Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program Kompensasi BBM

0 views

Published on

IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program Kompensasi BBM

  1. 1. Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan ProgramProgram-Program Kompensasi BBM
  2. 2. Metodologi • Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada 5 media online, yakni: Kompas.com, Viva.co.id, Beritasatu.com, Okezone.com, dan Metrotvnews.com. • Data dikumpulkan dari pemberitaan lima media selama periode 22 Juni - 5 September 2013. • Teknik pengumpulan data menggunakan search engine google.com dengan pencarian atas kata kunci BLSM, PKH, BSM, dan Raskin selama periode waktu yang telah ditentukan. Lalu semua berita yang terkumpul dianalisa dengan pendekatan content analysis. • IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut.
  3. 3. Share Isu Kompensasi Kenaikan BBM BSM 6% PKH 2% Raskin 8% BLSM 84% N=933 • Isu BLSM mendominasi kompensasi kenaikan BBM. pemberitaan tentang
  4. 4. Coverage Permasalahan Kompensasi Kenaikan BBM 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 22 Juni - 1 juli 2 Juli - 11 Juli 12 Juli - 21 Juli 22 Juli - 31 Juli 1 Agust - 10 Agust 11 Agust - 20 Agust 21 Agust - 30 Agust 31 agust - 5 sept • Isu Permasalahan Kompensasi Kenaikan BBM paling banyak pada saat pembagian BLSM yaitu periode 22 Juni – 01 Juli 2013.
  5. 5. Share Media Isu Kompensasi Kenaikan BBM Viva.co.id 10% Kompas.com 21% Okezone.com 21% N=933 Beritasatu.com 16% Metrotvnews.com 32% • Metrotvnews.com merupakan media yang paling konsen mengawal isu kompensasi kenaikan BBM.
  6. 6. TEMUAN 1 # Share On Media • Dari semua program pemerintah yang digulirkan sebagai kompensasi kenaikan BBM, hanya BLSM yang banyak mendapat sorotan media dalam tiga bulan terakhir ini. Sementara 3 program lainnya, yaitu Raskin, PKH, dan BSM tidak mendapatkan pemberitaan yang maksimal. Hal ini disebabkan karena pembagian BLSM yang bersifat tunai dan hanya dilakukan dalam waktu singkat sehingga menyita banyak perhatian media. Disamping itu, banyaknya permasalahan yang terjadi selama proses pembagian BLSM juga menjadi penyebab besarnya perhatian media pada program ini. • Pemberitaan terkait program kompensasi BBM mulai mengalami peningkatan pada periode Juni-Juli 2013. Pada periode ini pemerintah mulai membagikan paket kompensasi seperti BLSM. • Dan Metrotvnews, adalah media yang sangat konsen memberikan isu soal program kompensasi BBM yang digulirkan pemerintah.
  7. 7. Tone Pemerintah Isu Kompensasi Kenaikan BBM Positif 16% Negatif 40% Netral 44% N=933 • Tone pemerintah dalam isu ini lebih banyak negatif daripada positif.
  8. 8. TEMUAN 2 # Tone • Tone pemberitaan seputar program kompensasi BBM yang digulirkan pemerintah ini sangat minim tone positif. Meski mayoritas bersifat netral, namun tone negatif juga cukup signifikan. Ini artinya, masyarakat menilai pemerintah gagal dalam menjalankan program kompensasi ini. Tone negatif utamanya disebabkan karena banyaknya permasalahan yang terjadi selama proses pembagian kompensasi tersebut, seperti penerima program yang tidak tepat sasaran, hingga dugaan adanya pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program yang digulirkan.
  9. 9. Permasalahan BSM Disunat Sekolah Penyelewengan Oknum Terlambat Syarat yang rumit (KPS) Pengawasan Lemah Serapan Rendah Sosialisasi kurang Salah Sasaran Data tidak valid 0 2 4 6 8 10 12 14 • Data yang tidak valid dan salah sasaran menjadi isu yang paling banyak. Isu selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi yang berakibat penyerapan BSM yang rendah.
