Administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, material, dan waktu dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematis."

1. i
LAPORAN OBSERVASI
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH
BIDANG GARAPAN MANAJEMEN KEUANGAN
DI SMP NEGERI 10 TARAKAN
TAHUN AJARAN 2018/2019
DOSEN PENGAMPU:
SUPRIANTO, M. Pd
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 5
ALFRET LIMBAN PARANNA
SRI DEWI HERNITA
JUMRIANI
MUHAIMINA SA’ADAH HELVY EFFENDI
SARMILA
16.406040.31
16.406040.09
16.406040.26
16.406040.55
15.601040.057
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
2018

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan laporan observasi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat
sederhana. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan,
petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam memahami manajemen
keuangan di SMP Negeri 10 Tarakan.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak - banyaknya
kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan observasi
Manajemen Pendidikan dan Administrasi Sekolah ini:
1. Kepada Bpk. Suprianto, M. Pd selaku dosen pengampu mata kuliah
Administrasi dan Manajemen Pendidikan.
2. Kepada Bpk. Hakiman S.E selaku narasumber yang menjabat sebagai
bendahara SMPN 10 Tarakan
3. Kepada kedua orang tua kami yang telah membantu dalam hal materil
sehingga laporan observasi ini dapat terselesaikan.
4. Teman - teman yang saling membantu dalam menyelesaikan
penyusunan laporan observasi ini.
Harapan kami semoga laporan observasi ini dapat membantu
menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Laporan
observasi ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman
yang kami miliki sangat kurang. Oleh kerena itu kami harapkan kepada

3. ii
para pembaca untuk memberikan masukan - masukan yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan laporan observasi ini.
Tarakan, 12 Desember 2018
Kelompok 5

4. iii
DAFTAR ISI
k
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL....................................................................................................v
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1 Latar Belakang ..........................................................................................1
1.2 Tujuan Observasi.......................................................................................3
1.3 Manfaat Observasi.....................................................................................3
1.4 Waktu dan Tempat Observasi ...................................................................4
BAB II PEMBAHASAN .........................................................................................5
2.1 Pengertian Administrasi dan Manajemen Pendidikan...............................5
2.1.1 Pengertian Administrasi Pendidikan..................................................5
2.1.2 Pengertian Manajemen Pendidikan....................................................8
2.2 Bidang Garapan Manajemen Keuangan..................................................10
2.2.1 Pengertian Manajemen Keungan .....................................................10
2.2.2 Komponen Utama Manajemen Keuangan Sekolah .........................11
2.2.3 Sumber-Sumber Keuangan Sekolah ................................................12
2.2.5 Prinsip dan Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah ........................16
2.2.6 Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif ..............20
2.2.7 Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah.........................................22

5. iv
BAB III HASIL OBSERVASI DAN PEMBAHASAN ........................................23
3.1 Hasil Wawancara dengan Narasumber....................................................23
3.2 Pembahasan.............................................................................................28
BAB IV PENUTUP ...............................................................................................32
4.1 Kesimpulan..............................................................................................32
4.2 Saran........................................................................................................33
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................35
LAMPIRAN...........................................................................................................36

6. v
DAFTAR TABEL
Table 1 Indikator Perencanaan Anggaran..............................................................23
Table 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran ..............................................................25
Table 3 Indikator Pengawasan Anggaran ..............................................................26
Table 4 Indikator Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran ...........................27

7. vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Biodata Narasumber...........................................................................36
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara Narasumber..................................................37
Lampiran 3 Foto - foto kegiatan Observasi ..........................................................40

8. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir
sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian
manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan kajian manajemen
pendidikan. Namun manajemen pendidikan mempunyai cangkupan yang lebih
luas dibandingkan dengan manajemen sekolah. Dengan kata lain, manajemen
sekolah bagian dari manajemen pendidikan. Manajemen sekolah terbatas pada
satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh
komponen system pendidikan, bahkan bisa menjangkau system yang lebih luas
dan besar (suprasistem) secara regional, nasional, bahkan internasional.
Dalam manajemen sekolah terdapat beberapa bidang garapan, salah satunya
manajemen keuangan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu
sumber daya yang secara langsung berperan guna menunjang efektifitas dan
efisiensi pengelolaan pendidikan. Maka dari itu pemerintah, orang tua, dan
masyarakat hendaknya dapat mengalokasikan keuangan sebagai sumber dana
pendidikan. Komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen
produksi, sebagai tumpuan pelaksanaan berbagai kegiatan belajar mengajar
yang berkaitan dengan komponen-komponen lainnya. Kegiatan belajar yang
baik tentunya didukung oleh penerapan disiplin sekolah, kinerja kepala sekolah
dan guru, sarana prasarana yang memadai, fasilitas belajar yang menunjang,

