Pelayanan Kesehatan di Prop. Kepri

1. Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E.,M.H
Kepala Perwakilan
Masalah dan Solusi Optimalisasi Pelayanan
Kesehatan di Kepulauan Riau
Disampaikan pada Rakor Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (KPK) Serta Optimalisasi Layanan Kesehatan di Kepulauan Riau, Hotel Aston Batam, 26 Juli 2022

2. PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT
SUBTANSI LAYANAN KESEHATAN

4. 2018
2019
2020
2021
2022
8
12
9
26
28
0
5
10
15
20
25
30
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jumlah Laporan Subtansi Kesehatan

5. 20%
9%
8%
6%
6%
6%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Agraria
Kesehatan
Hak Sipil dan Politik
Kepolisian
Kepegawaian
Pendidikan
Jumlah Laporan Tahun 2022 (Existhing)

6. Rumah Sakit
Pemerintah
46%
Rumah Sakit Swasta
10%
Puskesmas
23%
Klinik
6%
Dinkes
15%
Kelompok Instansi Terlapor

7. 0 2 4 6 8 10 12 14 16
RSUD Provinsi Ahmad Tabib
RSUD Dabosingkep
RSUD Muh. Sani
RSUD Tarempa Anambas
RS Swasta
Klinik
Dinkes Batam
6
7
4
1
1
11
2
1
6
16
4
5
5
Instansi Terlapor

8. KLASIFIKASI MASALAH LAYANAN
1. Kekurangan Sarana Prasarana Kesehatan (Fisioterapi Di RSUP Kepulauan Riau)
2. Penolakan Pasien (RS Dabosingkep, RSUD Engbung Fatimah, RSUD Tanjungbatu)
3. Kekurangan Tenaga Dokter Spesialis (RSUD Tanjung Batu, RSUD Dabosingkep)
4. Kekurangan Ketersediaan Obat-obatan (RSUD Dabosingkep, RSUD Engbung
Fatimah)
5. Dokter Terlambat Datang (RSUD Engbung Fatimah)
6. Penanganan Masalah Covid-19 :Terkait Pembayaran Jasa PCR Bagi Pasien Yang
Meninggal Dikarenakan COVID-19, Pelayanan Vaksin dan Sertifikat vaksin (RS
Swasta, Dinkes, RS Bhayangkara, Klinik pemerintah)
7. Pemotongan Intensif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 (RSUD Tarempa,
Puskesmas di Bintan)

9. SOLUSI
1. Menerapkan asas Responsibility Pelayanan Publik
2. Setiap Penyelenggara (Satker/Unit Kerja) Wajib melakukan
pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (bisa SP4N :
www.lapor.go.id )
3. Melaksanakan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja Dengan
Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau
4. Penguatan pengawawasan oleh APIP

10. PENILAIAN KEPATUHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2021
PADA LAYANAN SUBTANSI KESEHATAN

11. Dinas Kesehatan Pemerinath
Provinsi Kepri
Nilai : 60,92
Zona : Sedang

12. Dinas Kesehatan Kabupaten
Karimun
Nilai : 65,00
Tingkat Kepatuhan : Sedang
Zona : Kuning

13. Dinas Kesehatan Kabupaten
Bintan
Nilai : 33,72
Tingkat Kepatuhan : Rendah
Zona : Merah

14. Dinas Kesehatan Kota Batam
Nilai : 57,95
Tingkat Kepatuhan : Sedang
Zona : Kuning

15. Dinas Kesehatan Kabupaten
Bintan
Nilai : 33,93
Tingkat Kepatuhan : Rendah
Zona : Merah

16. Dinas Kesehatan Kabupaten
Natuna
Nilai : 86,13
Zona : Hijau

17. SOLUSI
1. Perlunya Komitmen Kepala Daerah Dalam Memastikan Penerapan
Standart Pelayanan Publik
2. Penguatan pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik melalui
Anggaran, SDM, Sarana Prasarana
3. Melakukan induksi/internalisasi peningkatan kompetensi pelaksana
4. Melakukan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sebagi bagian
Rangkaian Pelayanan Publik
5. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan
6. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap
Triwulan/Semester/Tahunan
7. Tidak melakukan rotasi pegawai pelaksana dalam waktu dekat

18. Capaian SPM
SE- PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021
SUBTANSI LAYANAN KESEHATAN

19. DASAR HUKUM
Peraturan
Teknis
Kementer
ian
Permenda
gri
100/2018
dan
Permedag
ri
59/2021
PP 2
/2018
Pasal 18,
Pasal 298
UU 23/2014
Pendidikan Kesehatan
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Pekerjaan
Umum
Sosial
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukima
n
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.

