SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu:
Menemukenali Perlindungan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial
DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES
SLRT DAN PUSKESOS: SEBUAH LAYANAN TERPADU
YANG BERLANDASKAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
9. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
S L RT m e r u p a k a n s i s t e m l a y a n a n y a n g
mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir
miskin dan orang tidak mampu. Selain itu juga
melaksanakan rujukan kepada pengelola
program fakir miskin dan orang tidak mampu baik
di pusat maupun daerah.
Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh
Desa/Kelurahan yang memudahkan warga miskin dan
rentan miskin di Desa/Kelurahan untuk menjangkau
layanan perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, pemerintah Desa/Kelurahan dan Swasta.
WILAYAH KABUPATEN BREBES: SEBUAH TANTANGAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU
Persebaran wilayah dan tingkat Kemiskinan yang
mencapai 314.095 Jiwa. Bagaimanakah
merespon hal tersebut?
Sistem Layanan Rujukan Terpadu Bagi
Orang Miskin dan Orang Tidak Mampu
 Perlindungansosialkurangefisien&efektif
 Perlindungansosialyang tidakkomprehensif
 PenanggulanganKemiskinanBerpotensi berjalan lamban
MENGAPA SLRT?
Segmentasi Program di
tingkat Pusat dan Daerah
Belum optimalnya
standarisasi mekanisme
penetapan sasaran
intervensi di daerah
Penjangkauan dan
penanganan keluhan
terbatas
Cakupan dan
komplementaritas
program terbatas
1
2
3
4
SLRT
Solusi
Integrasi informasi, data dan layanan
Pemutakhiran data secara dinamis
hingga tingkat desa
Identifikasi keluhan, rujukan dan
penanganan keluhan
Pencatatan kepesertaan dan
kebutuhan program
LAYANAN SATU PINTU
FUNGSI
UTAMA
APA SAJAKAH MANFAAT SLRT?
AKSES KEBERDAYAAN
INTEGRASI KAPASITAS
Akses kelompok
miskin dan rentan
miskin termasuk
PPKS terhadap
multi-layanan
sosial meningkat
MASYARAKAT
PEMERINTAH
Kesadaran dan
keberdayaan warga
memahami hak-
hak mereka untuk
mengakses layanan
sosial makin tinggi
Integrasi layanan
sosial di daerah
meningkat
sehingga lebih
responsif
terhadap
kebutuhan
warga
Kapasitas Pemda
meningkat
dalam:
 pemutakhiran
basis data
secara dinamis
 koordinasi
layanan sosial
pusat dan
daerah
PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
Perencanaan dan
penganggaran PSPK
menjadi pro-poor dan
makin efektif
Akuntabilitas program
PSPK meningkat
sehingga memperkecil
risiko penyelewengan
Monitoring dan
evaluasi program
PSPK semakin efektif
Terhubungnya
kebutuhan
masyarakat dengan
layanan sosial pusat
dan daerah
Rentang
birokrasi
pelayanan sosial
semakin singkat
AKUNTABILITAS &
MONEV
SLRT HADIR
APAPUN SLRT
KELUHANNYA PENGHUBUNGNYA
SLRT/PUSKESOS
Layanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan
Dinas
Kesehatan
Dinas
Sosial Dinas
Pendidikan
Dinas Dinas
Kopumdag Terkait
Lembaga/Organisasi Non-
Pemerintah Daerah (Non-OPD)
Dinas Dukcapil
Warga cukup
datang ke
SLRT atau
PUSKESOS
untuk
mengakses
multi-layanan
sosial
PA SLRT
KESEHATAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
PENDIDIKAN
KEWIRAUSAHAAN
RUMAH LAYAK HUNI
DOKUMEN ADMINDUK
Warga
dihadapkan
pada Multi-
Birokrasi
untuk
mengakses
multi-layanan
sosial
Bagaimana SLRT Mempermudah Proses Penjangkauan?
TANPA SLRT / PUSKESOS
ADA SLRT / PUSKESOS
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial
Dinas Kopumdag
Dinas Pendidikan
Dinas Perwaskim
Dinas Dikcapil
Warga mengunjungi Puskesos
Fasilitator menjangkau warga
Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
3 1
2
3
ALUR
PELAYANAN
STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MIKRO
Salman merupakan salah satu warga masyarakat di desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Ia merupakan seorang
pedagang yang berpengasilan bersih Rp. 50.000 per hari. Selain itu ia memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Istrinya
merupakan ibu rumah tangga. Anaknya berusia 6 tahun dan belum melanjutkan pendidikan sekolah dasar. Padahal walaupun
dalam kondisi tersebut, Salman memiliki keinginan untuk memiliki usaha. Disisi lain, ia terhambat permasalahan adminduk
karena KTP dan KK nya belum terdaftar secara online. Bagaimanakah penanaganan kasus tersebut?
3Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Fasilitator menjangkau warga
Warga mengunjungi Puskesos
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
Warga mengunjungi Sekretariat
SLhRT Kab/Kota
Warga mengunjungi
Sekretariat SLRT
Langkah Mengunjungi PUSKESOS dan
Fasilitator menjangkau warga menjadi
langkah cepat dan mudah diakses bagi
orang miskin dan tidak mampu.
STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT
3Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
PENYELESAIAN KELUHAN DI TINGKAT PUSKESOS
DESA/KELURAHAN
1. Pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial.
2. Pengusulan Bantuan Sosial.
3. Pengadministrasian Kependudukan di
tingkat Desa.
4. Penanganan Anak Tidak Sekolah.
5. SELESAI di tingkat PUSKESOS
STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MAKRO
3Tiga Jalur
Penyampaian
Keluhan
Fasilitator menjangkau warga
Warga mengunjungi Puskesos
Warga mengunjungi Sekretariat
SLRT Kab/Kota
Warga mengunjungi Sekretariat
SLhRT Kab/Kota
Warga mengunjungi
Sekretariat SLRT
Langkah Mengunjungi PUSKESOS dan
Fasilitator menjangkau warga menjadi
langkah cepat dan mudah diakses bagi
orang miskin dan tidak mampu.
Terdapat 115 orang miskin ekstrem di Desa Banjarsari Kecmatan Bantarkawung. Mereka tinggal di rumah
yang bukan merupakan lahan sendiri, tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber penerangan, dan
sumber air. Uang yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui
bersama kondisi masyarakat miskin ekstrem diharapkan memerlukan penanganan yang terintegrasi diantara
berbagai lintas organisasi perangkat daerah. Bagaimanakah merespon fenomena tersebut menggunakan
pendekatan SLRT pada skala makro?
STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MAKRO
PENYELESAIAN KELUHAN DI TINGKAT SLRT
1. Perujukan program di bidang pendidikan.
2. Perujukan program di bidang hunian.
3. Perujukan program di bidang perlindungan sosial.
4. Perujukan program di bidang kesehatan.
5. SELESAI di tingkat SLRT.
PROGRAM DAERAH MAUPUN PUSAT
“PERLUASAN JANGKAUAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN MASYARAKAT SECARA TERINTEGRASI
MENJADI SALAH SATU TUJUAN PELAYANAN PUBLIK
YANG OPTIMAL KHUSUSNYA BAGI ORANG MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU”
T
e
r
i
m
a
k
a
s
i
h
PIC
Denny Maulana Pratama (085225385694)
Warudin (089648999068)