9. 2
keadaan peserta didik dan partisipasi orang tua dimana semua hal tersebut
memerlukan dukungan biaya.
Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan sekolah, maka perlu
dibentuk struktur organisasi yang mana nantinya akan mengemban
tanggungjawab sesuai dengan kemampuan masing-masing personal. Selain itu
penyusunan program kerja, pelaksanaan, dan pengawasan juga perlu
dilaksanakan guna perbaikan sistem dan manajemen sekolah secara kontinu.
Disamping itu, perlu adanya evaluasi perbaikan yang berkelanjutan demi
penyempurnaan yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur,
proses dan sumber daya. Sehingga output yang akan dihasilkan berupa
pertanggungjawaban sekolah terhadap keberhasilan program yang
dilaksanakan, serta untuk meningkatkan kinerja melalui penghargaan maupun
pemberian sanksi, peningkatan mutu sumber daya manusia, dan lain
sebagainya.
Mengingat bahwa manajemen keuangan sangat dibutuhkan oleh suatu
instansi sekolah guna mempermudah pencapaian tujuan. Perencanaan
mengenai keuangan disusun berdasarkan data kegiatan yang akurat sehingga
terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan dan sebagai pedoman dalam
mengunakan biaya yang tersedia. Berangkat dari latar belakang diatas, penulis
berfokus melakukan observasi menajemen keuangan di SMP Negeri 10
Tarakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan
manejemen sekolah.

10. 3
1.2 Tujuan Observasi
Secara umum tujuan dari observasi manajemen keuangan adalah untuk
menambah pengetahuan para pembaca tentang segala hal yang berhubungan
dengan manajemen keuangan di SMPN 10 Tarakan. Secara khusus tujuan dari
observasi ini adalah untuk menganalisa manajemen keuangan sekolah yang
terdapat di SMPN 10 Tarakan.
1.3 Manfaat Observasi
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta masukan
untuk peningkatan tentang manajemen keuangan dan menjadi bahan
pertimbangan untuk observasi selanjutnya mengenai manajemen keuangan
sekolah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan
pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan
Sekolah.
b. Bagi Pihak SMPN 10 Tarakan
Diharapkan dapat mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih
transparan dalam pengelolaan Dana sekolah, baik berupa dana BOS,
BOP ataupun dari swadaya masyarakat.

11. 4
c. Bagi Komite Sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan danpemahaman
mengenai peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana Sekolah.
1.4 Waktu dan Tempat Observasi
Observasi Manajemen keuangan sekolah dilaksanakan pada tanggal 28
November 2018 pukul 10:00 WITA di ruang bendahara umum SMP Negeri
10 Tarakan yang berlokasi di Jl. Pantai Amal, Pantai Amal RT 04, Tarakan
Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

12. 5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Administrasi dan Manajemen Pendidikan
2.1.1 Pengertian Administrasi Pendidikan
Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa latin yang
terdiri dari “ad” yang bermakna “kepada” dan “ministro” yang
bermakna “melayani”. Jadi secara bebas, administrasi dapat dimaknai
sebagai pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu (Daryanto,
2008: 1).
Secara semantis, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas.
Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan
data, surat-surat informasi secara tertulis serta penyimpanan dokumen
sehingga dapat dipergunakan kembali bila diperlukan. Dalam hal ini
kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha. Sedangkan dalam
arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen/pengelolaan
terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan
tujuan/program organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen.
Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pengertian
administrasi, berikut ini adalah pendapat beberapa ahli dalam Daryanto
(2008:7). Sondang siagan mengatakan bahwa adminstrasi adalah
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang

13. 6
didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.
The Liang Gie berpendapat hampir sama, yakni administrasi adalah
segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang
dilaksanakan oleh sekolompok orang dalam kerja sama untuk mencapai
tujuantertentu. Sementara itu Soehari sutisna berpendapat bahwa
administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha
kerja sama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien.
Sesuai perkembangan zaman, pengertian atau konotasi terhadap
administrasi sendiri mengalami pergeseran ke arah yang lebih luas.
secara garis besar, Daryanto (2008:2) mengemukakan bahwa
administrasi modern dapat diartikan sebagai berikut: memiliki
pengertian yang sama dengan manajemen, menyuruh orang agar bekerja
secara produkti, memanfaatkan manusia, material, uang, dan metode
secara terpadu., mencapai suatu tuJuan melalui orang lain, dan fungsi
eksekutif pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada
hakikatnya yang menjadi perhatian utama adminsitrasi adalah tujuan,
manusia,sumber, dan waktu. Jika keempatnya digabungkan, maka
terlihat sebagai suatu kesatuan sosial yang disebut organisasi. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah subsistem dari

14. 7
organisasi yang terdiri atas unsur-unsur tuJuan, manusia, sumber, dan
waktu.
Sedangkan untuk dapat memahami administrasi pendidikan secara
keseluruhan, maka perlu terlebih dahulu membahas titik awal
pengertian tersebut, yaitu administrasi. Pengertian dasar tentang
administrasi itu akan merupakan tumpuan pemahaman administrasi
pendidikan seutuhnya.Seperti telah dijelaskan di atas bahwa
administrasi secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu
merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek
tertentu.Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan
kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar
sekolah. Untuk memperluas pemahaman tentang pengertian
administrasi pendidikan berikut ini dikemukakan beberapa batasan atau
definisi yaitu : (Sagala, 2006: 38-39)
Hadari Nawawi (1989:11) administrasi pendidikan adalah
serangkaian kegiatan ataukeseluruhan proses pengendalian usaha
kerjasama sejumlah orang untuk mecapai tujuan pendidikan secara
berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan
tertentu,terutama berupa lembaga pendidikan formal.
Robert E. Wilson (1996) administrasi pendidikan adalah koordinasi
kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi seluruh anak-
anak di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin
pencapaian tujuan.

15. 8
Mohammad Rifai (1972:51) administrasi adalah keseluruhan proses
yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi
yang tersedia dan yang sesuai, baik personel maupun materil dalam
usaha untuk mencapai tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin
Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
administrasi pendidikan pada intinya adalah segenap proses pengalahan
dan pengintegrasian segala sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas
kelembagaan, baik personal, spiritual dan materil, yang bersangkutan
dengan pencapaian tujuan pendidikan.
2.1.2 Pengertian Manajemen Pendidikan
Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola.
Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan
dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan
pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi
yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan
pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.
(Rohiat, 2010)
Pada waktu ini istilah-istilah yang digunakan dalam menunjuk
pekerjaan pelayanan kegiatan adalah manajemen, pengelolaan,
pengaturan dan sebagainya, yang didefinisikan oleh berbagai ahli secara
bermacam-macam. antara lain: (Hasibuan, 1995)

16. 9
Menurut Hasibuan, manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur
proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya
secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan
sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.
G.R Terry menyatakan Manajemen adalah suatu proses atau
kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu
kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau
maksudmaksud yang nyata.
William H. Newman mengatakan Manajemen adalah fungsi yang
berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain.
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di
dalam pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang
merupakan unsur penting, yaitu: (a) usaha kerjasama, (b) oleh dua orang
atau lebih, dan (c) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam pengertian tersebut sudah menunjukkan adanya gerak, yaitu
usaha kerjasama, personil yang melakukan, yaitu dua orang atau lebih,
dan untuk apa kegiatan dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. tiga unsur tersebut, yaitu gerak, orang, dan arah dari
kegiatan, menunjukkan bahwa manajemen terjadi dalam sebuah
organisasi, bukan pada kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang
individu.

17. 10
Dengan menerapkan definisi tersebut pada usaha pendidikan yang
terjadi dalam sebuah organisasi, maka definisi Mananemen Pendidikan
adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa
proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang
tergabug dalam organisasi pendidikan untuk menca$ai tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien
2.2 Bidang Garapan Manajemen Keuangan
2.2.1 Pengertian Manajemen Keungan
Menurut Maisyaroh dalam Daryanto (2013: 129), manajemen
keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan
dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari
perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan.
Jadi secara garis besar manajemen keuangan merupakan salah satu
substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya
kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi
manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan
dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan
manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-
sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan
pertanggungjawaban.

