SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KAS BASIS DAN
AKRUAL BASIS PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI KOTA
ATAU KABUPATEN BOGOR
Dosen :
Sudjatmiko Wibowo, Ak., M.M.
Disusun Oleh :
M. Rizki Subagya (022118027)
M. Yudha Pratama (022118046)
Hikmah Tussa’adah (022118127)
Merry Rista Rahmawati (022118163)
Salma Putri Aprillia (022118253)
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI
2019/2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis
akrual di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
mengenai SAP berbasis akrual ditetapkan, yakni pada tanggal 22 Oktober
2010, SAP berbasis akrual ini merupakan standar sebagai pedoman untuk
dapat menyajikan informasi keuangan basis akrual dengan Laporan Realisasi
Anggaran berbasis kas. Basis akuntansi perubahan yang signifikan dari
akunantsi pemerintah di Indonesia adalah dari akuntansi berbasis kas menjadi
akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Hal ini mengacu
kepada praktik akuntansi pemerintahan di berbagai negara yang sudah
mengarah kepada akuntansi berbasis akrual. Perubahan dari basis kas menjadi
basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan
yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang
diamantkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Menurut PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan,
belanja dan pembiayaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD. Dasar akuntansi merupakan metode pencatatan akuntansi yang
digunakan dalam menentukan kapan dan bagaimana mencatat transaksi
ekonomi. Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (timming)
kapan transaksi ekonomi ke dalam akun. Dalam akuntansi basis kas, transaksi
tidak di akui/dicatat sampai transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas,
maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, pada kenyataanya suatu
transaksi belum tentu berpengaruh terhadap kas. Kelebihan akuntansi berbasis
kas yaitu sederhana penyerapannya dan mudah dipahami namun akuntansi
berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain, kurang informatif
karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo
kas, dan tidak memberikan infromasi tentang asset dan kewajiban.
Dampak minimnya infromasi tentang aset sudah dirasakan dengan tidak
dipertanggungjawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah.
Demikian pula minimnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit
manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Di
samping itu, akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas
antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal
sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja
operasional. Laporan pertanggung jawaban yang tidak informatif tentunya
akan mengganggu terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi berbasis kas secara penuh
dianggap sudah tidak relavan lagi dengan semangat menciptakan
pemerintahan yang good governance. Sedangkan basis akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa tersebut terjadi. Transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam
catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk
organisasi public, meyakini bah wa gambaran operasional pemerintah secara
transparan. Namun demikian, penerapannya memiliki banyak kendala dan
memerlukan dana yang besar serta waktu yang Panjang .
Melihat hal tersebut, kami ingin mengatahui organisasi sektor public yang
memilih diantara kedua metode akuntasi tersebut untuk bisa mendapatkan
data yang cepat, tepat, efektif dan efisien, dengan mengangkat judul :
ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI CASH BASIS DAN
ACCRUAL BASIS PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI KOTA DAN
KABUPATEN BOGOR.
B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana penerapan sistem Cash Basis dan Accrual Basis dalam OSP
2) Bagaimana pengaruh sistem Cash Basis dan Accrual Basis dalam OSP
3) Bagaimana perbedaan/perbandingan sistem Cash Basis dan Accrual
Basis dalam OSP
4) Alasan OSP yang masih menggunakan sistem Cash Basis
5) Alasan OSP yang menggunakan sistem Accrual Basis
C. TUJUAN
a. Untuk mengetahui penerapam sistem akuntansi Cash Basis dan
Accrual Basis dalam organisasi sektor publik
b. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi Cash Basis dan
Accrual Basis dalam organisasi sektor publik
c. Untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan sistem akuntansi
Cash Basis dan Accrual Basis dalam organisasi sektor publik
d. Untuk mengetahui alasan organisasi sektor publik yang masih
manggunakan sistem akuntansi Cash Basis
e. Untuk mengetahui alasan organisasi sektor publik yang
menggunakan sistem akuntansi Accrual Basis
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Penerapan Sistem Cash Basis Dan Accrual Basis
Sistem akuntansi berbasis kas adalah transaksi akuntansi yang diakui
ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja
keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan
kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan
informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode,
penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Dalam pelaporan
keuangan basis kas ini biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran kas atau Laporan Arus kas. Pada penerapan akuntansi
pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti
bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum
Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Negara/Daerah. Kelebihan sistem akuntansi berbasis kas adalah
laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan
penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan,
pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail
tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan
jumlah arus kas dalam suatu periode.
Sedangkan Sistem akuntansi berbasis akrual adalah transaksi akuntansi
yang diakui ketika terjadinya transaksi tersebut tanpa melihat apakah kas
sudah diterima atau dibayarkan. Sistem akuntansi berbasis akrual ini banyak
dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan
mencari keuntungan. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang
paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk
transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya.
Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu pemerintah, tergantung pada