20. JENIS LAYANAN DASAR (SPM)
• Pendidikan Menengah
• Pendidikan Khusus
• Pendidikan Anak usia dini
• Pendidikan Dasar
• Pendidikan Kesetaraan
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :
• Terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan
• Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional
lintas kab/kota
• Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana provinsi
• Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi
• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kab/kota
• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah daerah kab/kota
• Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI
• Penyandang disabilitasi terlantar
• Anak terlantar
• Lanjut usia terlantar
• Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
REHABILITASI SOSIAL DASAR : DILUAR PANTI
• Penyandang disabilitasi terlantar
• Anak terlantar
• Lanjut usia terlantar
• Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana kab/kota
Jenis SPM PROVINSI KABUPATEN/KOTA
• Ketenteraman dan
ketertiban umum
• Informasi rawan
bencana
PELAYANAN :
• Pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
• Penyelamatan dan evakuasi
korban bencana
• Penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran
PENDIDIKAN
TRANTIBUMLINMAS
PERUMAHAN RAKYAT
KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM
SOSIAL
• Ibu hamil
• Ibu bersalin
• Bayi baru lahir
• Balita
• Pada usia
pendidikan dasar
• Pada usia produktif
• Pada usia lanjut
• Penderita hipertensi
• Penderita diabetes mellitus
• Orang dengan gangguan jiwa berat
• Orang terduga tuberculosis
• Orang dengan resiko terinfeksi HIV

21. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda
CAPAIAN SPM PROVINSI CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA
86.19%
100.00%
26.60%
50.00%
0.00%
93.85%
13.81%
0.00%
73.40%
50.00%
100.00%
6.15%
Pendidikan Kesehatan PU Pera Trantibumlinmas Sosial
Capaian Terlayani Belum Terlayani
80.75%
74.15%
64.44%
46.63%
64.92% 63.47%
19.25%
25.85%
35.56%
53.37%
35.08% 36.53%
Pendidikan Kesehatan PU Pera Trantibumlinmas Sosial
Capaian Terlayani Belum Terlayani
Analisis capaian bidang Provinsi :
• Capaian Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
100%
Analisis capaian bidang Kab/Kota :
• Capaian Bidang Kesehatan se Kabupaten/Kota
Sudah Level Baik meski Belum Maksimal

22. Ditjen Bina Pembangunan Daerah
bina_bangda
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina
Pembangunan Daerah
Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda
CAPAIAN SPM SELURUH BIDANG KAB/KOTA
SE-KEPULAUAN RIAU 2020
TAHUN 2021
Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kab. Kepulauan
Anambas
Kota Batam Kota Tanjung Pinang
BIDANG PENDIDIKAN 100% 53% 82% 67% 86% 79% 100%
BIDANG KESEHATAN 88% 68% 61% 78% 83% 66% 74%
BIDANG PUPR 82% 53% 97% 74% 30% 28% 88%
BIDANG PERKIM 96% 0% 80% 0% 0% 100% 50%
BIDANG TRAMTIBUMLINMAS 100% 19% 80% 100% 40% 20% 96%
BIDANG SOSIAL 80% 14% 100% 20% 40% 90% 100%
Analisis :
• Kabupaten/Kota dengan Angka Capaian yang tertinggi adalah Kabupaten Bintan, Sedangkan
kabupaten/kota dengan Angka Capaian Terendah adalah Kabupaten Karimun
• Terdapat Bidang Kesehatan belum memenuhi angka Capaian 100% dari tiap Kabupaten/kota

