OPTIMALKAN AIR

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN – PROPER 2013
PT. KALTIM PRIMA COAL, KAB KUTAI TIMUR – KALTIM
INFORMASI UMUM
PT. KALTIM PRIMA COAL, perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai
Timur Propinsi Kalimantan Timur, beroperasi berdasarkan perizinan PKP2B dengan
kontrak kerjasama (izin PKP2B no. J2/Ji. D4/16/82) tertanggal 8 April 1982. KPC
adalah perusahaan pertambangan batubara dengan kepemilikan oleh PT. Bumi
Resources Tbk sebanyak 70% dan PT. Tata Power (Mauritius) sebanyak 30%
Persetujuan kelayakan lingkungan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur
No.660.5/K.205/2010 tertanggal 15 Maret 2010, perihal kelayakan lingkungan
kegiatan pertambangan batubara kapasitas produksi hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh
PT. Kaltim Prima Coal luas areal kurang lebih 90.938 Ha, di kecamatan Sangatta
Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Timur,
Propinsi Kalimantan Timur.
Secara garis besar, operasi penambangan PT. Kaltim Prima Coal dibagi menjadi 3
bagian, yaitu persiapan penambangan, penambangan, dan pasca penambangan.
Tahap persiapan penambangan diawali dengan kegiatan survey eksplorasi. Kegiatan
eksplorasi ini meliputi pemataan lapangan, pengukuran struktur geologi, pengambilan
sampel singkapan, pemboran eksplorasi, logging geofisika, dan penaksiran cadangan.
Tahap berikutnya adalah tahap penambangan atau tahap produksi. Tahap produksi
diawali dengan kegiatan penebangan dan pemotongan pohon serta pemindahan tanah
pucuk. Sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai, dilakukan kegiatan identifikasi
dan dokumentasi flora dan fauna yang ada didaerah tersebut. Beberapa jenis spesies
tanaman penting dikoleksi sebagai bibit tanaman bagi rehabilitasi nanti. Tanah pucuk
dipindahkan ke lokasi timbunan tertentu. Selanjutnya dilakukan pemboran dan
peledakan. Tanah penutup yang sudah diledakkan kemudian akan dimuat oleh shovel
dan backhoe yang akan diangkut oleh truk untuk ditimbun dilokasi timbunan yang
sudah direncanakan. Tanah penutup yang mengandung asam/PAF (Potential Acid
Farming) dan yang tidak mengandung asam/NAF (Non Acid Farming) akan ditimbun
secara terpisah dilokasi yang sudah direncanakan. Tanah penutup dengan kategori
NAF akan ditimbun dilokasi timbunan yang sudah permanen untuk kemudian
dilakukan rehabilitasi. Sedangkan tanah penutup dengan kategori PAF akan ditimbun
dilokasi timbunan sementara. Dalam proses ini dilakukan control dengan
menggunakan system elektronik (Sistem Dispatch) untuk memonitor dan mengontrol
alokasi masing-Masing tipe tanah penutup (PAF dan NAF).
Setelah tanah penutup dipindahkan, batubara yang sudah terbuka akan ditambang oleh
beberapa alat muat yang khusus memuat batubara. Untuk batubarayang sudah terbuka
akan ditambang oleh beberapa alat muat yang khusus memuat batubara. Untuk
batubara dengan ketebalan lebih 2 meter dilakukan proses peledakan terlebih dahulu.
Batubara kemudian diangkut oleh truk langsung menuju peremukan (crusher) atau
ditimbun sementara dilokasi penyimpanan batubara (stockpile batubara) sesuai
dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Batubara yang sudah mengalami reduksi dan

siap jual selanjutnya akan diangkut menggunakan belt conveyor menuju lokasi
timbunan batubara dipelabuhan tanjungbara coal terminal. Seiring dengan
peningkatan produksi, pengangkutan batubara juga menggunakan coal trucking dari
stockpile batubara di CCP ke stockpile batubara di port stockpile dengan jumlah
terbatas. Batubara siap jual selanjutnya akan dimuat ke dalam kapal untuk dikirim ke
para pelanggan.
STATUS PENAATAN PERIODE 2012-2013
A. Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan
PT. Kaltim Prima Coal memiliki persetujuan kelayakan lingkungan melalui Surat
Keputusan Bupati Kutai Timur No.660.5/K.205/2010 tertanggal 15 Maret 2010,
perihal kelayakan lingkungan kegiatan pertambangan batubara kapasitas produksi
hingga 70 Juta Ton/Tahun oleh PT. Kaltim Prima Coal luas areal kurang lebih 90.938
Ha, di kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Rantau
Pulung Kabupaten Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
serta memiliki dokumen perijinan lingkungan lainnya meliputi izin pembuangan air
limbah maupun izin TPS limbah B3.
No. Kewajiban penanggungjawab usaha
sesuai PP 27/2012
Penaatan Temuan
1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin
Lingkungan.
Taat Persetujuan Kelayakan Lingkungan
melalui Keputusan Bupati Kutai
Timur No. 660.5/K.205/2010
tertanggal 15 Maret dengan
Kapasitas Produksi hingga 70 Juta
Ton/Tahun oleh PT. Prima Coal
luas area 90.938 ha di Kecamatan
Sangatta Utara, Kecamatan
Bengalon dan Kecamatan Rantau
Pulung kabupaten Kutai Timur
Propinsi Kalimantan Timur
2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen
lingkungan/izin lingkungan:
A. Deskripsi kegiatan (luas area dan
kapasitas produksi)
B. Pengelolaan lingkungan terutama
terutama aspek pengendalian
pencemaran air, pengendalian
pencemaran udara, dan Pengelolaan
LB3
Taat Telah melaksanakan ketentuan
seperti yang dipersyaratkan dalam
pelaksanaan RKL-RPL
3. Melaporkan pelaksanaan dokumen
lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek
pengendalian pencemaran air,
pengendalian pencemaran udara, dan
Pengelolaan LB3)
Taat Telah melaporkan secara rutin
pelaksanaan RKL-RPL kepada
Kementerian Lingkungan Hidup,
PPE Regional Kalimantan, BLHD
Provinsi Kalimantan Timur, BLH
Kabupaten Kutai Timur

B. Pengendalian Pencemaran Air
PT. Kaltim Prima Coal Saat ini memiliki 26 (dua puluh enam) titik penaatan yang
semuanya sudah mendapatkan izin pembuangan air limbah (IPAL) dari Bupati
Kutai Timur. Air limbah yang di buang melalui semua lokasi titik penaatan sudah
dilakukan pengujian laboratorium eksternal setiap 1 (satu) bulan sekali dan telah
melakukan pencatatan pH dan Debit harian.
Tahapan perencanaan dan rancangan fasilitas kolam pengendap, antara lain:
Sediment control is part of
water management plan
based on 5YP Plan and Drilling Plan
Land compensation status?
Request for update
land compensation status
or redesign
Site Investigation
Conceptual design
Identify:
Location
Type of structure
Type of outlet and emergency spillway
storage<500,000m3 and h<15m?
Redesign or
refer to PP RI no 37/2010 re: Bendungan
Submit internal clearing permit
Geotechnical investigation and assessment
Geotech OK?
Redesign to suit
geotechnical
Detail design and analysis
no
yes
no
boundary design with IPK limit?
submit boundary design
for
settling time adequate?
Get advise from ENV
re: chemical treatment
no
yes
yes
no
no
yes
A
Sesuai diagram alir di atas, perencanaan dan perancangan fasilitas pengendali sedimen
(sediment pond) mengikuti alur sebagai berikut:

1. Fasilitas pengendali air dari kegiatan tambang adalah bagian integral dari
rencana manajemen air 5-tahunan. Rencana tersebut untuk memastikan bahwa
semua keluaran air tambang dikelola dengan benar dan maksimal sesuai
perencanaan kegiatan penambangan termasuk kegiatan eksplorasi.
2. Untuk merancang fasilitas kolam pengendap, tim Sipil Mine Planning
memerlukan informasi seperti kejelasan status lahan baik dari kepemilikan
maupun perijinan suatu lahan yang akan digunakan untuk pembangunan
kolam pengendap.
3. Disain konseptual fasilitas kolam pengendap dirancang dengan
mempertimbangkan kondisi kontur lapangan.
a. Jika berada di daerah yang relative datar, kolam pengendap dibuat
berupa rangkaian kompartemen yang membentuk labirin. Maksud
dibuatnya model labirin adalah untuk memperpanjang waktu
konsentrasi (waktu pengaliran) sehingga ada kesempatan bagi sedimen
yang terangkut oleh air bisa mengendap
b. Jika konturnya berbukit, kolam sedimen diletakkan di lembah dengan
membangun bendungan (tanggul terpadatkan). Dengan pembendungan
akan terbentuk genangan. Genangan inilah yang memungkinkan
terendapnya partikel sedimen yang terangkut oleh aliran dari kegiatan
penambangan
4. Pada fasilitas kolam pengendap tipe labirin maupun tipe genangan, karena
keterbatasan ruang, posisi kontur, jarak terhadap wilayah operasi aktif, waktu
yang diperlukan untuk mengendapkan sedimen terangkut lebih panjang
ketimbang waktu pengaliran.
5. Dengan mempertimbangkan item 4 di atas, maka strategi yang dilakukan
adalah sbb:
a. Membangun beberapa kolam pengendap yang dibangun di hulu suatu
daerah tangkapan. Dengan adanya beberapa kolam pengendap di hulu
maka volume air dapat dikontrol dan kualitasnya dapat di control
dengan baik sejak dari hulu
b. Upaya rehabilitasi dari area pembuangan batuan penutup (dumping
area) yang berada di hulu juga segera dilakukan sehingga mengurangi
erosi dan potensi air asam tambang dikarenakan ekspose batuan asam
c. Pembangunan fasilitas pengolahan untuk pemberian chemical (kapur
dan alum) pada kolam pengendap dimulai dari hulu hingga sebelum
mencapai titik penaatan. Pemberian bahan chemical tergantung dengan
karakterisktik air tambang tsb.
6. Disain kolam pengendap yang disiapkan oleh tim Sipil Mine Planning
selanjutnya diserahkan ke tim Geoteknikal untuk dilakukan kajian kestabilan.
Untuk melakukan kajian kestabilan, tim Geoteknikal akan mengambil
beberapa sampel tanah di lapangan untuk diuji. Tim Geoteknikal akan
mengeluarkan rekomendasi yang meliputi:
a. Kemiringan tanggul/bendungan atau kemiringan dinding galian untuk
labirin
b. Nisbah pemadatan tanggul
7. Disain yang disiapkan tim Sipil Mine Planning direvisi dengan
mempertimbangkan masukan dari tim Geoteknikal. Terhadap disain yang
sudah direvisi ini dilakukan analisis detil yang meliputi:
a. Analisis laju sedimentasi/erosi dari daerah tangkapan yang masuk ke
tampungan. Dari analisis ini akan diperoleh gambaran kapan

perawatan harus dilakukan. Perawatan di sini meliputi pengerukan
sedimen dengan mesin pengeruk (dredger) atau excavator lengan
panjang (long arm excavator).
b. Analisis hidrologi dan hidrolika yang memberikan gambaran berapa
debit puncak yang masuk ke dalam kolam pengendap dan berapa
penundaan (efek atenuasi) yang dihasilkan.
8. Ada serangkaian proses internal yang harus dilewati seperti pengajuan
anggaran, persetujuan anggaran, menawarkan proyek ke kontraktor, dilakukan
tender, penentuan pemenang tender, persetujuan kontrak, sebelum sampai
tahap eksekusi di lapangan.
9. Selama tahap eksekusi tim Sipil Mine Planning melakukan pengawasan di
lapangan secara berkala. Dalam banyak kasus kondisi lapangan sering kali
sedikit berbeda dengan yang disiapkan di dalam disain. Untuk itu revisi-revisi
secara berlanjut atas disain yang ada masih menjadi tanggung-jawab tim Sipil
Mine Planning.
10. Beberapa hal penting lainnya adalah:
a. Pembangunan tanggul kolam pengendap dilakukan secara hati-hati
agar kekuatannya maksimal yaitu dengan melakukan pemadatan setiap
lapisan 25 cm
b. Setiap lapisan tersebut di cek kepadatannya secara ketat (hasilnya
harus > 90% memenuhi standard pemadatan)
c. Topsoil yg ada di daerah galian harus diambil untuk selanjutnya
digunakan untuk kegiatan reklamasi area sekitar kolam pengendap
seperti keliling area tanggul kolam pengendap
d. Outlet dari kolam pengendap dibangun dengan konstruksi beton yang
kuat untuk menghindari kerusakan
e. Kolam pengendap yang telah selesai dibangun selanjutnya diperiksa
oleh suatu tim terpadu dari KPC untuk memeriksa hasil pembangunan
kolam pengendap. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti hingga selesai
semua catatan perbaikan yang ada sebelum kolam pengendap
dinyatakan dapat digunakan
f. Melaporkan ke BLH Kutim untuk proses pengajuan izin kolam
pengendap apabila suatu kolam pengendap dinyatakan sebagai titik
penaatan.
Kolam pengendap yang dikunjungi antara lain pada saat verifikasi Proper:
TITIK PENAATAN APOKAYAN
Kolam pengendap Apokayan untuk mencover limpasan air hujan dari cathment area
North Waste Dump 4, Pit Utara dan Sebagian Pit Selatan
Debit = 0,1429 m3/detik (level 18) pH insitu 8,6. Badan air penerima Sungai Lempak
Telah dilakukan pemantauan pH harian dan pencatatan Debit air limbah
Pengelolaan air limbah dilakukan secara bertahap melalui beberapa kolam yang
cukup luas untuk pengendapan sedimen, pada kolam berikutnya penambahan kapur.
Diakhir kolam pengendap terdapat beberapa pengelolaan air limbah: sebelum Pond
Apokayan terdapat New Pond yang telah dipasang pemantau elektrik yang bekerja
secara otomatis untuk memantau pH air limbah kemudian air limbah dialirkan ke
Pond Apokaya pada kompartemen sebelumnya ditambahkan kapur untuk
mengendalikan keasaman air limbah.

Kolam Pengendap New Pond Pemantau pH New Pond
(terdapat ceceran kapur)
Alat Pemantau pH
Penambahan kapur sebelum
Pond Apokayan (kurang
terawat)
Tempat pengambilan sampel
air limbah
Papan Informasi pH dan
Debit harian
Dilakukan penegambilan
sampel air limbah
TITIK PENAATAN MAWAR POND
Sarana pengelola air limbah Mawar Pond untuk mengelola limpasan air hujan dari
cathment area Pit B. Pada saat verifikasi Pit B tidak ada kegiatan penambangan sejak
bulan Februari 2013. Badan air penerima : Sungai Lempak
Papan informasi pH dan Debit
harian
Outlet Mawar Pond

TITIK PENAATAN KELAWITAN POND
Sarana pengelola air limbah untuk mengcover limpasan air hujan dari cathment area
sebagian Pit A
Kelawitan Pond
TITIK PENAATAN SEROJA
Shout West Dump dan sebagian dari Pit A. Kondisi timbunan sebagian besar telah di
reklamasi.
Dilakukan pengambilan sampel air limbah dengan pH Insitu 7,04
Pond Seroja Pengambilan sampel air limbah
di Outlet Pond Seroja
LUBUKTT CTMP2
Papan Titik Penaatan
LUBUKTT CTMP2
Outlet Lubuktt CTMP2

KENNY J POND
Pit J. Pada saat verifikasi lapangan terdapat kondisi air limbah dari pond meluap
karena hujan deras sebelumnya. Dilakukan pengambilan sampel air limbah dengan pH
insitu 5,86
Pond Kenny J meluber Preparasi sampel air limbah Penyiraman kapur cair setelah
Pond Kenny J meluber
Kapur tidak pada tempatnya
Hasil analisasi dari swapantau perusahaan selama periode penilaian proper 2013
menunjukkan bahwa air limbah yang dibuang tersebut telah memenuhi baku mutu
air limbah yang ditetapkan. Namun pada saat Tim Proper KLH melakukan
pengambilan sampel khususnya outlet pond Kenny J, terdapat parameter tidak
memenuhi bakumutu yaitu parameter pH 5,8.