  10. 10. Pihak yang Merespon Permasalahan BSM 14 12 10 8 6 4 2 0 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Sekolah • Pemerintah pusat paling aktif dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam pembagian BSM.
  11. 11. Tindakan Permasalahan BSM 7 6 5 4 3 2 1 0 Boleh tanpa KPS Verifikasi data Perbaikan data Ditambah jumlah penerima sosialisasi BSM Himbauan mendaftar Pelaporan ke Pihak berwenang • Tindakan yang dilakukan pemerintah lebih banyak himbauan mendaftar BSM dan sosialisasi BSM.
  12. 12. TEMUAN 3 # Program BSM • Permasalahan utama yang terjadi dalam program BSM adalah tidak validnya data penerima BSM. Disamping itu, pemerintah juga kurang dalam melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan siswa terkait program ini. Sehingga banyak siswa yang tidak mengetahui program tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang menandakan bahwa program ini belum berjalan maksimal. • Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupaya melakukan perbaikan data dan meningkatkan sosialisasi ke sekolahsekolah dan menghimbau agar siswa mendaftar menjadi penerima BSM dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga menambah alokasi penerima BSM untuk meningkatkan serapan anggaran dalam program ini.
  13. 13. Permasalahan PKH Pengawasan Lemah Koordinasi Yang Kurang Pencairan Tidak Sesuai Jadwal Tidak Tepat Sasaran PKH Komoditas Politik Dana tidak Sesuai yg dijanjikan Menolak PKH Anggaran Minim Data Tidak Valid 0 1 2 3 4 5 6 7 • Selain isu data tidak valid dan salah sasaran, isu lain yang juga banyak disorot media adalah koordinasi antar instansi pemerintah yang kurang.
  14. 14. Pihak yang Merespon Permasalahan PKH 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Sekolah • Pemerintah pusat menjadi pihak yang dominan merespon permasalahan PKH.
  15. 15. Tindakan Permasalahan PKH 7 6 5 4 3 2 1 0 Lain-lain Koordinasi Pusat dan Daerah Anggaran PKH Setiap Tahun meningkat PKH Bukan Komoditas Politik • Koordinasi pusat dan daerah merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam merespon permasalahan PKH. • Serta membuka layanan pengaduan yang tercakup dalam lainlain.
  16. 16. TEMUAN 4 # PKH • Permasalahan utama yang terjadi pada Program PKH adalah tidak tepatnya sasaran penerima PKH. Hal ini disebabkan oleh tidak validnya data penerima PKH yang dibuat oleh pemerintah. • Hal lain yang menyebabkan PKH kurang maksimal adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. • Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa ada permasalahan dalam proses pembagian PKH di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperkecil permasalahan yang muncul serta untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi pemerintah.
  17. 17. Permasalahan Raskin Tim pemantau distribusi raskin tidak optimal Penerapan sistem bagi rata yg diterapkan kepala desa/dusun Dana raskin di tilap kepala desa Faktor geografis (daerah sulit ditembus) Beras dicuri oknum aparat Realisasi penyaluran raskin rendah Dana raskin menunggak Raskin dijual lagi ke pasar olh penerima Penyaluran terlambat/lamban Minimnya sosialisasi raskin ke rumah-rumah warga Raskin tidak tepat sasaran Kualitas beras buruk Data yang kurang Valid 0 5 10 15 20 25 • Data yang kurang valid masih menjadi permasalahan yang paling banyak dalam Raskin. Masalah lainnya adalah kualitas beras yang buruk.
  18. 18. Pihak yang Merespon 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Bulog • Pemerintah pusat dan Bulog merupakan pihak yang paling aktif merespon permasalahan raskin.
  19. 19. Tindakan Permasalahan Raskin 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 • Tindakan yang paling banyak dilakukan adalah penyempurnaan mekanisme penyaluran dan pengawasan di seluruh tingkatan.
