Laporan ini merangkum pemberitaan KPK di media online Kompas.com selama periode 16 Desember 2011 hingga 12 Juni 2013. Analisis menunjukkan bahwa KPK mendapat perhatian media meski lebih banyak menjadi bagian berita lain. Pemberitaan KPK didukung tim humas KPK dan pimpinan KPK aktif memberi informasi terkini. Intensitas pemberitaan merata setiap bulan kecuali saat isu kontroversial muncul. Pemberitaan umumnya

1. LAPORAN ONLINE MEDIA MONITORING
KPK PERIODE ABRAHAM SAMAD
MONITORING DILAKUKAN TERHADAP KOMPAS.COM
PERIODE 16 DESEMBER 2011 – 12 JUNI 2013

2. METODOLOGI
• Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada satu media
online, yakni: Kompas.com.
• Data dikumpulkan dari pemberitaan selama periode 16 Desember 2011 -
12 Juni 2013. Total berita yang dikumpulkan sebanyak 6495.
• Teknik pengumpulan data menggunakan search engine pada database
kompas.com dengan pencarian atas kata kunci KPK selama periode waktu
yang telah ditentukan. Lalu semua berita yang terkumpul dianalisa dengan
pendekatan content analysis.
• IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang
dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, serta isu-isu terkait KPK
seperti tugas dan kewenangan KPK, penyadapan, gratifikasi seks dll.
www.immcnews.com 2

3. PENEMPATAN BERITA
• KPK lebih banyak masuk ke dalam berita lain
yang terkait dengan isu korupsi.
In Title
47%
In News
53%
N = 6495
www.immcnews.com 3

4. COVERAGE DYNAMIC
• Pemberitaan KPK mengalami kenaikan yang signifikan yaitu
pada bulan Oktober 2012 terkait isu KPK VS Polri dalam
kasus dugaan korupsi simulator SIM.
0
100
200
300
400
500
600
700
Des -
2011
Jan. -
2012
Feb. -
2012
Mar. -
2012
Apr. -
2012
Mei. -
2012
Jun. -
2012
Jul. -
2012
Agus. -
2012
Sep. -
2012
Okt. -
2012
Nov. -
2012
Des. -
2012
Jan. -
2013
Feb. -
2013
Mar. -
2013
Apr. -
2013
Mei. -
2013
Jun. -
2013
Dana Gedung
KPK
KPK VS Polri Anas Jadi
tersangka
www.immcnews.com 4

5. SUMBER BERITA KPK
• Jubir KPK dan pimpinan KPK paling sering menjadi
sumber berita terkait isu KPK.
1294
771
698
557
395
321 315 285 278 275 259 222
171
123 120 99 96 74 60 59 58 53 47 36 34 14 13 12 7 4 1
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
www.immcnews.com 5

6. TEMUAN 1 # KPK ON MEDIA
• KPK cukup banyak mendapat perhatian dari media. Hal ini terlihat dari
besarnya pemberitaan dimana KPK dijadikan judul berita. Meski,
mayoritas pemberitaan KPK hanya menjadi bagian dari berita-berita lain
terutama kasus korupsi.
• Pemberitaan KPK juga didukung oleh tim kehumasan KPK yang bekerja
maksimal memberikan informasi teraktual seputar kerja KPK. Hal ini dapat
dilihat dari sumber berita dimana Juru Bicara dan Kepala Bagian
Pemberitaan KPK menjadi sumber yang paling banyak dimintai
keterangannya terkait KPK. Pimpinan KPK juga sangat aktif dalam
memberikan perkembangan terkini tentang KPK kepada media.
• Tren pemberitaan KPK terlihat sangat merata setiap bulan. Intensitasnya
cukup tinggi. Meski begitu, dalam beberapa bulan tertentu, intensitas
pemberitaan KPK terlihat sangat tinggi, seperti pada saat mencuatnya
kasus hambalang atau saat penetapan Anas Urbaningrum jadi tersangka
kasus hambalang. Peristiwa-peristiwa tersebut pada dasarnya menjadi
polemik dan banyak mengundang reaksi berbagai kalangan sehingga
menyebabkan intersitas pemberitaan terhadap KPK meningkat tajam.
www.immcnews.com 6

7. TONE KPK
• Pemberitaan KPK banyak bernada netral, akan
tetapi nada positif lebih besar daripada negatif.
Positif
26%
Netral
67%
Negatif
7%
N = 6495
www.immcnews.com 7

