1. Koperasi di Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi penyangga pangan nasional namun umumnya skala usahanya masih kecil; 2. Menteri Koperasi menyarankan koperasi di Lampung melakukan merger agar skala usaha dan produksi meningkat; 3. Pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan murah seperti KUR.

1. Permasalahan Koperasi Di Masa
Kini
Koperasi merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai
kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam
mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah
ekonomi pada khususnya.
Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasahan
ekonomi yang telah dihadapi salah satunya adalah koperasi. Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan
berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan
stabilitas ekonomi pada khususnya.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasiaan maka tersirat suatu harapan bahwa Koperasi
bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak
dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan
keadilan.
Koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap
pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan
kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Koperasi
yang merupakan gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat
merupakan organisasi swadaya masyarakat yang lahir atas kehendak,
kekuatan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menentukan
tujuan, sasaran kegiatan, serta kegiatan pelaksanaannya.
Dalam upaya membangun koperasi, stakeholder hendaknya memberi
prioritas untuk membina dan mengembangkan koperasi dalam rangka
memperkuat struktur ekonomi nasional. Koperasi merupakan sektor yang
turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh
karena itu program pembinaaan dan pengembangannya senantiasa harus
dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi.
Eksistensi Koperasi secara kuantitas cukup menggembirakan namun
secara kualitas masih perlu mendapat perhatian serius. Berbagai
permasalahan koperasi yang menjadi hambatan berkembangnya koperasi

2. perlu diidentifikasi dan dicarikan alternatifsolusinya. Sehingga harapan
ke depan,Koperasi mampu mewujudkan cita cita bersama untuk
mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya.
Masing masing koperasi, memiliki karakterisktik dan permasalahan
sendiri-sendiri. Perbedaan karakteristik yang ada merupakan kearifan
lokal Koperasi yang perlu mendapatkan perhatian secara arif dan
bijaksana pula. Berikut beberapa permasalahan yang ada di Koperasi
masa kini :
1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengurus dan Pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang
cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik. Sehingga hal ini
menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan
mensejahterakan koperasi tidak dapat terwujud dengan baik. Pendidikan
Perkoperasian yang ada selama ini, baik yang diselenggarakan oleh
Dinas Koperasi, Dewan Koperasi, Pusat Koperasi, dan Primer Koperasi
secara mandiri, belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum,
proses dan capaian pembelajarannya.
2. Keberpihakan stakeholder
Koperasi di era sekarang dituntut untuk mandiri dan berdaya saing. Hal
ini mengakibatkan stakeholder merasa harus memaksa agar koperasi
dalam wilayah binaannya lepas dan tidak lagi memiliki hubungan saling
ketergantungan. Akibatnya, beberapa koperasi fungsional tidak mendapat
rekomendasi dari pimpinan instansi ketika akan mengajukan pembiayaan
kepada Lembaga perbankan, bahkan beberapa koperasi terpaksa keluar
dari lingkungan instansi/lembaga nya disebabkan tidak mampu
membayar sewa. Bahasa yang sering muncul adalah tidak boleh ada
badan hukum di dalam badan hukum.
3. Sistem monitoring kelembagaan
Di era milenial saat ini dirasakan oleh gerakan koperasi bahwa peran
pemerintah dalam melayanai dan mengawasi kelembagaan koperasi
masih berbasis secara konvensional. Di beberapa kasus terjadi, koperasi
yang kehilangan Akta Pendirian dan Akta Badan Hukum Koperasi,
mengalami kesulitan ketika mengurus Salinan ke dinas koperasi.
Walapun koperasi yang bersangkutan sudah mengurus surat kehilangan
dari kepolisian. Sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan
digitalisasi data, dengan cara meng scan data yang ada di dinas koperasi.
Merubah data berbasis kertas, menjadi data digital. Sehingga ketika
membutuhkan data, akan mudah dan cepat dalam pencarian.