18. 11
2.2.2 Komponen Utama Manajemen Keuangan Sekolah
Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus
dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan
anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-
benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-
kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.
Komponen utama manajemen keuangan meliputi:
a. Prosedur anggaran
b. Prosedur akuntansi keuangan
c. Pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian
d. Prosedur investasi
e. Prosedur pemeriksaan
Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menganut asas
pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil
tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.
Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan
memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan
berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun Bendaharawan
adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan
dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat

19. 12
dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan
pertanggungjawaban.
2.2.3 Sumber-Sumber Keuangan Sekolah
Sumber-sumber keuangan sekolah yang akan memperlancar
manajemen keuangan sekolah, antara lain (Daryanto, 2013: 135):
1. Dana dari Pemerintah
Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin
dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua
sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin.
Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan
berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan
besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah
ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan
pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus
benarbenar sesuai dengan mata anggara tersebut. Selain DIK,
pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan
untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
2. Dana dari Orang Tua Siswa
Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite.
Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa
ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite
terdiri atas : Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus

20. 13
dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa
di sekolah. Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru
yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa
(pembayarannya dapat diangsur). Dana sukarela yang biasanya
ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang dermawan dan
bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu
ikatan apapun.
3. Dana dari Masyarakat
Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak
mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh
perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.
Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari
kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu
kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan,
dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik
milik pemerintah maupun milik swasta.
4. Dana dari Alumni
Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu
sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat
dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah
dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak
mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut
mendukung kelancaran kegiatankegiatan demi kemajuan dan

21. 14
pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari
alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau
lustrum sekolah.
5. Dana dari Peserta Kegiatan
Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang
menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau
ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris
atau keterampilan lainnya.
6. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah
Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk
mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai
kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapatj dilakukan
oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah,
bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.
Selain Sumber-sumber keuangan sekolah yang akan memperlancar
manajemen keuangan sekolah, terdapat dimensi pengeluaran yang
meliputi:
1. Biaya rutin
Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun,
seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional,
biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran
(barang-barang habis pakai).
2. Biaya pembangunan

22. 15
Misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah,
pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan
furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang
tidak habis pakai.
2.2.4 Penyusunan RAPBS Sekolah
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus
berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan
bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi
penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan
profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan
kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah,
guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu
disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa
alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.
Prinsip Penyusunan RAPBS, antara lain:
1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan
pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan
transparan.
2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan
dipajang di tempat terbuka di sekolah.
3. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama
memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana
pengembangan sekolah

23. 16
Sedangkan Proses Penyusunan RAPBS meliputi:
a. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek
yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah
b. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan
masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya,
c. Menyelesaikan analisis kebutuhan,
d. Memprioritaskan kebutuhan,
e. Mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam
rencana pengembangan sekolah,
f. Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber
pemasukan,
g. Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung
jawab, pelaporan, dsb.), dan mengawasi serta memantau kegiatan
dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.
2.2.5 Prinsip dan Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah
a. Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah
prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan
bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.
Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Berikut

24. 17
penjelasan prinsip keuangan menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal
48:
1) Transparasi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di
bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola
suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen
keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam
manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan
pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
2) Akuntabilitas
Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti
penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada tiga pilar utama
yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:
a. adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan
menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai
komponen dalam mengelola sekolah,
b. adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
c. adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana
kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan

25. 18
prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang
cepat
3) Efektifitas
Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas
kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk
membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga
yang bersangkutan.
4) Efisiensi
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan
(input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya
yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.
Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
(a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu,
tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil
yang ditetapkan.
(b) Dilihat dari segi hasil
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan
waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil
sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
5) Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

26. 19
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan
pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan
pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan
untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif
dan efisien.
Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
keuangan sekolah
2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan
sekolah
3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala
sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan
bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-
jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai
peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan utama manajemen
keuangan adalah:
1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan
harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk
diinvestasikan kembali.
2. Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan,
pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

27. 20
2.2.6 Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah yang Efektif
Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun
pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di
sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut
(Depdiknas, 2000 : 178-179):
a. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan
yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
b. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan
kebutuhan dana penunjang.
c. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan
kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
d. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
pelajaran yang bersangkutan.
e. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk
masing-masing kegiatan.
f. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu
format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
g. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang
Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut
Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada
semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam
RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen

28. 21
operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada
umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5
kategori pembiayaan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana
pendidikan.
b. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.
c. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan
d. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil
e. Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3
Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup
kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk
keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus,
sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai
suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun
pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa
besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat
dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui
penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu
tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di
sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS).
Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam.
Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu
SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda

29. 22
pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS
minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara
nasional.
2.2.7 Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah
Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan
terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah.
Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang
digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana
tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan
dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa.
Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

30. 23
BAB III
HASIL OBSERVASI DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Wawancara dengan Narasumber
Wawancara dilakukan dengan narasumber Bpk. Hakiman S.E selaku bendahara
umum SMPN 10 Tarakan, hasil wawancara adalah sebagai berikut:
Table 1 Indikator Perencanaan Anggaran
Indikator
Perencanaan
Anggaran
(RAPBS)
Pertanyaan Jawaban
1. Darimanakah sumber
anggaran dalam
pengelolaan sekolah ini?
Sumber dana yang kami
peroleh berasal dari BOS,
BOP,dan komite.
2. Berapa besaran dana
yang diberikan oleh
pemerintah pusat (BOS),
PEMDA (BOP), dan
swadaya masyarakat?
Dana dari BOS kurang lebih
80 juta per tiga bulan, dana
dari BOP kurang lebih 2 juta
pertahun dan dana dari
komite kurang lebih 20-30
juta pertahun.
3. Siapa saja yang terlibat
dalam proses
perencanaan anggaran?
yang terlibat dalam proses
perencanaan Kepala Sekolah
dan Bendahara
4. Kegiatan apa saja yang
dibiayai oleh BOS, BOP,
dan swadaya
masyarakat?
Kegiatan yang di biayai yaitu
kegiatan seperti
ATK,kegiatan UN,kegiatan
US, Perlombaan, Sarana,

31. 24
renovasi(anggaran dari
APBD)
5. Apakah setiap kegiatan
yang dibiayai oleh
sekolah ini tercantum di
dalam RAPBS?
80% kegiatan masuk dalam
RAPBS dan 20% tidak
misalnya jika ada surat dari
Dinas.
6. Kegiatan apa saja yang
termuat di dalam RAPBS
dan tidak diatur dalam
juknis BOS dan BOP?
Semua kegiatan ada pada
RAPBS

32. 25
Table 2 Indikator Pelaksanaan Anggaran
Indikator
Pelaksanaan
(Penggunaan)
Anggaran
(APBS)
Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana mekanisme
penyaluran dana yang
digunakan dalam satu
kegiatan?
Mekanisme penyaluran dana
suda tersusun di RKS.
2. Ketika dana ingin
digunakan, berapa lama
waktu yang diperlukan
untuk pencairan dana?
waktu yang diperlukan untuk
pencairan dana BOS sekitar 3
bulan.
3. Apa yang dilakukan
sekolah jika dana BOP atau
BOS tidak mencukupi?
Belumpernah terjadi
kekurangan dana saat suatu
kegiatan dilaksanakan
4. Ketika dana dari pemerintah
tidak mencukupi dalam
pengelolaan Pendidikan
setiap tahunnya! Apakah
kegiatan tetap dilaksanakan,
dibatalkan atau melibatkan
pihak ketiga?
Ketika dana dari pemerintah
tidak mencukupi maka
kegiatan akan dibatalkan.

33. 26
5. Kendala apa sajakah yang
dihadapi dalam
pengelolaan dana anggaran
setiap kegiatan
Yang menjadi kendala dalam
proses pelaksanaan ialah
pencairan dana yang lamban.
Table 3 Indikator Pengawasan Anggaran
Indikator
Pengawasan
Anggaran
(APBS)
Pertanyaan Jawaban
1. Siapa yang bertanggung
jawab dalam pengawasaan
pengelolaan keuangan?
Kepala Sekolah dan
Bendahara
2. Bagaimana proses
pengawasan pengelolaan
keuangan?
Saya sendiri yang langsung
mengawasinya dan langsung
SPC kan
3. Apa saja yang
diperhatikan dalam proses
pengawasan?
daftar hadir,surat tugas,
kwitansi dan nota.
4. Berapa kali dilakukan
pemeriksaan dalam satu
periode pencairan dana
dari pemerintah?
pemeriksaan dilakukan
setahun sekali, biasanya oleh
inspektorat dan Dinas
Pendidikan.
5. Kepada siapa laporan
pengawasan diberikan?
Laporan pengawasan diberik
ke Dinas Pendidikan.

34. 27
6. Apakah orang tua,
masyarakat, dan siswa
terlibat dalam pengawasan
pengelolaan anggaran?
Tidak semuanya terlibat,yang
terlibat hanya komite.
7. Adakah sanksi yang
dikenakan apabila terdapat
kegiatan yang sudah
dianggarkan tetapi tidak
dilaksanakan?
Untuk sekarang belum ada
kegiatan yang tidak
dilaksanakan sehingga kami
tidak tahu apaka akan di
berikan sanksi jika ada
kegiatan yang tidak
dilaksanakan.
Table 4 Indikator Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran
Indikator
Evaluasi dan
Pertanggungja
waban
Anggaran
(APBS)
Pertanyaan Jawaban
1. Dalam evaluasi anggaran,
siapa saja komponen
sekolah yang ikut terlibat?
Kepala Sekolah dan
Bendahara.
2. Bagaimana proses evaluasi
dan pertanggungjawaban
anggaran?
prosesnya yaitu di SPJ kan
dan dilaporkan.

35. 28
3. Siapa yang bertanggung
jawab dalam pembuatan
laporan keuangan setelah
pelaksanaan kegiatan?
pembuatan laporan keuangan
dilakukan oleh kepala
Sekolah, Bendahara dan
Pembantu Bendahara
4. Apakah dana yang tersisa
dalam satu kali periode
harus di kembalikan ke
pemerintah atau ada opsi
lain?
jika dalam satu periode masi
ada sisa maka akan
dikembalikan.
5. Berapa presentase
keberhasilandari
pelaksanaan yang telah
disusun?
presentase keberhasilandari
pelaksanaan sekitar 90%.
3.2 Pembahasan
Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah
yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.
Melalui kegiatan keuanagan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat
direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan
efisien. Untuk mengetahui efektif dan efisiannya RAPBS yang di susun maka

36. 29
dilakukan suatu analisis, adapun hasil analisis mengenai bidang garapan
Manajemen Keuangan di SMPN 10 TARAKAN sebagai berikut:
Dalam penyusunan RAPBS di SMPN 10 TARAKAN hanya dilakukan oleh
kepala sekolah dan bendahara umum, sedangkan penyusunan RARBS yang
baik dan benar haruslah melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf
TU dan komunitas sekolah. Dilain sisi dana yang diperoleh SMPN 10
TARAKAN bersumber dari pemerintah pusat (BOS) dan pemerintah daerah
(BOP), selain sumber keuangan yang disebutkan diatas, SMPN 10 TARAKAN
juga mendapatkan dana yang berasal dari komite. Hal itu sejalan dengan kajian
terori (Daryanto,2013: 135) ada sumber dana lain yang dapat dimanfaatkan
sekolah selain dari ketiga sumber dana tersebut diantaranya dana dari orang tua
siswa, dana dari alumni, dana dari peserta kegiatan dan dana dari wirausaha
sekolah.
Berdasarkan kajian teori (Daryanto,2013: 135) besaran dana yang diberikan
pemerintah kepada sekolah didasari oleh banyaknya siswa di sekolah tersebut.
Adapun besaran dana yang didapat dari pemerintah pusat (BOS) ialah sebanyak
Rp. 80.000.000 per tiga bulan, besaran dana yang didapat dari pemerintah
daerah (BOP) ialah Rp. 2.000.000 per tahun dan besaran dana yang besarasal
dari komite Rp. 20.000.000 – Rp. 30.000.000 pertahun. Adapun kegiatan yang
yang dibiayai dari sumber dana tersebut misalnya: ATK, kegiatan ujian
nasional, kegiatan ujian sekolah, perlombaan, sarana, renovasi (anggaran dari
APBD) dan lain sebagainya. Tidak semua kegiatan yang dilaksanakan
tercantum dalam RAPBS,dimana persentase kegiatan yang tidak ada dalam

