Dokumen tersebut memuat daftar peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur di Indonesia, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan lembaga terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol.

1. 9/29/2019 uu.html
file:///C:/_tmp/uu.html 1/3
Undang-undang
1. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran.
2. 01 Tahun 2011: Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
3. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang.
4. 38 Tahun 2004: Jalan.
5. 28 Tahun 2002: Bangunan Gedung.
6. 18 Tahun 1999: Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
1. 1 Tahun 1997: Penangguhan mulai berlakunya UU no.21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan.
Peraturan Pemerintah
1. 43 Tahun 2013: Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
2. 8 Tahun 2013: Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
3. 37 Tahun 2011: Forum lalu lintas dan angkutan jalan. (offsite)
4. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa
konstruksi.
5. 59 Tahun 2010: Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
6. 37 Tahun 2010: Bendungan.
7. 4 Tahun 2010: Perubahan Pertama atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa
konstruksi.
8. 44 Tahun 2009: Perubahan Pertama atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
9. 34 Tahun 2006: Jalan.
10. 36 Tahun 2005: Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (offsite)
11. 15 Tahun 2005: Jalan Tol
12. 40 Tahun 2001: Perubahan atas PP No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (telah dibatalkan PP No. 15 Tahun
2005 ).
13. 30 Tahun 2000: Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
14. 29 Tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. 28 Tahun 2000: Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
16. 36 Tahun 1998: Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. 34 Tahun 2003: Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
1. 70 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah, perubahan pertama 35 Tahun 2011, dan Penjelasan Perpres no. 70 tahun 2012.
2. 86 Tahun 2011: Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
3. 35 Tahun 2011: Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
4. 78 Tahun 2010: Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
5. 13 Tahun 2010: Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasaam Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
6. 27 Tahun 2008: Badan Pengembangan Surabaya-Madura.

2. 9/29/2019 uu.html
file:///C:/_tmp/uu.html 2/3
7. 3 Tahun 2008: Pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan sebagian dari pendapatan tol
pada pintu gerbang menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur.
8. 103 Tahun 2006: Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta.
9. 86 Tahun 2006: Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik yang Menggunakan Batubara.
10. 65 Tahun 2006: Perubahan atas Perpres no. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
11. 67 Tahun 2005: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
12. 36 Tahun 2005: Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Keuangan
1. 38/PMK.01/2006: Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
1. 10/PRT/M/2012: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan
Pengatur Jalan Tol.
2. 03/PRT/M/2012:Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
3. 07/PRT/M/2011: Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi.
4. 02/PRT/M/2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2008 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang
Dibiayai oleh Badan Usaha.
5. 13/PRT/M/2010: Pedoman Pengusahaan Jalan Tol.
6. 01/PRT/M/2010: Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. (offsite)
7. 27/PRT/M/2008: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan
Pengatur Jalan Tol.
8. 12/PRT/M/2008: Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha.
9. 04/PRT/M/2007: Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU- BPJT untuk Pengadaan Tanah Jalan
Tol.
10. 02/PRT/M/2007: Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung.
11. 01/PRT/M/2007: Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Jalan Tol.
12. 29/PRT/M/2006: Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
13. 28/PRT/M/2006: Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
14. 27/PRT/M/2006: Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.
15. 11/PRT/M/2006: Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga,
Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol.
16. 10/PRT/M/2006: Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol.
17. 603/PRT/M/2005: Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan
Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum.
18. 392/PRT/M/2005: Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.
19. 295/PRT/M/2005: Badan Pengatur Jalan Tol.
20. 207/PRT/M/2005: Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
1. 370/KPTS/M/2007: Penetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi
dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol.
2. 369/KPTS/M/2005: Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
3. 339/KPTS/M/2003: Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

3. 9/29/2019 uu.html
file:///C:/_tmp/uu.html 3/3
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
1. 10/SE/M/2012: Pemberlakuan SBU, SKA dan SKT pada Pelaksaaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk T.A.2013.
2. 07/SE/M/2012: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elekronik ( e-Procurement).
3. 13/SE/M/2006: Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di
Indonesia.
Keputusan Menteri Perhubungan
1. KM 62 Tahun 1993: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
2. KM 61 Tahun 1993: Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.
Keputusan Pemukiman dan Prasarana Wilayah
1. 354/KPTS/M/2001: Kegiatan Operasi Jalan Tol.
2. 353/KPTS/M/2001: Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol.
Keputusan Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT)
1. 16/KPTS/BPJT/2008: Master Plan Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. (offsite)
2. 03/KPTS/BPJT/2006: Pedoman Pemantauan dan Penilaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan
Tol.
Keputusan Gubernur
1. 598 Tahun 2012: Penetapan Lokasi untuk Jalur Enam Ruas Jalan Tol dalam Kota.