Status Penaatan:
No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Temuan
1. Ketaatan terhadap Izin Taat Izin pembuangan air limbah melalui Surat
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:
658.31/K.154/2013; dan Surat Keputusan Bupati
Kutai Timur No. 568.31/K.622/2011;
568.31/K.620/2011; 568.31/K.661/2011;
568.31/K.621/2012; 568.31/K.702/2012;
568.31/K.349/2012; 568.31/K.701/2012;
660/K.161/2013 .
2. Ketaatan terhadap titik
penaatan pemantauan
100% Perusahaan mempunyai 26 (Dua Puluh Enam) titik
outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan
pemantauan
3. Ketaatan terhadap parameter
Baku Mutu
100% Parameter yang dipantau sesuai dengan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:
658.31/K.154/2013 dan Keputusan Bupati Kutai
Timur No. 568.31/K.622/2011
4. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Telah menyampaikan data bulan Juli 2013 s.d. Juni
2013
5. a. Ketaatan terhadap
pemenuhan Baku Mutu
100% Semua data bulan Juli 2013 s.d. Juni 2013
memenuhi bakumutu
b. Pemenuhan Baku Mutu
berdasarkan Pemantauan
Tim KLH
Taat - Dilakukan dilakukan pengambilan sampel air
limbah
- Data primer yang dilakukan oleh Tim KLH
memenuhi bakumutu, kecuali Outlet Keny J
parameter pH
- Hasil evaluasi KLH mengenai Data curah hujan,
penanggulangan luapan SP Keny J dan data
pendukung lainnya sebagai kondisi cuaca
ekstrim dapat diterima.
6. Ketaatan terhadap Ketentuan
Teknis
Taat Telah sesuai dengan ketentuan teknis yang
dipersyaratkan
Perhitungan Beban Pencemaran Air / Juli 2012-Juni 2013 (Ton/periode penilaian)
No Parameter Beban Inlet Beban Outlet
TSS 13732
Mn 665
Fe 372
C. Pengendalian Pencemaran Udara
Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk mengurangi pencemaran dari
aktivitas penambangan maupun aktivitas penunjang kegiatan penambangan.
Dilakukan penyiraman jalan-jalan tambang untuk mengurangi polusi debu. Hasil
pengukuran udara ambient setiap 6 bulan sekali masih memenuhi baku mutu kualitas
udara yang ditetapkan. Sedangkan untuk kegiatan penunjang operasional seperti
pembangkit listrik telah dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Status Penaatan:
No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Temuan
1. Ketaatan terhadap titik penaatan
pemantauan
100%  Sumber Emisi : PLTU 2 x 5 MW, 39
unit genset
 Seluruh sumber emisi sudah dipantau
2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil
pemantauan semua sumber emisi
sudah dilaporkan sesuai peraturan
3. Ketaatan terhadap parameter Baku
Mutu Emisi
100% Parameter yang dipantau dari semua
sumber emisi sudah sesuai peraturan
4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku
Mutu Emisi
100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber
emisi telah memenuhi baku mutu emisi
5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis
yang dipersyaratkan
Taat
Semua cerobong sudah dilengkapi
dengan sarana dan prasarana sampling
Penghitungan beban pencemaran udara (ton/periode)
No Parameter Beban Outlet
1. Partikulat 16.26
2. SO2 677.09
3. NOx 997.52
4. CO 35.37
D. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
1. Penyimpanan Sementara Limbah B3
Untuk menyimpan sementara timbulan limbah B3, PT. KPC memiliki 9
(Sembilan) tempat penyimpanan sementara limbah B3, yaitu 8 (delapan) TPS di
Wilayah Sangatta dan 1 (satu) TPS di wilayah Bengalon.
Pengelolaan
Limbah B3
No. SK/ No. Surat
Masa
Berlaku
Keterangan
Penyimpanan
Sementara
Kep. Bupati Kutai Timur
No. 658.31/K.33/2010, tanggal 25 Januari
2010
5 (lima)
tahun
Terdapat 3 Unit TPSLB3 :
1. Tanjung Bara (Decanting) : Pelumas
bekas
2. Tanjung Bara Coal Ash Stockpile
3. Bound M7 : Pelumas bekas
No. 658.31/K.413/2010, tanggal 29 April
2010
5 (lima)
tahun
1 unit TPS LB3 Sangatta North : limbah
beroli (majun, kain penyerap, dan filter
bekas
Ke. Bupati Kutai Timur
2010
5 (lima)
tahun
1 Unit TPS LB3 Bukit Murung : Limbah
Klinik
2010
5 (lima)
tahun
1 unit TPS LB3 Lab. M15 : Hidrogen
Peroksida
No. 658.31/K.645/2011, tanggal 17
Oktober 2011
5 (lima)
tahun
1 unit TPS LB3 Tanjung Bara Yard 2

Pengelolaan
Limbah B3
No. SK/ No. Surat
Masa
Berlaku
Keterangan
No. 658.31/K.245/2011
5 (lima)
tahun
1 unit TPS LB3 Bengaloan
Kep. MENLH No. 417 Tahun 2009,tanggal
9 Juli 2009
5 (lima)
tahun
1 unit TPS LB3 Thiess Melawan
No. 658.31/K.846/2010, tanggal 13 oktober
2010
5 (lima)
tahun
3 unit TPS LB3 :
1. Thiess Workshop : pelumas bekas
2. Sangatta North : hose, filter, majun,
kain penyerap
3. Lube Farm Murung Area : pelumas
bekas
No. 658.31/K.646/2011, tanggal 17
Oktober 2011
5 (lima)
tahun
1 TPS LB3 Sangatta North : hose, filter,
majun, kain penyerap terkontaminasi oli
2. Pemanfaatan limbah B3
Dalam upaya melakukan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle dan recovery PT. KPC
telah melakukan kegiatan pemanfaatan terhadap timbulan limbah B3 berdasarkan
izin pemanfaatan terhadap limbah B3 yang diperoleh. Izin pemanfaatan limbah
B3 yang diperoleh adalah berupa pelumas bekas sebagai campuran bahan
peledak (ANFO-Emulsi) dan pemanfaatan berupa fly ash dan bottom ash
Pengelolaan
Limbah B3
No. SK/ No. Surat
Masa
Berlaku
Keterangan
Pemanfaatan
Kep. MENLH No. 185 Tahun
2010, tanggal 11 Agustus 2010
5 (lima)
tahun
Pemanfaatan pelumas bekas sebagai
bahan bakar pembantu peledakan
(ANFo-Emulsi) dari kegiatan workshop
PT. KPC
Kep. MENLH No. 175 Tahun
2011, tanggal 6 September 2011
5 (lima)
tahun
Pemanfaatan internal abu batubara.
Tidak ada kegiatan pemanfaatan abu
batubara
3. Pengolahan Limbah B3
Pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi telah dilakukan
oleh PT. KPC sesuai dengan izin yang dimiliki dan pengoperasian alat
pengolahan (incinerator) limbah B3.
Pengelolaan
Limbah B3
No. SK/ No. Surat Masa
Berlaku
Keterangan
Pengolahan Kep. MENLH No. 184 Tahun 2010,
tanggal 11 Agustus 2010
5 (lima)
tahun
Pengolahan limbah minyak bumi
dan tanah terkontaminasi minyak
bumi secara bioremediasi.
Terdiri dari 4 sel, lokasi Sangatta
North
Kep. MENLH No. 276 Tahun 2010,
tanggal 25 Oktober 2010
5 (lima)
tahun
Insinerator dilokasi Sangatta
North. LB3 yang dibakar adalah
limbah padat terkontaminasi LB3
dan limbah klinik

4. Pengelolaan Limbah B3 melalui pihak ketiga berizin
Selain kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui pemanfaatan dan pengolahan
secara internal, PT. KPC juga melakukan pengelolaan dengan cara pengiriman ke
pihak ketiga yang telah mendapat izin dari KLH atau pengelola limbah B3
berizin. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpanan limbah B3 melebihi
waktu 90 hari. Seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan
perizinan yang diperolah.
Pengelolaan
Limbah B3
No. SK/ No. Surat Masa
Berlaku
Keterangan
Pengolahan
√
Kep. MENLH No. 184
Tahun 2010, tanggal 11
Agustus 2010
5 (lima)
tahun
Pengolahan limbah minyak bumi
dan tanah terkontaminasi minyak
bumi secara bioremediasi.
Terdiri dari 4 sel, lokasi Sangatta
North
Kep. MENLH No. 276
Tahun 2010, tanggal 25
Oktober 2010
5 (lima)
tahun
Insinerator dilokasi Sangatta
North. LB3 yang dibakar adalah
limbah padat terkontaminasi LB3
dan limbah klinik
5. Pencatatan Kegiatan Pengelolaan limbah B3 dalam lembar kegiatan
Pengelolaan Limbah B3
Sesuai dengan perizinan yang diperoleh PT. KPC, baik melalui Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup maupun Keputusan Bupati Kutai Timur maka
setiap kegiatan pengelolaan masing-masing jenis limbah B3, mulai dari
penyimpanan sementara di TPS limbah B3 berizin, kegiatan pemanfaatan di
wilayah opersional PT. KPC, pengelolaan secara internal sampai dengan
pengiriman limbah B3 ke pengelola limbah B3 berizin akan dicatat dalam lembar
kegiatan pengelolaan limbah B3, yaitu Neraca Limbah B3.
Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013)
Jenis
Limbah
Satuan
Limbah
Dihasilkan
Limbah
Dikelola
Limbah
Belum
Dikelola
Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi
- - - - - -
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi
Majun
bekas
Ton
1,531.21
672.12
0
Disimpan di TPS LB3
859.09
Diserahkan ke Pihak ke-3
Sangatta : IndoStar - AMP –
Holcim (OL), Bengalon :
Maju Jaya – Wastec (KQ)
Filter bekas Ton
951.63
281.69
0
Disimpan di TPS LB3
101.77 Diolah sesuai ijin (Insinerasi)
568.17

Jenis
Limbah
Satuan
Limbah
Dihasilkan
Limbah
Dikelola
Limbah
Belum
Dikelola
Perlakuan
Hose
Bekas
Ton
994.84
514.56
0
Disimpan di TPS LB3
480.29
Medical
Waste
Ton 3.99
0.3
0
Disimpan di TPS LB3
3.69 Diolah sesuai ijin (Insinerasi)
Limbah
Peroksida
Ton
29.98 21.01
0
Disimpan di TPS LB3
8.97 PPLI (Kode manifest AA)
Grease
Bekas
Ton 175.32
111.65
0
Disimpan di TPS LB3
63.67
Pihak ke-3 Sangatta PPLI
(kode manifest AA),
Bengalon Maju Jaya (KQ) -
Wastec
Aki bekas Ton 304.75
90.38
0
Disimpan di TPS LB3
214.37
Pihak ke-3 BJS-NFU (kode
manifest GB)
Toner
Bekas
Ton 0.95
0.53
0
Disimpan di TPS LB3
0.42
Pihak ke-3 PPLI (kode
manifest AA)
Limbah
Kimia
Ton 246.77
152.69
0
Disimpan di TPS LB3
94.09
manifest AA)
Abu
Insinerator
Ton 27.68
16.96
0
Disimpan di TPS LB3
10.72
manifest AA)
Baterai
Kering
Bekas
Ton 1.79
0.95
0
Disimpan di TPS LB3
0.84
manifest AA)
Lampu TL Ton 0.32
0.21
0
Disimpan di TPS LB3
0.11
manifest AA)
Wadah
Terkontami
nasi
Ton 17.86
9.53
0
Disimpan di TPS LB3
8.32
manifest AA)
Abu
Batubara
Ton 504,439.87
503,690.87
0
Disimpan di TPS LB3
749 Dimanfaat secara internal
Pelumas
Bekas
Ton 12,677.99
725.65
0
Disimpan di TPS LB3
4,996.33 Dimanfaatkan sesuai ijin
6,956
manifest AA)
Tanah
Terkontami
nasi/ sludge
Ton 19,890.13
19,530.13
0
Disimpan di TPS LB3
360.000 Bioremediasi