37. 30
RAPBS ialah 20% misalnya ada surat yang derasal dari dinas pendidikan yang
sumber dananya harus dikeluarkan oleh sekolah itu sendiri.
Mekanisme penyaluran dana di SMP Negeri 10 Tarakan telah tersusun di
Rencana Kerja Sekolah (RKS), hal ini telah sesuai dengan panduan penyusunan
RKS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) empat tahunan.
Dalam proses pencairan dananya, dalam hal ini adalah dana BOS sekolah
membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan hingga dana dapat digunakan.
Setelah pencairan dana, selanjutnya dana tersebut dialokasikan untuk
kebutuhan penyediaan pendanaan biaya pelaksana program wajib belajar, serta
untuk membebaskan pungutan guna meringankan beban siswa. Dalam
pelaksanaan kegiatannya, dana yang dianggarkan sekolah telah sesuai dengan
kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, tidak pernah
ada kegiatan yang dibatalkan yang disebabkan kekurangan dana. Akan tetapi,
dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala yang menyebabkan kegiatan
harus diundur yaitu pencairan dana dari pemerintah yang dirasa lamban oleh
sekolah.
Dalam proses pengawasan keuangan SMPN 10 TARAKAN, tidak semua
pihat terlibat diantaranya orang tua, masyarakat, dan siswa tidak ikut di libatkan
dalam proses pengawasan, pihak yang terlibat hanyalah kepala sekolah dan
bendahara sekolah saja . Adapun hal-hal yang di perhatikan oleh SMPN 10
TARAKAN dalam proses pengawasan adalah daftar hadir,surat tugas, kwitansi
dan nota. Laporan pengawasan yang telah di buat akan akan segera di serakan

38. 31
oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan,dan Pemeriksaaan dana akan
dilakukan sesiap setahun sekali oleh inspektorat dan Dinas Pendidikan.
Dalam pengevaluasian suatu anggaran pada SMP Negeri 10 Tarakan hanya
mengikut sertakan kepala sekolah dan bendahara sekolah, sedangkan dalam
pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh kepala
sekolah, bendahara, dan pembantu bendahara. Sehingga hal ini akan
mengakibatkan ketidaksinkronan karena jika dalam pembuatan laporan
keuangan diikutsertakan pembantu bendahara maka pembantu bendahara
haruslah terlibat dalam pengevaluasian bersama-sama kepala sekolah dan
bendahara.
Evaluasi dan pertanggung jawaban anggaran akan dimuat dalam Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dan akan dilaporkan, dimana kepala sekolah wajib
menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan
pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau
per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada
sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana
tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua
siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
Persentase keberhasilan dari pelaksanaan yang telah disusun dalam RAPBS
pada SMPN 10 Tarakan mencapai sekitar 90%, yang artinya dalam penyusunan
perencanaan anggaran yang dilakukan oleh SMPN 10 sudah sangat baik

39. 32
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di SMPN 10 Tarakan maka
dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Dalam penyusunan RAPBS pada sekolah SMPN 10 Tarakan hanya
dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Sumber dana SMPN
10 Tarakan berdasar dari pemerintah pusat (BOS) sebesar 80 juta rupiah
per tiga tahun, pemerintah daerah (BOP) sebesar 2 juta per tahun dan dari
komite sekolah sebesar 20 sampai 30 juta per tahun. Tidak semua kegiatan
yang dilaksanakan tercantum dalam RAPBS, dimana terdapat 20%
kegiatan yang dananya harus dikeluarkan oleh sekolah itu sendiri.
2. Mekanisme penyaluran dana di SMPN 10 Tarakan telah sesuai dengan
panduan penyusunan RKS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) empat tahunan. Dalam proses pencairan dana BOS sekolah
membutuhkan waktu sekitar 3 bulan hingga dana dapat digunakan. Dalam
pelaksanaannya tidak pernah ada kegiatan yang dibatalkan karena
kekurangan dana. Akan tetapi, kegiatan harus diundur karena pencairan
dana dari pemerintah yang dirasa lamban oleh sekolah.
3. Dalam proses pengawasan keuangan SMPN 10 Tarakan pihak yang terlibat
hanyalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Laporan pengawasan
yang telah dibuat diserahkan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan

40. 33
dan pemeriksaan dana akan dilakukan setiap setahun sekali oleh
Inspektorat dan Dinas Pendidikan.
4. Dalam pengevaluasian suatu anggaran pada SMPN 10 Tarakan hanya
mengikutsertakan kepala sekolah dan bendahara sekolah. Evaluasi dan
pertanggungjawaban anggaran akan dimuat dalam Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dan akan dilaporkan, dimana kepala sekolah
wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan sekolah. Pengevaluasian
dilaksanakan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan
dipertanggungjawabkan kepada sumber dana.
5. Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh SMPN 10 Tarakan sudah
sangat baik hal ini dapat dilihat dari presentasi keberhasilan pelaksanaan
yang mencapai sekitar 90%.
4.2 Saran
Ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan kepada pihak SMPN 10
Tarakan yaitu:
1. Dalam penyusunan RAPBS yang baik harus sekolah melibatkan kepala
sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah,
bukannya hanya melibatkan kepala sekolah dan bendahara saja sehingga
sekolah dapat dikatakan bersifat transparan.
2. Dalam proses pengawasan seharusnya melibatkan orang tua,
masyarakat, dan siswa sehingga penyaluran dana dapat tersalurkan
dengan baik dan tepat tanpa ada kesalah pahaman antara setiap pihak
yang terlibat didalamnya.