kebijakan dan kondisi yang ada. Kebijakan itu tentunya mempertimbangkan
kelebihan dan kekurangan dari sistem akuntansi tersebut, basis akuntansi
akrual memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan basis
akuntansi yang lain, baik bagi pemerintah sendiri sebagai penyusun laporan
keuangan maupun bagi pengguna laporan keuangan (user). Pemerintah
Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, sudah harus menerapkan basis akuntansi akrual
secara penuh paling lambat tahun 2008.
Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan
dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis
Akrual, Kehati-hatian menerapkan basis akrual Terdapat dua model utama
dalam menerapkan akrual basis yakni model big bang dan model bertahap.
Pendekatan model big bang seperti yang telah dicontohkan oleh negara
Selandia Baru untuk seluruh unit pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu
yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya
perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari
risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja
menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin
timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah.
Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung
yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan adanya reformasi
birokrasi yang memberikan fleksibiltas kepada SDM. Alternatif lain yakni
pendekatan bertahap, seperti yang dicontohkan oleh pemerintah federal
Amerika Serikat. Keuntungan pendekatan ini adalah dapat diketahuinya
permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa
transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi
resiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak
sumber daya manusia karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan
budaya organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan akrual
basis, Komitmen politik merupakan kunci penting
Komitmen politik dalam penerapan basis akrual menjadi sangat esensial,
sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya
kepentingan yang tidak sejalan. Adanya komitmen politik yang kuat dari
pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif akan menentukan
keberhasilan implementasi SAP basis akrual. Komitmen tersebut terwujud
dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan dan dukungan anggaran yang
menunjang implementasi SAP basis akrual tersebut, Tujuan akrual harus
dikomunikasikan
Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus
secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui
prosessosialisasi yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pihak-
pihak terkait sehingga menimbulkan dukungan dalam implementasinya,
Perlunya tenaga akuntan yang andal.
Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekruitmen dan
pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan
penundaan penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintah, Sistem
informasi akuntansi harus memadai
Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian
basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis
kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu
berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum
mempertimbangkan perpindahan keakuntansi akrual, Badan audit tertinggi
harus memiliki sumberdaya yang tepat, Badan Audit (di Indonesia BPK)
memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. BPK
sudah mulai berperan dalam proses penyusunan standard dan nantinya menjadi
pihak yang akan menilai implementasi SAP basis akrual tersebut yang
tercermin pada laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah, Penerapan
basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi, Penerapan basis
akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi
penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus
merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang
dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila
informasi yang dihasilkan digunakan untuk dasar membuat kebijakan publik
yang semakin baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu
secara aktif dipromosikan secara kontinyu.
2.2 Pengaruh Sistem Cash Basis dan Accrual Basis pada Organisasi Sektor
Publik
Sebagaimana di jelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan negara, dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis
akrual di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
mengenai SAP berbasis akrual ditetapkan, yakni pada tanggal 22 Oktober
2010, SAP berbasis akrual ini merupakan standar sebagai pedoman untuk
dapat menyajikan informasi keuangan basis akrual dengan Laporan Realisasi
Anggaran berbasis kas.
Sebagaimana telah dijelakan diatas, seluruh sector public atau
pemerintahan harus sudah menggunakan Accrual basis dalam pencatatan
laporannya yang dimana sudah berlaku sejak tahun 2003. Akan tetapi,
beberapa sector public ada yang masih menggunakan sistem Cash Basis.
Dikarenakan, itu memudahkan mereka dalam mencatat semua transaksi yang
terjadi tidak seperti sistem Accrual Basis.
Akan tetapi menurut GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan
dasar Cash Basis karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang
sesungguhnya. Dengan Cash Basis, tingkat efisien dan efektifitas suatu
kegiatan tidak dapat diukur dengan baik. Maka hal itu sangat berpengaruh
terhadap Organisasi Sektor Publik yang menggunakan sistem Akuntansi
salah satu diantara keduanya.
Organisasi Sector public yang menggunakan Accrual Basis sebagai
pencatatannya maka pengaruhnya adalah laporan posisi keuangannya akan
memperlihatkan tingkat akuntabilitas OSP tersebut dalam mengelola sumber
daya, aktiva dan kewajibannya. Sehinggga dari laporan posisi keuangan
tersebut organisasi, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil keputusan
untuk kemungkinan pelayanan yang diberikan, memperlihatkan kinerja
organisasi dalam mengelola pendanaan dan perencanaan dalam
peningkatannya.
Sedangkan Organisasi Sektor public yang menggunakan Cash Basis
dalam pencatatan laporan posisi keuangannya semua hanya melibatkan
transaksi kas keluar dan masuk. Serta, menunjukkan ketaatannya pada
batasan anggaran belanja dan peraturan lainnya, sehingga menghasilkan
laporan posisi keuangan yang kurang komprehensif bagi pengambil
keputusan untuk kedepannya. Serta pengaruhnya untuk pemerintah atau
masyarakat akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk modal
yang didapatkan, informasi kas yang kurang relevan untuk pengambil
keputusan dan public mempunyai keterbatasan untuk meminta
pertanggungjawaban atas pengggunaan sumber daya tersebut.
2.3 Perbedaan Sistem Cash Basis Dengan Accrual Basis
Sistem Cash Basis dan Accrual Basis tentu memiliki perbedaan/
perbandingan didalamnya. Perbedaan mendasar antara sistem akuntansi cash
basis dan accrual basis adalah waktu dimana pencatatan pendapatan dan
pengeluaran dicatat dalam pembukuan. Basis kas pendapatan diakui pada saat
kas diterima dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan, sedangkan
basis akrual pendapatan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya transaksi
tanpa memperhatikan apakah kas sudah dikeluarkan atau belum. Selain itu
perbedaan cash basis dan accrual basis juga timbul dari kelebihan dan
kekurangan masing masing sistem tersebut.
Kelebihan basis kas adalah mudah dimengerti dan dijelaskan, mudah
mencari petugas akuntansi karena tidak perlu keahlian yang tinggi dalam
konsep akuntansi, dan laporannya mampu memperlihatkan secara langsung
sumber-sumber keuangan, alokasi keuangan berikut realisasi penggunaannya.
Di sisi lain, basis kas juga memiliki kekurangan. Basis tersebut mengabaikan
arus sumber daya selain kas yang mungkin mempengaruhi kemampuan
pemerintah untuk menyediakan barang/jasa saat sekarang dan saat mendatang.
Basis kas juga tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya (cost of
goods/services) sebagai alat untuk penetapan harga, kebijakan kontrak publik,
serta evaluasi kinerja.
Sedangkan kelebihan basiss accrual adalah mampu memperlihatkan
akuntabilitas penggunaan seluruh sumber daya serta pengelolaan aset dan
kewajiban; mampu memperlihatkan pendanaan dan pemenuhan kebutuhan kas
seluruh aktivitas organisasi; memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan
organisasi dalam mendanai aktivitas serta memenuhi kewajiban dan
komitmennya; dan memungkinkan evaluasi kinerja organisasi terkait biaya
dan efisiensi kegiatan. Kekurangannya terletak pada kompleksitas sistem dan
kebutuhan sumber daya manusia yang lebih ahli di bidang akuntansi.
2.4 Alasan Organisasi Sektor Publik yang Masih Menggunakan Sistem Cash
Basis
Cash Basis adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat
kas diterima atau dibayarkan. Focus pengukurannya pada saldo kas dan
perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima
dank as yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo
kas, penerimaan kas (penerimaan transaksi reciprocal, penerimaan transaksi
non – reciprocal, financing inflows, kontribusi pemilik, dan penerimaan
custodial), dan pengeluaran kas (pembayaran transaksi reciprocal,
pembayaran transaksi non – reciprocal, dan financing outlaws). Cash Basis
mempunyai karakteristik mengukur aliran sumber kas, transaksi keuangan
diakui pada saar uang diterima atau dibayarkan, menunjukan kataatan pada
batas anggaran belanja (spending limits) dan pada peraturan lain,
menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan
keputusan.
Manfaat dasar kas, yaitu :
a. Laporan keuangan
1) Menunjukkan posisi keuangan pada tanggal neraca dan
juga dapat menunjukkan secara detail setiap penerimaan
dan pengeluaran selama periode pelaporan.
2) Menunjukkan sumber daya, alokasi dan penggunaan
setiap sumber daya tersebut.
Organisasi sektor publik yang menggunakan Cash Basis sebagai
pencatatan laporan posisi keuangannya menyatakan bahwa Cash Basis
karena mudah dimengerti dan dijelaskan. Organisasi sektor publik tidak perlu
mencari tenaga ahli untuk menangani pengolahan data tersebut karna tidak
perlu keahlian yang tinggi dan juga mudah dijelaskan pada masyarakat dan
mudah dimengerti. Cash Basis ini juga dapat mengukur kinerja keuangan
pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan
pengeluaran kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang
dihasilkan selama satu periode, pengunaan dana dan saldo kas pada tanggal
pelaporan.
Beberapa dari staf organisasi sektor publik yang kami kunjungi masih
belum mempunyai rekening sehingga mereka harus menggunakan Cash
Basis sebagai sistem akuntansi penggajian. Biasanya organisasi sektor publik
yang menggunakan Cash Basis memiliki pegawai yang sedikit sehingga
mereka mudah untuk mengatur keuangan. Dan juga mereka tidak
menyediakan uang cash yang banyak hanya sebagian dari anggaran yang
diberikan untuk mengurangi terjadi hal yang tidak di inginkan.
2.5 Alasan Organisasi Sektor Publik yang Menggunakan Sistem Accrual
Basis
Akrual Basis mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut.
Perbedaan utama dengan dasar akrual pada basis modifikasi akrual,aktiva
berwujud dibebankan pada saat pembelian. Elemen yang diakui adalah aktiva
keuangan, kewajiban, utang atau aktiva keuangan neto, pendapatan, dan
pengeluaran modifikasi akrual. Focus pengukuran adalah total sumber daya
keuangan dan perubahannya. Manfaat dasar modifikasi akrual adalah sama
dengan dasar akrual. Sementara kelemahannya adalah tidak dapat
memberikan informasi tentang biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk
memberikan pelayanan jasa publik. Akrual basis mempunyai karakteristik
tranksaksi diakui pada saat tranksaksi terjadi, aset fisik dibiayakan
(expensed) pada waktu pembelian, seluruh aset dan kewajiban lainya diakui
seperti dasar akrual.
Manfaat dasar akrual, antara lain :
Fungsi laporan keuangan berbasis akrual bagi pemakai
masyarakat), adalah :
a Memperlihatkan tingkat akuntabilitas pemerintah
dalam mengelola sumber daya.
b. Memperlihatkan tingkat akuntabilitas dalam mengelola
seluruh aktiva dan kewajiban yang diakui dalam
laporan keuangan.
c. Memperlihatkan bagaimana pemerintah dalam
mengelola aktivitas keuangan, kewajiban, dan membuat
komitmen.
d. Memperlihatkan kondisi keuangan pemerintah.
e. Untuk menilai kinerja atau prestasi pemerintah.
Organisasi Sektor Publik yang menggunakan Accrual Basis sebagai
pencatatan laporan posisi keuangannya menyatakan bahwa Accrual Basis
berpotensi manghasilkan informasi yang lebih transparan dan akuntabel pada
laporan keuangan serta informasi yang dihasilkan menjadi lebih bermakna.
Serta Accrual basis dapat meminimalisir terjadinya manipulasi dalam
penerimaan dan pengeluaran sumber daya dan informasi yang disediakan
memungkinkan adanya kualitas manajemen yang lebih baik dari Cash Basis.
