Etika dalam Praktik Kebidanan membahas prinsip-prinsip etika dan kode etik yang harus diterapkan oleh bidan dalam pelayanan kesehatan. Bidan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, dan bertindak secara profesional sesuai standar kebidanan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai isu etika yang mungkin muncul seperti konflik antara kewajiban melaporkan kondisi pasien dan men

1. Etika dalam Praktik
Kebidanan (Etika Profesi
BIDAN)
Oleh :
INDRA SUPRADEWI
Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia

2. TUJUAN SESI
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan
mampu :
 Menerapkan prinsip etik dan kode etik
profesi bidan
 Menunjukkan perilaku etis terhadap klien,
teman sejawat dan masyarakat sesuai
dengan norma yang berlaku
 Mengembangkan profesionalitas dalam
menyikapi masalah/isu etik

3. Bidan sebagai profesi
luhur
• Dalam bahasa Sansekerta
kata ”Bidan” atau
”Widwan” berarti ”Wise
Woman” (perempuan
bijak),
• dalam bahasa Inggris
”Midwife” berarti ”With
Woman” (pendamping
perempuan),
• dalam bahasa Belanda
”Verloskundige” berarti
penolong persalinan yang
terampil
Profesi :
Orang yang melakukan
pekerjaan purna waktu dan
hidup dari pekerjaan itu
dengan mengandalkan
keahlian yang tinggi
Profesi Luhur :
Menekankan pengabdian atau
pelayanan utk kepentingan
orang lain ( Altruistik )
Memperoleh nafkah hidup
sebagai sekadar sebuah
imbalan dari menjalankan
profesi
3

4. BIDAN PROFESI LUHUR
 Motivasi utama/niat mengabdi untuk
kepentingan masyarakat 
Didasari “panggilan jiwa”, “SUARA HATI”
 KETULUSAN HATI
4
TUGAS SUCIMU SEBAGAI
PENYELAMAT SELURUH
WANITA DI MAYAPADA
(IBI)

5. BIDAN PENDAMPING
PEREMPUAN SEPANJANG
PROSES MENJADI IBU

6. FILOSOFI KEBIDANAN
• Kehamilan dan Persalinan merupakan suatu proses
alamiah dan bukan penyakit, namun dapat tiba-tiba
muncul komplikasi, saat itulah diperlukan intervensi
kebidanan
• Setiap perempuan adalah pribadi yang unik mempunyai
hak, kebutuhan, keinginan masing-masing
• Fungsi utama profesi bidan adalah mengupayakan
kesejahteraan ibu dan bayinya, menghargai proses
fisiologis, untuk didukung dan dipertahankan. Bila
timbul penyulit dapat menggunakan teknologi tepat
guna dan rujukan yang efektif
• Tujuan utama asuhan kebidanan adalah tercapainya
keselamatan ibu dan bayinya

7. BENTUK Pelayanan Kesehatan
Promotif
Perlindungan
Khusus
Deteksi Dini
& Tindakan
Segera
Pembatasan
Kecacatan
Rehabilitasi
Mandiri Konsultasi Kolaborasi Rujukan
BENTUK Asuhan Kebidanan
Ruang lingkup Asuhan Kebidanan
Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif

8. No. Lingkup Asuhan Kebidanan Jenis Tindakan
1. Promotif (Upaya Pemeliharaan
dan Peningkatan Kesehatan)
kecukupan asupan gizi, personal hygiene, Perilaku
hidup bersih dan sehat
2. Perlindungan Khusus Asuhan Kehamilan, Asuhan Persalinan, Asuhan Nifas,
Asuhan Bayi, Asuhan Balita, Asuhan Anak, Asuhan
Akseptor KB, Asuhan Kesehatan Reproduksi,
3. Deteksi Dini & Tindakan
Segera
Pemeriksaan & Pengawasan berkala kehamilan,
Persalinan, Nifas, Masa kesuburan, Penggunaan
Kontrasepsi, masa klimakterium, Tumbuh Kembang
Bayi dan Anak, Pertolongan Pertama pada kegawat
daruratan ibu, bayi dan anak, Kolaborasi, Rujukan,
P4K, dll
4. Pencegahan Trauma /
Kecacatan thd ibu dan bayi
Tindakan-tindakan intervensi dalam asuhan
kebidanan
5. Rehabilitasi (Upaya Pemulihan
Kesehatan)
Latihan Fisik, mental, sosial

