Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menjamin penggantian kerugian pihak tertanggung. Dana pensiun dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja, ada dua jenis yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang ber

1. ASURANSI
Pengertian Asuransi
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau
bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti,
kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak
dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana
melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis
yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah "diasuransikan" biasanya merujuk pada segala
sesuatu yang mendapatkan perlindungan.
Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan
Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima
risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah
sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang
dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut
"premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa
depan, biaya administratif, dan keuntungan.
Contohnya, seorang pasangan membeli rumah seharga Rp. 100 juta. Mengetahui
bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial,
mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah.
Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi
bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar Rp1 juta per tahun. Risiko
kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi
Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang
asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246:
"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

2. keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak
tertentu.
Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Insurable interest
Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung
dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2. Utmost good faith
Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material
(material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.
Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu
tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan
keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Proximate cause
Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu
akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan
independen.
4. Indemnity
Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya
menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya
kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
5. Subrogation
Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6. Contribution
Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi
tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
DANA PENSIUN
Pengertian Dana Pensiun
Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun. Yang dimaksud dengan manfaat pensiun disini adalah

3. pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pekerja penerima pensiun pada saat usia
pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.
Jenis-Jenis Dana Pensiun
Sejak diberlakukan Undang-undang No. 11 Tahun 1992, di Indonesia hanya ada dua lembaga
yang dapat menyelenggarakan program dana pensiun, yaitu :
1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
DPLK merupakan sebuah badan yang bisa didirikan oleh dua lembaga yaitu Bank Umum dan
Perusahan Asuransi Jiwa. DPLK memiliki fungsi yang lebih luas dibanding dengan DPPK, di
mana seluruh masyakarat, baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi peserta dana
pensiun. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992, terdapat tiga unsur yang terlibat
dalam program pensiun melalui DPLK. Pertama, peserta, yang menyetorkan iuran dan
menikmati pensiun. Kedua, DPLK, yang menyelenggarakan program pensiun. Ketiga,
Perusahaan Asuransi Jiwa, yang menyediakan fasilitas anuitas sebagai manfaat pensiun yang
diberikan secara berkala kepada peserta.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
DPPK adalah sebuah lembaga yang dibuat oleh sebuah perusahaan guna mengelola dana
pensiun para pekerjanya. Oleh karena itu peserta DPPK hanya terbatas pada mereka yang
terikat hubungan kerja dengan perusahaan yang membuat DPPK atau biasa disebut
tertutup. Pengurus dari DPPK bukan pendiri melainkan orang atau badan yang ditunjuk dan
mendapatkan pengesahan Menteri untuk menjalankan dana mengelola dana pensiun.
Bentuk Program Dana Pensiun
Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 1992 penyelenggaraan dan bentuk
program dana pensiun dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Program Pensiun Manfaat
Pasti (Defined Benefit), yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan
Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution) yang dilakukan oleh DPLK dan DPPK.
Sedangkan iuran dana pensiun dapat dilakukan oleh Anda sendiri (individu) dan
hanya dapat dilakukan di DPLK. Sedangkan iuran yang dilakukan oleh pemberi kerja dan
peserta maupun hanya pemberi kerja saja yang mengeluarkan iuran dapat dilakukan di DPPK
maupun DPLK.

4. Secara prinsip terdapat perbedaan antara Program Pensiun Manfaat pasti dan Program
Pensiun Iuran Pasti. Perbedaan tersebut adalah:
a. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit)
1. Manfaat Pensiun ditentukan lebih dahulu, baru kemudian diperhitungkan besar iurannya.
2. Mengenal Past Service Liabilities (PSL)
3. Ada perhitungan aktuaria.
b. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution)
1. Iuran ditentukan lebih dahulu baru dihitung manfaatnya.
2. Pada saat pensiun atau diakhir program, dana yang terkumpul akan dibelikan anuitas seumur
hidup ke Perusahaan Asuransi Jiwa.
PEGADAIAN
Pengertian Pegadaian
Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang
diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergaak. Barang bergerak
tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau
oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut
memberikan kekuasaan kepada orang berpiutnag untuk menggunakan barang bergerak yang
telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang
secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti
dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas . Tugas Pokoknya
adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hokum gadai agar masyarakat tidak
dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan
kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di
lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan pengijon yang
dengan melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya.
Kegiatan Usaha
Penghimpunan Dana

5. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal
dari :
a) Pinjaman jangka pendek dari perbankan
b) Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana
jangka pendek yang dihimpun)
c) Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah,
utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterioma dimuka, dan lain-lain)
d) Penerbitan obligasi
e) Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang
jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar
Rp 25 miliardan penerbitan yang kedua kalinya adalh pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25
miliar, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50
miliar.
f) Modal sendiri
Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari:
1) Modal awal: kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 miliar
2) Penyertaan modal pemerintah
3) Laba ditahan: laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian inio
berdiri pada masa Hindia Belanda.
Penggunaan Dana
Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum
Pegadaian. Dana tersebutantara lain digunakan untuk hal-hal berikut :
a) Uang kas dan dana likuid lain
Perum pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagi kebutuhan seperti: kewajiban yang
jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hokum gadai, biaya
operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.
b) Pembelian dan pengadaan berbagai bbentuk aktiva tetap dan inventaris
Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat
menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatan
usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah
berupa tanah, kantor atau bangunan, computer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.
c) Pendanaan kegiatan operasional
Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara
lain digunakan untuk : gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.

6. d) Penyaluran dana
Pengunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan datas dasar
hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam
dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana
ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk
mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang
merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan,
meskipun tetap ,dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti
investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.
e) Investasi lain
Kelebihan dana (idle fund) yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional
maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai
macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan
penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan
utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat
memanfaatkan dananya untuk investasi dibidang property, seperti kantor dan took.
Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang
(developer), kontraktor, dan lain-lain.
Keuntungan Usaha Gadai
Tujuan utama usaha gadai adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang
membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukan
rentenir yang bunganya relative tinggi. Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada
masyarakat mempunyai motto “ menyelesaikan masalah tanpa masalah”.
Keuntungan Perum Pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan Bank atau
lembaga keuangan lainnya adalah :
1. waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini
disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit,
2. persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen atau nasabah untuk
memenuhinya,
3. pihak pegadaian tidak mempermasahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai
kehendak nasabahnya.

7. Besarnya Jumlah Pinjaman
Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang
diberikan. Semakin besar nilainya, maka semakin basar pula pinjaman yang dapat diperoleh
oleh nasabahdemikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai
jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat
menengah ke bawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa
modal (bunga pinjaman) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah.
Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman, yaitu A, B, C
dan D. Sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar.