Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Paparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptx
Similar to Paparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Paparan Kapuslatluh KP Sos PermenPAN RB 7 Juli 2022.pptx
- 1. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERIKANAN PASCA PENETAPAN PERMENPAN RB NO. 18/2022 TENTANG JF PENYULUH PERIKANAN DAN PERMENPAN RB NO. 19/2022 TENTANG JF ASISTEN PENYULUH PERIKANAN Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Disampaikan pada Sosialisasi PermenPAN RB No. 18 Tahun 2022 dan PermenPAN RB No. 19 Tahun 2022 yang diselenggarakan Sekretariat BRSDM KP Bogor, 7 Juli 2022
- 3. KKP selaku instansi pembina Jabatan Fungsional bidang KP, berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional, perlu segera menyesuaikan ketentuan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai kondisi aturan pembinaan saat ini; 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1), Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 94 pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional sudah tidak ada lagi 3 Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan merupakan Jabatan Fungsional yang penetapan angka kreditnya menggunakan sistem konvensional 4 Adanya penataan organisasi dan SDM di lingkungan KKP dan kebijakan transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. 5
- 4. Melegalisasi dan memperkuat eksistensi dan profesionalisme Penyuluh Perikanan yang mandiri sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Penyesuaian substansi penyuluhan perikanan sesuai peraturan yang berlaku Membangun sistem karier agar Penyuluh Perikanan berkinerja lebih baik Optimalisasi kinerja Penyuluh Perikanan sesuai program prioritas KKP PERMENPAN 19/2008
- 5. Butir-butir kegiatan JF Penyuluh Perikanan dan JF Asisten Penyuluh Perikanan mampu mendukung program Prioritas KKP Profesionalisme JF Penyuluh Perikanan dan JF Asisten Penyuluh Perikanan dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan Penyuluhan sebagai bagian dari tujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Kesejahteraan Umum 1 2 3
- 6. Rekomendasi Uji Beban Kerja PENETAPAN PERATURAN MENTERI IP memaparkan usulan Berita Acara Ekspose Ekspose Usulan Olah data dan validasi, Berita Acara hasil uji petik Penyusunan Rancangan Validasi Hasil Penyusunan tugas jabatan dan butir kegiatan Penyusunan Instrumen Uji Petik Penyusunan Tugas dan Uraian Kegiatan Harmonisasi dan pengundangan dilakukan dengan Kemenkumham Paraf Persetujuan oleh JPT Madya IP Harmonisasi dan Pengundangan Salinan Penyerahan Salinan kepada IP www.jdih.menpan.go.id Usulan (Baru/Perubahan) Surat dari Pimpinan IP Naskah Akademik e-Salam (8 September 2021) (18 September 2021) (3-4 dan 10-11 November 2021) di Indramayu dan Marosl, Pangkep (12-13 November 2021) (27 Agustus 2021) Oktober- 1 November 2021 (17 Mei 2022) (5 Juni 2022)
- 7. PNS: 268 CPNS: 13 P3K : 60 PPB : 274 PPS : 274 BPPP MEDAN PNS: 300 CPNS: 18 P3K :42 PPB: 167 PPS: 226 BRPPUPP Palembang PNS: 147 CPNS: 10 P3K: 16 PPB: 185 PPS: 351 BRPBATPP Bogor PNS: 326 CPNS: 30 P3K : 60 PPB: 217 PPS: 355 BPPP Tegal PNS: 331 CPNS: 50 P3K: 67 PPB: 210 PPS: 207 BPPP Banyuwangi PNS: 284 CPNS: 13 P3K: 31 PPB: 179 PPS: 250 BBRBLPP Gondol PNS: 399 CPNS: 17 P3K: 39 PPB: 161 PPS: 187 BRPBAPPP Maros PNS: 208 CPNS: 30 P3K: 26 PPB: 120 PPS: 96 BPPP BITUNG PNS: 256 CPNS: 13 P3K: 6 PPB: 111 PPS: 37 BPPP AMBON PNS: 2549 CPNS: 200 P3K: 347 PPB: 1624 PPS: 1983 BPPP MEDAN BRPPUPP PALEMBANG BRPBATPP BOGOR BPPP TEGAL BPPP BANYUWANGI BBRBLPP GONDOL BRPBAPPP MAROS BPPP BITUNG BPPP AMBON Data per Juni 2022 48% 12% 15% 25% Budidaya Penangkapan Pengolahan Pemasaran Lainnya*