8. TONE KPK MENURUT PENGAMAT
• Sebagian besar pengamat masih memandang KPK
positif baik kinerja, maupun fungsinya.
67
124
30
0
20
40
60
80
100
120
140
Positif Netral Negatif
www.immcnews.com 8

9. TONE KPK MENURUT TOKOH MASYARAKAT
• Tokoh masyarakat masih sangat percaya dengan KPK,
terlihat dari penilaian mereka lebih banyak positif.
21
14
4
0
5
10
15
20
25
Positif Netral Negatif
www.immcnews.com 9

10. TONE KPK MENURUT LSM
• Meskipun penilaian LSM terhadap KPK masih
cenderung positif, akan tetapi sudah mulai banyak
LSM yang mempertanyakan kinerja KPK.
76
93
27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Positif Netral Negatif
www.immcnews.com 10

11. TEMUAN 2 # TONE
• Meski secara umum tone pemberitaan KPK bernada netral,
tetapi KPK sangat minim pemberitaan yang bernada
negatif. Dari seluruh berita tentang KPK, hanya 7 persen
yang bernada negatif. Nada negatif umumnya datang dari
pengacara dimana kliennya dijadikan tersangka oleh KPK.
Atau dari tokoh partai politik yang secara kebetulan kader
partainya terjerat kasus korupsi.
• Dimata pengamat dan tokoh masyarakat, KPK sangat baik
sehingga mereka cenderung tidak pernah memberikan
pandangan negatif terhadap KPK.
• Begitu juga dengan LSM. KPK dinilai sangat baik dan perlu
didukung. Meski dalam beberapa bulan terakhir ini, makin
banyak LSM yang mulai mempertanyakan kinerja KPK
terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus besar.
www.immcnews.com 11

12. TUGAS DAN WEWENANG KPK
• KPK lebih banyak melakukan penindakan dari
pada melaksanakan tugas lainnya yang terkait
dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Kerjasama dg Lbg
lain
Koordinasi Upaya
Pencegahan
Monitor Supervisi Penindakan
523
282 326
118 253
4049
www.immcnews.com 12

13. KERJASAMA KPK DENGAN LEMBAGA LAIN
• Dalam melaksanakan tugasnya, KPK banyak
berkoordinasi dengan kepolisian.
0
20
40
60
80
100
120
3 4 7
12 12 15
20 20
26 28
35
63
81 82
113
www.immcnews.com 13

14. KOORDINASI KPK
• KPK banyak melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan dan meminta laporan instansi dalam
pemberantasan korupsi.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kordinasi Penyelidik, penyidik,
penuntut
Penetapan sist. Pelaprn &
kegiatan.
Minta Info keg. Pemberantasan
korupsi
Dengar pendapat Meminta laporan istansi
72
41
36
61
72
www.immcnews.com 14

15. UPAYA PENCEGAHAN OLEH KPK
• Pemeriksa laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi
adalah langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upya
pencegahan tindak pidana korupsi.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pendaft& periksa lap. Hart Kekayaan
Menerima & menetapkan status gratifikasi
Pendidikan anti korupsi (lembaga pendidikan)
Sosialisasi Tipikor
Kampanye Anti Korupsi di masy
Kerjasama bilateral atau multilateral
96
15
38
61
79
37
www.immcnews.com 15

16. MONITOR TINDAK PIDANA KORUPSI
• KPK lebih fokus pada kajian sistem administrasi
terhadap instansi pemerintahan guna memonitor
tindak pidana korupsi.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Kajian sist. Administrasi
Pemberian saran
Laporan kpd pres, DPR & BPK
74
31
13
www.immcnews.com 16

17. SUPERVISI OLEH KPK
• Dalam melakukan supervisi KPK lebih banyak melakukan
pengambil alihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan
Kepolisian dan kejaksaan.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Pengawasan, penelitian, penelaahan
Ambil alih penyidikan dan penuntutan
87
166
www.immcnews.com 17

18. PENINDAKAN OLEH KPK
• Pemberitaan penyidikan lebih banyak dibanding
tahapan lainnya dalam penanganan kasus korupsi.
0 500 1000 1500 2000 2500
Penyelidikan
penyidikan
penuntutan/Persidangan
In kracht
Eksekusi
1110
2379
414
101
45
www.immcnews.com 18