9. PENGERTIAN ETIKA
Etika : ilmu yang mempelajari
tentang moralitas
Baik – buruk dilihat dari segi
moralitas
Benar – salah dilihat dari segi
moralitas

10. Etika  mengatur hubungan
sosial antar individu
 Prinsip menghormati hak orang lain 
RESPECT TO OTHERS
 Terjalin hubungan saling percaya
10
ETIKA
Perilaku Manusia
HUKUM

11. PEDOMAN MORAL SCR
UNIVERSAL
Setiap orang dilarang :
 Membunuh
 Menyakiti/berbuat jahat kpd orang lain
 Menganggu orang lain
 Menguasai orang lain
 Membuat orang lain tak berdaya/cacat
 Membuat orang lain bermasalah
 Menghalangi orang lain hidup layak,
tenang
11
MEMENUHI HAK KESPRO PEREMPUA
Perempuan bukan
rahim: Perempuan
= manusia yang
mempunyai
rahim/sistem
reproduksi
Memenuhi hak u
memilih/ menen
bagi diri sendiri
Dikontrol orang l
• Suami
• Dokter
• Petugas KB
• Negara/budaya
Rentan terhadap
pelanggaran HAP
Perempuan = manusia utuh yang mempunyai rasa takut, malu, dosa, khawat
Tantangan tetapi keharusan ditinjau dari HAP - HAM
Kerangka pikir
Dr. Mahmoud Fathala

12. PEDOMAN MORAL SCR
UNIVERSAL
Setiap individu hendaknya :
Advokasi hak asasi manusia
Berlaku jujur
Menjaga keamanan orang lain
Menjaga privasi orang lain
Membantu orang yang mengalami
keterbatasan/kebutuhan khusus
12

13. Prinsip MORAL
(Beauchamp, Childress, 1983)
1. Beneficience (Berbuat yang terbaik)
2. Non maleficence (Tidak merugikan)
3. Autonomy (Menghormati hak individu)
 Hormat pada Hak pasien, berkata
benar, confidentiality, privacy 
CAKAP
4. Justice ( Berlaku adil)
13

14. HAK-HAK REPRODUKSI dan SEKSUAL (IPPF)
1. HAK UNTUK HIDUP
2. HAK UNTUK
MENDAPATKAN
KEBEBASAN DAN
KEAMANAN
3. HAK ATAS KESETARAAN
DAN TERBEBAS DARI
SEGALA BENTUK
DISKRIMINASI
4. HAK PRIVASI
5. HAK KEBEBASAN
BERPIKIR
6. HAK ATAS INFORMASI
DAN EDUKASI
7. HAK UNTUK MEMILIH UNTUK
MENIKAH ATAU TIDAK DAN
UNTUK MEMBENTUK DAN
MERENCANAKAN SEBUAH
KELUARGA
8. HAK UNTUK MEMUTUSKAN
APAKAH INGIN DAN KAPAN
PUNYA ANAK
9. HAK ATAS PELAYANAN DAN
PROTEKSI KESEHATAN
10. HAK UNTUK MENIKMATI
KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
11. HAK ATAS KEBEBASAN
BERSERIKAT DAN
BERPARTISIPASI DALAM ARENA
POLITIK
12. HAK UNTUK TERBEBAS DARI
KESAKITAN DAN SALAH DALAM
PENGOBATAN
14

15. 15
DECLARATION OF HUMAN RIGHT
(PBB, 1948)
• Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak
yang sama  Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya
bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
• Manusia dihormati sebagai manusia tanpa memperhatikan
wilayah asal dan keturunannya
• Setiap orang tidak boleh diperlakukan secara kejam
• Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan tidak
boleh dianggap bersalah, kecuali bila pengadilan telah
menyalahkannya
• Setiap orang berhak mendapat pendidikan, pekerjaan dan
jaminan sosial
• Setiap orang berhak memberikan pendapat
• Setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan
kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga jaminan ketika
menganggur,sakit, cacat, menjadi janda, usila atau kekurangan
nafkah yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekusaannya

16. HAK ASASI MANUSIA
( UU HAM no 39 tahun 1999) Pasal 3
(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat
dan martabat manusia yang sama dan sederajat
serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil
serta mendapat kepastian hukum dalam
semangat di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi
manusia dan kebebasan manusia, tanpa
diskriminasi.
16

17. HAK PASIEN
( UU KESEHATAN no 36 BAB III 4 -8)
 Setiap orang berhak atas kesehatan.
 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber
daya di bidang kesehatan.
 Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau.
 Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
 Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian
derajat kesehatan.
 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi
dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan
bertanggung jawab
 Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang
data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan
pengobatan yang telah maupun yang akan
diterimanya dari tenaga kesehatan

18. APA FUNGSI ETIKA DAN
MORALITAS DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN?
1. Melindungi hak pasien
2. Menjaga otonomi setiap individu
3. Melakukan tindakan kebaikan/mencegah tindakan
yang merugikan/membahayakan orang lain
4. Menjaga privacy setiap individu
5. Berlaku adil dan bijaksana
6. Menjaga ketertiban dalam berperilaku
7. Pedoman dalam memberikan informasi
8. Pedoman pemecahan masalah etik
9. Pedoman dalam bertindak/perilaku
18

19. PRINSIP KODE ETIK
(Salam, 1997 IBI, 2003)
1. Menghargai otonomi
2. Melakukan tindakan yg benar
3. Mencegah tindakan yang dapat merugikan
4. Memberlakukan manusia secara adil
5. Menjelaskan dengan benar
6. Menepati janji yg telah disepakati
7. Menjaga kerahasiaan

20. KODE ETIK PROFESI BIDAN
a. Kewajiban bidan terhdp klien dan masy
b. Kewajiban bidan terhdp tugasnya
c. Kewajiban bidan terhdp sejawat & nakes
d. Kewajiban bidan terhdp profesinya
e. Kewajiban bidan terhdp diri sendiri
f. Kewajiban bidan terhdp pemerintah, bangsa
dan tanah air

21. Pedoman Etika & Moral Profesi Bidan
1. Lafal Sumpah Bidan
2. Falsafah Kebidanan
3. AD/ART IBI
4. Kode Etik Profesi Bidan
5. Standar Profesi Bidan ( Permenkes 369)
6. Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan
(Permenkes 1464)
7. Standar Asuhan Kebidanan (Kepmenkes 938)
8. Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan
Kesehatan (UU Kesehatan no 36 tahun 2006,
UU Tenaga Kesehatan no 36 tahun 2014)

22. Lafal Sumpah/Janji Bidan
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya :
 Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan sejalan dengan
profesi kebidanan
 Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan
kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat, suku dan bangsa
 Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan
 Akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual
pasien yang dilayani
 Tidak akan menceriterakan kepada siapapun dan menjaga segala
rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta
pengadilan untuk keperluan kesaksian
 Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan
kesetiakawanan dengan teman sejawat
 Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi
dengan terus menerus mengembangkan ilmu kebidanan

23. KEWAJIBAN DAN HAK BIDAN
a. Menghormati pasien
b. Memberikan informasi
c. Merujuk pasien yang bukan kewenangan / tidak
dapat ditangani tepat waktu
d. Minta persetujuan tindakan yang dilakukan
e. Menyimpan rahasia pasien
f. Melakukan pencatatan dan pelaporan
penyelenggaraan praktek termasuk kelahiran
1. Kewajiban Bidan ( PERMENKES 1464 pasal 18)

24. 2. Hak Bidan (pasal 19)
a. Memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan praktik/ kerja sepanjang sesuai
dengan standar
b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari
pasien/ keluarganya
c. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar
d. Menerima imbalan jasa profesi

25. ISU KONFLIK ETIK DAN DILEMA
MORAL
DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
25

26. KONFLIK ETIK DAN DILEMA
MORAL
 Konflik Etik :
 Pertentangan antara dua atau lebih prinsip moral profesional
Contoh : dalam pemeriksaan ditemukan Down Syndrome?
Perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan? Diberitahu?
 Dilema Moral:
 Pertentangan antara dua pilihan alternatif, kedua pilihan
tersebut seakan-akan sama
Contoh : primipara akan melahirkan bayi, tampak perineum
tipis dan kaku  perlu episiotomi, namun belum ada
persetujuan dari klien, demi keselamatan terpaksa dilakukan
episiotomi tanpa meminta persetujuan
26

27. DISKUSIKAN : Identifikasi masalah
Tindakan IPTEK Sosial Budaya, Agama,
Kepercayaan
Intervensi/
Asuhan
Bayi tabung
Skrining bayi, USG
Donor Sperma
Penelitian menggunakan
klien
Transfusi Darah
Penggunaan Alkon
Adopsi anak
Aborsi
Tindik Sunat
MAK III
SC, Episiotomi, Vakum
Ekstraksi
Akselerasi Persalinan 27

28. 28
KONFLIK & DILEMA
MORAL
CONTOH MASALAH PEMECAHAN
MASALAH
Berkaitan
dengan IPTEK
Bayi Tabung, Skrining Bayi,
Donor Sperma, Penelitian dg
mengg.klien, transplantasi
cari landasan
hukum dan
peraturannya
Berkaitan
dengan Sosial-
Budaya,Agama
atau
Kepercayaan
Transfusi darah, Penggunaan
Alat Kontrasepsi, Adopsi
anak, Aborsi, Larangan-
larangan, Tindik, Sunat
Perempuan
perlu advokasi &
konseling yang
tepat
Berkaitan
dengan
Tindakan
Medis/Intervens
i Kebidanan
Managemen Aktif Kala III,
SC, Episiotomi,Penggunaan
USG, Vakum
Ekstrasi/Forsep, Pengawasan
persalinan, Percepatan
Proses Persalinan, Rujukan
informed choice &
informed Concent
BEBERAPA CONTOH MASALAH
KONFLIK DAN DILEMA MORAL DALAM KEBIDANAN &
KESEHATAN REPRODUKSI

29. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ETIS
29

30. Pertimbangan dalam
Pengambilan Keputusan Etis
1. Utilitarianisme
 Tindakan utilitarianisme dinilai berdasarkan manfaat,
keuntungan atau kebaikan, semakin dinilai
benar/tepat, mengutamakan efisiensi dari tindakan.
 Aturan utilitarianisme, menilai suatu tindakan
menurut aturan moral, aturan yang baik yang
menghasilkan kebaikan,suatu tindakan dikatakan
benar jika berada dibawah aturan yang benar.
2. Deontologi
 memprioritaskan “tugas” atau “kewajiban”, tanpa
mengindahkan konsekuensinya, dimanapun
tempatnya dan kemampuan yang dimilikinya
•Judgment benar-salah diambil dari agama, hukum alam,
hukum benar-salah (penalaran manusia)

31. 1. Tindakan
utilitarianisme
promosi penggunaan
kondom, penggunaan alat
kontrasepsi
2. Aturan
utilitarianisme,
promosi penggunaan
kondom di tempat lokalisasi
sesuai dengan PP no 61
tentang Kesehatan
Reproduksi
3. Deontologi melakukan penanganan
kasus kegawatdaruratan
untuk penyelamatan hidup
31
Judgment benar-salah diambil dari hukum
agama, hukum alam, hukum benar-salah
(penalaran manusia)

32. 32
TANTANGAN DALAM
PELAYANAN KEBIDANAN
MEMENUHI HAK KESPRO PEREMPUAN
Perempuan bukan
rahim: Perempuan
= manusia yang
mempunyai
rahim/sistem
reproduksi
Memenuhi hak utk dapat
memilih/ menentukan
bagi diri sendiri
Dikontrol orang lain:
• Suami
• Dokter
• Petugas KB
• Negara/budaya
Rentan terhadap
pelanggaran HAP
Perempuan = manusia utuh yang mempunyai rasa takut, malu, dosa, khawatir, dsb.
Tantangan tetapi keharusan ditinjau dari HAP - HAM
Kerangka pikir
Dr. Mahmoud Fathala

33. Refleksi............
Bagaimanakah praktik selama ini........
 Sebelum melakukan tindakan telah
memberikan informasi???
Informasi apa saja yang telah
diberikan???
Apakah pasien telah merasa puas
tentang informasi yang diberikan???
33

34. Undang-Undang Tenaga Kesehatan no 36 tahun 2014
Pasal 68
1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh
Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapat penjelasan secara cukup dan patut.
3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya mencakup :
a. tata cara tindakan pelayanan;
b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.
5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan.
34

35. INFORMASI YANG HARUS DIBERIKAN
( Kode Etik Profesi Bidan)
Kondisi kesehatan pasien
Maksud dan tujuan tindakan
Tindakan/asuhan yang akan dilakukan
Alternatif tindakan/asuhan
Prosedur tindakan/asuhan
Risiko tindakan/asuhan
Biaya yang diperlukan

36. 36
KOMUNIKASI YANG PENTING DILAKUKAN
• Memberi salam dan perkenalkan diri Anda
• Menyebut nama seseorang dengan benar
• Lakukan kontak mata
• Tidak merendahkan harkat dan martabat manusia
• Membudayakan perilaku positif
• Gunakan tehnik mendengar aktif, tidak
menyela/memotong pembicaraan
• Menunjukkan perhatian dg mendengar dan mencoba
mengerti apa yang telah dikatakan oleh orang lain
dengan bahasa verbal maupun non verbal
• Menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ingin
diketahuinya
• Memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah
dimengerti dan ringkas

37. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM
MELAKUKAN PEMERIKSAAN PASIEN
1. Dengan segala upaya selalu berusaha menjaga keamanan
pasien dan keluarganya
2. Mengutamakan kepentingan pasien dari kepentingan pribadi
3. Menjamin kerahasiaan pasien baik dalam pemeriksaan
maupun informasi tentang pasien. Ketika memeriksa pasien
harus dalam ruangan tertutup, tidak mengijinkan orang yang
tidak berkepentingan berada dalam ruang pemeriksaan
4. Bidan harus selalu mendampingi pasien, pasien harus selalu
ditemani, tidak diperkenankan meninggalkan pasien sendiri
5. Pasien harus selau diberi penjelasan dan mengetahui orang
yang melakukan pemeriksaan pada dirinya, pemeriksa
harus memperkenalkan nama dan statusnya atau
kedudukan pemeriksa, perlu diberi penjelasan atasan
langsung dari pemeriksa. Khususnya jika di RS/Institusi
yang banyak petugas/mahasiswa
37

38. PEDOMAN MELAYANI PASIEN
• Menggali informasi tentang riwayat kesehatan pasien dengan
cara yang sebaik-baiknya
• Selalu melakukan pemeriksaan fisik pasien
• Memanfaatkan alat bantu diagnostik yang ada
• Merumuskan masalah pasien
• Merencanakan asuhan sesuai kondisi pasien
• Selalu membuat catatan/dokumentasi asuhan dengan jelas,
rapih, mudah diakses
• Memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada
• Memantau,meningkatkan kesehatan pasien
• Rela menerima tanggung jawab sosial dan profesional
sebagai “Pemimpin” dan “Bidan”
• Senantiasa memelihara kemampuan profesional

39. Refleksi kritis......
 Bagaimana tindakan tersebut dilakukan?
 Apa tujuan dilakukan tindakan tersebut?
 Apa manfaat tindakan tersebut dilakukan? Siapa
yang memperoleh manfaat?
 Apa keuntungan/keunggulan tindakan tersebut
dilakukan?
 Apa kelemahan/kerugian/risiko tindakan tersebut
dilakukan?
 Bagaimana upaya mengatasi/meminimalisir risiko
tindakan tersebut?
 Alasan apa yang digunakan dalam melakukan
tindakan (Landasan ilmiah, Filosofis, Hukum, Religi, Sosial Budaya) 39

40. Langkah Pengambilan Keputusan Etis
1. Berpedoman pada Filosofi Asuhan
2. Pastikan apakah keputusan penting dibuat
3. Kaji semua pihak yang terkait
4. Kaji dan nilai semua kondisi
(pasien,lingkungan, alat, fasilitas,tenaga)
5. Pilih tindakan yang tepat, dan minta
persetujuan
6. Implementasikan
7. Evaluasi ( proses dan hasil tindakan)

41. PERLU DIINGAT DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. ETIKA & KODE ETIK PROFESI
2. LANDASAN HUKUM/ PERATURAN
YANG BERLAKU

42. PENCEGAHAN
TINDAKAN MALPRAKTIK
42

43. PENYEBAB DUGAAN MALPRAKTIK/LALAI
a. Gagal melakukan tugas/kewajiban terhadap klien
b. Tidak melaksanakan tugas sesuai standar
c. Melakukan tindakan yg mencederai klien
d. Klien cidera
Perilaku yang dpt menimbulkan malpraktik
a. Kecerobohan
b. Lupa
c. Gagal mengkomunikasikan

44. Beberapa Contoh Perilaku Tidak Profesional
 pelanggaran ketentuan etik, disiplin profesi, hukum
administratif, serta hukum pidana dan perdata, seperti :
 melakukan kesengajaan yang merugikan pasien seperti
penipuan, penahanan pasien,
 pelanggaran wajib simpan rahasia,
 aborsi ilegal,
 euthanasia,
 penyerangan seksual,
 misrepresentasi (tanpa kewenangan),
 keterangan palsu,
 menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
yang belum teruji,
 berpraktik tanpa SIB,
 berpraktik diluar kompetensinya, dan lain-lain.

45. Kelalaian/negligence
 Dalam arti umum bukanlah suatu pelanggaran hukum
atau kejahatan.
 Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh,
tidak peduli. tidak memperhatikan kepentingan orang
lain sebagaimana lazimnya didalam tata pergaulan hidup
masyarakat.
 Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa
kerugian atau cedera kepada orang lain, atau karena hal-hal
yang menyangkut sepele, maka tidak ada akibat hukum apa-
apa
 Namun, apabila kelalaian itu sudah mencapai suatu tingkat
tertentu dan tidak mempedulikan benda atau keselamatan
jiwa atau benda orang lain, maka sifat kelalaian itu bisa
berubah serius dan kriminil.

46. UPAYA MENGHINDARI DUGAAN
MALPRAKTIK
 MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI KELUHURAN ETIKA
 MENERAPKAN SIKAP – SIKAP PROFESIONAL
 Disiplin dalam menjalankan praktiknya,
 Didasari keilmuan dan pengetahuan setinggi-tingginya
 Kompetensinya terus terpelihara dan terasah/teruji
 Melakukan setiap tindakan dengan baik dan benar
 Bekerja secara tulus ikhlas
 Rasional dalam berfikir dan mengambil keputusan

47. Pencegahan Konflik Etik
1. Informed Choice
2. Informed Concent
3. Negosiasi
4. Persuasi
5. Komite etik

48. LISENSI BIDAN :
SIKB DAN SIPB (Permenkes 1464/2010)
BIDAN TELAH
MEMILIKI
STR
KERJA
DI INSTITUSI
PRAKTEK
MANDIRI

49. Alur Regulasi melalui Uji Kompetensi

50. Alur Re-Registrasi melalui portopolio

51. Sertifikat Kompetensi & STR
Sertifikat Kompetensi :
 Valid selama 5 tahun dan akan diperpanjang setiap 5
tahun
 Sertifikat Kompetensi adalah dasar untuk mendapat STR
 Sertifikat Kompetensi diperoleh bagi peserta yang
dinyatakan lulus uji kompetensi.
 Surat Tanda Registrasi akan berlaku sepanjang Sertifikat
Kompetensi masih berlaku.
Persyaratan Perpanjangan STR/ Re-registrasi:
 Memenuhi jumlah SKP Minimal 25 SKP dalam 5 tahun
 Perolehan SKP didapatkan dari hasil penilaian
portofolio kegiatan pengembangan keprofesian

52. PERHITUNGAN PEROLEHAN SATUAN KREDIT
PROFESI (SKP)

53. 53