- 8. 1. Menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan (proses) 2. Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; (proses) 3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan (proses); 4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan (proses); 5. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penyuluhan perikanan; 6. Menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; 7. Menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; 8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; 9. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; 10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan perikanan; 11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; 12. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan (proses) 13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; 14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan (sudah ada) 15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan;(sudah ada) 16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; 17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan; dan 18. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.(proses)
- 9. Penghitungan atas dasar SKR (Standar Kemampuan Rata-rata) adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif 1 (satu) tahun. No Jenjang SKR Kontribusi Kebutuhan 1 Penyelia Terampil Mahir 28,16 0,29 0,22 0,49 145 111 244 2 Penyelia Terampil Mahir 4,69 0,28 0,36 0,35 2.306 2.944 2.886 3 Penyelia Terampil Mahir 41,02 0,26 0,19 0,55 5 4 10 TOTAL 8.656 ASISTEN PENYULUH PERIKANAN 1. MAHIR 2. TERAMPIL 3. PENYELIA TOTAL KEBUTUHAN : 11.747 APP : 8.656 PP : 3.091 PENYULUH PERIKANAN 1. AHLI PERTAMA 2. AHLI MUDA 3. AHLI MADYA 4. AHLI UTAMA No Jenjang SKR Kontribusi Kebutuhan 1 Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama 2,13 0,00 0,20 0,31 0,49 0 275 443 692 2 Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama 1,90 0,00 0,24 0,32 0,44 0 190 252 346 3 Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama 2,09 0,03 0,19 0,30 0,48 7 45 69 113 4 Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama 2,23 0,04 0,17 0,28 0,51 23 109 187 339 TOTAL 3091
- 10. Hasil Pembahasan bersama Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tanggal 1 Juli 2022, DIRUMUSKAN 5 unit kompetensi Teknis Jabatan Fungsional APP dan PP : 1. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan; 2. Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi; 3. Penyusunan dan Menerapkan Metode dan Materi Penyuluhan Perikanan; 4. Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan; 5. Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Skala Usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan; dan 6. Peningkatan Kesadaran Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Penyusunan Derivasi PermenPAN RB 18/2022 dan PermenPAN RB 19/2022 1. Standar Kualitas Hasil Kerja Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan 2. Juklak dan Juknis Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan Ditargetkan selesai pada akhir Tahun 2022
- 11. PUSLATLUH KP sedang MENGEMBANGKAN Sistem Informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Asisten Penyuluh Perikanan MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP serta Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh Perikanan Puslatluh KP sedang mengadakan Kerja Sama dengan UNIDO GQSP dalam rentang April 2021 s.d. Desember 2022, salah satunya adalah “Pengembangan Aplikasi Monev Simlatluh” yang saat ini sedang dalam tahap awal memasuki kontrak vendor yang diseleksi oleh UNIDO SISTEM MONEV LATLUH SISTEM INFORMASI PENYULUHAN SISTEM INFORMASI PELATIHAN Aplikasi ini akan mencakup :
- 12. Jumlah Penyuluh Perikanan Madya yang berlatarbelakang pendidikan DIV/S1 yang perlu ditingkatkan pendidikannya ke S2 149 Orang Jumlah Penyuluh Perikanan yang berlatarbelakang pendidikan SUPM/SMK/SLTA yang perlu ditingkatkan pendidikannya ke DIV/S1 186 Orang
- 14. No Subjek yang diubah Sebelum Pasca PermenPAN dan RB 18/2022 dan 19/2022 1 Kelas Kelompok 3 Kelas : Pemula, Madya dan Utama 4 Kelas : Pemula, Lanjut, Madya dan Utama 2 Pengembangan Kelembagaan Belum spesifik membahas Gapokkan, Koperasi dan Korporasi Menjabarkan Gapokkan, Koperasi dan Korporasi 3 Jenis Kelompok 5 Jenis (KUB, Pokdakan, Poklahsar, KUGAR dan Pokmaswas) Menyesuaikan kepada kebijakan saat ini, seperti ada penambahan : Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Konservasi, dll)
- 15. 1. Menyampaikan Permenpan RB nomor 18 dan 19 Tahun 2022 ke Satminkal dan Penyuluh Perikanan (6 Juni 2022) 2. Sosialisasi Permenpan RB nomor 18 dan 19 Tahun 2022 (7-8 Juli 2022) 3. Melanjutkan turunan regulasi yang harus disiapkan sesuai dengan tugas Instansi Pembina dengan dukungan Sekreyariat BRSDM KP, Biro SDMAO dan Biro Hukum Setjen KKP 4. Permohonan dukungan dari Pusdik KP dan rintisan kerjasama dengan Universitas Terbuka untuk Pendidikan Lanjutan Penyuluh Perikanan agar memenuhi kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan
- 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- 18. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. di bidang perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan pelatihan, serta penyuluhan kelautan dan perikanan Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan pelatihan, serta penyuluhan kelautan dan perikanan Penyiapan pelaksanaan Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sumber : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 19. INPUT PROSES HASIL DAMPAK Penyuluh Perikanan Wilayah Kerja Kecamatan, Desa PNS, CPNS, PPPK, PPB, Swadaya Anggaran dan Satminkal Penyuluhan Dinas KP 1. Program PrioritasPenempatan Wilker Penyuluhan pada tingkat kecamatan 2. Pemantauan Kinerja Penyuluh Perikanan 3. Sinergi program prioritas dengan program dinas Programa 1. Penyusunan Rencana Kerja 2. Pendampingan Kelompok; 3. Penumbuhan Kelompok; 4. Penilaian Kelas Kelompok; 5. Peningkatan Kelas Kelompok; 6. Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil Sektor KP 7. Pembinaan Koperasi Sektor KP; 8. Fasilitasi akses permodalan usaha; 9. Fasilitasi akses pasar; 10. Pendampingan akses informasi dan teknologi; 11. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan; 12. Pendampingan Bantuan Pemerintah; 13. Pengumpulan/Updating data; dan 14. Membuat laporan. Sasaran Nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah/ pemasar ikan dan petambak garam 45.000 Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh 1.800 Kelompok Meningkat Kelasnya 3.000 Kelompok dibentuk/ditumbuhkan 5 Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek 9 Percontohan Penyuluhan Produktivitas Efisiensi Usaha Pendapatan Kesejahteraan Peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup Tugas Evaluasi 1. UU Nomor 31 Thn 2004 tentang PerikananJunto UU No. 45 Thn 2009 2. UU Nomor 16 Thn 2006 tentangSistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. UU Nomor. 7 Thn 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaikan dan Petambak Garam 4. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 5. UU Nomor 18 Thn 2012 tentangPangan 6. UU Nomor 23 Thn 2014 tentangPemerintahan Daerah Landasan Hukum
- 22. Menyusun rencana kerja Mendampingi kelompok Menumbuhkan kelompok Menilai kelas kelompok Meningkatkan kelas kelompok Membina usaha mikro dan kecil Membina koperasi dan korporasi Penyuluhan adalah sistem pendidikan non-formal (di luar sekolah) bagi orang dewasa yang terencana, dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu, disesuaikan dengan kebutuhan sasaran Memfasilitasi akses permodalan dari perbankan/non perbankan Memfasilitasi akses pemasaran bagi pelaku utama/usaha Memfasilitasi akses informasi dan teknologi bagi pelaku utama/usaha Menyosialisasikan peraturan perundang- undangan Mendampingi program prioritas KKP Mendata atau updating data obyek KKP Membuat Laporan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14