19. TEMUAN 3 # KINERJA KPK
• Dari semua tugas dan kewenangan KPK sebagaimana tertera dalam UU, KPK
terlihat hanya fokus pada aspek penindakan. Sementara aspek pencegahan korupsi
masih diabaikan oleh KPK. Hal ini bisa dilihat dari masih minimnya pemberitaan
media terkait kerja-kerja pencegahan dan suvervisi yang dilakukan oleh KPK. Dari
seluruh pemberitaan media, pemberitaan soal pencegahan, suvervisi, monitoring
dan kerjasama antarlembaga hanya sekitar 20 persen. Sementara 80 persen
pemberitaan soal penindakan KPK.
• Pada sisi yang lain, pemberitaan soal penindakan yang dilakukan oleh KPK, lebih
banyak bertumpu pada aspek penyidikan. Pemberitaan semakin berkurang saat
memasuki aspek persidangan. Jika dibandingkan pemberitaan tentang penyidikan
dan persidangan yaitu 82 persen berbanding 18 persen. Ini menunjukkan banyak
kasus yang ditangani KPK tidak selesai hingga ke persidangan. Berhenti pada saat
penyidikan, atau hingga saat ini belum diselesaikan KPK.
• Dalam hal koordinasi, pemberitaan KPK menunjukkan, KPK banyak melakukan
koordinasi dengan kepolisian, Kementerian terkait, BPK dan PPATK. Koordinasi
dengan kepolisian dilakukan terutama pada aspek SDM KPK yang banyak berasal
dari Kepolisian. Selain itu, koordinasi dengan Kepolisian juga dilakukan terutama
dalam menyelesaikan kasus simulator SIM.
www.immcnews.com 19

20. TEMUAN 3 # KINERJA KPK
• Koordinasi dengan Kementerian umumnya dilakukan untuk mendapatkan
data-data terkait kasus korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di
Kementerian tersebut.
• Koordinasi dengan BPK dan PPATK dilakukan untuk menghitung kerugian
negara dan memeriksa transaksi keuangan yang dilakukan oleh tersangka
korupsi. Umumnya KPK meminta laporan dari intansi-instansi tersebut.
• Upaya pencegahan yang dilakukan KPK lebih banyak melalui pemeriksaan
harta kekayaan pejabat negara. Sedangkan kampanye antikorupsi masih
belum maksimal dilakukan.
• Sementara supervisi yang biasa dilakukan oleh KPK adalah dengan
mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh instansi lain seperti
Kepolisian atau Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian terkait.
• Begitu juga dengan kerja monitoring tindak pidana korupsi lebih sering
dilakukan dengan membantu melakukan kajian administrasi lembaga
terkait serta memberi saran perbaikan sistem administrasi dan keuangan
lembaga terkait seperti Kementerian dan Lembaga Negara.
www.immcnews.com 20

21. INSTANSI PELAKU KORUPSI
• Media lebih banyak memberitakan pelaku yang
duduk di dalam partai politik dan DPR yang diduga
atau sudah terbukti melakukan korupsi.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
783
688
539
482
330
223 217
127
85 72
39 18 8
www.immcnews.com 21

22. ISU KORUPSI OLEH KADER PARTAI POLITIK
• Partai Demokrat menjadi partai yang paling sering
dikaitkan isu korupsi yang dilakukan kadernya.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Demokrat
PKS
Golkar
PDIP
PAN
485
256
21
17
6
www.immcnews.com 22

23. ISU KORUPSI OLEH KEMENTERIAN
• Kemenpora mendominasi pemberitaan terkait
korupsi yang terjadi di dalam instansinya.
0 50 100 150 200 250
Kemenkokesra
KemenBUMN
Kementrian ESDM
Kemendikbud
kemenlu
kemenhan
Kemenkeu
kemenag
Kemenkes
Kemenakertrans
Kementan
Kemenpora
1
2
4
4
4
5
7
17
22
26
57
222
www.immcnews.com 23

24. ISU KORUPSI DAERAH
• Korupsi yang terjadi di Riau menjadi isu korupsi
daerah yang paling banyak diberitakan media.
0 10 20 30 40 50 60
Sulawesi Selatan
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Jambi
NTT
Sulawesi Tenggara
Sumatera Selatan
DKI Jakarta
Banten
Sumatera Utar
Jawa Tengah
Sulawesi Tengah
Jawa Barat
Riau
1
1
1
1
2
2
2
4
5
13
14
29
30
43
58
www.immcnews.com 24