41. 34
3. Dalam pengevaluasian anggaran haruslah melibatkan juga pembantu
bendahara Sehingga dapat menghindari terjadinya ketidaksinkronan
dalam penyusunan laporan keuangan.

42. 35
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Moch Idochi. 2013. Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya
Pendidikan. Jakarta: Rawajali
Daryanto. 2008. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
Daryanto. 2013. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah. Yogyakarta: PT
Gava Media.
Hasibuan, Melayu S.P. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bina
Rupa Aksara
Rohiat. 2010. Manajemen Sekolah, Teori dasar dan Praktik. Bandung: PT. Refika
Aditama
Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi
Universitas Gajah Mada.
Sutrisno. 2003. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi). Yogyakarta:
PT Ekonisia.
Sagala, Syaiful. 2006. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor
20 Tahun 2003 pasal 48.

43. 36
LAMPIRAN
Lampiran 1 Biodata Narasumber

44. 37
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara Narasumber
BIDANG GARAPAN MANAJEMEN KEUANGAN
ADMINISTRASI & MANAJEMEN SEKOLAH
Bidang
Garapan
Indikator Pertanyaan
Manajemen
Keuangan
Perencanaan
Anggaran (RAPBS)
7. Darimanakah sumber anggaran dalam
pengelolaan sekolah ini?
8. Berapa besaran dana yang diberikan
oleh pemerintah pusat (BOS), PEMDA
(BOP), dan swadaya masyarakat?
9. Siapa saja yang terlibat dalam proses
perencanaan anggaran?
10. Kegiatan apa saja yang dibiayai oleh
BOS, BOP, dan swadaya masyarakat?
11. Apakah setiap kegiatan yang dibiayai
oleh sekolah ini tercantum di dalam
RAPBS?
12. Kegiatan apa saja yang termuat di
dalam RAPBS dan tidak diatur dalam
juknis BOS dan BOP?

45. 38
Pelaksanaan
(Penggunaan)
Anggaran (APBS)
6. Bagaimana mekanisme penyaluran
dana yang digunakan dalam satu
kegiatan?
7. Ketika dana ingin digunakan, berapa
lama waktu yang diperlukan untuk
pencairan dana?
8. Apa yang dilakukan sekolah jika dana
BOP atau BOS tidak mencukupi?
9. Ketika dana dari pemerintah tidak
mencukupi dalam pengelolaan
Pendidikan setiap tahunnya! Apakah
kegiatan tetap dilaksanakan, dibatalkan
atau melibatkan pihak ketiga?
10. Kendala apa sajakah yang dihadapi
dalam pengelolaan dana anggaran
setiap kegiatan .
Pengawasan
Anggaran (APBS)
8. Siapa yang bertanggung jawab dalam
pengawasaan pengelolaan keuangan?
9. Bagaimana proses pengawasan
pengelolaan keuangan?
10. Apa saja yang diperhatikan dalam
proses pengawasan?

46. 39
11. Berapa kali dilakukan pemeriksaan
dalam satu periode pencairan dana dari
pemerintah?
12. Kepada siapa laporan pengawasan
diberikan?
13. Apakah orang tua, masyarakat, dan
siswa terlibat dalam pengawasan
pengelolaan anggaran?
14. Adakah sanksi yang dikenakan apabila
terdapat kegiatan yang sudah
dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan?
Evaluasi dan
Pertanggungjawaban
Anggaran (APBS)
6. Dalam evaluasi anggaran, siapa saja
komponen sekolah yang ikut terlibat?
7. Bagaimana proses evaluasi dan
pertanggungjawaban anggaran?
8. Siapa yang bertanggung jawab dalam
pembuatan laporan keuangan setelah
pelaksanaan kegiatan?
9. Apakah dana yang tersisa dalam satu
kali periode harus di kembalikan ke
pemerintah atau ada opsi lain?
10. Berapa presentase keberhasilandari
pelaksanaan yang telah disusun?

47. 40
Lampiran 3 Foto - foto kegiatan Observasi

48. 41