Jenis
Limbah
Satuan
Limbah
Dihasilkan
Limbah
Dikelola
Limbah
Belum
Dikelola
Perlakuan
oil catcher
TOTAL Ton 541,295.08 541,295.08 0
Persentase % 100 0
6. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pengelolaan limbah B3 diatas, maka dapat diambil
kesimpulan:
Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
E. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Rekapitulasi Penilaian
No. Tahapan Lokasi
Nilai
Total
KRITERIA PENILIAI
Keterangan
Tidak
Potensi
Rusak
(X ≥ 80)
Potensi
Rusak
Ringan
(55 < X < 80)x
Potensi
Rusak
Berat
(X < 55)
1. Penggalian
Tanah
Penutup dan
Penambangan
Pit Bendil
Panel 6
89 √ 1. Realisasi umumnya
lebih rendah dari
rencana sehingga
penyelesaian kegiatan
bergeser ke periode
triwulan berikutnya.
2. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan
karena penambangan
masih aktif dan belum
bisa dilakukan
penutupan dg cover
crop.
2. Penggalian
Tanah
Penutup dan
Penambangan
Pit Pelikan
Sisi Barat
RL (-10) -
190
91 √ 1. Realisasi <rencana.
2. Masih terdapat indikasi
erosi didinding
timbunan.
3. Penggalian
Tanah
Penutup dan
Penambangan
Pit Pelikan
Sisi Timur
(High Wall)
83 √ 1.Realisasi umumnya lebih
rendah dari rencana
sehingga penyelesaian
kegiatan bergeser ke
periode triwulan
berikutnya.

No. Tahapan Lokasi
Nilai
Total
KRITERIA PENILIAI
Keterangan
Tidak
Potensi
Rusak
(X ≥ 80)
Potensi
Rusak
Ringan
(55 < X < 80)x
Potensi
Rusak
Berat
(X < 55)
2.Sarana pengendali
Erosi belum memadai,
karena jenjang dan
drainase sistem belum
tertata, sehingga run
off akan menggerus
dinding tambang.
3.Masih terdapat indikasi
erosi didinding
timbunan karena
penambangan masih
aktif dan belum bisa
dilakukan penutupan
dg cover crop
4. Penggalian
Tanah
Penutup dan
Penambangan
Pit A South
RL (-95)
lebih rendah dari
rencana sehingga
bergeser ke periode
2. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan
karena belum
dilakukan penutupan
dg cover crop.
5. Penggalian
Tanah
Penutup dan
Penambangan
Pit Elang-
Bengalon
83 √ 1. Realisasi < rencana.
2. Sarana pengendali
erosi belum memadai
3. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan.
6. Penimbunan
OB
Waste
Dump
Badak
83 √ 1. Realisasi < rencana
erosi belum memadai
3. Masih terdapat
indikasi erosi
7. Penimbunan
OB
In Pit Dump
Pit Beruang
lebih rendah dari
rencana sehingga
bergeser ke periode
2. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan

No. Tahapan Lokasi
Nilai
Total
KRITERIA PENILIAI
Keterangan
Tidak
Potensi
Rusak
(X ≥ 80)
Potensi
Rusak
Ringan
(55 < X < 80)x
Potensi
Rusak
Berat
(X < 55)
karena belum
dilakukan penutupan
dg cover crop.
8. Penimbunan
OB
Pit A RL (-
10) - 60
lebih rendah dari
rencana sehingga
bergeser ke periode
2. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan
karena belum
dilakukan penutupan
dg cover crop.
9. Penimbunan
OB
Elang Dump
RL 70-100
83 √ 1. Realisasi < Rencana.
erosi belum memadai
3. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan
10. Penimbunan Mangga
Besar Dump
84 √ 1. Realisasi < Rencana
erosi belum memadai
3. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan
11. Revegetasi Pit Keluu
South Dump
RL 60-70
81 √ 1. Realisasi < Rencana
erosi belum memadai
3. Masih terdapat
indikasi erosi
didinding timbunan.
12. Reklamasi Pit Keluu
South Dump
RL 80-110
98 √ Realisasi < Rencana
sehingga penyelesaian
kegiatan bergeser ke
periode triwulan berikutnya.
13. Spreeding Top
Soil
Rehab
Tepian
Kancil
91 √ 1. Realisasi lebih kecil
dari rencana
2. Pada Q2 2014 dalam
perencanaan tidak ada
pekerjaan spreeding

No. Tahapan Lokasi
Nilai
Total
KRITERIA PENILIAI
Keterangan
Tidak
Potensi
Rusak
(X ≥ 80)
Potensi
Rusak
Ringan
(55 < X < 80)x
Potensi
Rusak
Berat
(X < 55)
top soil, namun
realisasi seluas 9,73
Ha.
3. Masih ada indikasi
erosi karena belum
dilakukan penutupan
dengan cover crop.
14 Revegetasi Rehab
Tepian
Kancil
96 √ 1. Realisasi lebih besar
dari rencana
2. Pada Q1 2014 dalam
perencanaan tidak ada
pekerjaan Rehab,
namun realisasi seluas
8,22 Ha
15 Revegetasi Rehab
Badak
(Bendil
Dump)
96 √ Realisasi umumnya
lebih rendah dari
rencana sehingga
bergeser ke periode
JUMLAH DATA 15 15 0 0 Taat
A. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan
Dari 15 lokasi yang dinilai, semua lokasi memperoleh nilai total (≥ 80), Rincian
sebagai berikut :
 K1 (Perencanaan); semua lokasi yang dinilai tidak memenuhi aspek
perencanaan
 K2 (Kontinyuitas) semua lokasi yang dinilai, telah memenuhi aspek
kontinuitas (tidak ada lahan yang sudah ditambang ditinggalkan lebih dari
1 tahun).
 K3 (Potensi Longsor), semua lokasi yang dinilai sudah memenuhi
kriteria pengendalian potensi longsor.
 K4 (Pengendalian batuan potensi asam) semua lokasi yang dinilai telah
memenuhi aspek Pengendalian batuan potensi asam.
 K5 (Indikasi Erosi) hampir semua lokasi yang dinilai belum memenuhi
aspek kriteria adanya indikasi erosi, kecuali spreeding top soil tepian
kancil, Revegetasi Tevian Kancil dan Revegetasi Badak (Bendil Dump).
 K6 (Kebencanaan) semua lokasi yang dinilai telah memenuhi aspek
kebencanaan.

B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan
K1 (Perencanaan) :
 Agar perencanaan dilakukan secara matang dan selalu dievaluasi setiap
triwulan untuk melihat prosentase realiasasinya
 Agar pelaksanaan kegiatan didasarkan perencanaan yang ada.
K5 (Indikasi Erosi) :
 Agar mempercepat proses penggalian OB dan dilanjutkan dengan penataan
jenjang dan jenjang yang telah terbentuk segera dilakukan penanaman
covercrop sebelum dilakukan revegetasi untuk mencegah terbentuknya alur2
erosi disepanjang dinding lereng
 Agar segera melakukan penataan jenjang dan sistem drainase dan melakukan
perawatan rutin terhadap setiap jenjang dan drainas, sehingga run off akan
mengalir mengikuti drainase yang telah ditata menuju sump pit.
 Agar setiap jenjang yang telah terbentuk segera dilakukan penanaman
covercrop atau dilakukan penutupan dengan serasah paling tidak pada areal
dinding jenjang untuk mencegah terbentuknya alur2 erosi disepanjang dinding
timbunan.
 Setelah kegiatan spreeding top soil agar segeran dilanjutkan dengan
penanaman cover crop dan menambahkan serasah sebelum cover crop tumbuh
menutupi lahan timbunan.
F. Pasca Tambang
 KPC telah memiliki dokumen Rencana Penutupan Tambang (RPT) yang telah
disetujui oleh Dep.ESDM tahun 2011. Dalam dokumen tersebut pada pasca
tambang KPC akan meninggalkan void sebanyak 26% dari luas void yang ada
yang tidak akan di timbun. Salah satu Void bekas tambang Sangatta saat ini
telah difungsikan untuk daerah wisata dengan membangun fasilitas-fasilitas
yang menunjang kegiatan wisata seperti, pondokan, perahu wisata, sarana
bermain anak2, dan areal painball. KPC juga membangun Pusat Pelatihan
untuk Peternakan Sapi Terpadu di areal bekas tambang yang dilengkapi
gedung sarana diklat, kandang sapi dan area peternakan, pemanfaatan limbah
kotoran sapi untuk Biogas dan Rumah pengomposan yang saat ini dikelola
oleh KPC dengan membentuk CV, yang nantinya akan diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat pada waktu penutupan tambang. Salah
satu areal bekas pit tambang yang telah direklamasi sebagian digunakan untuk
pilot projek perkebunan Kelapa sawit yang saat ini dikelola oleh yayasan
KPC.
 Untuk menunjang Rehabilitasi lahan pasca tambang KPC juga memiliki
Nursery, saat ini tersedia ±200.000 bibit yang sudah siap ditanam dan juga
tersedia bibit yang masih dalam tahap penyemaian.
 Tahun 2013 ini KPC merencanakan akan mereabilitasi lahan bekas tambang
seluas ±800 Ha, untuk menutupi kekurang ketersediaan bibit KPC juga
bekerjasama dengan pihak ketiga dan masyarakat melalui kegiatan CSR,

dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok
masyarakat untuk menyediakan bibit yang dibutuhkan dengan membayar /
membeli bibit tersebut termasuk melibatkan mereka dalam penanaman dan
perawatan tanaman yang ditanam diareal revegetasi.
G. Community Development/Coorporate Social Responsibility
PT. KPC merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia,
yang telah beroparesi sejak tahun 1982. Jumlah keseluruhan karyawan perusahaan ini
adalah 5.187 orang yang terbagi dalam devisi dan setiap devisi dipimpin oleh seorang
General Manager (GM) dan terbagi dalam departemen-departemen, yang dipimpin
oleh seorang Menejer. Di atas para GM ada Chief Operating Officer dan Chief
Financial Officer dan beberapa GM di bawah koordinasi langsung Chief Executive
Officer, salah satu devisi itu adalah Devisi External Affairs and Sustainable
Develeopment (ESD). Selain karyawan, dari berbagai tingkatan, yang dipekerjakan di
PT. KPC, perusahaan ini memiliki hubungan kerja kontraktual dengan 16.380
kontraktor.
Struktur Organisasi Community Development (Comdev).
Devisi ESD memiliki enam departemen, yakni Departemen Government
Relations, Departemen External Relations, Departemen Community Empowerment,
Departemen Poject Management Evaluation, Departemen Land Management dan
Departemen Bengalon CR & Development. Sekurangnya ada empat departemen yang
sangat erat kaitannya dengan pekerjaan Comdev, yakni Departemen Community
Empowerment (CE), Departemen Project Management Evaluation (PME),
Departemen Land Management(LM) dan Departemen Bengalon CR & Development.
Karena operasi penambangan batubara sudah sampai pada Kecamatan Bengalon,
perusahaan perlu membentuk departemen yang secara khusus memperhatikan
masyarakat kecamatan tersebut dan sekaligus usaha membangun masyarakat
Kecamatan Bengalon yang menjadi area operasi baru penambangan batubara (lih.
Struktur organisasi ESD).
Pemahaman CSR dan Comdev, sekurangnya pada tingkat Menejer, CE, PME
& Bengalon CR&Dev, cukup bagus, yakni CSR sebagai bentuk komitmen moral dan
comdev hanya salah satu bagian dari CSR. Meskipun belum terurai secara rinci
perbedaan antara keduanya sekurangnya telah ada pengetahuan untuk membedakan
pemahaman tentang keduanya. Kurang lebih ada 80 personil di bawah tiga
departemen ini. Dilihat dari jumlah sumberdaya, ini adalah jumlah yang cukup besar.
100% SDM di Devisi ESD, terutama di Departemen CE, PME dan Bengalon CR&
Dev, yang jumlahnya kurang lebih 80 orang, telah mengerti dan sadar tentang CSR.
Ada penggolongan kemampuan dari SDMnya. Peningkatan kompetensi
pengembangan staf dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan. Rekrutmen
dilakukan berdasarkan kebutuhan, pertama mengambil dari perusahaan, jika tidak ada
merekrut dari luar, tentu dengan jalan test tentang pengetahuan CSR dan pengalaman
melakukan Comdev. Dual Carrier Path sebagai peningkatan karir, structural dan
fungsional.
Setiap personil yang menjalankan tugas CSR/CD di divisi ESD memiliki
deskripsi tugas dan jabatan, kompetensi serta SOP yang menjadi dukungan dan
panduan pelaksanaan kerja. Adapun tingkat kompetensi dimulai dari tingkat

mengetahui/memahami (level 1), menjalankan dan terampil (level 2), kemampuan
menganalisis (level 3), sampai membuat keputusan dan rekomendasi (level 4).
Peningkatan kompetensi didukung tidak hanya dari latar belakang pendidikan yang
relevan melainkan juga oleh sarana pelatihan internal dan eksternal untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman bekerja di bidang
CD.
Hubungan antardevisi dan departemen lain banyak dilakukan meskipun oleh
departeman lain dalam devisi yang berbeda, yang bersifat teknis, pekerjaan CSR
masih sering dianggap sebagai pekerjaan remeh. Pendapat yang sangat apresiatif dari
tiga departemen ini adalah bahwa unit lain perlu paham tentang CSR sebab ada
kemungkinan ketidakpahaman tentang CSR dari devisi lain bisa bermasalah di
lapangan. Bagaimanapun kegiatan pertambangan akan berkaitan dengan masyarakat
baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya persoalan yang berhubungan dengan
air, udara dan tanah dengan masyarakat dapat diantisipasi sebelumnya bila SDM yang
menangani hal itu memiliki pemahaman CSR dan CD.
Arah Kebijakan CSR
Arah Kebijakan CSR untuk internal dan external tidak ada perbedaan sebab
pada umumnya pekerja tambang adalah masyarakat, yang tinggal di desa dan
kecamatan di sekitar pertambangan, mereka secara sosial menerima program comdev
dari komitmen moral melalui CSR sebab program CSR tidak didisain secara
individual dan tidak dibedakan antara karyawan satu pihak , sedang masyarakat di
pihak yang lain. Perusahaan ini mengedepankan motto “ more than mining”, yakni
perusahaan tidak hanya sekedar menambang melainkan juga menghasilkan produk
batubara bermutu tinggi, memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, mampu
memberikan manfaat positif bagi penduduk lokal dan menata kembali habitat dan
lingkungan dimana area pertambangan itu dilakukan.
Melalui motto seperti ini lah Kebijakan CSR dirancang untuk melakukan
kepedulian moral dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat sekitar
pertambangan. Oleh sebab itu arah kebijakan CSR selalu diorientasikan pada fasilitasi
kegiatan masyarakat menuju pada keadaan yang lebih baik pada akhir penutupan
tambang. Melalui landasan komitmen moral, perusahaan ini selalu berusaha
mengarahkan program-program comdev berorientasi pada program pengembangan
masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan (community and environmental
sustainable development). Fokus utama komitmen moral ini ditujukan pada empat
kecamatan yang sangat dekat dengan area pertambangan, yakni Kecamatan Sangatta
Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan
Bengalon. Keempat kecamatan ini sering disebut lingkaran utama (ring 1), sedang
lingkar ke 2 adalah Kutim, ke 3 Kaltim dan lingkar ke empat adalah nasional. Usaha
menginstitusionalisasikan CSR tidak hanya menanamkan pemahaman di lingkungan
perusahaan melainkan juga mengajak para pemangku kepentingan, yakni perusahaan-
perusahaan lain, pemerintah dan masyarakat. Ini ditunjukkan dengan tidak hanya
wujud terbentuknya kemitraan (Multi Stakeholders Forum) melainkan juga selalu
melakukan perbaikan dalam tata kelola forum tersebut, yang berangsur angsur lebih
baik dari semula. Hal ini ditunjukkan dengan usaha mendorong munculnya perbub
baru, yakni Perbub Kabupaten Kutai Timur No 27 Tahun 2012 tentang Penerapan
Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.