25. JABATAN PELAKU KORUPSI
• Pelaku yang duduk dalam pengurus partai dan anggota DPR
yang paling sering diekspos oleh media.
0 100 200 300 400 500 600 700
Jaksa
PNS Daerah
Anggota
Anggota DPRD
Deputi
Lainnya
Gubernur & wakil
Hakim
PNS Pusat
Karyawan
Bupati-Walkota & Wakil
Menteri
Pemilik
Polisi
Anggota DPR
Pengurus
32
56
74
78
78
84
87
95
108
133
134
219
233
456
690
691
www.immcnews.com 25

26. GENDER PELAKU KORUPSI
• Perbandingan pelaku korupsi adalah laki-laki 69%
berbanding perempuan 31%.
Laki-laki
69%
Perempuan
31%
www.immcnews.com 26

27. MODUS KORUPSI
• Penyuapan dan penyalahgunaan wewenang menjadi modus
yang paling sering dilakukan oleh pelaku korupsi.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Proyek fiktif
laporan fiktif
pungutan Liar
Pemerasan
Markup
Pemotongan anggaran
Penggelapan
Penyalahgunaan anggaran
Gratifiksi
Penyahgunaan wewenang
Penyuapan
3
7
9
19
50
146
169
174
299
930
1253
www.immcnews.com 27

28. 10 KASUS KORUPSI TERPOPULER
• Di era kepemimpinan Abaraham Samad, kasus Hambalang
menjadi kasus korupsi yang paling populer.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Hambalang Simulator
SIM
Wisma atlet quota Sapi Cek Pelawat Century Buol Pajak Alqur'an PPID
768
556
485
415
261
237
151 148 135
108
www.immcnews.com 28

29. TEMUAN 5 # PELAKU & MODUS KORUPSI
• Pelaku korupsi yang diperiksa oleh KPK banyak berasal dari partai politik yang
menjadi anggota DPR. Hal ini menandakan DPR masih menjadi lembaga yang
korup. Selain kedua institusi tersebut, pelaku korupsi banyak berasal dari swasta,
polisi dan kementerian.
• Hal ini juga terkonfirmasi lewat modus korupsi yang biasa dilakukan yaitu suap dan
penyalahgunaan wewenang. Suap banyak dilakukan oleh pihak swasta dan
penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh anggota DPR, pejabat kementerian
atau anggota kepolisian.
• Jenis kelamin pelaku korupsi memang masih didominasi oleh laki-laki. Meski
demikian, pelaku korupsi dari kalangan perempuan juga mulai meningkat.
• Partai Demokrat dan PKS menjadi partai yang paling banyak mendapat sorotan
dalam kasus korupsi yang diperiksa oleh KPK. Kemudian disusul oleh Golkar dan
PDIP. Berbeda dengan Demokrat dan Golkar yang cukup banyak kadernya menjadi
tersangka kasus korupsi yang ditetapkan oleh KPK, pemberitaan terhadap PKS
justru besar karena polemik dan unsur lain yang turut serta dalam pemberitaan
tersebut, seperti isu perempuan dan lain-lain.
www.immcnews.com 29

30. TEMUAN 5 # PELAKU & MODUS KORUPSI
• Sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian
Pertanian menjadi kementerian yang paling banyak mendapat sorotan.
Kemenpora disorot karena kasus Korupsi Hambalan dan PON Riau.
Kementan banyak diberitakan terkait kasus Korupsi Impor Daging Sapi.
• Provinsi Riau dan Jawa Barat juga banyak mendapat sorotan terkait kasus
korupsi. Kasus PON Riau dan Hambalang, Bogor menjadi penyebab kedua
daerah ini banyak diberitakan. Sementara Sulawesi Tengah banyak
diberitakan terkait kasus Buol.
• Hambalang dan Simulator SIM menjadi kasus korupsi yang paling banyak
diberitakan oleh media selama kepemimpinan Abraham Samad di KPK.
Selain itu juga ada Wisma Atlet dan Kuota Impor Sapi. Kasus Korupsi Al-
quran dan Pajak yang justru kurang mendapat pemberitaan maksimal. Hal
ini menandakan pemberitaan kasus korupsi yang diperiksa oleh KPK
sangat bergantung pada siapa pelaku, apa institusinya, apa partainya dan
lain-lain. Faktor-faktor inilah yang membuat pemberitaan media semakin
besar terhadap satu kasus korupsi.
www.immcnews.com 30

