Dokumen tersebut membahas tentang penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dan merupakan bentuk investasi dengan membangun, membeli atau mengakui perusahaan di Indonesia. PMA memberikan manfaat seperti sifat jangka panjang, alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, hutang luar negeri yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif

1. Ena Mudiawati (11140596)
Perekonomian Indonesia

2. Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan
jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan
Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha
di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal).

3. Kelebihan Penanaman Modal Asing :
sifatnya permanen (jangka panjang),
banyak memberikan andil dalam alih teknologi,
alih keterampilan manajemen,
membuka lapangan kerja baru.

4. PERANAN PENANAMAN MODAL ASING BAGI NEGARA SEDANG
BERKEMBANG
a. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara
sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan
pertumbuhan ekonomi.
b. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan
struktur produksi dan perdagangan.

5. c. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun
transformasi struktural.
d. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan
struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih
produktif.
e. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai
membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing
akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat
mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.

6. HUTANG LUAR NEGERI
Hutang luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk
devisa ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk
barang dan atau jasa yang diterima dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PPHLN) yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tetentu atau hutang
luar negeri adalah sumber pembiayaan negara yang berasal dari negara asing,
badan/lembaga keuangan internasional atau dari pasar uang internasional yang
berbentuk devisa, barang, dan atau jasa termasuk penjaminan yang
mengakibatkan pembayaran di masa yang akan datang yang harus dibayar
kembali sesuai kesepakatan bersama.

7. DAMPAK HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA
a. Dampak positif
Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah
Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja
negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar
negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan menggunakan
tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

8. b. Dampak Negatif
Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai
macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat
menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri dapat
memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus
dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara
miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi
perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan
dari pihak lain).

9. FAKTOR PENYEBAB HUTANG LUAR NEGERI
INDONESIA
a. Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima
dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain,
menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca
perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran
transfer.

10. b. Meningkatnya kebutuhan investasi
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan di masa-masa yang akan datang. Hampir setiap tahun
Indonesia menghadapi kekurangan dana investasi. Menurut pada tahun
2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun sementara kebutuhan investasi
Rp 2.458,6 triliun. Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN. Di
samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh
perbedaan tingkat suku bunga.

11. c. Meningkatnya Inflasi
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-
menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan
oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena
ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. trand inflasi
meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga. Dengan
rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka
pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.
d. Struktur perekonomian tidak efisien
Karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi
besar. Hal ini akan mendorong utang luar negeri.

12. KESIMPULAN
Kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk
mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi,
pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui
modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian
pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha
setempat untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca
pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta
domestic dari negara tuan rumah atau yang sering disebut host country.

13. Sumber Materi
Curry, Jeffry Edmund. 2001, Memahami Ekonomi Internasional, Memahami Dinamika Pasar Global, Penerbit PPM,
Jakarta
Dirdjosisworo, Soedjono. 1999, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, cetakan Pertama, CV.
Mandar Maju
Hartono, Sri Redjeki. 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang
Hollis B, Chenery dan Carter, Nicholas G. 1973, Foreign Assistance and Development Performance, 1960-1970, American
Economic Review, vol 63, No.2, Mei 1973
Jatmika, Sidik. 2001, Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional, Biagraf Liberty, Yogyakarta.
Kartadjoemana, H.S. 1996, GATT DAN WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan, cetakan
Pertama, Universitas Indonesia
Rajagukguk, Erman, et.al. 1995, Hukum Investasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Tambunan, Prof. Dr. Tulus TH, 2014. Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, cet. Ketiga, Ghalia