Serta dalam hal pengakuan Accrual Basis tidak hanya mencatat transaksi
keluar masuk kas, Accrual Basis juga mencatat transaksi utang dan piutang.
Sehingga metode ini menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dibandingkan
dengan Cash Basis. Akan tetapi, beberapa Organisasi Sektor Publik yang
menggunakan system ini juga mengeluhkan bahwa tingkat kompleksitas dan
kerumitan Accrual Basis ini merupakan factor yang manghambat
penerapannya di Organisasi - oganisasi Sektor Publik.
Sehingga diperlukannya sosialisasi dan latihan untuk para akuntan di
organisasi yang menggunakan metode ini, agar lebih mudah dalam
memahami akuntansi berbasis akrual dan dapat mengurangi tingkat kesulitan
dalam penerapannya.
pengaplikasian Accrual Basis dalam oraganisasi sektor publik adalah
untuk menentukan cost of service dan charge of service yaitu untuk
mengetahui besar biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan
publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan ke publik.
Akuntansi berbasis accrual membedakan antara penerima kas dan hak untuk
mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan
kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual, pendapatan diakui pada saat
diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadi tanpa memandang apakah kas
tersebut diterima atau dikeluarkan. akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan
informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan
ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga
penggunaan basis akrual sangat disarankan, akuntansi berbasis akrual
menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang
sebenarnya (full costs of operation), akuntansi berbasis akrual dapat
menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan
kewajiban, akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan
yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada
pengaruhnya di laporan berbasis kas.
BAB III
PENUTUPAN
3.1 Kesimpulan
Kedua metode tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan
kelebihan sendiri. Menurut peraturan pemerintah setiap OSP diharuskan
menggunakan Accrual Basic. Namun masih banyak OSP yang masih
menggunakan cash basic karna alasan tertentu. Metode mana yang akan
digunakan tergantung dengan kebijakan dan kondisi OSP itu sendiri. Semua
mempunyai alasan masing-masing karna metode itu sendiri memiliki plus dan
minus.
Menggunakan Metode Accrual Basis memungkinkan potensi terjadinya
manipulasi sangat kecil. Hal ini dikarenakan akuntansi Accrual Basis
menghasilkan laporan posisi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel
sehingga akan lebih mudah dalam melacak adanya tindakan manipulasi. Serta
dengan menggunakan Accrual Basis dapat menghasilkan informasi yang lebih
lengkap dan menyeluruh yang tidak hanya menyajikan pengeluaran dan
penerimaan kas tapi menyajikan pengakuan atau laporan utang dan piutang
organisasi tesebut.
Akan tetapi, disamping itu Accrual Basis masih memiliki kelemahan.
Dimana, sistem penerapannya masih kompleksitas dan rumit dibandingkan
Cash Basis. Sehingga banyak Organisasi Sektor Publik yang kurang mampu
memahaminya dengan baik. Sehingga hal tersebut menjadi kendala yang
sangat cukup berarti. Yang dimana dibutuhkan banyak sosialisasi dan latihan
agar dapat dilaksanakan dengan baik.
Sedangkan menggunakan metode Cash Basis sebagai pencatatan laporan
posisi keuangannya lebih mudah dimengerti dan dijelaskan. Mereka tidak perlu
mencari tenaga ahli untuk menangani pengolahan data tersebut karna tidak
perlu keahlian yang tinggi dan juga mudah dijelaskan pada masyarakat dan
mudah dimengerti. Cash Basis ini juga dapat mengukur kinerja keuangan
pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan
pengeluaran kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang
dihasilkan selama satu periode, pengunaan dana dan saldo kas pada tanggal
pelaporan.
Di sisi lain, Cash Basis juga memiliki kekurangan. Basis tersebut
mengabaikan arus sumber daya selain kas yang mungkin mempengaruhi
kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang/jasa saat sekarang dan
saat mendatang. Basis kas juga tidak dapat menyediakan informasi mengenai
biaya (cost of goods/services) sebagai alat untuk penetapan harga, kebijakan
kontrak publik, serta evaluasi kinerja. Tingkat efisien dan efektifitas suatu
kegiatannya pun tidak dapat diukur dengan baik sehingga menghasilkan
laporan posisi keuangan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan
untuk kedepannya.
3.2 SARAN
Metode apapun yang dipilih itu harus menyesuaikan dengan kemampuan
dan kebutuhan suatu OSP. Karna jika OSP memaksakan untuk mengikuti
SAP dengan menggunakan metode Accrual Basis namun mereka tidak
mempunyai tenaga ahli untuk melakukannya, alhasil hasil yang di dapat pun
menjadi berantakan. Lebih baik menggunakan Cash Basis namun bisa
menggunakan dan membacanya agar penggunaannya pun bisa lebih maksimal
dan efektif. Namun jika OSP memiliki tenaga kerja yang mendukung lebih
baik menggunakan Accrual Basic. Karna Accrual Basis lebih banyak
kelebihannya dibandingkan Cash Basis seperti lebih transparan dan akuntable.
Walaupun pengerjaannya lebih sulit dan terperinci dibandingkan basis kas.
Akan tetapi, aada beberapa tantangan yang memerlukan perhatian bagi
rganisasi Sektor Publik yang akan menggunakan Accrual Basis agar dapat
berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan serta manfaat yang
diharapkan. Oleh karena itu, disarankan untuk diperlukan langkah-langkah
yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis akrual, dan
komitmen politik yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang
matang agar proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan
untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-
keuangan-negara/UU-63-61-uu17_2003.htm
http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/03/08/gambaran-umum-sap-
berbasis-akrual-pp-712010/
https://www.coursehero.com/file/p6gdd1h/Pengaplikasian-akrual-basis-dalam-
akuntansi-sektor-publik-pada-dasarnya-adalah/
https://www.google.co.id/amp/s/slideplayer.info/amp/2938146/
https://www.academia.edu
https://www.klikharsoc.com/2016/03/basis-akuntansi-pemerintahan-di.html
https://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/basis-akuntansi-pemerintahan/
http://aslimahusna.blogspot.com/2013/12/akuntansi-sektor-publik.html?m=1