3. Skala Koperasi di Lampung Masih
Kecil, Teten Sarankan Merger
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan Provinsi Lampung memiliki
potensi yang sangat besar untuk menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional.
Pasalnya, provinsi tersebut memiliki beberapa komoditas unggulan, seperti gula,
kopi, nanas, udang, beras, pisang, coklat, jagung dan lain-lainnya yang dapat
dioptimalkan.
Teten menegaskan potensi pangan yang dihasilkan dari Provinsi Lampung harus
dikelola dengan baik melalui wadah koperasi sehingga menjadi produk turunan yang
mampu menciptakan nilai tambah.
"Pak Presiden telah memerintahkan kami (para menteri) untuk memperkuat sektor
pangan. Nah, Lampung jadi salah satu Provinsi yang punya potensi sangat besar
untuk jadi lumbung pangan nasional. Maka pemerintah fokus membangun
infrastruktur juga di Lampung karena kita ingin Lampung jadi pusat pangan nasional.
Apalagi Gubernur Lampung ini orang pertanian, jadi cocok dan momentum yang
sangat baik," ungkap Teten dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).
Dalam acara Pengarahan Model Bisnis Pengembangan Koperasi Sektor Pangan di
Hotel Novotel, Bandarlampung, Rabu (8/9/2021) hari ini, Teten menambahkan,
masalah utama yang dihadapi koperasi di Lampung, khususnya yang bergerak di
sektor pertanian adalah skala usahanya yang masih kecil. Akibatnya, jumlah
produksi yang dihasilkan tidak mampu mencapai skala industri.
Oleh karena itu, dia meminta agar koperasi-koperasi yang bergerak di sektor
pertanian, perkebunan dan perikanan di wilayah Lampung dapat menyatu atau
merger. Dengan cara ini, diharapkan hasil produksi akan terjamin baik dari sisi
kuantitas, kualitas dan aspek keberlanjutan.
"Maka, konsep korporatisasi petani melalui koperasi adalah jawaban bagaimana
petani perorangan yang punya lahan sempit itu dikonsolidasi melalui koperasi agar
produknya bisa masuk skala ekonomi," ujar Teten.
Teten menambahkan, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung
pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan yang murah. Menurutnya,
saat ini sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan pagu yang
dinaikkan dan tingkat suku bunga rendah. Dia menegaskan, pemerintah telah
menaikkan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, serta
perpanjangan subsidi bunga 3% hingga Desember 2021. Untuk pagu anggaran KUR
2021 adalah sebesar Rp 253 triliun. Nilai-nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan plafon yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 220 triliun.
"Penyaluran kredit oleh bank bagi UMKM Kita masih 20%, dan kami ditargetkan
untuk bisa menaikkan minimal menjadi 30% pada 2024 mendatang, oleh karena itu
KUR selalu kita naikkan dan ini akan terus naik sampai porsinya 30%," tegas Teten.
Teten menambahkan, saat ini sudah terdapat beberapa lembaga yang dapat
membantu koperasi seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha

4. Mikro Kecil Menengah (LPDB - KUMKM) yang merupakan Badan Layanan Umum
(BLU) ini dibentuk untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi di Indonesia.
Jika koperasi mau memanfaatkan pembiayaan dari Satuan Kerja (Satker) di bawah
Kemenkop UKM ini, Teten menegaskan mereka akan mendapatkan banyak benefit
seperti rendahnya suku bunga pinjaman yang jauh lebih murah jika dibandingkan
dengan suku bunga bank konvensional.
"Pembiayaan untuk koperasi selain dari bank saat ini juga ada LPDB karena
sekarang ini sudah tidak ada hibah, tapi adanya dukungan pembiayaan murah.
Maka koperasi diperkuat dengan dukungan pembiayaannya lewat LPDB," ucap
Teten.
Di tempat yang sama, Gubernur Bandar Lampung, Arinal Djunaidi, menegaskan
kerja sama yang dilakukan selama ini antara pemerintah pusat dan daerah
membuahkan hasil yang ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Bandar
Lampung menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera.
Pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung terbesar dikontribusikan oleh sektor
industri makanan dan minuman yang mencapai 35,88%. Arinal juga menambahkan,
pihaknya siap untuk mengelola produk-produk pertanian melalui koperasi asalkan
ada jaminan harga yang kompetitif oleh pemerintah pusat.
"Produk-produk kita banyak yang berasal dari hulu seperti jagung, kopi, coklat,
udang tapi mengapa kita tidak proses semua itu. Saya yakin, kerja sama yang erat
kedepan saya siap laksanakan perintah Pak Menteri untuk diolah, saya akan minta
koperasi yang berkelas untuk bekerja," kata Arinal.
Sebagai informasi, saat ini jumlah koperasi di Bandar Lampung mencapai 5.653 unit.
Dari jumlah itu, tercatat koperasi yang aktif sebanyak 2.087 unit dengan jumlah
anggota 2,2 juta orang. Total volume usaha yang dijalankan oleh koperasi mencapai
Rp4,41 triliun. Untuk memaksimalkan potensi koperasi tersebut, Pemprov Bandar
Lampung akan mengupayakan untuk memetakan jenis usaha koperasi dengan
model bisnis yang sama untuk disatukan
Turut hadir pula dalam acara tersebut, Gubernur Bandar Lampung Arinal Djunaidi,
Kepala Bank Indonesia Bandarlampung Budiyanto, Deputi Bidang Kewirausahaan
Kemenkop UKM Siti Azizah dan Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM
Ahmad Zabadi.

5. Berantas Rentenir, Koperasi Diperkuat
Jadi Alternatif Pembiayaan Mikro
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berkomitmen memberantas
praktik rentenir maupun pinjaman atas nama koperasi ilegal. Salah satunya dengan
memperkuat koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan koperasi bisa menjadi
alternatif pembiayaan bagi usaha mikro, mengingat jumlah koperasi di Indonesia
cukup besar.
"Kami sedang melirik koperasi bisa menjadi mitra usaha mikro dalam mendapatkan
pembiayaan," ucap Teten dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/8/2021).
Saat memberi sambutan peresmian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Beringharjo di Kantor Bupati
Kulonprogo, Yogyakarta, Teten mengutip dari data survei BRI dan PNM baru-baru
ini, ada 30 juta usaha mikro yang belum terhubung ke lembaga keuangan formal.
Meskipun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan
dengan plafon hingga Rp 100 juta, kenyataan di lapangan bank penyalur kredit
sering kali tetap meminta agunan.
"Karena itu rentenir hadir. Cara kerja mereka yang progresif dengan bunga yang
mencekik meskipun cepat, namun tetap saja ini merugikan. Di sini kami melihat
koperasi sebagai alternatif pembiayaan murah dan mudah," ujarnya.
Diakuinya, ketika pandemi hadir pertama kali tahun lalu, muncul kekhawatiran
koperasi bakal berjatuhan, pendapatan masyarakat dan omzet turun, karena
anggotanya banyak menarik tabungan. Namun ia bersyukur kenyataannya koperasi
mampu bertahan hingga kini.
"Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya kami
menyuntikkan modal ke koperasi-koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Alhamdulillah sampai hari ini tak terjadi kekhawatiran itu. Program PEN tepat
sasaran. Kalaupun ada yang gagal bayar bukan karena COVID-19, tapi karena
salah urus," jelas Teten.
Sejak awal pandemi, bank sudah tidak banyak bahkan berani memberikan pinjaman
ke usaha mikro. Pelaku mikro kesulitan top-up pinjaman. Lalu dari mana lagi usaha
mikro raih pembiayaan? Itu sebabnya, kata Teten, Kemenkop mengusulkan usaha
mikro yg tak punya tambahan modal bisa mengakses lewat KUR atau lewat KSP.
"Apalagi penyebaran KSP di Indonesia cukup baik. Ada di seluruh Indonesia.
Koperasi bukan hanya sekadar alternatif penyaluran pembiayaan mikro, koperasi
penting di struktur ekonomi kita," ucap Teten.
