Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak terutang posisi hukum pajak

1. TUGAS TUTORIAL 1
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah :
HUKUM PAJAK DAN ACARAPERPAJAKAN/
HKUM4407

2. Hal 1 dari 4
Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 1 berikut:
Soal :
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan
melaporkan pajaknya sebagai wujud kontribusi terhadap pembiayaan
negara dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang telah membayar
pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak
tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan
secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pembiayaan negara dan
pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
Indonesia, sehingga slogan pajak dari rakyat untuk rakyat bukan isapan
jempol belaka.Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN kini
dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena memang
manfaat pajak sepenuhnya untuk masyarakat dan negara.
1. Dari bacaan di atas, peranan pajak dalam pembangunan negara
Indonesia?
Jawaban:
Peranan pajak dalam pembangunan negara Indonesia adalah:
1) Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar berasal dari pajak. Pajak
sebagai sumber pendapatan APBN untuk digunakan pembangunana
infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat dimana manfaat pajak sepenuhnya untuk masyarakat dan
negara. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN kini dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pajak adalah sarana untuk
mewujudkan kesejahteraan, yaitu menuju rakyat yang adil dan makmur,
sehingga harus memenuhi syarat:
a. Adil dan tidak terlalu membebani masyarakat
b. Peruntukannya jelas
2) Pajak memiliki fungsi stabilitas karena pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan

3. Hal 2 dari 4
2. Mengapa negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung sendiri pajak yang terhutang? Jelaskan pendapat Anda!
Jawaban:
Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada
tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan
perpajakan yang dibuat oleh colonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan
ordonansi PPd 1944). Indonesia telah mengganti sistem pemungutan
pajaknya dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment
(menghitung sendiri pajak yang terutang) dalam pemungutan pajak.
Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak
yang menjadi kewajibannya dimana wajib pajak menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang. Salah satu latar belakangnya adalah agar ada
perubahan sikap/kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara
sukarela. Dengan adanya self assessment diharapkan kepatuhan memenuhi
kewajiban perpajakan secara sukarela, pemerintah mengharapkan agar
dengan wajib pajak menghitung, mebayar dan melaporkan pajak dengan
benar dapat mendukung terhadap pengumpulan penerimaan negara guna
pembangunan.
3. Jelaskan posisi hukum pajak berdasarkan skemanya dengan hukum
lainnya yang berlaku di Indonesia!
Jawaban:
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak
dan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak di Indonesia menganut paham
imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda.
Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh wajib pajak yang telah
ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak
tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar
pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, dimana hukum pajak
merupakan hukum khusus (lex specialis) dari hukum publik yang mengatur

4. Hal 3 dari 4
hubungan antara orang/badan dengan negara. Adapun kedudukan hukum
pajak secara scehematis dapat diuraikan sebagai berikut1
:
1) Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang/badan
dengan orang/badan lainnya dan bersifat individual.
Hukum privat meliputi:
a. Hukum perdata
b. Hukum dagang
2) Hukum Publik, yaitu hukum mengatur hubungan antara orang/badan
sebagai individu dengan Lembaga negara dan hubungan antara Lembaga
negara denga Lembaga negara lainnya.
a. Hukum Tata Negara;
b. Hukum Administrasi Negara/Tata Usaha Negara;
c. Hukum Pajak;
d. Hukum Pidana.
Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mempunyai
kekhususan berkaitan dengan penerimaan negara, Berbeda dengan Hukum
Tata Negara yang mengatur fungsi dan tugas alat perlengkapan negara, dan
Hukum Administrasi Negara yang mengatur penyelenggaraan tata
pemerintahan serta Hukum Pidana yang berkaitan dengan saksi pidana
terhadap pelaku kejahatan baik kejahatan secara umum maupun yang
merugikan keuangan negara (korupsi). Berkaitan dengan pembagian pajak
menurut kedudukan hukum, dimana kedudukan pajak berada dalam lingkup
hukum publik, apabila terdapat konflik antara hukum privat dan hukum publik
maka yang lebih diutamakan adalah hukum publik2
.
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak
Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
1
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Hal. 2.6
2
Ibid. Hal. 2.6-2.7

5. Hal 4 dari 4
SUMBER REFERENSI:
Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.
Modul:
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan.
Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-1 Mata
Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak”.
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021.
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-2. Mata
Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Penggolongan Pajak dan Peranan
Pajak Bagi Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021.
Halaman Web:
https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional
https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan
https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-
indonesia/