2. Peserta didik diharapkan mampu:
• menampilkan sikap menghayati sejarah
kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa;
• menganalisis latar sejarah dan kelahiran
Pancasila sebagai dasar negara;
• Menganalisis proses perumusan dan
penetapan Pancasila sebaga dasar negara; dan
• Menerapkan komitmen semangat kebangsaan
para pendiri negara.
Tujuan Pembelajaran
BAB 1
KELAHIRAN PANCASILA
PENDIDIKAN PANCASILA
Sumber: Id.Wikipedia.org
3. A. Latar Sejarah Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Pada masa Prasejarah,
nilai-nilai Pancasila
tecermin dalam berbagai
aktivitas nenek moyang
kita.
Nilai ketuhanan
Nilai kemanusiaan
Nilai kesatuan
Nilai musyawarah
Nilai keadilan
4. A. Latar Sejarah Pancasila
Kerajaan-kerajaan awal di
Nusantara bercorak Hindu
dan Buddha.
Kemudian hadirlah
kerajaan-kerajaan bercorak
Islam antara lain Kerajaan
Samudra Pasai, Aceh,
Demak, Pajang, Mataram,
Banten, Gowa-Tallo, serta
Ternate dan Tidore.
PENDIDIKAN PANCASILA
Sumber: shutterstock.com
5. A. Latar Sejarah Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Abad XV-XVIII, bangsa Eropa gencar
menjelajahi samudra. Tujuan awal
mereka adalah menemukan negeri
penghasil rempah-rempah.
Perlawanan dari Bangsa Indonesia
didorong oleh semangat yang
dijiwai oleh nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan sosial.
6. A. Latar Sejarah Pancasila
Munculnya kaum
Kebangkitan terpelajar
menandai perubahan bentuk
perjuangan melawan
penjajah. Mereka
memelopori perjuangan
secara nasional dan
dilakukan dengan berbagai
cara. Salah satunya yaitu
dibentuknya organisasi
Budi Utomo.
PENDIDIKAN PANCASILA
Sumber: Id.Wikipedia.org
7. B. Kelahiran Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Proses lahirnya Pancasila
tidak terlepas dari
pembentukan BPUPK. BPUPK
diketuai oleh dr.
Radjiman Wedyodiningrat
dengan wakil R. P.
Soeroso. Anggotanya
berjumlah 60 orang
ditambah 7 orang
perwakilan Jepang.
Sumber: Id.Wikipedia.org
8. B. Kelahiran Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Jepang Terdesak Sekutu
Sejak tahun 1944, Jepang
terdesak sekutu dalam perang
Asia Timur Raya.
Pengumuman pembentukan
BPUPK
- BPUPK dibentuk sebagai
tindak lanjut janji
kemerdekaan
- Diumumkan 1 Maret 1945
BPUPK
- 29 April 1945: penentuan anggota BPUPK
- 28 Mei 1945: pelantikan anggota BPUPK
- Ketua: Radjiman Widyodiningrat
- 60 anggota + 7 wakil Jepang
- Tugas: menyelidiki hal-hal yang berkaitan
dengan pembentukan Negara Indonesia
Janji Kemerdekaan
Pada 7 September
1944 oleh P.M.
Kuniaki Koiso
Proses terbentuknya BPUPK
9. B. Kelahiran Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Pada sidang tanggal 29 Mei 1945. M.
Yamin mengajukan lima asas sebagai dasa
Negara Indonesia. Kelima asas itu adala
sebagai berikut.
A. Peri Kebangsaan
B. Peri Kemanusiaan
C. Peri Ketuhanan
D. Peri Kerakyatan
E. Kesejahteraan Rakyat
Sumber: Id.Wikipedia.org
10. B. Kelahiran Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Pada sidang tanggal 31 Mei
1945, Soepomo mengusulkan lima
asas yang menurutnya harus
menjadi dasar Negara Indonesia.
Kelima asas tersebut sebagai
berikut.
a.Persatuan
b.Kekeluargaan
c.Keseimbangan lahir dan batin
d.Musyawarah
Sumber: Id.Wikipedia.org
11. B. Kelahiran Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno
menyampaikan pidatonya mengenai dasar
negara. yang diajukan yaitu sebagai
berikut.
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau
perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Sumber: Id.Wikipedia.org
12. C. Proses Perumusan Pancasila
PENDIDIKAN PANCASILA
Dalam proses perumusan
pancasila terbentuklah
panitia yang disebut
dengan panitia
sembilan.
