Dokumen tersebut membahas persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi di wilayah IV, khususnya mengenai aspek keuangan. Tujuannya antara lain untuk memperlancar evaluasi keuangan, meningkatkan akuntabilitas laporan non-akademik, dan memastikan keberlanjutan kegiatan perguruan tinggi."

1. Sosialisasi Persyaratan & Prosedur
Pendirian PTS dan Pembukaan Prodi
di Lingkungan LLDikti Wilayah IV
Pendidikan Akademik Periode 2020
10 dan 12 Agustus 2020
Dr. Muhammad Dahlan, SE., Ak., M.Acc., CA., QIA
Tim Aspek Keuangan

2. Mengapa aspek keuangan menjadi salah satu
persyaratan
TUJUAN:
• Diharapkan dapat memperlancar proses evaluasi aspek keuangan
sehingga satu visi dan satu strategi serta satu suara
• Diharapkan akuntabilitas laporan tahunan non-akademik (keuangan)
dapat meningkat
• Diharapkan Badan Penyelenggara dapat menyusun master-plan
kebutuhan dana operasional dan investasi serta kebutuhan lainnya
• Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dapat mempertanggungjawabkan
dana yang diperoleh, baik dari pendiri, mahasiswa, masyarakat, donatur
dan lembaga lainnya yang mendukung Perguruan Tinggi secara akurat dan
akuntabel
• Diharapkan Proses Belajar dan Mengajar (PBM) menjadi efisien dan
efektif serta ekonomis
• Diharapkan Nama Baik dan Citra Perguruan Tinggi menjadi lebih baik dan
meningkat
• Diharapkan dapat meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia

3. Dasar Hukum:
UU. No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 78
(1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban
Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas: a. akuntabilitas
akademik; dan b. akuntabilitas non-akademik.
(2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
(4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi dipublikasikan kepada
Masyarakat.
(5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 49
(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak
tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun
laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang kurangnya:
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu
serta hasil yang telah dicapai;
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada
akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan
laporan keuangan.
(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut
wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.
UU No. 16 tahun 2001 (UU Yayasan)

5. Pasal 52
(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman
di kantor Yayasan.
(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang : a.
memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1
(satu) tahun buku; atau b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
diaudit oleh Akuntan Publik.
(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan
dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku.
UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan

6. DOKUMEN-DOKUMEN
PERSYARATAN ASPEK KEUANGAN

7. Dokumen-dokumen persyaratan keuangan
1. Studi Kelayakan Pendirian/Perubahan PTS
2. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan dana
investasi dan dana operasional yang ditandatangani
oleh semua organ Badan Penyelenggara

8. STUDI KELAYAKAN

9. Studi Kelayakan
Permendikbud No.7/2020, Pasal 11: Pendirian PTS
Ayat 4: Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS,
yang terdiri atas: a. studi kelayakan;
Kajian yang mendalam dan komprehensif
terhadap rencana pendirian PTS dan/atau
perubahan PTS yang dapat memberikan
keyakinan bahwa pendirian/perubahan
PTS layak untuk dilaksanakan

10. Studi Kelayakan
Daftar Isi mencakup antara lain:
1. Latar belakang pendirian bentuk PTS
2. Deskripsi Badan Penyelenggara
3. Deskripsi Perguruan Tinggi yang akan didirikan/diubah bentuk
4. Sumber daya yang dimiliki
5. Kegiatan Operasional Pendidikan yang akan diselenggarakan
6. Kegiatan Operasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
yang akan diselenggarakan
7. Rencana Pengembangan Perguruan Tinggi
8. Proyeksi Arus Kas
9. Lampiran yang relevan

11. Pengembangan Sumber Daya yang dimiliki
1. Sumber Daya Manusia
– Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan (sebaiknya dalam bentuk tabel)
– Profil Dosen mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar,
dan penelitian yang telah dilakukan
2. Sarana Prasarana (penjelasan rinci mengenai tanah dan bangunan, ruang
dosen, ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, peralatan
dan perlengkapan kelas, kantor, dan laboratorium, teknologi, buku, dan
lain-lain dan dapat dilampiri dengan foto-foto)
3. Keuangan (dana dan sumber perolehan dana yang mencukupi untuk
membiayai operasional dan investasi PTS)
4. Sumber Daya tak berwujud (Intangible Resources) – misalnya Sejarah dan
kontribusi Badan Penyelenggara, Reputasi Badan Penyelenggara (dan
pengurusnya), Jaringan pengurus Badan Penyelenggara

