Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Skema pendanaan PP-PTS untuk peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi 2. Persyaratan dan mekanisme pengajuan proposal pendanaan oleh perguruan tinggi 3. Kriteria evaluasi proposal yang mencakup profil perguruan tinggi, rencana pengembangan, dan program peningkatan mutu pendidikan

1. LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

2. • Ditjen Dikti:
• 1990-2000:Sekretariat
• 2001-2004:DP2M
• 2005-2007:Diktendik
• 2008-2010:Kelembagaan & Kerja Sama
• 2011-2016:Belmawa
• 1995-1998,2007-2008,2013-2017:
Pemimpin/Manajer Proyek
• 2001- sekarang: Dosen TT
• 2017- sekarang: Sekretaris LLDikti Jatim
• Alamat:
• Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 177 Surabaya 60117
• http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id,
• E-mail: wwinarso@ristekdikti.go.id
• Pendidikan:Teknologi & ManajemenPendidikan
(Doktoral)
• Rumah: Bekasi Timur, Indonesia

3. ▪ Skema A bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran melalui
bantuan sarana/prasarana pendidikan dan/atau pembangunan gedung
kuliah dan/atau laboratorium. Melalui PP-PTS Skema A ini mutu
pembelajaran PTS dapat terus ditingkatkan.
▪ Skema B khusus ditujukan untuk peningkatan produktivitas dan
relevansi lulusan melalui bantuan sarana untuk penguatan proses
pembelajaran dan mutu lulusan. Dengan demikian melalui skema ini PTS
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing lulusannya.
▪ Skema C ditujukan untuk peningkatan reputasi akademik dan
mendorong internasionalisasi PT dalam upaya memfasilitasi
persiapan Perguruan Tinggi untuk menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi
Internasional di bidang akademik sehingga PT Indonesia dapat berada
dalam jajaran PT tingkat dunia, menjadi bagian dari World Class
University (WCU).

4. ▪ PTS yang berada pada kluster 4 atau 5 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal
Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan,Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2217/C/KEP/VIII/2018 untuk PT yang berbentuk
Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi dan No. 2189/C/KEP/VIII/2017 untuk PT yang
berbentuk Politeknik atau Akademi, dan perguruan tinggi swasta yang terdata pada
PD-Dikti dan belum dikelompokkan dalam kluster
▪ Untuk peningkatan mutu pembelajaran melalui bantuan sarana/prasarana pendidikan
dan/atau pembangunan gedung kuliah dan/atau laboratorium. Dengan demikian
melalui PP-PTS Skema A ini mutu pembelajaran PTS dapat terus ditingkatkan.
▪ Proposal diusulkan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi untuk
peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan pada analisis kebutuhan yang
didukung informasi yang akurat, mengacu ke masa depan, dengan memberdayakan
setiap jurusan/program studi beserta sumberdayanya sebagai upaya menuju PTS yang
lebih sehat.

5. ▪ PTS yang berada di kluster 3 dan memenuhi persyaratan untuk
mengajukan proposal pengembangan.
▪ Berdasarkan pada evaluasi proposal atas rencana dan kebutuhan
masing-masing PTS.
▪ Proposal diusulkan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara
Perguruan Tinggi untuk penguatan proses pembelajaran dan kualitas
lulusan berdasarkan pada analisis kebutuhan dari proses pendidikan
yang berlangsung di perguruan tinggi.
▪ Analisis kebutuhan tersebut disusun berdasarkan informasi yang
akurat, mengacu ke masa depan, dengan memberdayakan setiap
jurusan/program studi beserta sumberdayanya sebagai upaya
menuju PTS yang lebih sehat dan berkualitas.

6. ▪ Pendanaan berbasis kinerja (bukan kompetitif) untuk memperkuat
posisi perguruan tinggi sebagian bagian dari WCU.
▪ PTS yang telah memperoleh akreditasi PT peringkat A/Unggul dan
pernah tercatat dalam 1000 World University Rangking atau 500
Asian University Ranking versi QS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
terakhir.
▪ Bantuan pendanaan akan diberikan berdasarkan usulan proposal PT
untuk meningkatkan reputasi akademik dari PT dengan sasaran
untuk menjadi bagian dari WCU

8. ▪Peningkatan kualitas proses akademik melalui:
▪ penyelesaian program akademik yang tepat waktu,
▪ masa studi yang sesuai dengan kurikulum,
▪ pengurangan jumlah dropout,
▪ atmosfer akademik yang kondusif terutama interaksi dosen dan
mahasiswa,
▪ optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik yang menyangkut
sumber daya manusia, rasio dosen mahasiswa, sumber daya fisik
(tingkat utilisasi ruangan dan peralatan), sumber daya uang
(penekanan unit cost), dan sebagainya.

