SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
HUKUM KEPEGAWAIAN
DAN KETENAGAKERJAAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DAN
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Adanya Masa Percobaan
 Perjanjian kerja untuk waktu tidak
tertentu dapat mensyaratkan masa
percobaan kerja paling lama 3 (tiga)
bulan.
Harus Tetap Upah Minimum
 Dalam masa percobaan kerja, pengusaha
dilarang membayar upah di bawah upah
minimum yang berlaku.
Surat Pengangkatan
 Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak
tertentu dibuat secara lisan, maka
pengusaha wajib membuat surat
pengangkatan bagi pekerja/buruh yang
bersangkutan.
Isi Surat Pengangkatan
 Surat pengangkatan, sekurang kurangnya
memuat keterangan :
 a. nama dan alamat pekerja/buruh;
 b. tanggal mulai bekerja;
 c. jenis pekerjaan; dan
 d. besarnya upah.
Berakhirnya Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja berakhir apabila :
 a. pekerja meninggal dunia;
 b. berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja;
Berakhirnya Perjanjian Kerja
 c. adanya putusan pengadilan dan/atau
putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
 d. adanya keadaan atau kejadian tertentu
yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama yang dapat menyebabkan
berakhirnya hubungan kerja.
Tidak Berakhirnya Perjanjian
 Perjanjian kerja tidak berakhir karena
meninggalnya pengusaha atau beralihnya
hak atas perusahaan yang disebabkan
penjualan, pewarisan, atau hibah.
Jika ada Akuisisi, Merger, Konsolidasi
 Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan
maka hak-hak pekerja/buruh menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian
pengalihan yang tidak mengurangi hak-
hak pekerja/buruh.
Akuisisi (Pengambilalihan)
 Akuisisi adalah proses pengambilalihan
suatu perusahaan oleh perusahaan lain.
 Misal PT. A diakuisisi oleh PT. B (menjadi
PT. B)
Merger (Penggabungan)
 Penggabungan antara beberapa
perusahaan, menghasilkan salah satu dari
perusahaan tersebut.
 Misal merger antara PT. A + PT. B + PT. C
= PT. A
Konsolidasi (Peleburan)
 Konsolidasi adalah proses peleburan dua
perusahaan atau lebih untuk menjadi satu
perusahaan baru.
 Misalnya terjadi konsolidasi antara
 PT. A + PT. B + PT. C = PT. D
Jika Pengusaha Orang Perorang
 Dalam hal pengusaha, orang
perseorangan, meninggal dunia, ahli waris
pengusaha dapat mengakhiri perjanjian
kerja setelah merundingkan dengan
pekerja/buruh
Hak bagi Pekerja yang Meninggal
 Dalam hal pekerja/buruh meninggal
dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau hak hak yang telah diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
Biaya Penalti
 Apabila salah satu pihak mengakhiri
hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja waktu tertentu, atau berakhirnya
hubungan kerja bukan karena ketentuan
sebagaimana slide sebelumnya, pihak yang
mengakhiri hubungan kerja diwajibkan
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja.

More Related Content

What's hot

Bagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagas Ar-Rosyd
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruhcutzurnali
 
Corporate Action # PHK
Corporate Action # PHKCorporate Action # PHK
Corporate Action # PHKFardalaw Labor
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderSPG Umbrella Girls
 
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum EriRomadhon
 

What's hot (6)

Bagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
 
PHK
PHKPHK
PHK
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
 
Corporate Action # PHK
Corporate Action # PHKCorporate Action # PHK
Corporate Action # PHK
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum Tentang upah ditinjau dari segi hukum
Tentang upah ditinjau dari segi hukum
 

Similar to Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Berakhirnya Perjanjian Kerja (Idik Saeful Bahri)

HUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptxHUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptxssuser26622a
 
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syaratBagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syaratOperator Warnet Vast Raha
 
Aspek MSDM (Manajemen Functional)
Aspek MSDM (Manajemen Functional)Aspek MSDM (Manajemen Functional)
Aspek MSDM (Manajemen Functional)Mohammad Mustaqim
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisiguest200b003b
 
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxPresentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxmelzmelone
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerjaGindha Wayka
 
Bahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptx
Bahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptxBahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptx
Bahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptxRakkhaThioSuryanto1
 
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAPERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAZul Kifli
 
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcinghubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcingWahyu Saputro
 
Tata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanTata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanDian Rini
 
Hkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanBenny Benny
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMarselaM2
 
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13rizkinovita
 
PHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaPHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaKartika Febriyanti
 

Similar to Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Berakhirnya Perjanjian Kerja (Idik Saeful Bahri) (20)

HUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptxHUBUNGAN KERJA.pptx
HUBUNGAN KERJA.pptx
 
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syaratBagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
Bagaimana membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat
 
K3
K3K3
K3
 
Aspek MSDM (Manajemen Functional)
Aspek MSDM (Manajemen Functional)Aspek MSDM (Manajemen Functional)
Aspek MSDM (Manajemen Functional)
 
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan KondisiHubungan Kerja, Syarat  Syarat Dan Kondisi
Hubungan Kerja, Syarat Syarat Dan Kondisi
 
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptxPresentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
Presentasi Kontrak kerja PP 35 2021.pptx
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
 
Bahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptx
Bahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptxBahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptx
Bahan Pembekalan dan Pengembangan Human Resources.pptx
 
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJAPERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
PERJANJIAN PERBURUHAN DAN KESEPAKATAN KERJA
 
Merumahkan karyawan
Merumahkan karyawanMerumahkan karyawan
Merumahkan karyawan
 
fgd bidakara.pptx
fgd bidakara.pptxfgd bidakara.pptx
fgd bidakara.pptx
 
Belajar
BelajarBelajar
Belajar
 
Slide pkb
Slide pkb Slide pkb
Slide pkb
 
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcinghubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
 
Tata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaanTata cara membuat peraturan perusahaan
Tata cara membuat peraturan perusahaan
 
Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
Hkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaan
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
 
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
Tugas sdm pemutusan hubungan kerja kelompok 13
 
PHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaPHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerja
 

More from Idik Saeful Bahri

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saefu...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 

Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Berakhirnya Perjanjian Kerja (Idik Saeful Bahri)

  • 1. HUKUM KEPEGAWAIAN DAN KETENAGAKERJAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
  • 2. Adanya Masa Percobaan  Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
  • 3. Harus Tetap Upah Minimum  Dalam masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
  • 4. Surat Pengangkatan  Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
  • 5. Isi Surat Pengangkatan  Surat pengangkatan, sekurang kurangnya memuat keterangan :  a. nama dan alamat pekerja/buruh;  b. tanggal mulai bekerja;  c. jenis pekerjaan; dan  d. besarnya upah.
  • 6. Berakhirnya Perjanjian Kerja  Perjanjian kerja berakhir apabila :  a. pekerja meninggal dunia;  b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  • 7. Berakhirnya Perjanjian Kerja  c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
  • 8. Tidak Berakhirnya Perjanjian  Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
  • 9. Jika ada Akuisisi, Merger, Konsolidasi  Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak- hak pekerja/buruh.
  • 10. Akuisisi (Pengambilalihan)  Akuisisi adalah proses pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain.  Misal PT. A diakuisisi oleh PT. B (menjadi PT. B)
  • 11. Merger (Penggabungan)  Penggabungan antara beberapa perusahaan, menghasilkan salah satu dari perusahaan tersebut.  Misal merger antara PT. A + PT. B + PT. C = PT. A
  • 12. Konsolidasi (Peleburan)  Konsolidasi adalah proses peleburan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan baru.  Misalnya terjadi konsolidasi antara  PT. A + PT. B + PT. C = PT. D
  • 13. Jika Pengusaha Orang Perorang  Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh
  • 14. Hak bagi Pekerja yang Meninggal  Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  • 15. Biaya Penalti  Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana slide sebelumnya, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.