Sumber: Id.Wikipedia.org
13. PENDIDIKAN PANCASILA
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan
menyepakati rancangan dasar negara sebagai
berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
C. Proses Perumusan Pancasila
14. PENDIDIKAN PANCASILA
Rumusan Pancasila pada
Piagam Jakarta belum
disetujui oleh seluruh
pihak. Sebagian pihak
masih keberatan, terutama
dengan rumusan sila
pertama yang berbunyi,
“Ketuhanan, dengan
kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”.
D. Proses Penetapan Pancasila
Sumber: Id.Wikipedia.org
15. PENDIDIKAN PANCASILA
Berdasarkan kesepakatan
tersebut, PPKI kemudian
melaksanakan sidang. Seluruh
anggota PPKI yang mewakili
seluruh rakyat Indonesia,
menyetujui rumusan
Pancasila. Pancasila pun
ditetapkan secara resmi dan
sah sebagai dasar Negara
Indonesia.
D. Proses Penetapan Pancasila
Sumber: shutterstock.com
Pada masa Prasejarah, nilai-nilai Pancasila tecermin dalam berbagai aktivitas nenek moyang kita.
Nilai ketuhanan pada masa itu antara lain tecermin pada sistem panteon yang meliputi kepercayaan, tempat pemujaan, sarana upacara pemujaan, dan sebagainya.
Nilai kemanusiaan tampak antara lain pada sistem penguburan jenazah pada sarkofagus, waruga, serta dalam sistem perdagangan secara barter.
Nilai kesatuan tecermin pada kesamaan karakteristik kebudayaan dan juga pada kesatuan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai satu rumpun, yaitu Austronesia.
Nilai musyawarah tampak pada proses pemilihan pemimpin sesuai prinsip primus inter pares serta pada pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah bersama.
Sementara itu, nilai keadilan sosial tecermin pada pembagian tugas dan peran berdasarkan kemampuan
Kerajaan-kerajaan awal di Nusantara bercorak Hindu dan Buddha. Pada masa itu, didirikan berbagai candi, di antaranya Candi Prambanan (Hindu) dan Candi Borobudur (Buddha). Kemudian hadirlah kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Gowa-Tallo, serta Ternate dan Tidore.
Abad XV-XVIII, bangsa Eropa gencar menjelajahi samudra. Tujuan awal mereka adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Pada saat itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang berharga. Penjelajahan samudra ini lantas membawa bangsa Eropa ke Nusantara dan kemudian terjadilah penjajahan bangsa Eropa. Pada masa penjajahan ini, timbul berbagai perlawanan. Perlawanan tersebut didorong oleh semangat yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Munculnya kaum Kebangkitan terpelajar menandai perubahan bentuk perjuangan melawan penjajah. Mereka memelopori perjuangan secara nasional dan dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut dilakukan, antara lain melalui wadah organisasi pergerakan, baik yang bersifat sosial budaya, keagamaan, pendidikan, ataupun politik, seperti organisasi Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Perjuangan juga dilakukan melalui media cetak seperti tulisan di surat kabar ataupun melalui karya-karya sastra. Kesadaran untuk bersatu dan berjuang dengan berbagai cara itu mencapai puncaknya ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada tahun 1928.
Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari pembentukan BPUPK. BPUPK diketuai oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil R. P. Soeroso. Anggotanya berjumlah 60 orang ditambah 7 orang perwakilan Jepang.
Pada sidang tanggal 29 Mei 1945. M. Yamin mengajukan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia. Kelima asas itu adalah sebagai berikut.
a. Peri kebangsaan
b. Peri kemanusiaan
c. Peri ketuhanan
d. Peri kerakyatan
e. Kesejahteraan rakyat
Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan lima asas yang menurutnya harus menjadi dasar Negara Indonesia. Kelima asas tersebut sebagai berikut.
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar yang akan digunakan Indonesia sebagai negara. Dasar negara atau philosophische grondslag yang diajukan Soekarno adalah sebagai berikut.
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Soekarno menyatakan bahwa lima dasar negara yang diajukan itu disebut sebagai Pancasila.
Dalam proses perumusan pancasila terbentuklah panitia yang disebut dengan panitia sembilan.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati rancangan dasar negara sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan dasar negara dari Panitia Sembilan ini diberi nama ”Mukadimah” oleh Soekarno, oleh Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”
Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta belum disetujui oleh seluruh pihak. Sebagian pihak masih keberatan, terutama dengan rumusan sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, PPKI kemudian melaksanakan sidang. Seluruh anggota PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, menyetujui rumusan Pancasila. Pancasila pun ditetapkan secara resmi dan sah sebagai dasar Negara Indonesia.