More Related Content

What's hot

Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdfKelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdfAdindaMaharani14
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
 
Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)
Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)
Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)LaylaHanifah
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorJihanRukkiyael
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota BogorAnalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogoragung aryawiguna
 
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...YuditiaVirgiansyah
 
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...MegaMustika7
 
Kelompok 4_4B_Akuntansi Sektor Publik
Kelompok 4_4B_Akuntansi Sektor PublikKelompok 4_4B_Akuntansi Sektor Publik
Kelompok 4_4B_Akuntansi Sektor PublikDimasDewanto3
 
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...SitiMardiani5
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota BogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota BogorGheaRamadhani
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorDesti Agung Pratiwi
 
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aTugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aLizaLutviana
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansiPenerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansiTiaApriani3
 
Asp alif & daffa
Asp alif & daffaAsp alif & daffa
Asp alif & daffadapss
 
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGORAnalisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGORFaishalIhsanudin
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...ShellaDwiSeptiani
 

What's hot (20)

Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdfKelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
 
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
 
Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)
Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)
Tugas Kelompok 2 (Akuntansi Sektor Publik)
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
 
Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota BogorAnalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...
 
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas lapor...
 
Kelompok 4_4B_Akuntansi Sektor Publik
Kelompok 4_4B_Akuntansi Sektor PublikKelompok 4_4B_Akuntansi Sektor Publik
Kelompok 4_4B_Akuntansi Sektor Publik
 
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota BogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di BogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
 
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4aTugas Kelompok II ASP kelas 4a
Tugas Kelompok II ASP kelas 4a
 
Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp Tugas kelompok asp
Tugas kelompok asp
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansiPenerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor 4 a akuntansi
 
Asp alif & daffa
Asp alif & daffaAsp alif & daffa
Asp alif & daffa
 
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGORAnalisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
Analisis OSP Disdukcapil dan Disnaker BOGOR
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
 

Similar to Akuntansi Sektor Publik

Bab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publikBab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publikVerenNatalia
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
makalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publikmakalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publikNova Amelia
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerSai Jawa Tengah
 
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualMulyadi Yusuf
 
Paper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanPaper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanFajar Adhi Partomo
 
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publikMakalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publikAldy Lolowang
 
Perpemdagri akrual hamdani
Perpemdagri akrual hamdaniPerpemdagri akrual hamdani
Perpemdagri akrual hamdaniCahyo Wiryanto
 
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docxMAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docxAlfaTreisya
 
Norma Selestia-43222120010-TM04.docx
Norma Selestia-43222120010-TM04.docxNorma Selestia-43222120010-TM04.docx
Norma Selestia-43222120010-TM04.docxNormaSelestia
 
[[RTM3 (4)-1.docx
[[RTM3 (4)-1.docx[[RTM3 (4)-1.docx
[[RTM3 (4)-1.docxIslanMuza
 
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahPPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahAnditaKusumaningrum1
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanRaka Aprizal
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
Reformasi akuntansi sektor publik
Reformasi akuntansi sektor publikReformasi akuntansi sektor publik
Reformasi akuntansi sektor publikSiti Sahati
 
Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...
Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...
Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...RaihanAbid1
 

Similar to Akuntansi Sektor Publik (20)

Bab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publikBab 5 sektor publik
Bab 5 sektor publik
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Kata pengantar
Kata pengantarKata pengantar
Kata pengantar
 
makalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publikmakalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publik
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satker
 
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
 
Paper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatanPaper definisi pengakuan pendapatan
Paper definisi pengakuan pendapatan
 
Gak bisa dibuka
Gak bisa dibukaGak bisa dibuka
Gak bisa dibuka
 
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publikMakalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
 
Perpemdagri akrual hamdani
Perpemdagri akrual hamdaniPerpemdagri akrual hamdani
Perpemdagri akrual hamdani
 
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docxMAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
 
Norma Selestia-43222120010-TM04.docx
Norma Selestia-43222120010-TM04.docxNorma Selestia-43222120010-TM04.docx
Norma Selestia-43222120010-TM04.docx
 
[[RTM3 (4)-1.docx
[[RTM3 (4)-1.docx[[RTM3 (4)-1.docx
[[RTM3 (4)-1.docx
 
Spn
SpnSpn
Spn
 
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahPPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Reformasi akuntansi sektor publik
Reformasi akuntansi sektor publikReformasi akuntansi sektor publik
Reformasi akuntansi sektor publik
 
Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...
Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...
Implementasi Conceptual Framawork dalam Pelaporan Akuntanasi pada PT Bank Cen...
 