Perencanaan
Mekanisme pengelolaan CSR, mulai dari kegiatan pra perencanaan sampai
dengan implementasi, monoitoring dan evaluasi telah dilakukan berdasarkan data
yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui beberapa studi dan analisis yang relevan
dalam menyusun perencanaan. Berikut ini adalah siklus kegitatan, mulai dari pra
perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi.
Berdasarkan siklus di atas, pada tahap pra perencanaan ada beberapa kegiatan
kajian yang telah dilakukan untuk menyusun perencanaan, yakni Stakeholdes
Mapping, Social Mapping, Identifikasi Potensi dan Kebutuhan, Analisis Resiko Sosial
dan Rencana Penutupan Tambang (RPT). RPT tidak tampak dalam siklus
perencanaan sebagaimana di gambarkan di atas, namun ini disampaikan ketika
wawancara. Bahan yang digunakan untuk menyusun Renstra cukup lengkap, bahkan
Andal pun juga digunakan dalam penyusunan Renstra. Informasi ini muncul pada saat
wawancara. Bukan hanya Renstra, Visi dan Misi dalam pengelolaan CSR pun
merupakan hasil dari berbagai kajian dan analisis situasi yang berkembang pada saat
ini. Visi utama mengimplementasikan CSR dalam Prgram Pembangunan Masyarakat
adalah menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan
berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga misi yang
diturunkan dari visi tersebut di atas.Pertama, Perusahaan menjalin hubungan
harmonis dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip saling percaya
dan saling menghargai. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang
saling menguntungkan untuk menuju masyarakt mandiri sejahtera. Ketiga,
menjaga tatanan masyarakat dengan memelihara kelestarian alam dan budaya.
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ada tujuh bidang program yang hendak
dikembangkan, yakni 1. Pengembangan Agri Bisnis 2. Peningkatan Kesehatan
Masyarakat dan Sanitasi 3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan. 4. Penguatan
Ekonomi Lokal dan UKM. 5. Peningkatan Infrastruktur Masyarakat. 6.Pelestarian
alam dan budaya. 7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat. Berdasarkan
Visi dan Misi serta tujuh bidang yang hendak dikembangkan dituangkan dalam
Renstra, yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Pada tingkat
ini Renstra disusun dari hasil kajian, yang sudah tentu setiap kajian melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain termasuk pemerintah. Pada
tingkat ini Renstra telah disusun secara partisipatif meskipun tidak terjadi secara
langsung.
Sasaran program Pembangunan Masyarakat sebagai perwujudan komitmen
moral dalam CSR KPC dilandasi juga ,oleh beberapa hal yakni pemenuhan kewajiban
ANDAL 2010, kebijakan perusahaan di bidang pengembangan masyarakat juga sesuai
UU 40/2007, PP 47/2012, Perbup Kutai Timur tentang CSR tahun 2012 dan
aturan/panduan terkait lainnya, peta jalan Rencana Penutupan Tambang KPC,
dukungan Strategi dan arah Pembangunan Wilayah Kutai Timur (RTRW & RPJMD
Kabupaten, Gerbang Taman Makmur Kutim, Kutim Cemerlang, Strategi
Pembangunan Desa (RPJMDes), serta merespon isu nasional dan internasional seperti
dukungan atas semangat MDGs, turut menjaga komitmen UNGC serta kesesuaian
dengan ISO 26000 CSR. Layanan wilayah program CSR KPC meliputi wilayah Ring
1 yakni 4 kecamatan terdekat yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta
Selatan, Bengalon, dan Rantau Pulung; Ring 2 di kabupaten Kutai Timur, Ring 3 di
Kalimantan Timur serta Ring 4 di tingkat nasional. Khusus untuk Ring 1 maka
sasaran utama adalah desa-desa terdekat dengan wilayah operasi KPC.
Salah satu bagian penting yang dilakukan dalam proses perencanaan adalah
social mapping. Kegiatan ini adalah untuk mengetahui sumberdaya dan potensi yang

ada di masyarakat suatu wilayah desa atau kecamatan, stakeholder mapping serta
pemetaan aktor sosial yang berada di sekitar wilayah Lingkar Tambang KPC. Selain
itu juga KPC melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat serta analisis
resiko sosial sebelum pelaksanaan program atau proyek yang bersentuhan dengan
masyarakat. RENSTRA divisi ESD 2013-2017 yang baru saja rampung dokumen
draft nya dan akan diselesaikan pada bulan Mei 2013, sebagai tindak lanjut dari
Renstra 2006-2010 yang diperpanjang hingga tahun 2012. Dokumen Renstra ini,
kemudian diterjemahkan dalam program CD/Comdev dengan menetapkan KPI (Key
Performance Indicator) yang sesuai dengan kerangka rencana 5 tahun ke depan dan
inisiatif tahunan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Secara umum perencanaan
program CD KPC diselaraskan dengan skenario penutupan tambang KPC yang
bertujuan pada kemandirian masyarakat yang tercermin melalui kemandirian desa
yang bertujuan untuk keberlanjutan program pasca tambang. Perencanaan program
CD tersebut juga untuk merespon isu penting nasional dan global seperti MDGs
(Millennium Development Goals) dan prinsip UNGC (United Nations Global
Compact) dimana KPC sebagai anggota aktif yang menandatangani UNGC tersebut.
Oleh karena itu program CD sebagai perwujudan komitmen moral dalam CSR
dilandasi dan digerakkan oleh semangat untuk mengimplementasi kan 7 bidang
program sebagimana tersebut di atas.
Dalam penyusunan program CD, KPC melibatkan secara aktif masyarakat dan
pemerintah, terutama pemerintah desa dan kecamatan. Program CD KPC
berlandaskan RPJM Des yang telah disusun secara partisipatif antara pemerintah dan
masyarakat. Pada tingkat ini KPC bekerjasama dengan Organisasi Sosial “ Lembaga
Penguatan Masyarakat Desa GAPURA” memfasilitasi proses penyusunan program
partisipatif ditingkat desa dan kecamatan. Terbentuknya Forum MSH CSR tahun 2006
juga memberi peluang kepada KPC dan perusahaan lainnya untuk bekerja secara
koordinatif dan sinergis. Penguatan kelembagaan Forum MSH CSR juga memegang
peranan penting sebagai sebuah koordinasi dan sinergisasi program CD/CSR khususnya
dikalangan dunia usaha yang menjadi anggota inti Forum tersebut.
Anggaran
KPC mengalokasikan dana pengembangan masyarakat sebesar US$ 5 juta per
tahun. Selain dari pada dana tersebut, komitmen khusus BUMI Resources, Tbk.
dengan Bupati Kutim adalah untuk pembangunan RSUD dan STIPER sesuai dengan
surat BUMI Nomor. Ref.292/BR-CFO/VII/03 tertanggal 22 Juli 2003. Jika dihitung
secara keseluruhan, nilai serapan dana pengembangan masyarakat KPC sejak tahun
2008 hingga 2012 telah mencapai US$.41.850.839,00 termasuk biaya pembangunan
Jalan Soekarno Hatta dan RSUD Sangatta, sedangkan untuk pembangunan STIPER
dan RSUD Sangatta, sebelumnya KPC mentransfer biaya ke kas Daerah Pemkab
Kutai Timur sebesar Rp 65.2 milyar dan proyek dikelola melalui Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kutai Timur. Realisasi komitmen ini fluktuatif dari tahun ke tahun
sejak 2004 dan dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) mencapai rata-rata 2% dari
keuntungan perusahaan. Diluar itu biaya-biaya operasional lain yang terkait dengan
program pemagangan mekanik juga dilakukan, serta perekrutan tenaga kerja lokal
sebagai karyawan di KPC menerapkan mekanisme penilaian (scoring system) tenaga
kerja lokal yang disetujui oleh Disnaker Kutai Timur.

ALOKASI DANA CSR UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2010-2012
Program 2010 2011 2012
Charity 492,740 823,416 1,194,915
Infrastruktur umum 3,692,066 3,450,710 1,854,361
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
798,708 579,211 849,188
Pemberdayaan 977,428 668,106 829,488
Total 5,960,942 5,521,444 4,727,953
Tabel di atas menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan kepada masyarakat
yang bersifat karitatif meningkat dari tahun 2010 hingga 2012, namun dana yang
dialokasikan untuk infrastruktur juga mengalami penurunan drastis di tahun 2012.
Tahun 2010 alokasi dana CSR untuk infrastruktur terbesar, sedang dana untuk
peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan kurang lebih separonya dana
yang dialokasikan untuk infrastruktur. Akan tetapi dana yang dialokasikan untuk
program yang bersifat karitatif adalah paling kecil dibandingkan keduanya. Di tahun
2011, program infrastruktur menyerap dana terbesar, meskipun mengalami penurunan
dari tahun 2010. Program yang bersifat karitatif meningkat, meskipun program
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan masih jauh lebih besr. Akan
tetapi jumlah ditahun 2011 menurun disbanding 2010. Ditahun 2012, program yang
bersifat karitatif menyerap dana lebih besar disbanding 2010 dan 2011, namun diikuti
penurunan drastis program yang bersifat infrasrtruktur. Program Peningkatan
kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan meningkat dibandingkan 2011. Fluktuasi
pendanaan program tergantung RPJM Des sebab pendanaan program berdasarkan atas
perencanaan program partisipatif yang dituang dalam RPJM Des.
Pelaksanaan Program
Tahap pelaksanan program ditandai dengan persetujuan pembiayaan program
oleh perusahaan melalui mekanisme pengajuan CEA (Capital Expenditure
Application) yang sekalipun peruntukan pembiayaannya adalah untuk masyarakat
(Community Expenditures) dan bukan untuk pengadaan asset perusahaan tetapi
menggunakan SOP pengajuan CEA untuk kepentingan control internal lintas divisi di
KPC. CEA diajukan berdasarkan daftar program yang tertera di dalam dokumen
perencanaan program. Persetujuan CEA menandakan bahwa program sudah dapat
dijalankan oleh pelaksana program.
Secara eksternal ketika program CD dijalankan maka KPC mengupayakan
terjadinya pelibatan masyarakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam
rangka menumbuhkan rasa memiliki dari pemangku kepentingan terhadap program
yang berjalan dan lebih merasakan dampaknya baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Pada akhirnya bila program tersebut berhasil dan manfaatnya dapat
dirasakan oleh penerima manfaat program. Dengan demikian maka terjalin hubungan
yang harmonis diantara semua pihak. KPC menjalankan peran sebagai katalisator
percepatan pembangunan wilayah sehingga dapat menjadi inisiator di tingkat desa
maupun kecamatan/kabupaten, demikian juga KPC sebagai pendukung utama
program kemitraan baik di tingkat desa maupun kecamatan/kabupaten. KPC turut
mengembangkan/memberdayakan lembaga pemerintah maupun masyarakat agar
mampu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tanggung jawab
pemerintah tidak akan pernah diambil alih oleh KPC. Pertemuan berkala dilakukan
bukan saja dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah dan perusahaan lain