More Related Content

Similar to MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf

Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by BappenasPembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by BappenasHUmanity & Inclusion
 
Panic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon
Panic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota CilegonPanic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon
Panic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegonkelciwaduk
 
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)syahrunNazil1
 
OMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptx
OMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptxOMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptx
OMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptxFitriYani429981
 
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptxOmbudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptxmakbulku
 
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptxOmbudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptxmakbulku
 
ABDUL RAHMAN, S.AP.pptx
ABDUL RAHMAN, S.AP.pptxABDUL RAHMAN, S.AP.pptx
ABDUL RAHMAN, S.AP.pptxMuzahidAkbar1
 
Kerangka acuan kerja mppl b
Kerangka acuan kerja   mppl bKerangka acuan kerja   mppl b
Kerangka acuan kerja mppl bWinda Dwiastini
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdfRahmatR8
 
Perdamaian_nir-kekerasan.pptx
Perdamaian_nir-kekerasan.pptxPerdamaian_nir-kekerasan.pptx
Perdamaian_nir-kekerasan.pptxSitiFarida22
 
TKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi
TKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi InformasiTKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi
TKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi InformasiUmi Arifah
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasGedhe Foundation
 
PRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdf
PRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdfPRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdf
PRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdfnihongoMantapu
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021BappedaLampungUtara
 
Proposal komputer Praja Kusuma
Proposal komputer Praja KusumaProposal komputer Praja Kusuma
Proposal komputer Praja Kusumaari saridjo
 