Chapter 2.pdf
Chapter 2.pdfChapter 2.pdf
Chapter 2.pdf
 

Recently uploaded

power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 

Akuntansi Sektor Publik

  • 1. ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KAS BASIS DAN AKRUAL BASIS PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI KOTA ATAU KABUPATEN BOGOR Dosen : Sudjatmiko Wibowo, Ak., M.M. Disusun Oleh : M. Rizki Subagya (022118027) M. Yudha Pratama (022118046) Hikmah Tussa’adah (022118127) Merry Rista Rahmawati (022118163) Salma Putri Aprillia (022118253) UNIVERSITAS PAKUAN FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI 2019/2020
  • 2. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual ditetapkan, yakni pada tanggal 22 Oktober 2010, SAP berbasis akrual ini merupakan standar sebagai pedoman untuk dapat menyajikan informasi keuangan basis akrual dengan Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Basis akuntansi perubahan yang signifikan dari akunantsi pemerintah di Indonesia adalah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Hal ini mengacu kepada praktik akuntansi pemerintahan di berbagai negara yang sudah mengarah kepada akuntansi berbasis akrual. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamantkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Menurut PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dasar akuntansi merupakan metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam menentukan kapan dan bagaimana mencatat transaksi ekonomi. Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (timming) kapan transaksi ekonomi ke dalam akun. Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak di akui/dicatat sampai transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, pada kenyataanya suatu transaksi belum tentu berpengaruh terhadap kas. Kelebihan akuntansi berbasis kas yaitu sederhana penyerapannya dan mudah dipahami namun akuntansi berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain, kurang informatif
  • 3. karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan infromasi tentang asset dan kewajiban. Dampak minimnya infromasi tentang aset sudah dirasakan dengan tidak dipertanggungjawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah. Demikian pula minimnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Di samping itu, akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional. Laporan pertanggung jawaban yang tidak informatif tentunya akan mengganggu terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi berbasis kas secara penuh dianggap sudah tidak relavan lagi dengan semangat menciptakan pemerintahan yang good governance. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Transaksi dan peristiwa tersebut dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi public, meyakini bah wa gambaran operasional pemerintah secara transparan. Namun demikian, penerapannya memiliki banyak kendala dan memerlukan dana yang besar serta waktu yang Panjang . Melihat hal tersebut, kami ingin mengatahui organisasi sektor public yang memilih diantara kedua metode akuntasi tersebut untuk bisa mendapatkan data yang cepat, tepat, efektif dan efisien, dengan mengangkat judul : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI CASH BASIS DAN ACCRUAL BASIS PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR.
  • 4. B. Rumusan Masalah 1) Bagaimana penerapan sistem Cash Basis dan Accrual Basis dalam OSP 2) Bagaimana pengaruh sistem Cash Basis dan Accrual Basis dalam OSP 3) Bagaimana perbedaan/perbandingan sistem Cash Basis dan Accrual Basis dalam OSP 4) Alasan OSP yang masih menggunakan sistem Cash Basis 5) Alasan OSP yang menggunakan sistem Accrual Basis C. TUJUAN a. Untuk mengetahui penerapam sistem akuntansi Cash Basis dan Accrual Basis dalam organisasi sektor publik b. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi Cash Basis dan Accrual Basis dalam organisasi sektor publik c. Untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan sistem akuntansi Cash Basis dan Accrual Basis dalam organisasi sektor publik d. Untuk mengetahui alasan organisasi sektor publik yang masih manggunakan sistem akuntansi Cash Basis e. Untuk mengetahui alasan organisasi sektor publik yang menggunakan sistem akuntansi Accrual Basis
  • 5. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Penerapan Sistem Cash Basis Dan Accrual Basis Sistem akuntansi berbasis kas adalah transaksi akuntansi yang diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Dalam pelaporan keuangan basis kas ini biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran kas atau Laporan Arus kas. Pada penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Kelebihan sistem akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sedangkan Sistem akuntansi berbasis akrual adalah transaksi akuntansi yang diakui ketika terjadinya transaksi tersebut tanpa melihat apakah kas sudah diterima atau dibayarkan. Sistem akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu pemerintah, tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Kebijakan itu tentunya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari sistem akuntansi tersebut, basis akuntansi
  • 6. akrual memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan basis akuntansi yang lain, baik bagi pemerintah sendiri sebagai penyusun laporan keuangan maupun bagi pengguna laporan keuangan (user). Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sudah harus menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh paling lambat tahun 2008. Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual, Kehati-hatian menerapkan basis akrual Terdapat dua model utama dalam menerapkan akrual basis yakni model big bang dan model bertahap. Pendekatan model big bang seperti yang telah dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibiltas kepada SDM. Alternatif lain yakni pendekatan bertahap, seperti yang dicontohkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Keuntungan pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak sumber daya manusia karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan budaya organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan akrual basis, Komitmen politik merupakan kunci penting Komitmen politik dalam penerapan basis akrual menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan. Adanya komitmen politik yang kuat dari