yang berada di wilayah lingkar tambang.
Program yang bersifat fisik, yang berkenaan dengan masyarakat, dilakukan
oleh masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat sendiri yang melakukan kontrak kerja
dengan PT.KPC. Penentuan kontraktual ini diketahui oleh kepala desa. Semua
pekerjaan yang bersifat teknis infrastruktur dikontraktualkan sehingga pada bagian
terdahulu sudah dikemukakan bahwa KPC memiliki kontraktor yang jumlahnya
ribuan. Apa yang bisa dikelola oleh desa dikerjakan oleh desa dan masyarakatnya,
KPC melakukan pemantauan dan fasilitasi yang bersifat teknis agar kualitasnya dapat
dikontrol. Sudah tentu, ada juga program yang masih dikelola oleh KPC yang belum
diserahkan kepada masyarakat seperti Pesat (Peternakan Sapi Terpadu).
Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat, KPC memadukan
kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial serta lingkungan yang merupakan
tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Hal ini diyakini akan memberikan kontribusi
dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan serta
masyarakat di sekitar daerah operasi KPC. Ketiga pilar pembangunan berkelanjutan.
Kemitraan Menuju Kemandirian merupakan semangat yang selalu mewarnai semua
program pemberdayaan masyarakat . Kemandirian masyarakat yang terkena dampak
langsung dari aktivitas tambang KPC, diwujudkan dengan mengoptimalkan semua
potensi yang ada melalui tujuh bidang program pemberdayaan. KPC memandang
bahwa sektor agribisnis merupakan satu peluang usaha jangka panjang yang mampu
menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi Kabupaten Kutai Timur.
Hal itu didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan daya dukung iklim
tropis mengingat bahwa letak Kutai Timur berada di daerah garis katulistiwa. Program
ini juga selaras dengan program pemerintah daerah Kutai Timur yaitu Gerakan
Pembangunan Pemerataan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur (Gerbang Taman
Makmur). Beberapa program yang dilakukan adalah pengembangan Peternakan Sapi
Terpadu (PESAT), pengembangan budidaya air tawar, pengembangan tanaman
semusim, peningkatan produktivitas padi dengan sistem SRI, pengembangan
peternakan besar dan kecil
1. Pengembangan Agribis
KPC memandang bahwa sektor agribisnis merupakan satu peluang usaha
jangka panjang yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan
bagi Kabupaten Kutai Timur. Hal itu didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup
luas dan daya dukung iklim tropis mengingat bahwa letak Kutai Timur berada di
daerah garis katulistiwa. Program ini juga selaras dengan program pemerintah daerah
Kutai Timur yaitu Gerakan Pembangunan Pemerataan Kemandirian Masyarakat Kutai
Timur (Gerbang Taman Makmur). Beberapa program yang dilakukan adalah
pengembangan Peternakan Sapi Terpadu (PESAT), pengembangan budidaya air
tawar, pengembangan tanaman semusim, peningkatan produktivitas padi dengan
sistem SRI, pengembangan peternakan besar dan kecil (ayam, kambing, dan sapi).
PESAT merupakan program yang didesain dengan landasan untuk mendukung
pencapaian swasembada daging nasional, agribisnis Kutai Timur, pelestarian plasma
nuftah sapi Bali dan pemanfaatan lahan paska tambang di KPC. Dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh seorang dosen UNMUL di lahan seluas 22 ha ini, terbukti bahwa
sapi yang digembalakan di padang rumput di lahan paska tambang aman dikonsumsi.
Dengan fasilitas yang ada, PESAT juga menjadi tempat pelatihan bagi peternak
khususnya di Kutai Timur dan juga sebagai lahan percontohan peternakan sapi.
2. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan usaha kecil dan menengah juga menjadi perhatian KPC dalam
mendukung berbagai perkembangan usaha di Kutai Timur dengan

mempertimbangkan ketersediaan dan kemudahan mendapat bahan baku dan juga
potensi pasar yang dapat dikembangkan. Usaha jenis ini dapat memicu tumbuhnya
pengusaha-pengusaha baru di Kutai Timur yang juga tentu saja akan membuka
lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Tujuan utama dari program ini adalah turut
membantu Pemerintah dalam melakukan pengembangan dan percepatan
perekonomian berdasarkan sumber daya yang terbaharukan sebagai bagian dari
strategi persiapan penutupan tambang yang berorientasi pasar.
Program yang berkaitan dengan hal ini antara lain adalah pengembangan
kontraktor lokal, pengembangan industri olahan pangan, pelatihan membatik dan ukir,
pembinaan kerajinan olahan sampah plastik dan koran. KPC juga mengembangkan
Olsabara (pusat pembelian oleh-oleh di Sangatta) yang merupakan sarana promosi dan
penjualan bagi berbagai produk binaan KPC maupun perusahaan lainnya di Kutai
Timur.
3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat
Desa sebagai sebuah struktur pemerintahan terkecil dapat menjadi sebuah
kekuatan dalam menuju kemandirian suatu wilayah, dengan memanfaatkan semua
potensinya secara maksimal untuk menjadi desa yang produktif. Dengan
meningkatnya produktivitas maka desa dapat mempunyai keleluasaan dalam mengatur
arah pembangunannya tanpa harus tergantung pada pendanaan dari pihak lain.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPC melakukan pendampingan secara
langsung pada sejumlah pemerintah desa di wilayah ring satu melalui program Desa
Mandiri, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui SKPD
terkait. Selain itu, KPC juga mendorong berdirinya Bumdes (Badan Usaha Milik
Desa) yang merupakan salah satu aspek pendukung terbentuknya desa mandiri.
4. Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Masyarakat
Sebagai mitra pembangunan pemerintah, KPC juga ikut terlibat aktif dalam
meningkatkan kesehatan dan sanitasi masyarakat. Dukungan yang diberikan baik
berupa bantuan langsung maupun program kesehatan yang melibatkan berbagai pihak
dan tentunya diselaraskan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.
Program tersebut antara lain adalah sosialisasi kesehatan melalui radio dan
penyuluhan, pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS, peningkatan
kesehatan ibu dan anak, bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu seperti
pengobatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan luka bakar, serta
bantuan 14 Water Treatment Plant (WTP) sebagai sarana pengolahan air bersih di
beberapa lokasi.
Salah satu program yang telah berjalan selama 20 tahun ter kahir (19 kali)
adalah operasi bibir sumbing dan luka bakar, sebuah program kemanusiaan
“Senyumdan Harapan” yang telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi
masyarakat kurang mampu di Kutai imur, Kaltim, Kalsel dan beberapa wilayah
Indonesia lain yang berpartisipasi. Hingga saat ini, Program Senyum dan Harapan
telah berhasil mengobservasi sebanyak 1.913 penderita bibir sumbing dan luka bakar.
Program ini bekerjasama dengan Interplast Australia dan Selandia Baru yang
memberikan kontribusi tanpa biaya dari para dokter ahlinya, Rumah Sakit Kanujoso
Djatiwibowo Balikpapan, PERAPI (Perhimpunan Ahli Bedah Plastik dan
Rekonstruksi Indonesia), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, serta beberapa
kontraktor KPC seperti PT.Trakindo Utama, PT.Pama Persada Nusantara, PT Dharma
Henwa, PT Liebherr Indonesia Perkasa, PT Thiess Indonesia, PT AEL Indonesia, PT
United Tractor, dan lainnya.
5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar keberhasilan dalam

pembangunan. KPC sebagai mitra pembangunan pemerintah juga turut serta dalam
mensukseskan program pemerintah Kutim Cemerlang. Dukungan yang diberikan
berupa bantuan langsung dan sejumlah program yang juga diselaraskan dengan arah
pembangunan pemerintah. Hal ini juga merupakan komitmen perusahaan untuk
menyediakan peluang ekonomi masa depan dengan menciptakan sumberdaya manusia
yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai program yang telah dilakukan
adalah berbagai macam program beasiswa mulai tingkat SLTP sampai S3, sosialisasi
mengenai pendidikan melalui radio dan penyuluhan, pembinaan kewirausahaan siswa,
pembangunan infrastruktur pendidikan, program pemagangan mekanik dan operator,
pendampingan SMK berbagai jurusan oleh karyawan KPC, serta berbagai program
bakti sosial karyawan KPC di bidang pendidikan.
6. Peningkatan Infrastruktur
Tersediannya infrastruktur yang memadahi akan meningkatkan laju percepatan
pembangunan di suatu daerah. Menyadari hal ini dan fakta bahwa infrastuktur yang
masih minim di Kutai Timur, KPC turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan
baik secara langsung maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Program
infrastruktur yang dilakukan antara lain adalah pembangunan Jalan Soekarno Hatta
dan Soewandi; pembangunan gedung e-ktp Sangatta Utara; Gedung Serba Guna
(GSG) di Bengalon dan Sangatta Selatan; bantuan generator untuk wilayah Sangatta,
Rantau Pulung dan Bengalon; pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, saluran
drainase di empat kecamatan sekitar wilayah operasi perusahaan, serta bantuan
pembangunan sarana ibadah.
7. Pelestarian Alam dan Budaya
Sebagai bagian dari masyarakat Kutai Timur, KPC memberikan perhatian
khusus pada usaha-usaha pelestarian alam dan budaya yang merupakan aset tak
ternilai yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kutai Timur. Untuk
melakukan hal ini, berbagai kegiatan yang dilakukan adalah dukungan dan bantuan
untuk Hutan Lindung Wehea dan Taman Nasional Kutai, dukungan kegiatan
Ekspedisi Dinding Barat Tondoyan, pemanfaatan lokasi bekas tambang sebagai
tempat wisata alam (Telaga Batu Arang), pengembangan ekowisata Kabo Jaya,
berbagai program penanaman pohon di Kutai Timur, serta BPPUTK sebagai tempat
pelestarian plasma nutfah dan pendidikan lingkungan. Salah satu program yang
berkaitan dengan itu adalah pengembangan kebun bibit di Bengalon. Kebun ini
melakukan pelestarian semua jenis tanaman hutan dan melakukan pembibitan yang
hasilnya dijual ke Departemen Environ KPC serta perusahaan lain yang membutuhkan
untuk tanaman reklamasi.
Selain program di atas, terdapat satu program yang merupakan program
unggulan yaitu Program Gerak Bersemi. Program dengan pendekatan utama
paradigma pembangungan berkelanjutan dan kepemimpinan ini bertujuan untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Sangatta melalui pelipatgandaan agen
lingkungan dan terciptanya model-model kawasan yang berwawasan lingkungan.
Salah satu hal nyata yang telah dilakukan adalah adanya Lomba Kampung Bersemi
yang mendorong terciptanya suatu kawasan dalam tingkat RT untuk memperbaiki
kualitas wilayahnya dengan berwawasan lingkungan.
Tahap pemantauan dan control serta evaluasi:
Pada tahap ini KPC terbuka kepada para pemangku kepentingannya melalui
keterbukaan terhadap persepsi masyarakat yang dikelola melalui Community
Feedback System (CFS) yang membuktikan transparansi KPC menanggapi isu negatif
maupun positif dari masyarakat. Proses pemantauan dan control dilaksanakan secara

internal untuk setiap program yang dilaksanakan, termasuk evaluasi program yang
menghasilkan laporan dan menjadi bahan untuk dievaluasi. Pelaporan dan
pertanggungjawaban pengelolaan program disampaikan melalui laporan triwulan dan
tahunan baik kepada pemerintah pusat (ESDM dan KLH) melalui laporan RKL-RPL
serta laporan tahunan kinerja program CD kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
serta Forum MSH CSR Kutim dan DPRD Kutai Timur. KPC secara tahunan juga
menyediakan Laporan Keberlanjutan (Sustainabilty Report) dengan standar GRI
(Global Reporting Initiatitves-GRI )
Sedangkan tahap evaluasi dilakukan baik secara 3 bulanan, maupun tahunan
untuk setiap program. Evaluasi program 5 tahunan yang sudah dilakukan adalah untuk
program dukungan kepada Forum MSH CSR (Forum) yang dilaksanakan pihak
ketiga/lembaga yang ditunjuk bersama KPC-Pemkab. Evaluasi ini telah menghasilkan
beberapa langkah perbaikan kinerja Forum pada tahun 2011 dan ditindaklanjuti
dengan beberapa kesepakatan baru yang kemudian melahirkan Perbup Kutai Timur
tentang CSR pada bulan November tahun 2012. Pada tahap evaluasi program juga
dilakukan peninjauan ulang program agar lebih efektif dan setiap tahun dilakukan
penyesuaian isu strategis lingkungan maupun kondisi perusahaan. Perencanaan
tahunan program CD KPC disiapkan melalui mekanisme RKAB yang dipapar
Sinergi Dengan Pemda
Sinergi dengan Pemda sudah lama dilakukan dengan terbentuknya Forum
Stakeholders, meskipun forum ini kondisinya belum menggembirakan. Kini forum ini
telah mengalami perbaikan, yakni dengan keluarnya Perbub no 27 Th 2012 tentang
Penerapan CSR di Kab. Kutai Timur. Perbub ini sebagai perbaikan perbub lama yang
dibuat pada tahun 2006. Dengan keluarnya perbub baru, semua perusahaan menyusun
perencanaan program-program CSR nya berdasarkan masukan dari musrenbangdes
yang selanjutnya digunakan sebagai dasar RPJMDes. Pada tingkat Forum MSH
(Multi Sakeholders) disusunlah perencanaan yang didasarkan pada RPJM Kab. Ada
tiga hal yang menjadi konsentrasi Pembangunan Sosial yang dilakukan oleh Forum
MSH ini, yakni pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Meskipu ada rencana program
forum melalui konsentrasi tiga hal tersebut dan masih ada perencanaan perusahaan
yang ditujukan kepada masyarakat, Pengajuan usulan program organisasi masyarakat
juga masih diakomodasi dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, yakni
ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat dan Ketua Forum MSH. Hal ini dilakukan
untuk menghindari kepentingan pribadi yang bersifat elitis dari masyarakat.
Perusahaan akan mengakomodasisikan usulan tersebut kalauseirama dengan RPJM
Kecamatan. Dengan demikian diharapkan tidak ada program yang saling tumpang
tindih antara pemerintah dan perusahaan serta organisasi masyarakat. Sinegi ini di
tingkat kecamatam dan desa terlihat sangat jelas. KPC memfasilitasi penyusunan
RPJMDes yang dibantu oleh Organisasi Sosial, yakni Gapura yang bergerak pada
punguatan masyarakat desa. Misalnya salah satu program Listrik Mandiri Desa di
Kecamatan Rantau Pulung, dalam program ini tiang listrik dipikul oleh swadaya
masyarakat, KPC membantu pengadaan mesin, masyarakat mengintegrasikan dana
PNPM infrastruktur untuk jaringan listri dan kekurangannya dialokasikan dana desa.
Selanjutnya Desa melalui Bumdes mengelola pengadaan listrik tersebut, yang
pembayaran dari penggunaan listrik ditentukan berdasarkan musyawarah di tingkat
desa.
Rencana Penutupan Tambang (RPT)
Keseluruhan program yang terdapat di dalam 7 bidang pembangunan
berkelanjutan tersebut juga dilandasi oleh Rencana Penutupan Tambang sebagaimana
terdapat dalam scenario di bawah ini. Skenario ini sudah disetujui dalam dokumen

RPT pada tahun 2011 dan sudah dikembangkan selama 2 tahun terakhir sehingga
menjadi lebih jelas arah pengembangan programnya.
a. Pada tahap awal pelaksanaan program CD KPC dan penguatan kelembagaan Forum
MSH CSR yang dibentuk pada tahun 2006 menjadi penting untuk mensinergikan
langkah bersama para pihak yakni perusahaan (KPC) , pemerintah dan elemen
masyarakat mengacu pada rencana pembangunan daerah dalam pelaksanaan program
CD yang turut mendukung kemandirian masayrakat. Sebagaimana komitmen Good
Mining Practice menuju Sustainable Mine Closure maka pada tahap awal ini juga
pemanfaatan lahan pasca tambang melalui program CSR/CD dilakukan bersama
masyarakat. Salah satu pilot project RPT di lahan pasca tambang adalah program
PESAT (Peternakan Sapi Terpadu) yang menjadi lahan percontohan pelatihan bagi
peternak sapi local serta pemanfaatan lahan di TBA (Telaga Batu Arang) untuk
konservasi dan ekowisata yang sudah melibatkan kelompok binaan masyarakat dalam
mengelola kegiatan outbound di kawasan tersebut. Pada tahap ini juga program
mengupayakan pengintergrasian aspek social, ekonomi dan lingkungan.
b. Untuk mempersiapkan wilayah disekitar tambang yang terdiri dari sejumlah desa
menuju era paska tambang, maka ketujuh bidang program dimaksud dalam
pelaksanaannya diselaraskan dengan arah pembangunan daerah khususnya ditingkat
desa dan dikemas dalam program Desa mandiri. Saat ini program Desa Mandiri
sudah ditandai dengan aktivasi beberapa BUMDes di beberapa desa seperti Swarga
Bara di Kec. Sangatta Utara dan Rantau Makmur di Kec. Rantau Pulung serta di Desa
Segading Kecamatan Bengalon.

OPTIMALKAN AIR

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

Similar to OPTIMALKAN AIR

Similar to OPTIMALKAN AIR (20)

OPTIMALKAN AIR