Di Indonesia sebanyak 99,6% merupakan usaha mikro. Pembiayaan yang ada,
seringkali hanya cukup modal kerja. Sementara untuk pengembangan usaha dan
produksi menambah mesin cukup sulit.

6. "Karena begitu pinjam, bulan depan harus nyicil. Koperasi bukan hanya sekadar
pinjaman, tapi sekaligus menjadi konsolidator dan agregator usaha mikro agar skala
ekonominya naik," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Ketua BMT Beringharjo Mursida Rambe mengatakan rentenir
menjadi persoalan yang sangat penting terutama bagi para pedagang di pasar
tradisional. Untuk itu, BMT Beringharjo memberikan bantuan tunai kepada 100 orang
pedagang Pasar Wates yang terkena dampak pandemi dan rentenir.
"Kami memiliki model bagaimana mendampingi para pedagang yang terjerat rentenir
ini," ujar Mursida di kesempatan yang sama.
Saat pandemi COVID-19, BMT Beringharjo mendapatkan dana PEN sebesar Rp 50
miliar dan saat ini sudah terserap habis. Menurut Mursida, pandemi yang berjalan
selama hampir dua tahun ini, banyak anggota yang menarik tabungannya. Total
penarikan dana di BMT Beringharjo mencapai Rp 20 miliar.
Ia merasakan manfaat dari bantuan dari Kemenkop UKM lewat LPDB-KUMKM
dengan suntikan dana sehingga BMT bisa terus berjalan.
"Kami tetap memberikan pembiayaan ke pelaku usaha mikro di sektor yang tetap
tumbuh, bahkan omzetnya meningkat saat pandemi," jelasnya.
Mursida menambahkan kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak memang
sangat dibutuhkan dan terus dikembangkan bagi usaha mikro. Hingga kini, BMT
Beringharjo memiliki 18 kantor cabang dan tersebar di 52 pasar tradisional di seluruh
Indonesia.
"Kami dipesan bagaimana BMT bisa memberikan manfaat kepada pedagang atau
pelaku usaha mikro. Salah satunya memberantas rentenir. Mereka eksis karena
cepat dan mudah. Kami berharap mudah-mudahan keberadaan kami, khususnya di
cabang baru kami di Kulonprogo berkontribusi baik bersama koperasi dan dinas
terkait," harapnya.
Untuk diketahui, dalam kunjungan kerjanya di Kulonprogo hari ini, Teten didampingi
Bupati Kulonprogo Sutedjo, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo. Dalam
kunjungan tersebut, Teten juga mengunjungi perajin sandal ekspor sekaligus
menyaksikan jalannya vaksinasi massal 1.000 orang yang diselenggarakan LPDB-
KUMKM bersama BMT Beringharjo, TNI AD, dan Dinkop Kulonprogo.

7. Tipu Daya Berkedok Koperasi, Lemahnya
Pengawasan Jadi Celah
Koperasi disebut sebagai sokoguru atau tiang penyangga utama perekonomian Indonesia.
Ironisnya, peran koperasi dalam perekonomian semakin marjinal atau ‘dimarjinalkan’.
Bahkan, yang lebih menyedihkan justru badan usaha koperasi, khususnya koperasi simpan
pinjam (KSP) seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai
sarana untuk menipu masyarakat.
Selama 10 tahun terakhir terjadi beberapa kasus penipuan investasi berkedok badan usaha
koperasi (KSP) dengan korban ratusan ribu orang dan total kerugian mencapai triliunan
rupiah. Sebut saja Koperasi Langit Biru yang pada 2011 merugikan ribuan anggotanya
hingga Rp6 triliun.
