1. LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR: 43/MENKES/SK/X/I993
TANGGAL : 28 OKTOBER 1983
TENTANG BERLAKUNYA KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
BAGI PARA DOKTER DI INDONESIA
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
MUKADIMAH
Sejak permulaan sejarah yang tersirat mengenai umat manusia sudah dikenal hubungan
kepercayaan antara dua insan yaitu sang pengobat dan penderita. Dalam zaman modern
hubungan ini disebut sebagai hubungan (transaksi) terapeutik antara dokter dan penderita. Yang
dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi
harapan dan kekhawatiran makhluk insani.
Sejak perwujudan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui
adanya beberapa sifat mendasar (fundamental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang
dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati serta
integritas ilmiah dan social yang tidak diragukan.
Imhotep dari Mesir. Hipocrates dari Yunani. Gelanus dari Roma merupakan beberapa
ahli pelopor kedokteran kuno yang telah meletakkan sendi-sendi permulaan untuk terbinanya
suatu tradisi kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran yang tampil
ke forum international kemudian mereka bermaksud mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran
tersebut atas suatu etik professional. Etik tersebut sepanjang masa mengutamakan penderita yang
berobat demi keselamatan dan kepentingannya.
Etik Kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas normanorma etik yang mengatur
hubungan manusia umumnya dan dimiliki azasazasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima
dan dikembangkan. Di Indonesia azasazas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan
UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan strukturil.
Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu
kedokteran, kami para dokter Indonesia, baik yang bergabung secara fungsional terikat dalam
organisasi di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran dengan
rakhmat Tuhan Yang Maha Esa telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang
diuraikan dalam pasalpasal sebagai berikut :
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.
Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.
Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh
pertimbangan keuntungan pribadi.
Pasal 4
Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :
2. a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri
b. Secara sendiri atau bersamasama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam
segala bentuk tanpa kebebasan profesi.
c. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai jasanya kecuali dengan keikhlasan
sepengetahuan dan atau kehendak penderita.
Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani baik jasmani
maupun rohani hanya diberikan untuk kepentingan penderita.
Pasal 6
Setiap dokter harus senantiasa berhatihati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap
penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum
Pasal 7
Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/ mendahulukan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh
(promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi
masyarakat yang sebenarnya.
Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerja sama dangan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya
serta masyarakat lainnya harus memelihara saling pengertian sebaikbaiknya.
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 10
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
Pasal 11
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya
untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan permeriksaan atau
pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian
dalam penyakit tersebut.
Pasal 12
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat
berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah
lainnya
Pasal 13
3. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita,
bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.
Pasal 14
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali
bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
Pasal 15
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 16
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 17
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
Pasal 18
Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia
kepada cita-citanya yang luhur.
PENUTUP
Pasal 19
Setiap dokter harus berusaha dengan sungguhsungguh menghayati dan mengamalkannya dalam
pekerjaan seharihari. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) hasil Musyawarah Kerja
Nasional Etik Kedokteran II demi untuk mengabdi kepada masyarakat Bangsa dan Negara.
Kode Etik Insinyur Indonesia
Persatuan Insinyur Indonesia (PII) telah berhasil merumuskan dan menyusun Kode Etik Insinyur
Indonesia yang diberi nama “Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia” yang terdiri dari 2
(dua) bagian, yaitu (a) Prinsip- Prinsip Dasar yang terdiri atas 4 (empat) prinsip dasar, dan (b)
Tujuh Tuntunan Sikap (Canon), dan secara lengkapnya dapat ditunjukkan sebagai berikut :
4. Pertama, Prinsip-Prinsip Dasar :
1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat
manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan
tanggung-jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
Kedua, Tujuh Tuntunan Sikap :
1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya.
3. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung-jawabkan.
4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam
tanggung-jawab tugasnya.
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan
masing- masing.
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat
profesi.
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.
Sumber:
(http://www.its.ac.id/personal/files/material/1656-m_sritomo-ie-Sains%20&%20Teknologi%20-
%20Tanggung%20Jawab%20Sosial%20Insinyur.pdf)
KODE ETIK INSINYUR INDONESIA
“CATUR KARSA & SAPTA DHARMA”
CATUR KARSA, PRINSIP-PRINSIP DASAR :
1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat
manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.
SAPTA DHARMA, TUJUH TUNTUNAN SIKAP :
1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
Masyarakat.
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.
3. Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. 4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam
tanggung jawab tugasnya.
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan
masing-masing.
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat
profesi.
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.
Kode Etik Amatir Radio
AMATIR RADIO ADALAH PERWIRA
Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa
sehingga mengurangi kesenangan orang lain
AMATIR RADIO ADALAH SETIA
Ia mendapat izin dari Pemerintah karena Organisasinya, ia akan setia dan patuh kepada
Negara dan Organisasinya
AMATIR RADIO ADALAH PROGRESIF
Amatir Radio selalu nyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan
membuatnya dengan baik dan efisien, ia akan mempergunakan dan melayaninya dengan cara
yang bersih dan teratur
AMATIR RADIO BERJIWA SEIMBANG
Radio Radio merupakan hobbynya, ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi
kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau mesyarakat sekitarnya
AMATIR RADIO ADALAH RAMAH TAMAH
Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum
berpengalaman ia kan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah,
inilah ciri-ciri khas Amatir
AMATIR RADIO ADALAH PATRIOT
Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdi kepada Negara
dan Masyarakat.
KODE ETIK IEEE
Kami, anggota IEEE, dalam pengenalan akan pentingnya teknologi kami dalam mempengaruhi
kualitas kehidupan di seluruh dunia dan dalam penerimaan kewajiban kami pada profesi kami,
anggota-anggotanya dan masyarakat yang kami layani, dengan ini kami menyatakan diri terikat
pada perilaku etis dan profesional tertinggi dan setuju:
6. 1. menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada
keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka
faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan;
2. menghindari konflik interes nyata atau yang terperkirakan sedapat mungkin, dam
membukakannya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul;
3. akan jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang
tersedia;
4. menolak sogokan dalam segala bentuknya;
5. mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan
konsekuensinya;
6. menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang
lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau setelah
menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi kami;
7. mencari, menerima, dan menawarkan kritik, pekerjaan teknis, mengakui dan
memperbaiki kesalahan, dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain;
8. memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras,
agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur dan asal kebangsaan;
9. berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik reputasi, atau pekerjaan dengan
tindakan salah atau maksud jahat;
10. membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam pengembangan profesi mereka dan
mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini.
11.
Kode etik jurnalistik
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan
manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya
kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap
orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang
benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman
operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.
Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang,
dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa
campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
7. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk
menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas
jurnalistik.
Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan
keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya
sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi
kepentingan publik.
PROFESI WARTAWAN
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,
tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga tak bersalah.
Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masingmasing pihak
secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini
interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang
tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis
atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
8. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan
gambar dan suara.
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan
susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang
memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas
informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan
umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang
mempengaruhi independensi.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak
bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi
keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan
narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan
atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh
disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat
jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran
9. a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara
jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya,
kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang
terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan
tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.
Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada
teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi
yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Delik pers
a. Membocorkan rahasia negara = ancaman hukuman 7 tahun (Pasal 112).
b. Membocorkan rahasia Hankam = ancaman hukuman 4 tahun (Pasal 113)
c. Penghinaan terhadap presiden dan Wapres = ancaman hukuman lima tahun pidana.
d. Penghinaan terhadap raja atau wakil negara sahabat = 5 tahun
e. Penghinaan terhadap wakil negara asing = sembilan bulan
f. Permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah = paling lama 7 tahun.
g. Pernyataan kebencian, permusuhan dan penghinaan golongan = maksimal 4 tahun
h. Permusuhan, penodaan dan penyalahgunaan agama = maks 5 tahun
i. Penghasutan = maks 6 tahun
j. Penawaran tindak pidana = ancaman 9 bulan pidana
k. Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum = 6 bulan
10. l. Pelanggaran kesusilaan = 1 tahun 6 bulan
m. Pencemaran nama baik seseorang = 9 bulan
n. Pemberitaan palsu = ancaman 4 tahun
