DATA PANEN BUAH PERKEBUNAN "FRESH GARDEN"

•

0 likes•32 views

F

Fenti Anita Sari

DATA PANEN BUAH PERKEBUNAN "FRESH GARDEN"

GRAFIK PANEN BUAH
NAGA 33
SEMANGKA 45
BELIMBING 55
PEAR 66
PEACH 88
DATA PANEN BUAH PERKEBUNAN "FRESH GARDEN"
NAGA
11%
SEMANGK
A
16%
BELIMBING
19%PEAR
23%
PEACH
31%
FRESH GARDEN
NAGA
SEMANGKA
BELIMBING
PEAR
PEACH

More Related Content

More from Fenti Anita Sari

Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang0barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur.

Makalah Sewa Guna Usaha

Makalah Sewa Guna Usaha

Makalah Sewa Guna Usaha

Fenti Anita Sari

Leasing (Hukum Pembiayaan)

Leasing (Hukum Pembiayaan)

Leasing (Hukum Pembiayaan)

Fenti Anita Sari

Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)

Fenti Anita Sari

b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.

Hukum Acara Pidana Militer PPT

Hukum Acara Pidana Militer PPT

Hukum Acara Pidana Militer PPT

Fenti Anita Sari

Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat. Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).

Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer

Fenti Anita Sari

Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum

Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum

Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum

Fenti Anita Sari

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT ) Nomor : 078/HRD/PKWT/VIII/2018 Yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : Fenti Anita Sari Jabatan : DIREKTUR Instansi : PT. Cahaya Abadi Alamat : Jalan Mugas No.56 semarang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Abadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. Nama Lengkap : Putri Anisa No. KTP/ SIM : 12345678911235 Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 07 April 1993 Alamat : Jalan Fatmawati Telepon/HP : 089123456789 Email : putrianisa@yahoo.co.id Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pada hari ini, tanggal Satu, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-08-2018). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerja, dengan isi sebagai berikut:

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Fenti Anita Sari

Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.” Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).

Makalah hubungan antar lembaga negara

Makalah hubungan antar lembaga negara

Makalah hubungan antar lembaga negara

Fenti Anita Sari

BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA 1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari : a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari : - Kesepakatan Kehendak - Cakap / wenang berbuat - Hal tertentu, dan - Kausa yang halal b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari : - Syarat itikad baik, - Syarat sesuai dengan kepatutan - Syarat sesuai dengan kepentingan umum a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari : a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu. d. Syarat izin dari yang berwenang. KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT 1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah : a. Hal tertentu, dan b. Kausa yang halal 2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah : a. Sepakat b. Cakap 3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable) 4. Sanksi Administratif SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK 1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. 2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak

Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)

Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)

Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)

Fenti Anita Sari

Carilah Jenis Asuransi menurut : 1. Jenis Asuransi : a. Asuransi Jiwa Asuransi yang memberikan pertanggungan atas kematian seseorang. b. Asuransi Kesehatan Asuransi yg memberikan pertanggungan untuk masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan c. Asuransi pendidikan Asuransi yang memberikan jaminan pendidikan d. Asuransi bisnis Asuransi yang memberikan jaminan kepada perusahaan apabila terjadi resiko yang menyebabkan kerugian e. Asuransi kepemilikan rumah dan properti Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. f. Asuransi kendaraan g. Asuransi umum Merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tangggung jawab hukum pada pihak ketiga h. Asuransi kredit Asuransi ini merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan dll. i. Asuransi kelautan Khusus pada bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. j. Asuransi perjalanan Asuransi yang merupakan bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang.

Hukum Asuransi Individu

Hukum Asuransi Individu

Hukum Asuransi Individu

Fenti Anita Sari

. Teori Klasik. Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut

Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan

Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan

Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan

Fenti Anita Sari

Untuk mengenal apa itu buah naga, kita harus mengetahui apa itu buah naga, buah naga adalah buah yang dihasilkan dari tanaman dari keluarga kaktus-kaktusan (Cactaceae) dan dari marga Hylocereus dan Selenicereus. tanaman buah naga mempunyai sifat merambat dan akan terus tumbuh memanjang jika tidak dilakukan pemangkasan. Disebuah artikel penyebaran buah naga di mulai pada tahun 1870 di Vietman. pertama kali tanaman buah naga ditujukan sebagai tanaman hias yang dibawa oleh rombongan orang Francis dari negara Guyana. perkembangan waktu tanaman buah naga sudah mulai di Budidayakan di negara-negara asia tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina dan termasuk di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Buah_naga)

Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )

Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )

Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )

Fenti Anita Sari

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)

New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)

New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)

Fenti Anita Sari

Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara. Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat. Dalam hubungan internaisonal, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginakan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN

Fenti Anita Sari

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk T"m+! anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil pr-iiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwqludan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undan!-Undani Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir, dan adil;

Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...

Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...

Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...

Fenti Anita Sari

MAKALAH HUKUM KEUANGAN DAN PERBANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI AKIBAT DARI RESTRUKTURISASI MANDALA DAN TIGERAIR MANDALA Maskapai penerbangan nasional, PT Mandala Airlines dibawah naungan Saratoga Capital dan Tiger Airways, resmi berganti nama menjadi Tigerair Mandala. Transformasi ini diumumkan langsung oleh Presiden Direktur Tigerair Mandala, Paul Robeek dalam konferensi pers di XXI Djakarta Theatre, Jakarta. Maskapai ini kemudian dibeli oleh Indigo Partners dan Cardig Internasional pada tahun 2006. Mandala berhenti beroperasi pada tanggal 12 Januari 2011 karena masalah hutang. Kahir Februari 2011 para kreditur menyetujui Rstrukturisasi Utang Mandala menjadi saham dan kembali beroperasi pada bulan Juni 2011. Sebagai bagian restrukturisasi, pemegang saham Mayoritas adalah PT. Saratoga Invesment Tiger Airways dari Singapura. Serta parea pemegang saham lama dan para kreditur. Namun, Mandala menghentukan operasionalnya mulai 1 Juli 2014 lantaran kondsi pasar turun dan biaya operasional membengkak karena depresiasi rupiah. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Niaga, debitur dalam perkara ini adalah PT. Mandala Airlines dan juga sebagai pemohon pailit. PT. Mandala Airlines ini menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang, dan muatan (padat, cair, benda, hewan, pos, dll) didalam negeri maupun luar negari untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan yang berjadwal tetap atau tidak tetap. PT. Mandala Airlines ini turut juga menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan peragenan dari perusahan-perusaahan penerbangan dalam negeri. Menjalankan perusahaan perbengkelan serta servis dari pesawat-pesawat terbang. Dan adapula PT. Mandala Airlines ini menyelenggarakan kursus dan pendikan-pendidikan di lapangan penerbangan untuk keperluan perusahaan.

Makalah Hukum Keuangan dan Perbankan

Makalah Hukum Keuangan dan Perbankan

Makalah Hukum Keuangan dan Perbankan

Fenti Anita Sari

Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah

Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah

Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah

Fenti Anita Sari

B. Pengertian Polis Asuransi Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Fenti Anita Sari

KASUS POSISI: Kasus pemberangkatan umrah oleh First travel sempat menyita perhatian publik. Niat mulia First Travel (FT) dengan memberangkatkan jemaah untuk pergi Haji justru berbuntut pidana. Dalam menjalankan usahanya, Harga paket umrah di sana lebih murah hingga kisaran Rp 4.000.000 dari harga normal. Harga normal paket umrah sekitar Rp 19.000.000- Rp 20.000.000 sementara harga paket umrah di First Travel hanya Rp 14.000.000- Rp 15.000.000. bagaiamana perjalanan FT saat memulai usahanya hingga sekarang berurusan dengan penegak hukum?. Demikian saya, penulis uraiakn kronologi kejadian dari kasus Penipuan Jamaah First Travel

Bahasa Indonesia Hukum

Bahasa Indonesia Hukum

Bahasa Indonesia Hukum

Fenti Anita Sari

Perbedaan dan persamaan bi dan ojk Kapan Bank Indonesia didirikan? Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950, struktur perekonomian Indonesia, masih didominasi oleh struktur kolonial. Meskipun saat itu struktur perbankan Indonesia boleh dikatakan merupakan komponen sarana moneter yang tidak banyak berperan dalam operasi perbankan, tetapi kondisi semacam ini menimbulkan keinginan kuat masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi Indonesia.

Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara

Fenti Anita Sari

More from Fenti Anita Sari (20)

Makalah Sewa Guna Usaha

Makalah Sewa Guna Usaha

Makalah Sewa Guna Usaha

Leasing (Hukum Pembiayaan)

Leasing (Hukum Pembiayaan)

Leasing (Hukum Pembiayaan)

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)

Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)

Hukum Acara Pidana Militer PPT

Hukum Acara Pidana Militer PPT

Hukum Acara Pidana Militer PPT

Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer

Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum

Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum

Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Makalah hubungan antar lembaga negara

Makalah hubungan antar lembaga negara

Makalah hubungan antar lembaga negara

Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)

Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)

Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)

Hukum Asuransi Individu

Hukum Asuransi Individu

Hukum Asuransi Individu

Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan

Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan

Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan

Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )

Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )

Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )

New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)

New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)

New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN

Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...

Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...

Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...

Makalah Hukum Keuangan dan Perbankan

Makalah Hukum Keuangan dan Perbankan

Makalah Hukum Keuangan dan Perbankan

Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah

Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah

Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & Kantah

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Bahasa Indonesia Hukum

Bahasa Indonesia Hukum

Bahasa Indonesia Hukum

Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara

Recently uploaded

Advance Mobile Application Development class 07

Advance Mobile Application Development class 07

Advance Mobile Application Development class 07

Dr. Mazin Mohamed alkathiri

The recently published educational policy document under the title ‘National Education Policy Reform’ (NEPF for short) has been the subject of much criticism. Various parties have expressed their grave concerns about this proposed NEPF on many platforms. This document attempts to cover some angles which the author deems less covered in other criticisms. This critique is by no means complete or exhaustive; rather, the author prefers that it be read in conjunction with other such criticisms.

A Critique of the Proposed National Education Policy Reform

A Critique of the Proposed National Education Policy Reform

A Critique of the Proposed National Education Policy Reform

Chameera Dedduwage

Are you looking for some sexual fun and erotic girl in the vibrant city of Lucknow? Look no further than our top-notch call girl services in Lucknow! Whether you prefer in-call or out-call services, we just need to call or WhatsApp us at 9548086042 In-call and Out-call services for Call girls in Lucknow Looking for privacy? Our in-call services provide a discreet and comfortable setting for your rendezvous with our lovely call girls in Lucknow. Best Price with hotel services When looking for the best-priced call girl in Lucknow, our services at Lucknow Call Girl Service stand out with our exceptional BDSM, GFE, Oral Experience, etc. We provide top-notch experiences that cater to your needs and desires, ensuring a memorable encounter every time. Call or WhatsApp us for more details - 9548086042

9548086042 for call girls in Indira Nagar with room service

9548086042 for call girls in Indira Nagar with room service

9548086042 for call girls in Indira Nagar with room service

discovermytutordmt

Disha NEET Physics Guide for classes 11 and 12.pdf

Disha NEET Physics Guide for classes 11 and 12.pdf

Disha NEET Physics Guide for classes 11 and 12.pdf

BAG TECHNIQUE Bag technique-a tool making use of public health bag through wh...

BAG TECHNIQUE Bag technique-a tool making use of public health bag through wh...

BAG TECHNIQUE Bag technique-a tool making use of public health bag through wh...

Software Engineering Methodologies (overview)

Software Engineering Methodologies (overview)

Software Engineering Methodologies (overview)

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 6.pdf

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 6.pdf

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 6.pdf

Holdier Curriculum Vitae (April 2024).pdf

Holdier Curriculum Vitae (April 2024).pdf

Holdier Curriculum Vitae (April 2024).pdf

social pharmacy d-pharm 1st year by Pragati K. Mahajan

social pharmacy d-pharm 1st year by Pragati K. Mahajan

social pharmacy d-pharm 1st year by Pragati K. Mahajan

pragatimahajan3

INDIA QUIZ 2024 RLAC DELHI UNIVERSITY.pptx

INDIA QUIZ 2024 RLAC DELHI UNIVERSITY.pptx

INDIA QUIZ 2024 RLAC DELHI UNIVERSITY.pptx

RAM LAL ANAND COLLEGE, DELHI UNIVERSITY.