Masih pada tahun yang sama, KSP Pandawa berhasil memperdaya 569.000 anggota dan
calong anggota dengan nilai kerugian hingga Rp2 triliun. Terakhir, pada tahun ini terungkap
kasus KSP Indosurya yang tidak mampu mengembalikan dana dari 16.749 ‘nasabah’
dengan nilai kerugian mencapai Rp14 triliun.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa keledai tidak akan terperosok ke dalam lubang yang
sama. Nyatanya, masyarakat berulang kali menjadi korban penipuan yang dilakukan dengan
menggunakan modus itu-itu juga. Masyarakat jelas lebih cerdas daripada keledai.
Namun mengapa penipuan itu terus berulang terjadi? Apa yang salah? Kebijakan seperti
apa yang bisa menghentikan penipuan berkedok koperasi?
Berulangnya kasus penipuan berkedok koperasi disebabkan setidaknya tiga faktor. Pertama,
setiap kasus tidak diinvestigasi secara tuntas dan hasil investigas kasus tidak menjadi input
kebijakan pencegahan. Sederhananya, dari sekian kasus penipuan berkedok koperasi,
berapa banyak yang telah diungkap secara tuntas kepada masyarakat?
Bisa dikatakan tidak ada! Investigasi kasus penipuan berkedok koperasi umumnya
dilakukan dalam rangka penyelesaian hukum.
Dengan telah dihukumnya para pelaku maka permasalahan dianggap sudah selesai. Tidak
ada tindak lanjut menjadikan hasil investigasi sebagai bahan pembelajaran kepada
masyarakat. Tidak juga dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan
pencegahan. Oleh karena itu tidak heran bila kasus terus berulang dengan modus operandi
yang persis sama.
Kedua, lemahnya pengaturan dan pengawasan koperasi. Perlu dicatat bahwa lembaga
yang mengatur dan mengawasi koperasi termasuk KSP adalah Kementerian Koperasi dan
UMKM. Harus diakui bahwa selama ini Kementerian Koperasi dan UMKM tidak mempunyai
kapasitas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi secara
komprehensif. Setidaknya hal ini dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan
infrastruktur pengawasan yang dimiliki kementerian tersebut.
Jika kita ingin mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, sekaligus
menghentikan penyalahgunaan koperasi sebagai kedok penipuan investasi maka
penguatan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang mengatur dan
mengawasi koperasi mutlak harus dilakukan.

8. Semua pihak harus disadarkan bahwa sesuai undang-undang, perizinan koperasi berada di
Kementerian Koperasi dan UMKM. Demikian juga dengan tanggung jawab atas semua
kinerja koperasi.
Ketika sebuah koperasi melakukan penipuan yang dilakukan dalam kurun waktu yang
panjang dengan jumlah korban ribuan orang dan kerugian mencapai triliunan rupiah, kita
tidak bisa melepaskan tanggungjawab itu dari lembaga yang memberikan izin operasi, yang
seharusnya mengatur dan mengawasi.
Ketiga, maraknya penipuan berkedok koperasi terjadi karena tidak dilakukannya penguatan
koperasi. Harus diakui bahwa kita sudah terlalu lama meninggalkan koperasi. Gerakan
koperasi hanya tinggal kenangan. Koperasi juga tinggal sebuah nama. Tidak ada lagi jiwa
koperasi.
Coba saja tanyakan kepada para pengurus koperasi, apa yang membedakan koperasi
dengan badan usaha lainnya? Jangan kaget kalau hanya sedikit yang mampu menjawab
dengan benar.
Minimnya pemahaman masyarakat tentang koperasi membuat koperasi rawan
disalahgunakan. Kondisi ini harus segera diakhiri. Untuk mewujudkan koperasi sebagai
tulang punggung perekonomian nasional, gerakan koperasi perlu digalakkan kembali.
Pengurus koperasi selain harus memiliki kredibilitas, integritas dan kompetensi, juga harus
memiliki jiwa koperasi.
Di sisi lain, anggota dan calon anggota koperasi juga harus terus diedukasi tentang fungsi
dan peran koperasi, sehingga bisa memahami bahwa koperasi bukan tempat melampiaskan
nafsu keserakahan.
Investasi berisiko dengan iming-iming keuntungan tinggi jelas bukan produk koperasi.