31. ISU TERKAIT KPK
• Isu revisi UU KPK dan penerapan UU TPPU menjadi isu
yang paling santer berhembus di media.
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Pembubaran KPK
Kinerja
Whistle Blower
KPK Gadungan
Kritik
Pengadilan Tipikor
Gratifikasi
Perpecahan Pimpinan KPK
Kewenangan penyidikan KPK
Justice Collaborator
Dukungan KPK
Penyadapan
Tambahan penyidik/SDM
Anggaran gedung
Kode Etik
TPPU -Folow The money
Revisi UU
2
5
11
15
20
21
25
26
28
34
35
38
39
60
134
151
155
www.immcnews.com 31

32. TEMUAN 6 # ISU KPK
• Tiga isu besar yang banyak diberitakan terkait KPK selain kinerja adalah
revisi UU KPK, penggunaan UU TPPU-Follow the Money serta
pembentukan Komite Etik. Selain itu ada juga soal pembangunan Gedung
KPK, penambahan penyidik dan wewenang penyadapan.
• Hampir semua isu yang terkait dengan KPK menjadi pro kontra dikalangan
masyarakat sehingga membuat isu tersebut banyak diberitakan oleh
media. Umumnya masyarakat baik itu pengamat, tokoh masyarakat, LSM
mendukung hal yang dianggap positif bagi KPK, dan menolak hal
merugikan KPK.
• Isu terkait revisi UU KPK menjadi isu yang paling banyak diberitakan oleh
media. Isu ini selalu bergulir setiap ada wacana evaluasi wewenang dan
kinerja KPK. Wacana revisi UU KPK lebih banyak dilontarkan oleh anggota
DPR. Wacana ini semakin banyak diberitakan karena selalu mendapat
penolakan dari KPK sendiri serta dari berbagai kalangan seperti pengamat,
tokoh masyarakat hingga LSM.
www.immcnews.com 32

33. ISU INFRASTRUKTUR KPK
• Kekurangan SDM dalam KPK menjadi isu yang paling
banyak diangkat media.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
SDM Peralatan Gedung/Penjara
365
14
110
www.immcnews.com 33

34. PERMASALAHAN GEDUNG KPK
• Masalah yang paling sering muncul di publik
mengenai gedung KPK adalah masalah anggaran.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Anggaran
Penolakan
Dukungan
Lahan
94
6
31
10
www.immcnews.com 34

35. PIHAK PENYUMBANG KPK
• Masyarakat adalah pihak yang paling banyak melakukan
pengumpulan dana guna pembangunan gedung KPK.
0
5
10
15
20
25
30
Masyarakat Mahasiswa DPR LSM Lainnya
28
4
2
10
7
www.immcnews.com 35

36. ALASAN PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG KPK
• Alasan penolakan pembangunan gedung KPK
yang sering muncul adalah penghematan
anggaran dan KPK sebagai lembaga ad hoc.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Penghematan
Lembaga Adhoc
3
3
www.immcnews.com 36

37. ALASAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN GEDUNG KPK
• Kebutuhan penjara khusus merupakan alasan yang
paling banyak diberitakan media.
0 2 4 6 8 10 12 14
Meningkatkan Kinerja
Gedung tidak layak lagi
KPK butuh penjara khusus
10
7
14
www.immcnews.com 37

38. TEMUAN 7 # INFRASTRUKTUR KPK
• Pemberitaan terkait infrastruktur KPK, media lebih banyak memberitakan masalah
SDM KPK serta pembangunan gedung KPK. Meski demikan dari kedua isu tersebut,
pemberitaan soal pembangunan gedung KPK menjadi isu yang paling banyak
mengundang pro kontra.
• Pro kontra terjadi karena adanya kalangan yang mendukung dan menolak
pembangunan gedung KPK. Pihak yang menolak pembangunan KPK beralasan KPK
adalah lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Selain itu, juga
alasan penghematan anggaran menjadi alasan lain. Kebanyakan pihak yang
menolak gedung baru KPK adalah anggota DPR.
• Sementara pihak pendukung menilai, gedung baru KPK perlu dibangun untuk
meningkatkan kinerja KPK serta agar KPK memiliki penjara khusus sehingga
tersangka kasus korupsi tidak perlu dititipkan Lapas lainnya. Disamping itu, alasan
bahwa Gedung KPK yang saat ini sudah tidak layak lagi sehingga perlu dibangun
gedung baru. Pendukung gedung baru adalah pejabat KPK, pengamat dan LSM.
• Akibat pro kontra ini, beberapa pihak melakukan langkah insiatif dengan
menggalang sumbangan dari masyarakat untuk menyumbang pembangunan
gedung KPK. Meski hingga akhirnya gedung KPK sudah disetujui pemerintah,
pemberitaan terkait aksi ini tidak terpantau lagi oleh pemberitaan media, berapa
besar sumbangannya dan kepada siapa diserahkan?
www.immcnews.com 38

39. PRO KONTRA GRATIFIKASI SEX
• Banyak pihak yang lebih pro gratifikasi sex masuk
dalam tindak pidana korupsi.
Pro
67%
Kontra
33%
www.immcnews.com 39

40. ALASAN PRO GRATIFIKASI SEX
• Alasan masuk kategori suap dan korupsi adalah
alasan yang paling sering diungkapkan.
0 1 2 3 4 5 6
Masuk Suap & Korupsi
Dpt dijerat dg perzinahan
Dpt mempengaruhi kebijakan
Dpt dibuktikan
Sdh menjadi fakta
Lainnya
6
2
1
3
www.immcnews.com 40

41. ALASAN KONTRA GRATIFIKASI SEX
• Alasan yang sering diungkapkan tidak setuju dengan
gratifikasi sex adalah sulit dibuktikan.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
sulit dibuktikan
tidak dikenal di UU Tipikor
Merendahkan martabat perempuan
Lainnya
3
2
1
www.immcnews.com 41

42. TEMUAN 8 # GRATIFIKASI SEKS
• Gratifikasi seks mulai banyak mendapatkan perhatian
publik. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan
masyarakat. Namun, kebanyakan masyarakat lebih
setuju gratifikasi seks masuk dalam tindak pidana
korupsi. Alasannya adalah gratifikasi seks merupakan
bagian dari suap yang diberikan kepada pejabat yang
berwenang untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang
menguntungkan pihak-pihak tertentu.
• Sementara pihak yang kontra beralasan gratifikasi seks
sulit untuk dibuktikan dan belum diatur dalam UU
Tipikor.
www.immcnews.com 42

43. PELANGGARAN KODE ETIK KPK
• Pembocoran sprindik Anas Urbaningrum banyak
disuarakan dikalangan publik.
0
20
40
60
80
100
120
106
4 2
10
www.immcnews.com 43

44. PIHAK KPK YANG MELANGGAR KODE ETIK
• Pegawai KPK menjadi pihak yang sering
diberitakan media dalam pelanggaran kode etik.
0
5
10
15
20
25
30
35
Pimpinan Pejabat KPK Pegawai Lain-Lain
15
3
34
3
www.immcnews.com 44

45. SANKSI YANG DIBERIKAN
• Sanksi peringatan merupakan sanksi yang
sering diberlakukan KPK.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Pemecatan Peringatan Lain-lain
9
15
6
www.immcnews.com 45

46. METODE PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
• Pembentukan Komite dengan melibatkan pihak
diluar KPK menjadi metode penyelesaian yang sering
digunakan KPK.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Penyelesaian Internal KPK Pembentukan Komite Etik Pelibatan aparat penegak
hukum lainnya
Lain-lain
8
45
4
3
www.immcnews.com 46

47. TEMUAN 9 # KOMITE ETIK
• Salah satu cara penyelesaian kasus yang terjadi diinternal KPK
adalah dengan membentuk tim Komite Etik KPK. Hal ini dianggap
sebagai jurus jitu untuk menyelamatkan citra KPK yang runtuh
akibat beberapa kasus seperti bocornya sprindik. Komite Etik
dibentuk dengan melibatkan pihak eksternal KPK dalam mengusut
kasus yang terjadi di tubuh KPK.
• Pelanggaran etik yang banyak diberitakan oleh media adalah soal
bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum.
• Pelaku pelanggaran adalah salah satu pegawai di KPK beserta
pimpinan KPK.
• Sanksi yang diberikan sesuai dengan pemberitaan media adalah
pemecatan terhadap pegawai KPK dan peringatan terhadap
pimpinan KPK.
www.immcnews.com 47

