1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan adalah faktor terpenting bagi kesejahteraan hidup suatu
bangsa untuk mencapai tujuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah
satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara.
Keberhasilan pembagunan suatu negara meliputi, pembagunan daerah,
pembangunan kota, dan pembangunan Desa yang harus berjalan beriringan dan
memiliki peningkatan yang signifikan. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya
meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan
daerah serta laju pembangunan kota dan Desa semakin seimbang dan serasi.
Pembangunan Nasional akan meningkat jika faktor terkecil dari suatu
pembangunan itu sudah tercapai, yakni pemerataan pembangunan di Desa, kota,
dan daerah. Untuk itu pemerintah selalu berupaya mensejahterakan masyarakat
dengan cara memajukan pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap
Desa, sebagai faktor terkecil dari suatu daerah. Karena laju perekonomian akan
meningakat seiring kemajuan ekonomi Desa yang di tunjang dengan infrastruktur
yang semakin maju, majunya pertumbuhan ekonomi Desa dipengaruhi oleh SDM
(Sumber Daya Manusia).
Sumber daya manusia yang berkualitas itu bisa di sebut salah satunya dari
peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Desa.Pembangunan yang berkembang
pada saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pembangunan
manusia yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia. Oleh karena itu
diperlukan wawasan akan pembangunan untuk mencapai sasaran dan
meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan
Desa. Aparat Desa harus memfasilitasi berbagai aktivitas yang dapat
meningkatkan perekonomian Desa, salah satunya memberi kesempatan terhadap
investor untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Karena semakin
2. banyaknya investasi modal akan membuat peningkatan terhadap pendapatan asli
Desa.
Desa merupakan identitas penting dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan
komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang
keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya
Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar
wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa,
perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota
provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa
pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa. Keberadaan Desa seharusnya menjadi
perhatian utama pemerintah mengingat peningkatan mutu dan pembangunan di
Desa dapat merimbas pada perekonomian dan pembangunan Nasional karena
jumlah Desa di suatu Daerah cukup banyak.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1
dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional. Dan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom
memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan
keuangan dan alokasi dana Desa, pemilihan kepala Desa serta proses
pembangunan Desa. Desa yang maju ditandai dengan adanya pengelolaan yang
baik dari segi pembangunan dan SDM, karena pembangunan di suatu Desa tidak
dapat berjalan bagus jika tidak di perkuat dengan SDM yang bagus pula. Suparno
(2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan Desa dilakukan dalam rangka
imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban
3. pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya
disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat harus
berperan aktif dalam pembangunan Desa, yakni sebagai alat ide (public idea) dan
alat dukung (public support), yang mengatur otonomi Desa itu sendiri. Pada
hakekatnya pembangunan Desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan
pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.
Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan
merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban
menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa,
Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di
muka pengadilan. Otonimi Desa pada umumnya merupakan usaha untuk
mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu mensejahterakan
masyarakat dengan menggunakan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Tujuan otonomi Desa yaitu untuk memprediksi Desa tersebut dalam mengurus
rumah tangga agar berhasil dan berguna dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintah, terkadang masalah yang sering muncul didaerah khususny Desa
adalah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kurangnya promosi dana
pembangunan yang berasal dari kewenangan otonomi Desa.
Pemberian otonomi Desa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di suatu Desa karena pemerintah Desa di beri kebebasan untuk
membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan yang sangat
berpengaruh terhadap kemajuan Desa. Didalam sebuah pemerintahan daerah,
kota maupun Desa tentu ada tujuan untuk mengembangkan daerahnya menjadi
daerah yang sangat maju, hal tersebut dapat dilihat dengan perbaikan
infrastruktur atau dari segi sumber daya daerah itu sendiri sehingga daerah
tersebut sangat maju dari segi pembangunannya. Desa Sukasirna adalah sebuah
Desa yang ada di bagian Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa Sukasirna
4. ini memiliki jumlah penduduk ±2000 jiwa, kepadatan 62%, dan luas 650H
dengan laju pertumbuhan penduduk 0,80%. Desa Sukasirna pada umumnya
bertumpu pada hasil dari pertanian, perternakan, perdagangan, dan pertambangan
batu dan pasir yang memiliki kualitas yang cukup bagus bagi bahan bangunan,
industri, dan perdagangan. Dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Sukasirna
apabila dimaksimalkan akan dapat dijadikan pendapatan asli daerah dan dari
hasil tersebut dapat digunaan untuk pembangunan Desa, tentunya hal ini perlu
didukung dengan adanya infrastruktur Desa, dari mulai jalan , irigasi, dan
gorong-gorong yang baik sehingga proses perdagangan di Desa tersebut menjadi
lebih mudah dan pastinya meningkat. Berdasarkan peraturan menteri nomor 4
tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan
lunak yang di perlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatdan
mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat
berjalan dengan baik. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya
masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan
pembangunan antara kota dan Desa. Pertumbuhan pembangunan kota sangat
tidak berimbang dengan pertumbuhan pembangunan di Desa, yaitu dari segi
pembangunan infrastruktur, ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak
faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di setiap kota dan Desa
tidak merata dan hal ini berdampak pada aspek lain, seperti pendidikan,
kesehatan dan pastinya ekonomi(daya beli) di suatu Desa tersebut.
Manfaat pembangunan infrastruktur jalan khususnya di daerah Desa
Sukasirna ini akan membawa dampak yang baik diantaranya:
a) Mempercepat waktu tempuh dari satu tempat ketempat lain.
b) Memperlancar waktu tempuh antar daerah di Desa Sukasirna.
c) Naiknya harga tanah di sekitaran pembangunan infastruktur jalan.
Tetapi karena pembangunan infrastruktur ini belum terlaksana dengan
baik, hal ini pun membawa dampak tidak baik terhadap masyarakat, khususnya
5. di bidang ekonomi kesehatan dan pendidikan, kesulitan alat transportasi yang
dikarenakan jalanan yang rusak, berlubang dan berbatu menyebabkan angkutan
umum tidak mau atau kesulitan melintasi jalur Desa tersebut, dampak lain pun
muncul diantaranya:
a) Memperlambat waktu tempuh masyarakat.
b) Berkurangnya lahan pertanian.
c) Rusaknya lingkungan di sekitaran pembangunan infrastruktur jalan.
d) Adanya pengurangan luasan lahan hijau.
Infrastruktur jalan merupakan cara unuk menggerakan pembangunan
ekonomi bukan hanya di perkotaan tapi di wilayah perDesaan maupun wilayah
terpencil. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja
yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Seharusnya pembangunan infrastruktur
jalan di Desa ini harus segera di laksanakan karena sudah banyak dampak negatif
kepada masyarakat itu sendiri.
Dengan terjadinya penundaan pembangunan infrastruktur jalan ini yang
berlokasi didaerah Desa Sukasirna yang bertempatan di RW 01 sampai RW 05
menyebabkan banyak persoalan di kehidupan masyarakat mulai dari kemiskinan,
buta huruf, dan pengangguran. Tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Bogor
masih mencapai angka 8,92% masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai
11,13 persen dan Provinsi Jawa Barat 9,57 persen. Namun, jumlah itu, masih
lebih tinggi daripada penduduk miskin di Kabupaten Bandung yang hanya
mencapai 8 persen. Cara agar dapat mengatasi itu semua salah satunya adalah
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pendidikan, dan lapangan
kerja yang luas. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib
disediakan oleh pemerintah karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar
(basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial
dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari
keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan
otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya
6. pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pemerintah Bogor yang menaungi
Desa Sukasirna pun terus berupaya dalam meningkatkan aksebilitas
pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, dengan cara mengoptimalkan pembangunannya
baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan
publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih
pemerintah Bogor adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana
transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar
infrastruktur peDesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat
memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Begitu pula dengan mutu
pendidikan dan kesehatan masyarakat di Desa tersebut. Salah satu wujud
rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa
yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN).
Dana Desa ini masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pelaksanaan pembangunan Desa ini di dukung dengan adanya
kewenangan Desa dalam mengatur keuangan atau anggaran yang di butuhkan
Desa tersebut, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 desa diberikan
sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:
a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
b. Alokasi APBN (Dana Desa);
c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota,
minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota;
d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
7. f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dang.Lain-lain
pendapatan desa yang sah.
Sedangkan kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, pasar
hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh
desa, dll. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun
retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak
dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pungutan retribusi
dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau
diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban¬-kewajiban pihak
penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris
kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.
Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten
untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-
desa untuk kebutuhan pembangunan peDesaan yang merata,adil, dan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu dana APBDes. Dasar hukum pengalokasian Dana
Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi
tegas dinyatakan dalamPasal 72 ayat (6),dimana Pemerintah dapat melakukan
penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan
pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan
desa, pos prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, dan pos prasarana
sosial. Sedangkan belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang,
pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan
pos pengeluaran tak terduga. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam
8. bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes),
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari
pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas
dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana
desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan
uang desa. Dalam hal ini masyarakat harus aktif menerima informasi yang
berkaitan dengan dana yang diterima Desa, tetapi dalam kenyataannya masalah
masih saja ditemukan ditiap Desa khususnya di Desa Sukasirna ini diantaranya
adalah SDM dalam pengelolaan laporan pertanggung jawaban APBDes kurang
memadai dan kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana APBDes.
Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang
penjabarannya dapat dilihat dari RKPD suatu Desa tersebut, pada data tersebut
kita dapat melihat rencana pemerintah Desa dalam mengatur sistem
pembangunan per tahun atau jangka panjang, dari data tersebut dapat terlihat
bahwa pembangunan di desa tersebut terlaksana atau tidak, sesuai rencana dan
target yang di tentukan. Menurut Solekhan, (2012: 80), Semakin tinggi
tanggungjawab pengelolaan APBDesa, maka Transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan
APBDesa rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa
akan tidak baik pula.
Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:
1. Alat perencanaan
Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka
mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa
saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan
rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat
perencanaan digunakan untuk:
a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi
dan sasaran yang sudah ditetapkan;
9. b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan;
c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun;
d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi;
2. Alat pengendalian
Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran
desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan
pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa adanya
anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3. Alat kebijakan fiskal
Dengan mengunakan anggaran dapat diketahui bagaimana
kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah
untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran
dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi
kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat koordinasi dan komunikasi
Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan
komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu
unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
5. Alat penilaian kinerja
Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian
kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan
pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran
merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian
kinerja.
6. Alat motivasi
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat
desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran
10. yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka
desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.
Berdasarkan penjelasan di atas, agar permasalahan di tiap Desa,
khususnya Desa Sukasirna semakin berkurang, alangkah lebih baiknya
peningkatan SDM dalam pengelolaan APBDesa harus memadai agar APBDesa
dapat di kelola dengan baik dan teliti sesuai kebutuhan Desa yakni di bidang
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mempermudah transportasi
dan sebagai acuan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Sukasirna. Selain
itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranana serta
masyarakat dalam pembangunan Desa juga sangat membantu, salah satu
faktanya adalah dana swadaya masyarakat yang semakin lama semakin menurun.
Masyarakat menjadi kurang peduli pada pembangunan Desanya, dan lebih
mengandalkan bantuan dari pemerintah Daerah maupun Pusat. Sejatinya
pembangunan Desa menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Desa itu
sendiri, karnena kemajuan di suatu Desa untuk menunjang perekonomian dan
kemakmuran masyarakat di Desa itu sendiri. Karena jika kepedulian dan
kesadarana masyarakat tinggi akan pembangunan dan kemajuan Desanya, dapat
di pastikan pembangunan ekonomi di Desa tersebut dapat di kelola dengan baik
dan berjalan lancar. Sebuah Desa tidak dapat terwujud pebangunannya jika
dengan mengandalkan APBD dari Provinsi dan Kabupaten saja tanpa swadaya
masyarakat (dana asli desa).
Peran anggota masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan
APBDes di desa, menjurut PP 72/2005, adalah sebagai berikut:
a. Mengajukan usul, saran, dan apirasi kepada kepala desa atau forum BPD
b. Melaksanakan pengawasan personal terhadap pelaksanaan APBDes
c. Menumbuhkembangkan semangat memanfaatkan, memelihara, dan
mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
11. Maka dari itu Peneliti ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih
program APBDes. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi
yang besar dalam pembangunan sebuah desa, dari pengelolaan APBDes di Desa
Sukasirna yang mungkin kurang memadai sehingga terdapat ketimpangan
pembangunan di sektor jalan raya dan jembatan. Peneliti lebih memilih meneliti
mengenai program ini karena jika dana APBDesa dikekola secara jujur dan baik,
maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya.
Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik
mengadakan penelitian dengan judul “Analisis penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) realitas pada pembangunan infrastuktur
di Desa Sukasirna Kabupaten Bogor”