12. Pengembangan Kegiatan Operasional Pendidikan
• Proyeksi kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan dalam 4-5 tahun
mendatang
• Posisi program studi (kekuatan dan kelemahan) dibandingkan
dengan program studi perguruan tinggi lain yang menjadi acuan
• Prospek mahasiswa per program studi yang menjadi sasaran
Perguruan Tinggi
• Proyeksi jumlah mahasiswa yang diterima dalam 5 tahun mendatang
• Uang kuliah per semester
• Organisasi dan proses pelaksanaan pendidikan (mulai dari
penerimaan sampai dengan penyaluran kerja)

13. Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
• Penelitian
– Penelitian yang akan dilakukan
– Rancangan pengorganisasian dan proses pelaksanaan penelitian
• Pengabdian kepada Masyarakat
– Pengabdian masyarakat yang akan dilakukan
– Rancangan pengorganisasian dan proses pelaksanaan
pengabdian masyarakat

14. Rencana Pengembangan Perguruan Tinggi
• Rencana pengembangan SDM dalam 5 tahun mendatang, baik
kuantitas maupun kualitas, dan perkiraan biaya yang dikeluarkan
• Rencana pengembangan Sarana dan Prasarana, dan perkiraan
biaya yang dikeluarkan (didukung dengan perhitungan yang
akurat)
• Rencana pengembangan lainnya

15. PROYEKSI ARUS KAS

16. Saldo awal
Rencana penerimaan/pendanaan
Rencana penggunaan dana
Surplus/(defisit)
Saldo akhir
Disusun mengacu kepada master plan Studi Kelayakan, Rencana Strategis dan
Rencana Opersional PTS, umumnya untuk periode 5 tahun kedepan
Contoh Format Proyeksi Arus Kas

17. Proyeksi Arus Kas
• Proyeksi Arus Kas harus ada dalam Studi Kelayakan sebagai muara dari
seluruh kajian yang dilakukan dalam Studi Kelayakan
• Proyeksi Arus Kas merupakan sarana untuk memastikan Badan
Penyelenggara telah membuat perencanaan keuangan yang matang
dan terinci sehingga kegiatan operasional dan investasi yang
direncanakan dapat terlaksana
• Proyeksi Arus Kas dibuat untuk periode 5 tahun dan tidak boleh
bersaldo akhir negatif
• Proyeksi Arus Kas yang disampaikan harus: realistis (wajar), lengkap,
masuk akal (logis), dan konsisten dengan bab-bab lain studi Kelayakan
dan Rencana Strategi.

18. Proyeksi Arus Kas yang realistis
Perkiraan penerimaan tidak dibesar-besarkan untuk penerimaan dan
perkiraan pengeluaran tidak dikecil-kecilkan:
1. Uang kuliah yang dibebankan ke mahasiswa memperhatikan posisi
program studi dibandingkan program studi Perguruan Tinggi lain yang
selama ini menjadi tujuan dari calon mahasiswa yang menjadi sasaran
2. Besaran gaji yang diberikan ke dosen harus mencerminkan pemberian
balas jasa yang wajar sesuai dengan visi misi dari Perguruan Tinggi
3. Besaran gaji tenaga kependidikan harus lebih besar dari UMR
4. Pengeluaran operasional pendidikan, seperti biaya lab,
diperhitungkan berdasarkan pengeluaran yang biasanya dilakukan
oleh perguruan tinggi
5. Perhatikan perkiraan tingkat inflasi setiap tahunnya

19. Proyeksi Arus Kas harus lengkap dan masuk akal
Proyeksi Arus Kas harus lengkap mencakupi proyeksi arus kas per prodi dan
pusat PT, dan masuk akal (logis), ada rincian perhitungan untuk setiap
komponen penerimaan dan pengeluaran.
1. Penyusunan arus kas Perguruan Tinggi diawali dengan penyusunan
proyeksi arus kas untuk setiap prodi dan proyeksi arus kas untuk pusat
(sekretariat) Perguruan Tinggi
2. Proyeksi arus kas prodi dan pusat perguruan tinggi kemudian
dikonsolidasi menjadi proyeksi arus kas Perguruan Tinggi
3. Setiap komponen penerimaan dan pengeluaran harus terinci, yaitu
dibuat perhitungan volume dan harga/biaya satuan
Jika mengalami kesulitan, dapat menggunakan template yang
disediakan di Silemkerma