Grant Readiness 101 TechSoup and Remy Consulting

Grant Readiness 101 TechSoup and Remy Consulting

Grant Readiness 101 TechSoup and Remy Consulting

1029 - Danh muc Sach Giao Khoa 10 . pdf

1029 - Danh muc Sach Giao Khoa 10 . pdf

1029 - Danh muc Sach Giao Khoa 10 . pdf

Unit-IV- Pharma. Marketing Channels.pptx

Unit-IV- Pharma. Marketing Channels.pptx

Unit-IV- Pharma. Marketing Channels.pptx

VishalSingh1417

Nutritional Needs Presentation - HLTH 104

Nutritional Needs Presentation - HLTH 104

Nutritional Needs Presentation - HLTH 104

The basics of sentences session 2pptx copy.pptx

The basics of sentences session 2pptx copy.pptx

The basics of sentences session 2pptx copy.pptx

Accessible design: Minimum effort, maximum impact

Accessible design: Minimum effort, maximum impact

Accessible design: Minimum effort, maximum impact

Código Creativo y Arte de Software | Unidad 1

Código Creativo y Arte de Software | Unidad 1

Código Creativo y Arte de Software | Unidad 1

Maestría en Comunicación Digital Interactiva - UNR

General AI for Medical Educators April 2024

General AI for Medical Educators April 2024

General AI for Medical Educators April 2024

Student login on Anyboli platform.helpin

Student login on Anyboli platform.helpin

Student login on Anyboli platform.helpin

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT - LFTVD.pptx

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT - LFTVD.pptx

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT - LFTVD.pptx

Recently uploaded (20)

Advance Mobile Application Development class 07

Advance Mobile Application Development class 07

Advance Mobile Application Development class 07

A Critique of the Proposed National Education Policy Reform

A Critique of the Proposed National Education Policy Reform

A Critique of the Proposed National Education Policy Reform

9548086042 for call girls in Indira Nagar with room service

9548086042 for call girls in Indira Nagar with room service

9548086042 for call girls in Indira Nagar with room service

Disha NEET Physics Guide for classes 11 and 12.pdf

Disha NEET Physics Guide for classes 11 and 12.pdf

Disha NEET Physics Guide for classes 11 and 12.pdf

BAG TECHNIQUE Bag technique-a tool making use of public health bag through wh...

BAG TECHNIQUE Bag technique-a tool making use of public health bag through wh...

BAG TECHNIQUE Bag technique-a tool making use of public health bag through wh...

Software Engineering Methodologies (overview)

Software Engineering Methodologies (overview)

Software Engineering Methodologies (overview)

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 6.pdf

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 6.pdf

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 6.pdf

Holdier Curriculum Vitae (April 2024).pdf

Holdier Curriculum Vitae (April 2024).pdf

Holdier Curriculum Vitae (April 2024).pdf

social pharmacy d-pharm 1st year by Pragati K. Mahajan

social pharmacy d-pharm 1st year by Pragati K. Mahajan

social pharmacy d-pharm 1st year by Pragati K. Mahajan

INDIA QUIZ 2024 RLAC DELHI UNIVERSITY.pptx

INDIA QUIZ 2024 RLAC DELHI UNIVERSITY.pptx

INDIA QUIZ 2024 RLAC DELHI UNIVERSITY.pptx

Grant Readiness 101 TechSoup and Remy Consulting

Grant Readiness 101 TechSoup and Remy Consulting

Grant Readiness 101 TechSoup and Remy Consulting

1029 - Danh muc Sach Giao Khoa 10 . pdf

1029 - Danh muc Sach Giao Khoa 10 . pdf

1029 - Danh muc Sach Giao Khoa 10 . pdf

Unit-IV- Pharma. Marketing Channels.pptx

Unit-IV- Pharma. Marketing Channels.pptx

Unit-IV- Pharma. Marketing Channels.pptx

Nutritional Needs Presentation - HLTH 104

Nutritional Needs Presentation - HLTH 104

Nutritional Needs Presentation - HLTH 104

The basics of sentences session 2pptx copy.pptx

The basics of sentences session 2pptx copy.pptx

The basics of sentences session 2pptx copy.pptx

Accessible design: Minimum effort, maximum impact

Accessible design: Minimum effort, maximum impact

Accessible design: Minimum effort, maximum impact

Código Creativo y Arte de Software | Unidad 1

Código Creativo y Arte de Software | Unidad 1

Código Creativo y Arte de Software | Unidad 1

General AI for Medical Educators April 2024

General AI for Medical Educators April 2024

General AI for Medical Educators April 2024

Student login on Anyboli platform.helpin

Student login on Anyboli platform.helpin

Student login on Anyboli platform.helpin

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT - LFTVD.pptx

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT - LFTVD.pptx

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT - LFTVD.pptx

DATA PANEN BUAH PERKEBUNAN "FRESH GARDEN"

1. GRAFIK PANEN BUAH NAGA 33 SEMANGKA 45 BELIMBING 55 PEAR 66 PEACH 88 DATA PANEN BUAH PERKEBUNAN "FRESH GARDEN" NAGA 11% SEMANGK A 16% BELIMBING 19%PEAR 23% PEACH 31% FRESH GARDEN NAGA SEMANGKA BELIMBING PEAR PEACH