  • 7. pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif akan menentukan keberhasilan implementasi SAP basis akrual. Komitmen tersebut terwujud dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan dan dukungan anggaran yang menunjang implementasi SAP basis akrual tersebut, Tujuan akrual harus dikomunikasikan Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui prosessosialisasi yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pihak- pihak terkait sehingga menimbulkan dukungan dalam implementasinya, Perlunya tenaga akuntan yang andal. Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekruitmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintah, Sistem informasi akuntansi harus memadai Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan keakuntansi akrual, Badan audit tertinggi harus memiliki sumberdaya yang tepat, Badan Audit (di Indonesia BPK) memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. BPK sudah mulai berperan dalam proses penyusunan standard dan nantinya menjadi pihak yang akan menilai implementasi SAP basis akrual tersebut yang tercermin pada laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah, Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi, Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan untuk dasar membuat kebijakan publik yang semakin baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara kontinyu.
  • 8. 2.2 Pengaruh Sistem Cash Basis dan Accrual Basis pada Organisasi Sektor Publik Sebagaimana di jelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual ditetapkan, yakni pada tanggal 22 Oktober 2010, SAP berbasis akrual ini merupakan standar sebagai pedoman untuk dapat menyajikan informasi keuangan basis akrual dengan Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Sebagaimana telah dijelakan diatas, seluruh sector public atau pemerintahan harus sudah menggunakan Accrual basis dalam pencatatan laporannya yang dimana sudah berlaku sejak tahun 2003. Akan tetapi, beberapa sector public ada yang masih menggunakan sistem Cash Basis. Dikarenakan, itu memudahkan mereka dalam mencatat semua transaksi yang terjadi tidak seperti sistem Accrual Basis. Akan tetapi menurut GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar Cash Basis karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan Cash Basis, tingkat efisien dan efektifitas suatu kegiatan tidak dapat diukur dengan baik. Maka hal itu sangat berpengaruh terhadap Organisasi Sektor Publik yang menggunakan sistem Akuntansi salah satu diantara keduanya. Organisasi Sector public yang menggunakan Accrual Basis sebagai pencatatannya maka pengaruhnya adalah laporan posisi keuangannya akan memperlihatkan tingkat akuntabilitas OSP tersebut dalam mengelola sumber daya, aktiva dan kewajibannya. Sehinggga dari laporan posisi keuangan tersebut organisasi, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil keputusan untuk kemungkinan pelayanan yang diberikan, memperlihatkan kinerja organisasi dalam mengelola pendanaan dan perencanaan dalam peningkatannya.
  • 9. Sedangkan Organisasi Sektor public yang menggunakan Cash Basis dalam pencatatan laporan posisi keuangannya semua hanya melibatkan transaksi kas keluar dan masuk. Serta, menunjukkan ketaatannya pada batasan anggaran belanja dan peraturan lainnya, sehingga menghasilkan laporan posisi keuangan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan untuk kedepannya. Serta pengaruhnya untuk pemerintah atau masyarakat akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk modal yang didapatkan, informasi kas yang kurang relevan untuk pengambil keputusan dan public mempunyai keterbatasan untuk meminta pertanggungjawaban atas pengggunaan sumber daya tersebut. 2.3 Perbedaan Sistem Cash Basis Dengan Accrual Basis Sistem Cash Basis dan Accrual Basis tentu memiliki perbedaan/ perbandingan didalamnya. Perbedaan mendasar antara sistem akuntansi cash basis dan accrual basis adalah waktu dimana pencatatan pendapatan dan pengeluaran dicatat dalam pembukuan. Basis kas pendapatan diakui pada saat kas diterima dan pengeluaran diakui pada saat kas dikeluarkan, sedangkan basis akrual pendapatan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah kas sudah dikeluarkan atau belum. Selain itu perbedaan cash basis dan accrual basis juga timbul dari kelebihan dan kekurangan masing masing sistem tersebut. Kelebihan basis kas adalah mudah dimengerti dan dijelaskan, mudah mencari petugas akuntansi karena tidak perlu keahlian yang tinggi dalam konsep akuntansi, dan laporannya mampu memperlihatkan secara langsung sumber-sumber keuangan, alokasi keuangan berikut realisasi penggunaannya. Di sisi lain, basis kas juga memiliki kekurangan. Basis tersebut mengabaikan arus sumber daya selain kas yang mungkin mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang/jasa saat sekarang dan saat mendatang. Basis kas juga tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya (cost of goods/services) sebagai alat untuk penetapan harga, kebijakan kontrak publik, serta evaluasi kinerja.
  • 10. Sedangkan kelebihan basiss accrual adalah mampu memperlihatkan akuntabilitas penggunaan seluruh sumber daya serta pengelolaan aset dan kewajiban; mampu memperlihatkan pendanaan dan pemenuhan kebutuhan kas seluruh aktivitas organisasi; memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan organisasi dalam mendanai aktivitas serta memenuhi kewajiban dan komitmennya; dan memungkinkan evaluasi kinerja organisasi terkait biaya dan efisiensi kegiatan. Kekurangannya terletak pada kompleksitas sistem dan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih ahli di bidang akuntansi. 2.4 Alasan Organisasi Sektor Publik yang Masih Menggunakan Sistem Cash Basis Cash Basis adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Focus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dank as yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas (penerimaan transaksi reciprocal, penerimaan transaksi non – reciprocal, financing inflows, kontribusi pemilik, dan penerimaan custodial), dan pengeluaran kas (pembayaran transaksi reciprocal, pembayaran transaksi non – reciprocal, dan financing outlaws). Cash Basis mempunyai karakteristik mengukur aliran sumber kas, transaksi keuangan diakui pada saar uang diterima atau dibayarkan, menunjukan kataatan pada batas anggaran belanja (spending limits) dan pada peraturan lain, menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan keputusan. Manfaat dasar kas, yaitu : a. Laporan keuangan 1) Menunjukkan posisi keuangan pada tanggal neraca dan juga dapat menunjukkan secara detail setiap penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan. 2) Menunjukkan sumber daya, alokasi dan penggunaan setiap sumber daya tersebut.