  20. 20. TEMUAN 5 # RASKIN • • • • Persoalan data, juga menjadi persoalan utama dalam program raskin. Permasalahan ini menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima raskin. Masalah lain dalam yang terjadi dalam program raskin adalah soal kualitas beras yang buruk yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kualitas beras raskin dianggap tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat karena kualitas yang buruk. Bahkan banyak masyarakat menjual kembali beras yang diterimanya ke pasar. Pada sisi lain, pemerintah juga dianggap kurang maksimal dalam mensosialisasikan program raskin ini ke masyarakat, sehingga banyak terjadi penyelewengan di lapangan terutama yang dilakukan oleh aparat desa. Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Bulog. Pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran raskin dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, disamping untuk memastikan pembayaran raskin tidak menunggak dari daerah.
  21. 21. Permasalahan BLSM Lain-lain Masyarakat Kembalikan BLSM Penyalahgunaan/Korupsi Dana BLSM Dibagi Rata Kekacauan Pembagian BLSM Ada Pungutan Liar Oleh Aparat Desa Dana BLSM Terlalu Kecil Tidak tepat sasaran Menolak BLSM Lain-lain Minimnya Sosialisasi Menekan Inflasi Lemahnya Koordinasi Komoditas Politik/Alat Pencitraan Data Penerima Tidak Akurat 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 • Data kurang valid dan salah sasaran menjadi isu yang paling banyak dalam pembagian BLSM.
  22. 22. Pihak yang Merespon 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa • Pihak yang paling sering merespon permasalahan BLSM adalah Pemerintah Pusat dan Desa.
  23. 23. Tindakan Permasalahan BLSM 60 50 40 30 20 10 0 • Perbaikan data melalui musdes/muskel menjadi konsen pemerintah desa dan pemerintah pusat guna memperbaiki data BLSM.
  24. 24. TEMUAN 6 # BLSM • Persoalan data juga terjadi dalam penyaluran BLSM. Persoalan data ini tidak saja menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima BLSM tapi juga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lain seperti penolakan dari aparat desa serta kekacauan dalam proses pembagian di kantor pos. • Dalam merespon persoalan tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah menyatakan akan memperbaiki data penerima BLSM melalui forum musyawarah desa. Selain itu, pemerintah secara intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat dan aparat desa untuk mempermudah proses penyaluran BLSM.
  25. 25. Sumber Berita 250 200 150 100 50 0 • Pemerintah pusat dan masyarakat banyak menjadi sumber berita permasalahan kompensasi kenaikan BBM.
  26. 26. TEMUAN 7 # SUMBER BERITA • Pemerintah menjadi sumber utama pemberitaan media dalam penyaluran program-program subsidi BBM. Hal ini sangat wajar, mengingat program ini digulirkan oleh pemerintah. • Disamping pemerintah, sumber berita lainnya adalah masyarakat. Masyarakat banyak dijadikan sumber berita terutama terkait banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses penyaluran program subsidi BBM. • Pegawai Pos dan Bulog juga banyak dijadikan sumber berita terutama pada program-program tertentu yang melibatkan kedua institusi tersebut seperti BLSM yang dibagikan oleh PT Pos Indonesia atau Raskin yang dikelola oleh Bulog.
  27. 27. Daerah yang Bermasalah 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 • Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan daerah yang paling banyak permasalahan dalam program kompensasi kenaikan BBM.