Proposal komputer
Proposal komputerProposal komputer
Proposal komputerari saridjo
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfSitiFarida22
 
Presentation KE.pptx
Presentation KE.pptxPresentation KE.pptx
Presentation KE.pptxMuktiHaldun
 

Similar to MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf (20)

Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by BappenasPembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
 
Panic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon
Panic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota CilegonPanic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon
Panic Button On Hand Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon
 
Materi Roadmap Puskesos
Materi Roadmap Puskesos Materi Roadmap Puskesos
Materi Roadmap Puskesos
 
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
 
OMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptx
OMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptxOMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptx
OMBUDSMAN MAsalah dan Solusi Pelyanan Kesehatan.pptx
 
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptxOmbudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptx
 
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptxOmbudsman RI powerpoint presentation.pptx
Ombudsman RI powerpoint presentation.pptx
 
Materi lok nas wvi
Materi lok nas wviMateri lok nas wvi
Materi lok nas wvi
 
ABDUL RAHMAN, S.AP.pptx
ABDUL RAHMAN, S.AP.pptxABDUL RAHMAN, S.AP.pptx
ABDUL RAHMAN, S.AP.pptx
 
Kerangka acuan kerja mppl b
Kerangka acuan kerja   mppl bKerangka acuan kerja   mppl b
Kerangka acuan kerja mppl b
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
 
Perdamaian_nir-kekerasan.pptx
Perdamaian_nir-kekerasan.pptxPerdamaian_nir-kekerasan.pptx
Perdamaian_nir-kekerasan.pptx
 
TKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi
TKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi InformasiTKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi
TKP2KDesa dan SID untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
 
PRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdf
PRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdfPRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdf
PRESENTASI OMBUSMAN RI Komite Disabilitas.pdf
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
Proposal komputer Praja Kusuma
Proposal komputer Praja KusumaProposal komputer Praja Kusuma
Proposal komputer Praja Kusuma
 
Proposal komputer
Proposal komputerProposal komputer
Proposal komputer
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdf
 
Presentation KE.pptx
Presentation KE.pptxPresentation KE.pptx
Presentation KE.pptx
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (9)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

