struktur sosial serta pandangan kultural
yang menyangkut keyakinan masyarakat pada
hukum dan penegakannya.
4. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu
dakan
masyarakat
kehidupan
kepedulian
masyarakat
tempat bergeraknya hukum
sehari-hari
masyarakat
yang
dan
menyangkut
kepatuhan
penegak hukum.
FAKTOR EKSTERNAL PENEGAKAN
HAK ANAK
Menyangkut political will dari
pemerintah untuk menyusun dan
melaksanakan program
pembangunan yang berwawasan
kepentingan anak.
TUGAS
1. DOWNLOAD
TAHUN 2002
ANAK
2. DOWNLOAD
TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO 23
TENTANG PERLINDUNGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35

More Related Content

Similar to PPT-HAK-ANAK.pptx

Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademikasmadibeny
 
Hukum pidana anak
Hukum pidana anakHukum pidana anak
Hukum pidana anakNakano
 
Sistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaSistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaAmalia Senja
 
01. bagian hak anak
01. bagian hak anak01. bagian hak anak
01. bagian hak anakwirantayudha
 
Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...
Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...
Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...IdaMaryamah2
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...etsthu
 
Makalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja AnakMakalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja AnakSyaifOer
 
Ham
HamHam
Hamiypa
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalIdnJournal
 
Uu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anakUu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anaktakalar
 
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptx
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptxppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptx
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptxayu220303
 
Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakRoy Pangkey
 
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxsatreskrimresbolmut
 

Similar to PPT-HAK-ANAK.pptx (20)

Naskah akademik
Naskah akademikNaskah akademik
Naskah akademik
 
Makala
MakalaMakala
Makala
 
Hukum pidana anak
Hukum pidana anakHukum pidana anak
Hukum pidana anak
 
Sistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesiaSistem perlindungan anak di indonesia
Sistem perlindungan anak di indonesia
 
01. bagian hak anak
01. bagian hak anak01. bagian hak anak
01. bagian hak anak
 
Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...
Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...
Menuju Sekolah Ramah Anakuntuk menjamin pemenuhan HAK anak dan perlindungan k...
 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut  Anak adalah anak ...
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak ...
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
Makalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja AnakMakalah Pekerja Anak
Makalah Pekerja Anak
 
Ham
HamHam
Ham
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
 
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journalUu no. 23 tahun 2002 idn journal
Uu no. 23 tahun 2002 idn journal
 
Hak Anak
Hak AnakHak Anak
Hak Anak
 
Uu 23 2002
Uu 23 2002Uu 23 2002
Uu 23 2002
 
Uu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anakUu perlindungan-anak
Uu perlindungan-anak
 
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptx
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptxppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptx
ppt kebijakan kesehatan [Simpan Otomatis].pptx
 
Uu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananakUu no23tahun2003 perlindungananak
Uu no23tahun2003 perlindungananak
 
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakUndang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptxPerlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
Perlindungan_Hukum_Terhadap_Anak_Sebagai.pptx
 
MATERI KHA.pptx
MATERI KHA.pptxMATERI KHA.pptx
MATERI KHA.pptx
 

Recently uploaded

Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfAndiCoc
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxrandikaakbar11
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8RiniWulandari49
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptRahmaniaPamungkas2
 

Recently uploaded (20)

Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 

PPT-HAK-ANAK.pptx

  • 1. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK ANAK OLEH: Dr.Hj.Hamdanah Utsman M.Hum.
  • 2. KONSEP ANAK Menurut WJS. Poerwodarminto: “Anak adalah: manusia yang masih Menurut RA. Koesnoen kecil” “Anak umur, adalah manusia muda, muda dalam muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya”
  • 3. Menurut sugiri: “ Anak adalah selama di dalam tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak. Jadi batas umur anak- anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika dan Yugoslavia dan negara-negara Barat lainnya.”
  • 4. KONSEP PERLINDUNGAN Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dari pelidung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.
  • 5. PERLINDUNGAN HUKUM Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumberdaya.
  • 6. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan anak adalah: “usaha setiap dengan anggota masyarakat sesuai kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.” Perlindungan anak adalah : “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar dan dan fisik, setiap anak dapat demi anak melaksanakan hak kewajiban pertumbuhan perkembangan secara wajar baik mental dan sosial”
  • 7. TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK Diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Tujuannya: “Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan diskriminasi dari demi kekerasan terwujudnya dan anak Indoonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”
  • 8. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Menurut Arif Gosita “ Hukum Pelrindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak da kewajibannya. “Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi mengatur dasar dan dan pedoman melindungi, menjamin anak dapat secara melaksanakan hak dan kewajibannya seimbang dan manusiawi positif”
  • 9. DASAR-DASAR PELAKSANAAN ANAK HUKUM 1. Dasar 2. Dasar 3. Dasar filosofi etis yuridis
  • 10. DASAR FILOSOFIS Pancasila kehidupan bernegara seagai kegiatan dalam berbagai keluarga, bermasyarakat dan serta dasar filosofis pelaksanaan kesejahteraan perlindungan anak, pendekatan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, anak mempunyai eksistensi sebagai anak totalitas kehidupan dan manusia yang merupakan kemanusiaan.
  • 11. DASAR ETIS Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai untuk dalam dan dengan etika profesi yang berkaitan mencegah pelaksanaan kekuatan. perilaku menyimpang kewenangan, kekuasaan
  • 12. DASAR YURIDIS  Pelaksanaan Perlindungan Anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik peraturan Indonesia Tahun 1945 dan berbagai perundang-undangan lain ini yang harus berlaku. Penerapan dasar yaitu yuridis secara integratif, penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
  • 13. SYARAT PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK Merupakan pengembangan kebenaran, 1. keadilan dan kesejahteraan anak Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum 2. Secara rasional positif dan dapat 3. dipertanggungjawabkan Bermanfaat untuk yang bersangkutan 4. Mengutamakan perspektif kepentingan yang 5. diatur, bukan kepentingan yang mengatur. Tidak bersifat insidental/kebetulan dan harus 6. komplementer atau pelengkap namun dilakukan secara konsisten.
  • 14. SYARAT PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK 7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan) 8. Tidak merupakan wadah dan esempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok. 9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi 10. Berdasarkan manusia. 11. Berwawasan dan kondisinya. citra yang tepat mengenai anak permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target. 12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.
  • 15. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK 1. Tanggung jawab dan negara. 2. Tanggung jawab keluarga 3. Tanggung jawab pemerintah orang tua dan masyarakat
  • 16. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Pasal 20 Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, Keluarga , dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Perlindungan masyarakat anak. anak sesuai diusahakan oleh setiap anggota dengan tertentu. terhadap dengan kemampuannya berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi Setiap warga negara ikut bertanggungjawab dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada anak keresahan pada anak, karena anak perlindungan dilaksanakan dengan baik, menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai masyarakat, pengaruh positif terhadp orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Koordinasi dan kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan keseluruhan. kegiatan perlindungan anak secara
  • 17. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN NEGARA Dimuat dalam Undang-Undang tentang perlindungan Anak Pada Pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.
  • 18. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA Dimuat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Pasal 26
  • 19. TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT Dimuat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Pasal 25
  • 20. RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Menurut Arif Gosita, luas lingkup Hukum Perlindungan Anak Meliputi: 1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain: sandang, pangan, permukiman, pendidikan dan kesehatan. 2. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah 3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
  • 21. Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu: Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu: a. Bidang hukum publik b. Bidang hukum keperdataan Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu a. Bidang b. Bidang c. Bidang sosial kesehatan pendidikan
  • 22. PENGERTIAN ANAK Menurut W.J.S Poerwodarminto, anak adalah: manusia yang masih kecil. RA Koeenoen memberikan pengertian bahwa: Anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, keadaan karena mudah terkena pengaruh sekitarnya.
  • 23. PENGERTIAN REMAJA/PUBERTAS Remaja adalah sekelompok manusia yang sudah melampaui masa kanak-kanaknya namun belum dapat dikatakan dewasa. Kelompok manusia yang berada pada kondisi umur tertentu belum di tuntut tanggung jawabnya secara penuh bila melakukan tidakan tertentu. Remaja belum dapat dipertanggungjawabkan secara penuh didasarkan pada dapat asumsi doly incapax, artinya remaja tidak secara penuh menyadari tindakannya sehingga tidak dapat melakukan kejahatan.
  • 24. BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Batas usia ke bawah ialah keadaan usia termuda, dimana pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana tertentu, berhubungan erat dengan soal pada usia berapakah pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.
  • 25. Batas usia ini berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya: 1. Inggris 8 (delapan tahun) 2. Denmark dan swedia 15 (limabelas tahun) 3. Australia anak di bawah umur 8 (Delapan) jawabkan tahun tidak dapat dipertanggung atas tindakannya.
  • 26. Hasil seminar Amerika Latin di Rie De Janeiro tahun 1953 menganjurkan agar negara-negara menetapkan batas usia yang sama yang tidak boleh kurang dari 14 tahun untuk undang- undang pidananya. Jadi, anak yang berudia di bawah 14 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  • 27. Sekarang ada kecenderungan untuk menghilangkan batas usia ke bawah, dengan demikian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan apakah ia melanggar norma hukum, dianggap sebagai anak yang memerlukan bantuan. Jadi tindakannya bukan atas nama keadilan namun atas nama kemanusiaaan yang menuntut pemberian pertolongan dan bantuan.
  • 28. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK 1. Anak tidak dapat berjuang sendiri 2. The best interest of the child atau kepentingan terbaik untuk anak 3. Ancangan daur kehidupan atau life circle approach 4. Lintas sektoral
  • 29. ASAS PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 23 TAHUN 2002 1. NON DISKRIMINASI 2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK 3. HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN 4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK
  • 30. 4 KATEGORI HAK ANAK Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, hak-hak anak yang tercakup dalam KHA dapat yaitu: dikategorikan ke dalam 4 kategori, 1. Hak terhadap kelangsungan hidup atau survival rights 2. Hak rights terhadap perlindungan atau protection 3. Hak untuk tumbuh kembang atau development rights 4. Hak untuk berpartisipasi atau participations rights.
  • 31. KEWAJIBAN ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASA 19 A. Menghormati orang tua, wali dan guru B. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman C. Mencintai tanah air, bangsa dan negara D. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya E. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
  • 32. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HAK ANAK HUKUM Faktor internal Faktor eksternal 1. 2.
  • 33. FAKTOR INTERNAL PENEGAKAN HAK ANAK 1. Peraturan hukumnya yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses peraturan hukum itu dibentuk, antara lain mencakup: bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukannya; apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai, asas dan kaidah hukum tentang anak; yang apakah peraturan pelaksanaan dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum
  • 34. FAKTOR INTERNAL PENEGAKAN HAK ANAK 2. Aparat langsung penegak hukumnya yang terlibat hak-hak sudah memahami tentang anak serta mampu dan mau menegakannya. 3. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud dengan struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya. 4. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu dakan masyarakat kehidupan kepedulian masyarakat tempat bergeraknya hukum sehari-hari masyarakat yang dan menyangkut kepatuhan penegak hukum.
  • 35. FAKTOR EKSTERNAL PENEGAKAN HAK ANAK Menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak.
  • 36. TUGAS 1. DOWNLOAD TAHUN 2002 ANAK 2. DOWNLOAD TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG NO 23 TENTANG PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35