23. 01
CAPAIAN SPM BIDANG PER INDIKATOR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
02 03
BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG PU
04 05 06
BIDANG PERKIM BIDANG TRANTIBUMLINMAS BIDANG SOSIAL
Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda
89.69%
82.69%
Pendidikan Menengah
Pendidikan Khusus
100.00%
100.00%
PelayanTerdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana
Provinsi
Pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa
53.20%
0.00%
Pemenuhan Kebutuhan Air
Minum Curah Lintas
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan
Pengolahan Air Limbah
Domestik Regional Lintas
Kabupaten/Kota
100.00%
0.00%
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Yang
Layak Huni Bagi Korban
Bencana Provinsi
Fasilitas Penyediaan
Rumah Yang Layak Huni
Bagi Masyarakat Yang
Terkena Relokasi Program
Pemerintah Daerah…
0.00%
Jumlah Warga Negara Yang
Memperoleh Layanan Akibat
dari Penegakkan Hukum
Perda dan Perkada di
Provinsi
100.00%
100.00%
100.00%
69.23%
100.00%
Penyandang Disabilitas
Terlantar Di Dalam Panti
Anak Terlantar DI Dalam
Panti
Lanjut Usia Terlantar Di
Dalam Panti
Tuna Sosial Khususnya
Gelandangan dan…
Perlindungan dan Jaminan
Sosial Pada Saat Dan…
TAHUN 2021

24. CAPAIAN SPM BIDANG PER INDIKATOR
KAB/KOTA SE-KEPULAUAN RIAU
PENDIDIKAN KESEHATAN PU
PERA TRAMTIBUMLINMAS SOSIAL
Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina
Bangda
69.71%
95.12%
77.43%
Pend Anak Usia
Dini
Pend Dasar
Pend Kesetaraan
87.53%
93.54%
91.25%
77.35%
49.17%
50.23%
57.08%
57.23%
80.24%
88.13%
69.04%
89.01%
Yankes Ibu Hamil
Yankes Bayi Baru Lahir
Yankes Pendidikan Dasar
Yankes Usia Lanjut
Yankes Diabetes Melitus
Yankes Tuberkolosis
74.80%
54.07%
Air Minum Sehari-hari
Pengolahan Air
Limbah Domestik
53.27%
40.00%
Rumah Layak Huni
Korban Bencana
Rumah Layak Huni
Relokasi Program Pemda
54.06%
57.14%
57.14%
71.43%
84.82%
Yan Trantibum
Yan Informasi Rawan
Bencana
Yan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
Yan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
Yan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran
72.14%
50.71%
57.14%
42.86%
94.47%
Resos Disabilitas
Terlantar
Resos Anak Terlantar
Resos Lanjut Usia
Terlantar
Resos Gelandangan dan
Pengemis
Perlindungan dan Jamsos
Tanggap Darurat Bagi…
TAHUN 2021

25. KLASIFIKASI MASALAH
1.Pengenterian Data ke Sistem Aplikasi Yang belum Maksimal karena, kurang
kooperatifnya jejaring di wilayah kerja puskesmas.
2.Belum adanya juknis baku pengaturan kebutuhan/standarisasi.
3.Keterbatasan anggaran dan pengalihan anggaran untuk yang di
prioritaskan.
4.Keterbatasan sumber daya manusia.
5.Keterbatasan logistik.
6.Perhitungan data SPM masih menggunakan data estimasi, belum
menggunakan data riil.
7.Sebagian besar Lansia tidak ke Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk
memeriksakan kesehatan secara rutin di masa pandemi Covid-19 karena
resiko tinggi terpapar.

26. KLASIFIKASI MASALAH
1. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Dikarenakan adanya Pandemi, indikator -indikator yang seharusnya
dilakukan di posyandu atau Puskesmas di wilayah kerja masing – masing
tidak bisa dilakukan dengan efisien
3. Walaupun, Masyarakat yang terdaftar BPJS dengan status tidak aktif/
tertunggak, tetap tidak dapat dibantu dengan Jampersal karena terkendala
oleh Permenkes No. 12 Tahun 2021 tentang Juknis DAK Non Fisik
Bidang Kesehatan.
4. Masih terbatasnya tenaga medis (Dokter) di Puskesmas.
5. Adanya masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan ruang gerak kegiatan
terbatas

27. SOLUSI
1. Komitmen Kepala Daerah dan DPRD
2. Penguatan Biro/Bagian Pemerintahan sebagai Koordinator
Monitoring Pelaksana
3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan

28. Terima Kasih
Dr. Lagat Parroha Patar Siadari,
S.E.,M.H