MATERI SLRT DAN PUSKESOS.pdf

  • 1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu: Menemukenali Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES
  • 2. SLRT DAN PUSKESOS: SEBUAH LAYANAN TERPADU YANG BERLANDASKAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 9. Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. S L RT m e r u p a k a n s i s t e m l a y a n a n y a n g mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu. Selain itu juga melaksanakan rujukan kepada pengelola program fakir miskin dan orang tidak mampu baik di pusat maupun daerah. Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di Desa/Kelurahan untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pemerintah Desa/Kelurahan dan Swasta.
  • 3. WILAYAH KABUPATEN BREBES: SEBUAH TANTANGAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Persebaran wilayah dan tingkat Kemiskinan yang mencapai 314.095 Jiwa. Bagaimanakah merespon hal tersebut? Sistem Layanan Rujukan Terpadu Bagi Orang Miskin dan Orang Tidak Mampu
  • 4.  Perlindungansosialkurangefisien&efektif  Perlindungansosialyang tidakkomprehensif  PenanggulanganKemiskinanBerpotensi berjalan lamban MENGAPA SLRT? Segmentasi Program di tingkat Pusat dan Daerah Belum optimalnya standarisasi mekanisme penetapan sasaran intervensi di daerah Penjangkauan dan penanganan keluhan terbatas Cakupan dan komplementaritas program terbatas 1 2 3 4 SLRT Solusi Integrasi informasi, data dan layanan Pemutakhiran data secara dinamis hingga tingkat desa Identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program LAYANAN SATU PINTU FUNGSI UTAMA
  • 5. APA SAJAKAH MANFAAT SLRT? AKSES KEBERDAYAAN INTEGRASI KAPASITAS Akses kelompok miskin dan rentan miskin termasuk PPKS terhadap multi-layanan sosial meningkat MASYARAKAT PEMERINTAH Kesadaran dan keberdayaan warga memahami hak- hak mereka untuk mengakses layanan sosial makin tinggi Integrasi layanan sosial di daerah meningkat sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan warga Kapasitas Pemda meningkat dalam:  pemutakhiran basis data secara dinamis  koordinasi layanan sosial pusat dan daerah PERENCANAAN & PENGANGGARAN Perencanaan dan penganggaran PSPK menjadi pro-poor dan makin efektif Akuntabilitas program PSPK meningkat sehingga memperkecil risiko penyelewengan Monitoring dan evaluasi program PSPK semakin efektif Terhubungnya kebutuhan masyarakat dengan layanan sosial pusat dan daerah Rentang birokrasi pelayanan sosial semakin singkat AKUNTABILITAS & MONEV
  • 6. SLRT HADIR APAPUN SLRT KELUHANNYA PENGHUBUNGNYA SLRT/PUSKESOS Layanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas Dinas Kopumdag Terkait Lembaga/Organisasi Non- Pemerintah Daerah (Non-OPD) Dinas Dukcapil Warga cukup datang ke SLRT atau PUSKESOS untuk mengakses multi-layanan sosial PA SLRT KESEHATAN PERLINDUNGAN SOSIAL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN RUMAH LAYAK HUNI DOKUMEN ADMINDUK Warga dihadapkan pada Multi- Birokrasi untuk mengakses multi-layanan sosial Bagaimana SLRT Mempermudah Proses Penjangkauan? TANPA SLRT / PUSKESOS ADA SLRT / PUSKESOS Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Kopumdag Dinas Pendidikan Dinas Perwaskim Dinas Dikcapil
  • 7. Warga mengunjungi Puskesos Fasilitator menjangkau warga Tiga Jalur Penyampaian Keluhan Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Kab/Kota 3 1 2 3 ALUR PELAYANAN
  • 8. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MIKRO Salman merupakan salah satu warga masyarakat di desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Ia merupakan seorang pedagang yang berpengasilan bersih Rp. 50.000 per hari. Selain itu ia memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Istrinya merupakan ibu rumah tangga. Anaknya berusia 6 tahun dan belum melanjutkan pendidikan sekolah dasar. Padahal walaupun dalam kondisi tersebut, Salman memiliki keinginan untuk memiliki usaha. Disisi lain, ia terhambat permasalahan adminduk karena KTP dan KK nya belum terdaftar secara online. Bagaimanakah penanaganan kasus tersebut? 3Tiga Jalur Penyampaian Keluhan Fasilitator menjangkau warga Warga mengunjungi Puskesos Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Kab/Kota Warga mengunjungi Sekretariat SLhRT Kab/Kota Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Langkah Mengunjungi PUSKESOS dan Fasilitator menjangkau warga menjadi langkah cepat dan mudah diakses bagi orang miskin dan tidak mampu.
  • 9. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT 3Tiga Jalur Penyampaian Keluhan Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Kab/Kota PENYELESAIAN KELUHAN DI TINGKAT PUSKESOS DESA/KELURAHAN 1. Pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 2. Pengusulan Bantuan Sosial. 3. Pengadministrasian Kependudukan di tingkat Desa. 4. Penanganan Anak Tidak Sekolah. 5. SELESAI di tingkat PUSKESOS
  • 10. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MAKRO 3Tiga Jalur Penyampaian Keluhan Fasilitator menjangkau warga Warga mengunjungi Puskesos Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Kab/Kota Warga mengunjungi Sekretariat SLhRT Kab/Kota Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Langkah Mengunjungi PUSKESOS dan Fasilitator menjangkau warga menjadi langkah cepat dan mudah diakses bagi orang miskin dan tidak mampu. Terdapat 115 orang miskin ekstrem di Desa Banjarsari Kecmatan Bantarkawung. Mereka tinggal di rumah yang bukan merupakan lahan sendiri, tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber penerangan, dan sumber air. Uang yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui bersama kondisi masyarakat miskin ekstrem diharapkan memerlukan penanganan yang terintegrasi diantara berbagai lintas organisasi perangkat daerah. Bagaimanakah merespon fenomena tersebut menggunakan pendekatan SLRT pada skala makro?
  • 11. STUDI KASUS PENANGANAN MELALUI PUSKESOS DAN SLRT: SKALA MAKRO PENYELESAIAN KELUHAN DI TINGKAT SLRT 1. Perujukan program di bidang pendidikan. 2. Perujukan program di bidang hunian. 3. Perujukan program di bidang perlindungan sosial. 4. Perujukan program di bidang kesehatan. 5. SELESAI di tingkat SLRT. PROGRAM DAERAH MAUPUN PUSAT
  • 12. “PERLUASAN JANGKAUAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN MASYARAKAT SECARA TERINTEGRASI MENJADI SALAH SATU TUJUAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL KHUSUSNYA BAGI ORANG MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU”
  • 13. T e r i m a k a s i h PIC Denny Maulana Pratama (085225385694) Warudin (089648999068)