Dokumen tersebut menjelaskan tentang interpolasi linier dan klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan Permen PU Nomor 45/2007. Ada tiga klasifikasi bangunan yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus, dengan masa penjaminan berbeda. Juga dijelaskan cara menghitung biaya konstruksi, konsultan, dan administrasi untuk pembangunan gedung berdasarkan DIPA yang disediakan.

1. CARA MENCARI INTERPOLASI LINIER
Oleh :
JOKO RISWANTO, ST
Pembanngunan Fisik sesuai dengan
Tabel Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Tek- nis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

2. INTERPOLASI LINIER
Pengertian interpolasi linier:
1. Interpolasi linier merupakan metode yang digunakan untuk
mengetahui nilai dari sesuatu yang berada di dalam sebu-
ah interval atau diantara dua buah titik yang segaris (Bam-
bang Hadi P).
2. Interpolasi linier adalah salah satu teknis untuk mendapat-
kan nilai antara dari dua nilai dengan memperhatikan per-
bandingan skala atau posisinya (Bambang Suharjo)
*) Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tek-
nis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

3. Klasifikasi bangunan gedung negara ada
3, yaitu bangunan sederhana, bangunan
tidak sederhana dan bangunan khusus.
A. Bangunan sederhana adalah bangunan
ge- dung negara dengan karakter
sederhana serta memiliki koleksitas dan
teknologi sederhana. Masa pejaminan
kegagalan bangunannya ada-lah selama
10 tahun.

4. Yang termasuk klasifikasi bangunan
sederhana, antara lain:
1. Bangunan gedung kantor dengan jumlah
lantai s.d. 2 lantai dengan luas s.d. 500
m2.
2. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E
yang tidak bertingkat.
3. Gedung pendidikan tingkat dasar
dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai
s.d. 2 lantai.

5. B. Bangunan tidak sederhana adalah
bangunan gedung negara dengan karakter
tidak sederhana serta memiliki
kompleksitas dan/atau teknologi tidak
sederhana. Masa penjaminan kegagalan
bangunannya adalah selama paling
singkat 10 tahun.

6. Yang termasuk klarifikasi bangunan tidak seder
hana, antara lain:
1. Gedung kantor dengan luas di atas dari 500
m2, atau gedung kantor bertingkat lebih
dari 2 lantai.
2. Bangunan rumah dinas tipe A dan B atau
ru-mah dinas C, D dan E yang bertingkat
lebih dari 2 lantai.
3. Gedung pendidikan tinggi universitas/akade-
mi atau gedung pendidikan dasar/lanjutan
bertingkat lebih dari 2 lantai

7. C. Bangunan khusus adalah bangunan gedung
negara yang memiliki penggunaan dan
persyaratan khusus, yang dalam perencanaan
dan pelaksanaannya memerlukan
penyelesaian/teknologi khusus. Masa
penjaminan kegagalan bangunannya paling
singkat 10 tahun.

8. Yang termasuk klasifikasi bangunan
khusus, antara lain:
1. Istana negara dan rumah jabatan
presiden dan wakil presiden.
2. Wisma negara
3. Gedung instalasi nuklir
4. Gedung instalasi pertahanan, bangunan
POLRI dengan penggunaan dan
persyaratan khusus
5. Dst.

9. DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
1. Biaya konstruksi fisik
325.000.000 - 319.000.000
------------------------------------ X (275.000.000 - 250.000.000) + 250.000.000 =
349.200.500 - 319.000.000
6.000.000
-----------------X (25.000.000) + 250.000.000 =
30.200.500
4.966.805,19 + 250.000.000 = 254.966.805,19

10. 2. Biaya Konsultan Perencanaan
325.000.000-319.000.000
--------------------------------- X (22.291.500 – 20.625.000) + 20.625.000 =
349.200.500-319.000.000
6.000.000
--------------- x (1.666.500) + 20.625.000 =
30.200.500
331.087,23 + 20.625.000 = 20.956.087,23

11. 3. Biaya Konsultan Pengawasan
325.000.000 – 319.000.000
----------------------------------- X (14.509.000 – 13.375.000) + 13.375.000 =
349.200.500 – 319.000.000
6.000.000
--------------- X (1.134.000) + 13.375.000 =
30.200.500
225.294,28 + 13.375.000 = 13.600.294,28

12. 4. Biaya Administrasi
325.000.000 – 319.000.000
------------------------------------ X (37.400.000 – 35.000.000) + 35.000.000 =
349.200.500 – 319.000.000
6.000.000
--------------- X (2.400.000) + 35.000.000 =
30.200.500
476.813,30 + 35.000.000 = 35.476.813,30

13. 5. Biaya Administrasi Rp35.476.873,30 dengan rincian sbb.:
a. Biaya administrasi 65% X Rp35.476.873,30 = Rp23.059.967,64
b. Biaya pengelola teknis 35% X Rp35.476.873,30 = Rp12.416.905,66
Apabila anggaran DIPA Rp319.000.000,00 ke bawah, maka
penghitungannya berdasarkan rumus sebagai berikut:
1. Biaya konstruksi fisik 72,42% dari fisik
2. Biaya konsultan perencanaan 8,23% dari Fisik
3. Biaya konsultan pengawasan 5,35% Dari Fisik
4. Biaya administrasi 14% Dari Fisik