  • 11. Organisasi sektor publik yang menggunakan Cash Basis sebagai pencatatan laporan posisi keuangannya menyatakan bahwa Cash Basis karena mudah dimengerti dan dijelaskan. Organisasi sektor publik tidak perlu mencari tenaga ahli untuk menangani pengolahan data tersebut karna tidak perlu keahlian yang tinggi dan juga mudah dijelaskan pada masyarakat dan mudah dimengerti. Cash Basis ini juga dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, pengunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Beberapa dari staf organisasi sektor publik yang kami kunjungi masih belum mempunyai rekening sehingga mereka harus menggunakan Cash Basis sebagai sistem akuntansi penggajian. Biasanya organisasi sektor publik yang menggunakan Cash Basis memiliki pegawai yang sedikit sehingga mereka mudah untuk mengatur keuangan. Dan juga mereka tidak menyediakan uang cash yang banyak hanya sebagian dari anggaran yang diberikan untuk mengurangi terjadi hal yang tidak di inginkan. 2.5 Alasan Organisasi Sektor Publik yang Menggunakan Sistem Accrual Basis Akrual Basis mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut. Perbedaan utama dengan dasar akrual pada basis modifikasi akrual,aktiva berwujud dibebankan pada saat pembelian. Elemen yang diakui adalah aktiva keuangan, kewajiban, utang atau aktiva keuangan neto, pendapatan, dan pengeluaran modifikasi akrual. Focus pengukuran adalah total sumber daya keuangan dan perubahannya. Manfaat dasar modifikasi akrual adalah sama dengan dasar akrual. Sementara kelemahannya adalah tidak dapat memberikan informasi tentang biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa publik. Akrual basis mempunyai karakteristik tranksaksi diakui pada saat tranksaksi terjadi, aset fisik dibiayakan
  • 12. (expensed) pada waktu pembelian, seluruh aset dan kewajiban lainya diakui seperti dasar akrual. Manfaat dasar akrual, antara lain : Fungsi laporan keuangan berbasis akrual bagi pemakai masyarakat), adalah : a Memperlihatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya. b. Memperlihatkan tingkat akuntabilitas dalam mengelola seluruh aktiva dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan. c. Memperlihatkan bagaimana pemerintah dalam mengelola aktivitas keuangan, kewajiban, dan membuat komitmen. d. Memperlihatkan kondisi keuangan pemerintah. e. Untuk menilai kinerja atau prestasi pemerintah. Organisasi Sektor Publik yang menggunakan Accrual Basis sebagai pencatatan laporan posisi keuangannya menyatakan bahwa Accrual Basis berpotensi manghasilkan informasi yang lebih transparan dan akuntabel pada laporan keuangan serta informasi yang dihasilkan menjadi lebih bermakna. Serta Accrual basis dapat meminimalisir terjadinya manipulasi dalam penerimaan dan pengeluaran sumber daya dan informasi yang disediakan memungkinkan adanya kualitas manajemen yang lebih baik dari Cash Basis. Serta dalam hal pengakuan Accrual Basis tidak hanya mencatat transaksi keluar masuk kas, Accrual Basis juga mencatat transaksi utang dan piutang. Sehingga metode ini menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dibandingkan dengan Cash Basis. Akan tetapi, beberapa Organisasi Sektor Publik yang menggunakan system ini juga mengeluhkan bahwa tingkat kompleksitas dan kerumitan Accrual Basis ini merupakan factor yang manghambat penerapannya di Organisasi - oganisasi Sektor Publik. Sehingga diperlukannya sosialisasi dan latihan untuk para akuntan di organisasi yang menggunakan metode ini, agar lebih mudah dalam
  • 13. memahami akuntansi berbasis akrual dan dapat mengurangi tingkat kesulitan dalam penerapannya. pengaplikasian Accrual Basis dalam oraganisasi sektor publik adalah untuk menentukan cost of service dan charge of service yaitu untuk mengetahui besar biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan ke publik. Akuntansi berbasis accrual membedakan antara penerima kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual, pendapatan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadi tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau dikeluarkan. akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban, akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.
  • 14. BAB III PENUTUPAN 3.1 Kesimpulan Kedua metode tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Menurut peraturan pemerintah setiap OSP diharuskan menggunakan Accrual Basic. Namun masih banyak OSP yang masih menggunakan cash basic karna alasan tertentu. Metode mana yang akan digunakan tergantung dengan kebijakan dan kondisi OSP itu sendiri. Semua mempunyai alasan masing-masing karna metode itu sendiri memiliki plus dan minus. Menggunakan Metode Accrual Basis memungkinkan potensi terjadinya manipulasi sangat kecil. Hal ini dikarenakan akuntansi Accrual Basis menghasilkan laporan posisi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga akan lebih mudah dalam melacak adanya tindakan manipulasi. Serta dengan menggunakan Accrual Basis dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh yang tidak hanya menyajikan pengeluaran dan penerimaan kas tapi menyajikan pengakuan atau laporan utang dan piutang organisasi tesebut. Akan tetapi, disamping itu Accrual Basis masih memiliki kelemahan. Dimana, sistem penerapannya masih kompleksitas dan rumit dibandingkan Cash Basis. Sehingga banyak Organisasi Sektor Publik yang kurang mampu memahaminya dengan baik. Sehingga hal tersebut menjadi kendala yang sangat cukup berarti. Yang dimana dibutuhkan banyak sosialisasi dan latihan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan menggunakan metode Cash Basis sebagai pencatatan laporan posisi keuangannya lebih mudah dimengerti dan dijelaskan. Mereka tidak perlu mencari tenaga ahli untuk menangani pengolahan data tersebut karna tidak perlu keahlian yang tinggi dan juga mudah dijelaskan pada masyarakat dan mudah dimengerti. Cash Basis ini juga dapat mengukur kinerja keuangan
  • 15. pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, pengunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Di sisi lain, Cash Basis juga memiliki kekurangan. Basis tersebut mengabaikan arus sumber daya selain kas yang mungkin mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang/jasa saat sekarang dan saat mendatang. Basis kas juga tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya (cost of goods/services) sebagai alat untuk penetapan harga, kebijakan kontrak publik, serta evaluasi kinerja. Tingkat efisien dan efektifitas suatu kegiatannya pun tidak dapat diukur dengan baik sehingga menghasilkan laporan posisi keuangan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan untuk kedepannya. 3.2 SARAN Metode apapun yang dipilih itu harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan suatu OSP. Karna jika OSP memaksakan untuk mengikuti SAP dengan menggunakan metode Accrual Basis namun mereka tidak mempunyai tenaga ahli untuk melakukannya, alhasil hasil yang di dapat pun menjadi berantakan. Lebih baik menggunakan Cash Basis namun bisa menggunakan dan membacanya agar penggunaannya pun bisa lebih maksimal dan efektif. Namun jika OSP memiliki tenaga kerja yang mendukung lebih baik menggunakan Accrual Basic. Karna Accrual Basis lebih banyak kelebihannya dibandingkan Cash Basis seperti lebih transparan dan akuntable. Walaupun pengerjaannya lebih sulit dan terperinci dibandingkan basis kas. Akan tetapi, aada beberapa tantangan yang memerlukan perhatian bagi rganisasi Sektor Publik yang akan menggunakan Accrual Basis agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan serta manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan untuk diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis akrual, dan
  • 16. komitmen politik yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang matang agar proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel.