1. Dear : Pa Maman
Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) tidak diatur mengenai
HAK PESANGON yang mengundurkan diri secara sukarela. Yang saya maksud dengan Hak Pesangon
dan yang lazim dipahami oleh masyarakat awam “Buruh” adalah Uang Pesangon (UP) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 156 ayat 2 UUK, demikian juga Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 3 UUK
Namun, bagi Karyawan yang mengundurkan diri ATAS kemauan sendiri (resign), sebagaimana diatur
dalam pasal 162 ayat 1 UUK, hanyalah berhak atas Uang Penggantian Hak (UPH) sebagaimana terinci
dalam pasal 156 ayat 4 UUK. Disamping itu “KHUSUS” bagi karyawan yang tugas dan fungsinya tidak
mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, maksudnya Non Management Committee, berdasarkan
Pasal 162 ayat 2 UUK juga berhak DIBERIKAN uang pisah yangt nilainya dan pelaksanaan
pemberiannya merupakan kewenangan (domain) para pihak untuk memperjanjijkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 156 Ayat 4 UUK, UPH meliputi :
a. Hak Cuti Tahunan yang belum diambil (Belum Gugur) saat timbulnya di masa tahun berjalan,
perhitungannya : 1/25 X (Upah Pokok + Tunjangan Tetap) X sisa masa cuti yang belum diambil.
b. Biaya ongkos pulang ke tempat (kota) di mana diterima pada awal kerja (beserta keluarga)
c. Uang penggantian perumahan/pengobatan 15% dari UP dan UPMK (berdasarkan Surat Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepada Para Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan Nomor : 600/Men/SJ-HK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
Catatan uang ini tidak didapatkan bagi yang resign (mengundurkan diri secara sukarela) karena
faktor perkaliannya (yakni UP dan UPMK) nihil sehingga 15% X Nihil = Nol.
d. Hal-hal lain yang timbul dari perjanjian (baik dalam perjanjian kerja, dan atau peraturan
perussahaan atau perjanjian kerja bersama seperti bonus, insentif dan lain-lain yang memenuhi
syarat.
Berapa besaran dan nilai Uang Pisah dimaksud, sangat bergantung dari nilai yang ditentukan dalam
perjanjian kerja dan atau Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. Walaupun dalam prakteknya
ada yang mengatur sesuai dengan nilai yang tertera dalam table UPMK, bahkan ada yanag lebih besar
dari nilai tersebut. Akan tetapi, ada juga yang nilainya lebih rendah. Semua itu diserahakan kepada
(domain)para pihak yang menyepakati dan menjanjikan atau mengaturnya.
Pada dasarnya, hak-hak tersebut di atas hanya dapat diperoleh jika syarat dan ketentuan mengenai
pengunduran diri (resign) dalam UU Pasal 162 ayat 3 dipatuhi dan atau dipenuhi, yakni :
a. Permohonan di sampaikan selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari sebelum Off (tidak lagi
aktif bekerja). Hal ini dimaksudkan untuk member kesempatan kepada pengusaha untuk mencari
pengganti yang baru dan/atau melakukan transfer of Knwoledge bagi karyawan baru (pengganti).
b. Tidak ada sangkutan “Iakatan Dinas”

2. c. Harus tetap bekerja sampai hari yang ditentukan (maksimal 30 Hari.
Maksudnya hak atas upah atau UPH dan uanag pisah hanya dapat diberikan jika syarat dan ketentuan
mengenai resign sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Walaupun Pengusaha dapat melepaskan
haknya jika pekerja menyimpang dari ketentuan dimaksud, khususnya mengenai jangka waktu 30 hari
sebelum benar-benar Off (tidak lagi aktif bekeraja) atau melepaskan haknya atas ikatan dinas.
Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, sekali lagi saya tegaskan bahwa berdasarkan pasal 162
UUK, tidak ada ketentuan yang menyebutkan adanya hak PESANGON berupa UP dan UPMKbagi
karyawan yang mengundurkan diri (resign) sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 2 dan ayat 3 UUK.
Maksudnya, Undang-undang menyebut dan memberikan hak bagi karyawan yang resign, hanyalah UPH
dan Uang Pisah khususnya bagi karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan
Pengusaha secara langsung.
Walaupun demikian, jika di antara para pihyak menyepakati dan mengatuir lain yang nilainya lebih baik
atau lebih besar jumlahnya bagi sisi karyawan, maka tentu undang-undang tidak melarangnya, demikian
pula apabila tidak diatur (ketentuan “ pesangon” dimaksud) akan tetapi pihak pengusaha berkenan ikhlass
untuk memberikannya, atau yang nilainya lebih besar, tentu sah sah saja Bro…
Keterangan
- Tanggal 25 Agustus 2014 Pa Maman tolong presentasi masalah ketentuan dokmin Tenaga Kerja
Asing.
- Siapkan modulnya. Thanks….. Salam Sukses
FORUM HRD