20. Proyeksi Arus Kas harus konsisten dengan bab-bab lain Studi
Kelayakan
• Penerimaan kas yang berasal dari subsidi Badan Penyelenggara sesuai
dengan sumber dana yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara
• Penerimaan dari mahasiswa konsisten dengan proyeksi mahasiswa
yang diterima dan uang kuliah untuk setiap prodi
• Pengeluaran untuk operasional pendidikan sesuai dengan kegiatan
operasional pendidikan
• Pengeluaran untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
sesuai dengan rencana penelitian dan pengabdian masyarakat
• Pengeluaran investasi sesuai dengan rencana pengembangan sarana
dan prasarana

21. LAPORAN KEUANGAN

22. Pasal 11: Pendirian PTS:
Ayat 4;
Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam
dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas:
Huruf (f) laporan keuangan Badan Penyelenggara:
1. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah
beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut
telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
Pasal 18: Perubahan PTS
Ayat 1: Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus
memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Permendikbud No.7 Tahun 2020

23. Laporan Keuangan
• Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan
Keuangan tiga tahun terakhir, kecuali untuk Badan Penyelenggara
yang baru didirikan kurang dari 3 tahun jika aktivitas ekonomi
sangat minim.
• Laporan keuangan yang disampaikan harus disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, termasuk PSAK
45 Tahun 2011 untuk Laporan Keuangan periode tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2019, atau sebelumnya, dan ISAK 35 Tahun
2020 untuk Laporan Keuangan periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.
• Laporan Auditor Independen: “menurut pendapat kami, laporan
keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku dan/atau SAK ETAP ……”

24. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang beroperasi
kurang dari 3 tahun
1. Badan Penyelenggara yang beroperasi kurang dari 3 tahun dapat
menyampaikan laporan keuangan tidak diaudit. Namun demikian,
Badan Penyelenggara tidak dilarang untuk menyampaikan Laporan
Keuangan yang diaudit atau direviu oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) atau dikompilasi oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) atau Kantor
Akuntan Publik (KAP)
2. Badan Penyelenggara yang beroperasi kurang dari 3 tahun wajib
menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit, jika
– Menerima hibah lebih dari Rp. 500 juta, atau
– Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih

25. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara yang beroperasi
lebih dari 3 tahun
Badan Penyelenggara yang beroperasi lebih dari 3 tahun wajib
menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit.

26. SURAT PERNYATAAN

27. Permendikbud No.7/2020
Pasal 11 ayat 4 huruf g:
Surat pernyataan kesanggupan untuk
menyediakan dana investasi dan dana
operasional dari PTS yang akan didirikan,
yang ditandatangani oleh semua anggota
organ Badan Penyelenggara.
Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan
dana operasional dan investasi

28. Surat Pernyataan Kesanggupan
Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana
operasional dari Badan Penyelenggara yang ditandatangani oleh semua organ
Badan Penyelenggara, dengan menyertakan:
– Surat Pernyataan, menggunakan kop surat resmi Badan Penyelenggara dan
bermaterai cukup serta diketahui oleh para petinggi lainnya
– Melampirkan bukti kepemilikan dana, berupa rekening bank atau sertifikat
deposito atas nama Badan Penyelenggara per tanggal menjelang
pengiriman dokumen ke Silemkerma.
– Melampirkan bukti kepemilikan dana yang disampaikan sesuai dengan
bukti kepemilikan dana yang disajikan pada Laporan Keuangan
– Pada saat evaluasi lapangan agar ditunjukkan bukti kepemilikan dana
terbaru

29. KEBUTUHAN DANA
• Permendikbud No. 7 Tahun 2020
Pasal 11 tentang pendirian PTS
Pasal 18 tentang perubahan PTS
• Bergantung dan dipengaruhi oleh seberapa
besar (seluruh atau sebagian) pemenuhan
persyaratan sebagaimana disebutkan pada
pasal 11 dan pasal 18

30. Aspek yang perlu penekanan, antara lain:
1. Gadung rektorat dan ruang kuliah serta lahan
yang telah tersedia
2. Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia
3. Rencana pengembangan kedepan vs studi
kelayakan
4. Cek ulang data atas laporan keuangan
5. Cek dana yang tersedia bandingkan dengan
proyeksi arus kas
6. Cek ulang dan bandingkan dengan aspek hukum
Pendirian dan Perubahan PTS
Pasal 11 & 18 Permendikbud No.7 Tahun 2020

31. Terima Kasih
Semoga yang direncanakan dapat berjalan lancar
dan berhasil dengan baik