  28. 28. TEMUAN 8 # Daerah • Hampir semua daerah mengalami masalah yang sama dalam menjalankan program-program subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Namun, daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak menghadapi masalah. Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak menghadapi masalah dalam penyaluran berbagai program subsidi pemerintah. Begitu juga dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Di luar pulau Jawa ada Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
  29. 29. Pemerintah Pusat Quote Djoko Suyanto • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Agung Laksono menjadi pihak pemerintah yang paling konsen dalam program ini. Djoko kirmanto Sri Kusumastuti Rahayu Jero Wacik Helmy Faishal Zaini Syarief Hasan Firmanzah Susilo Bambang Yudhoyono Djan Faridz Budiono Bambang Widianto Dahlan Iskan Tifatul Sembiring Armida Alisjahbana Gamawan Fauzi Salim Segaf Al Jufri M Nuh Agung Laksono Hatta Rajasa 0 10 20 30 40 50
  30. 30. DPR Qoute Yoris TB Hasanuddin Syarifuddin Sudding Sohibul Iman Refrizal Pramono Anung Nurhayati Ali Assegaf Marzuki Ali Hidayat Nur Wahid Budiman Sudjatmiko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 • Pramono Anung paling sering menanggapi permasalahan kompensasi kenaikan BBM.
  31. 31. Partai Quote 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Golkar Demokrat PKS PAN PDIP Nasdem PKPI • Anggota PDIP paling aktif menanggapi permasalahan kompensasi kenaikan BBM.
  32. 32. TEMUAN 8 # QUOTE • • • Ada banyak pihak yang memberikan pernyataan seputar program subsidi pemerintah ini. Terutama dari kalangan pemerintah dan DPR. Dari kalangan pemerintah, dua Menteri Koordinator yang menjadi penanggungjawab program ini menjadi person yang paling sering memberikan pernyataan. Keduanya adalah Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Keduanya dibantu oleh menteri-menteri yang terkait langsung dengan program tersebut seperti Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Pendidikan M. Nuh dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Dari DPR, politisi PDIP dan PKS serta Demokrat juga banyak memberikan statement. PDIP dan PKS menjadi pihak yang paling banyak mempertanyakan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, sedangkan Demokrat mencoba mengcounter kritik yang disampaikan terhadap program yang dijalankan pemerintah. Tokoh-tokoh di DPR yang paling banyak memberikan statemen adalah Pramono Anung dan Budiman Sujatmiko dari PDIP serta Refrizal dan Sohibul Iman dari PKS. Sedangkan dari Demokrat ada Ketua DPR, Mazuki Alie dan Ketua Fraksi, Nurhayati Ali Assegaf.
  33. 33. KESIMPULAN • Dari semua program yang dijalankan pemerintah, hanya BLSM yang banyak mendapat perhatian publik. • Implikasi Program-program lain yang dijalankan oleh pemerintah tidak diketahui oleh publik karena kurangnya pemberitaan terhadap program tersebut. • Kesimpulan Pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi terutama terhadap program-program yang dijalankan untuk menanggulangi angka kemiskinan sehingga diketahui oleh publik.
  34. 34. KESIMPULAN • Masalah data dan koordinasi menjadi permasalahan utama dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah. • Implikasi Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan berikutnya seperti penolakan masyarakat terhadap program tersebut atau kekacauan dalam proses penyalurannya. • Rekomendasi Pemerintah sebaiknya melibatkan seluruh komponen mulai dari aparat desa hingga provinsi dalam menjalankan program tersebut, terutama dalam menyusun data penerima program.
  35. 35. KESIMPULAN • Masyarakat menganggap pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan program-program tersebut. • Implikasi Hal ini terlihat dari banyaknya tone negatif yang menandakan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran program subsidi BBM tersebut. • Rekomendasi Pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menekan berbagai permasalahan yang muncul sehingga tidak menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat.
  36. 36. KESIMPULAN • Pemerintah tidak optimal melakukan evaluasi dari penyaluran BLSM tahap pertama yang menuai banyak masalah. • Implikasi Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan yang muncul saat pemerintah melakukan penyaluran BLSM tahap kedua dengan persoalan yang sama pada penyaluran tahap pertama lalu. • Rekomendasi Seharusnya pemerintah sudah melakukan perbaikan sebelum memutuskan untuk menyalurkan BLSM tahap kedua, apalagi sudah ada perencanaan sebelumnya.

×