9. ▪ Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi mengajukan
proposal sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan kondisi PTS yang
didasarkan pada rencana pengembangan PTS.
▪ Satu proposal hanya berisi usulan untuk satu PTS.
▪ Anggaran yang diajukan dalam proposal harus didasari pertimbangan
yang kuat serta mencerminkan kebutuhan dan kemampuan institusi untuk
mengelolanya dengan penuh tanggung jawab.
▪ Besarnya pagu dana maksimum, sebagai berikut:
1. Universitas: Rp1 miliar
2. Institut: Rp1 miliar
3. Politeknik: Rp900 juta
4. Sekolah Tinggi: Rp750 juta
5. Akademi: Rp600 juta

10. ▪ Bantuan Skema A diberikan dalam bentuk:
1) Barang yang berupa peralatan pendidikan, peralatan laboratorium, dan
2) Pembangunan gedung baru yang terkait dengan peningkatan kualitas proses
pembelajaran.
▪ Anggaran yang diajukan dalam proposal harus didasari
pertimbangan yang kuat serta mencerminkan kebutuhan dan
kemampuan institusi untuk mengelolanya dengan penuh tanggung
jawab.

11. 1. Peralatan laboratorium dasar bersama:
▪ Laboratorium Dasar IPA,
▪ Laboratorium Kesehatan Dasar,
▪ Laboratorium Teknik Dasar,
▪ Laboratorium Desain Dasar,
▪ Laboratorium Microteaching, dan
▪ Laboratorium Bahasa.
2. Peralatan pendidikan dan TIK: relevan dengan peningkatan mutu
proses belajar mengajar;
Usulan barang harus relevan dengan pembelajaran pada prodi yang akan
ditingkatkan mutunya dan bukan untuk mendukung proses pembelajaran magister,
doktor, Profesi dan/atau penelitian dosen;

12. ▪Ruang kelas dan/atau ruang laboratorium dengan
ketentuan:
a. Gedung/Bangunan yang akan dibangun harus terletak di atas
lahan milik Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan
Tinggi yang telah bersertifikat dan/atau didukung dokumen sah
yang setara pada wilayah tertentu;
b. Pembangunan gedung baru hanya boleh untuk pembangunan
ruang kelas dan atau laboratorium pada PTS yang diusulkan;
c. Usulan pembangunan gedung harus dilengkapi dengan dokumen
perencanaan, spesifikasi, RAB dan rencana jadwal pelaksanaan;
d. Pembangunan gedung harus dilengkapi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan biayanya dibebankan pada Badan Hukum
Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi;

13. ▪ Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang telah disahkan oleh
kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
▪ Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum
▪ Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi mengusulkan PTS/Program
Studi yang memenuhi persyaratan:
a. Merupakan PT yang berada pada Kluster 4 atau PT yang terdata pada PD-Dikti dan
belum dikelompokkan dalam kluster;
b. Akreditasi program studi yang diusulkan maksimum B dan masih berlaku;
c. PT telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% untuk TA 2017-1 dan 2017-2, kecuali bagi
perguruan tinggi baru yang belum menyelenggarakan pendidikan 1 (satu) tahun
akademik penuh;
d. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi
e. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan
perubahan badan hukum;

14. Proposal diusulkan oleh Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan
Tinggi. Setiap proposal berisi usulan untuk 1 (satu) PTS yang berada di bawah
Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi.
PTS melakukan pendaftaran akun melalui website http://pppts.ristekdikti.go.id.

15. 1. KELENGKAPAN PROFIL PERGURUAN TINGGI (30%)
▪ Kelengkapan data profil perguruan tinggi yang mencakup antara lain profil mahasiswa,
profil lulusan, profil SDM, profil sarana dan prasarana.
▪ uraian analisis data untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan institusi dalam
peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan rencana pengembangan PTS.
2. RENCANA PENGEMBANGAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI (20%)
▪ Kelengkapan dan kejelasan arah pengembangan institusi yang dinyatakan dalam
pernyataan visi, misi dan tujuan institusi, serta program strategis serta indikator yang
akan dicapai.
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN (50%)
▪ Keterkaitan program pengembangan dengan program strategis dan kebutuhan institusi
untuk mendukung peningkatan mutu program studi yang dipilih,
▪ Target indikator yang akan dicapai,
▪ Kesesuaian antara program pengembangan dengan usulan pengadaan,
▪ Kesesuaian jenis dan kelengkapan spesfisikasi usulan pengadaan barang dan
pembangunan gedung dengan Panduan Penyusunan Proposal.

17. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-
baiknya