48. PRO KONTRA PENYADAPAN OLEH KPK
• Banyak pihak yang mendukung KPK mempunyai
kewenangan menyadap Telepon.
Pro
78%
Kontra
22%
www.immcnews.com 48

49. ALASAN MENDUKUNG PENYADAPAN KPK
• KPK harus diberi ruang yang luas merupakan alasan
yang yang paling banyak.
0 2 4 6 8 10 12
KPK diberi ruang luas
Lex specialis (hak khusus)
Terbukti membantu kpk
Lainnya
12
8
6
6
www.immcnews.com 49

50. ALASAN MENOLAK PENYADAPAN KPK
• Alasan harus izin pengadilan adalah syarat yang harus
dilakukan oleh KPK untuk melakukan penyadapan.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Harus izin pengadilan
Melanggar HAM
Tujuan Harus jelas
Lainnya
4
1
3
1
www.immcnews.com 50

51. TEMUAN 9 # PENYADAPAN
• Hal lain yang banyak mendapat perhatian publik adalah
soal kewenangan penyadapan KPK. Sebanyak 78 persen
publik mendukung KPK memiliki kewenangan
penyadapan. Alasannya adalah KPK harus diberi
kewenangan yang luas untuk membongkar kasus
korupsi. Selain, itu penyadapan KPK selama ini
dianggap sukses membantu kinerja KPK dalam
menyelesaikan kasus-kasus tertentu.
• Hanya 22 persen publik yang tidak setuju KPK memiliki
kewenangan penyadapan. Alasannya lebih kepada
prosedur seperti harus ada ijin pengadilan dan harus
jelas tujuannya. Meski ada juga pihak yang menilai
penyadapan yang dilakukan oleh KPK melanggar HAM.
www.immcnews.com 51

52. PRO KONTRA PEMBUBARAN KPK
• Penolakan pembubaran KPK lebih besar
daripada penolakan.
Pro
25%
Kontra
75%
www.immcnews.com 52

53. ALASAN DUKUNGAN PEMBUBARAN KPK
• KPK gagal memberantas korupsi dan KPK sebagai
lembaga adhoc merupakan alasan pembubaran KPK.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
KPK lembaga Adhoc
KPK bukan super Body
KPK Gagal memberantasa Korupsi
KPK keluar amanat UU
3
3
1
www.immcnews.com 53

54. ALASAN MENOLAK PEMBUBARAN KPK
• KPK masih dibutuhkan guna memberantas korupsi merupakan
alasan yang sering dilontarkan oleh pihak penolak
pembubaran KPK.
0 2 4 6 8 10 12 14 16
KPK masih dibutuhkan
KPK sudah sesuai UU
Pembubaran KPK tidak visioner
KPK Bubar-pro koruptor
15
4
1
1
www.immcnews.com 54

55. TEMUAN 10 # PEMBUBARAN KPK
• Sebanyak 75 persen publik menolak KPK dibubarkan.
Alasannya KPK masih dibutuhkan dalam
pemberantasan korupsi. Disamping itu, pembubaran
KPK dinilai tidak visioner bahkan pihak yang genjar
ingin membubarkan KPK dinilai sebagai pihak yang pro
koruptor.
• Sementara 25 persen publik setuju KPK dibubarkan.
Alasannya, KPK dinilai gagal dalam memberantas
korupsi di Indonesia. Kehadiran KPK dinilai tidak
berpengaruh dalam meminimalisir angka korupsi di
Indonesia. Selain itu, pembubaran KPK bisa dilakukan
karena KPK hanya lembaga ad hoc yang akan bubar jika
UU KPK dicabut.
www.immcnews.com 55

56. PARTAI QUOTE
• Partai yang paling konsen terhadap isu KPK adalah
Partai Demokrat dan PKS.
0 50 100 150 200 250
Demokrat
PKS
Golkar
PDIP
Gerindra
PAN
PPP
Hanura
Nasdem
PBB
PKB
245
137
40
31
8
5
4
2
2
2
2
www.immcnews.com 56

57. TOP 10 PERSON QUOTE
• Jubir dan pimpinan KPK menjadi pihak yang paling banyak
komentar mengenai isu KPK.
0 100 200 300 400 500 600
Susilo Bambang Yudhoyono
Marzuki Alie
Bambang Soesatyo
Anas Urbaningrum
Boy Rafli Amar
Busyro Muqoddas
Abraham Samad
Priharsa Nugraha
Bambang Widjojanto
Johan Budi
34
38
39
49
49
94
119
144
149
545
www.immcnews.com 57