Kasus KSP Indosurya hanyalah sebuah puncak gunung es. Investigasi atas kasus tersebut
harus dilakukan secara komprehensif dan hasil investigasi hendaknya dimanfaatkan secara
maksimal untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk menyusun kebijakan yang
dibutuhkan dalam rangka menghidupkan kembali gerakan koperasi.

9. Menkop Harap Koperasi Jadi Agregator
bagi Pelaku Usaha Kecil
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi para anggotanya.
Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi konsolidator dan agregator bagi pelaku
usaha mikro dan kecil agar usahanya bisa masuk skala ekonomi.
Pasalnya, kata dia, anggota koperasi yang memiliki usaha kelontong, pedagang
keliling, dan sebagainya tidak akan mampu bersaing dengan jaringan ritel modern
jika berjalan sendiri-sendiri.
"Koperasi bisa bangun semacam distribution center yang bisa memasok segala
barang yang dijual di warung kelontong para anggota. Bila dibiarkan sendiri-sendiri,
akan sulit bersaing," jelas Teten dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).
Hal ini dia ungkapkan saat berdialog dengan pengelola dan anggota Koperasi
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja, di Tiga Raksa,
Kabupaten Tangerang, Banten.
Oleh karena itu, Teten menyoroti pentingnya koperasi mengembangkan bisnis
model yang mampu menghubungkan ke pasar dan lembaga pembiayaan. Dia
menilai koperasi juga bisa mengkonsolidasi anggotanya membuat Factory Sharing.
Dengan membangun Rumah Produksi Bersama dengan teknologi lebih modern,
lanjut Teten, kualitas produk menjadi lebih terjaga, termasuk faktor higienitasnya.
Dia mencontohkan Rumah Produksi Bersama yang sudah berjalan di Sumatera
Barat dalam memproduksi rendang. "Produksi bersama rendang di sana bisa kita
tiru di daerah lain," ucapnya.
Dalam kesempatan itu pula, Teten meminta para kepala daerah untuk membesarkan
koperasi yang bagus dan sehat saja. "Jumlah koperasi tidak perlu banyak, tapi
berkualitas meski jumlahnya sedikit," kata Teten.
Sementara itu, Ketua Kopsyah Abdi Kerta Raharja E. Farida menjelaskan bahwa
koperasi yang dipimpinnya dulunya merupakan lembaga keuangan mikro (LKM)
yang berubah menjadi badan hukum koperasi.
"12 tahun lalu kami memutuskan mendirikan koperasi di tengah terpuruknya nama
koperasi akibat krisis kepercayaan. Alhamdulillah, kami mampu mengembalikan
kembali citra jati diri koperasi, khususnya di wilayah Banten," ungkap Farida.
Farida menyebutkan Kopsyah Abdi Kerta Raharja melayani peminjam yang
sebagian besarnya adalah perempuan yang mengutamakan cara pendanaan gotong
royong atau lebih dikenal dengan sebutan Grameen Group Lending.
Saat ini, Kopsyah Abdi Kerta Raharja memiliki anggota sebanyak 45 ribu orang dan
221 karyawan dengan aset mencapai Rp 117 miliar. Selain sebagai Pilot Project

10. penyalur kredit UMi, koperasi ini memiliki modal sendiri sebesar Rp 35 miliar dan
total penyaluran kredit Rp 172 miliar.
Farida mengakui pandemi COVID-19 mengajarkan koperasinya untuk lebih mandiri
dan kuat. Di awal-awal pandemi, kas tabungan koperasi deras keluar sebesar Rp 26
miliar. Sementara tingkat pengembalian dari anggota hanya sebesar Rp23 miliar
saja.
Namun, lanjut Farida, saat ini ekonomi dan bisnis para anggota mulai bergerak
kembali. "Kami butuh perkuatan permodalan dari LPDB-KUMKM. Alhamdulillah,
kami mendapat kepercayaan dana bergulir sebesar Rp10 miliar," pungkasnya