58. TOP 10 PERSON QUOTE DPR
• Bambang Soesatyo menjadi anggota DPR yang paling
aktif mengomentari isu KPK.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Bambang Soesatyo
Marzuki Alie
Gede Pasek Suardika
Pramono Anung
Priyo Budi Santoso
Ahmad Basarah
Anas Urbaningrum
Angelina Sondakh
Wa Ode Nurhayati
Fahri Hamzah
41
32
24
23
16
12
12
12
12
11
www.immcnews.com 58

59. TEMUAN 11 # QUOTE
• Kader Partai Demokrat dan PKS merupakan orang yang
paling banyak memberikan statemen terkait KPK. Kemudian
disusul oleh Golkar dan PDIP.
• Bambang Soesatyo, Marzuki Alie, dan Gede Pasek Swardika
merupakan orang yang paling banyak memberikan
komentar terhadap KPK dari kalangan DPR.
• Meski demikian, dari seluruh pihak yang memberikan
komentar terkait KPK, Johan Budi SP adalah orang yang
paling banyak diminta atau memberikan statemen terkait
KPK. Johan Budi SP adalah Juru Bicara KPK. Hal ini
menunjukkan, KPK sangat memaksimalkan peran juru
bicara ini, sehingga popularitasnya di media mengalahkan
pimpinan KPK.
www.immcnews.com 59

60. KESIMPULAN
• KPK Hanya fokus pada aspek penindakan, sedangkan aspek
pencegahan belum dikerjakan secara maksimal
• Implikasi
Publik hanya mengukur kinerja KPK berdasarkan banyaknya
penindakan yang dilakukan oleh KPK. Padahal, tujuan pembentukan
KPK pada awalnya adalah untuk melakukan pencegahan terhadap
korupsi.
• Rekomendasi
Sebaiknya KPK mulai serius melakukan aspek-aspek pencegahan,
tidak hanya dengan meminta laporan harta kekayaan pejabat
negara tapi juga melakukan edukasi ke masyarakat untuk
meminimalisir angka korupsi seperti tidak memberikan suap kepada
pejabat pemerintahan.
www.immcnews.com 60

61. KESIMPULAN
• Partai Politik dan DPR menjadi instansi yang paling
banyak melahirkan koruptor.
• Implikasi
Citra partai politik dan DPR semakin buruk dimata
publik
• Rekomendasi
Partai Politik harus secara serius melakukan seleksi bagi
calon-calon anggota legislatifnya, sehingga tidak
mengulangi kesalahan yang sama.
www.immcnews.com 61

62. KESIMPULAN
• Tersangka korupsi semakin banyak dari kaum perempuan
• Implikasi
Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan upaya
pemberantasan korupsi baik yang dilakukan oleh KPK dan
pemerinta. Pelaku korupsi bukan berkurang justru semakin
banyak dan beragam.
• Rekomendasi
Korupsi tidak lagi mengenal gender. Oleh sebab itu, harus
diberikan sanksi yang setimpal oleh penegak hukum.
www.immcnews.com 62

63. KESIMPULAN
• Pemberitaan tentang penindakan KPK hanya ramai saat
penyidikan, dan menghilang saat penuntutan.
Implikasi
Ini menunjukkan banyak kasus yang ditangani KPK tidak
selesai hingga ke persidangan. Berhenti pada saat
penyidikan, atau hingga saat ini belum diselesaikan KPK.
Rekomendasi
KPK harusnya tidak melakukan penyidikan yang memakan
waktu yang lama yang akhirnya menghilangkan kasus
tersebut. KPK harus berpedoman pada prinsip hukum yang
murah, cepat dan transparan.
www.immcnews.com 63

64. KESIMPULAN
• Pro kontra terkait isu-isu seputar KPK, pada dasarnya hanya
menguntungkan KPK.
• Implikasi
KPK seolah-olah benar. KPK tidak pernah salah, sehingga
seluruh wacana yang disampaikan oleh KPK harus
didukung. Publik yang kontra terhadap KPK dianggap tidak
visioner dan pro koruptor.
• Rekomendasi
Media harusnya menyampaikan pemberitaan yang
berimbang dari kedua pihak baik yang pro dan kontra.
Sehingga wacana tersebut tidak bergerak satu arah.
www.immcnews.com 64

65. www.immcnews.com 65