Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
• Permasalahan dan Tantangan Kemiskinan
di Indonesia
• Pengentasan Kemiskinan dalam RKP 2012
• Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
• Alokasi Dana Desa (ADD)
• Corporate Social R
C t S i l Responsibility (CSR)
ibilit


Permasalahan Kemiskinan di Indonesia
P l h K i ki I d i
Tiga karakteristik kemiskinan yang menonjol saat ini
1. Jumlah Penduduk miskin masih cukup besar
p
2. Ketimpangan kemiskinan antar wilayah
3. Akses & kualitas pelayanan dasar p
p y penduduk miskin masih j
jauh
tertinggal.


1/3
1/3
Penyebab
Pen ebab Kemiskinan
Kemiskinan Natural
• Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang
y g
miskin.
• Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya
yang memadai, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia
maupun sumber daya pembangunan lainnya,
• sehingga mereka tidak dapat ikut secara aktif dalam pembangunan
hi k tid k d t ik t ktif d l b
atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan mereka mendapatkan
imbalan pendapatan y g amat rendah.
p p yang


2/3
Penyebab
Pen ebab Kemiskinan
Kemiskinan Struktural
• Kemiskinan struktural adalah kemiskinan (baik kemiskinan absolut
(
maupun relatif) yang disebabkan oleh perbedaan struktur
masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan
dengan masih t ti
d ih tertinggal.
l
• Kemiskinan struktural ini dikenal juga dengan kemiskinan yang
disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang
seimbang.


3/3
Penyebab
Pen ebab Kemiskinan
Kemiskinan Kultural
• Kemiskinan kultural mengacu p
g pada sikap seseorang atau
p g
masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan
budidaya, mereka sudah merasa kekurangan.
• Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi
dalam pembangunan, tidak mudah melakukan perubahan, menolak
mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha untuk
perkembangan,
memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan
pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai.


Data Makro Kemiskinan
54,2
• Kemiskinan terus
,
47,9 menurun, namun
e uu , a u
lajunya relatif
40,1 38,4 37,4 39,3 melambat
36,1 37,2
34 35,1 34,9
32,5 31 02
, 31,02
28,6
22,5
21,6 23,4
18,2
18 2 17,4
17 4 17,8
17 8
17,4
1 4 17,3 16,7 15,9 16,6
15,1 13,7 15,4 14,15 13,33
11,3

1976 1980 1984 1987 1990 1993 1996 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

penduduk miskin [juta]
d d k i ki [j t ] % penduduk miskin
d d k i ki

Indikator 2010
• Pertumbuhan relatif 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pembangunan APBN-P
stagnan sehingga
tidak signifikan Pertumbuhan 4.1 5.7 5.5 6.3 6.3 4.3 5.8
terhadap
Inflasi 6.4 17.1 6.6 6.6 12.5 6.2 5,3
penurunan
kemiskinan Kemiskinan 16.60 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33

Sebagian Besar Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan
g gg

• Laju penurunan kemiskinan
Perkembangan Jumlah Penduduk miskin melambat. Dari tahun 2006, rata-
di Perdesaan dan Perkotaan, 2000 - 2010 rata penurunan jumlah penduduk
30,00
,
miskin di perkotaan adalah 0 85
0,85
jt/th dan di perdesaan 1,22 jt/th.
25,00
Garis Kemiskinan Perkotaan & Perdesaan
(Rupiah/kapita/bulan)
20,00 Tahun Kota Desa Kota+Desa
2000 91.632 73.648 80.842
2001 100.011 80.382 88.234
15,00
2002 130.499 96.512 108.889
2003 138.803 105.888 118.554
10,00 2004 143.455 108.725 122.775
2005 165.565 117.365 138.574
2006 175.324 131.256 151.997
5,00
2007 187.942 146.837
187 942 146 837 166.697
166 697
2008 204.896 161.831 182.636
- 2009 222.123 179.835 200.262
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010 232.989 192.354
232 989 192 354 211.726
211 726
Penduduk miskin perkotaan (juta orang)
Penduduk miskin perdesaan (juta orang)

Data Mikro Kemiskinan
D t Mik K i ki

RUMAH TANGGA 2005 2008
SASARAN (RTS) RIBU RTS % RIBU RTS %
Sangat Miskin 3.894,3 20,4 2.989,9 17,1
Miskin
Mi ki 8.237,0
8 237 0 43,1
43 1 6.828,8
6 828 8 39,1
39 1
Hampir Miskin (Near Poor) 6.969,6 36,5 7.665,3 43,8
Total
T t l 19.100,9
19 100 9 100,0
100 0 17.484,0
17 484 0 100,0
100 0

Sumber: BPS
• Jumlah penduduk yang dekat miskin atau vulnerable/rentan terhadap shock
(krisis ekonomi, bencana, dsb) semakin besar  tidak bisa hanya dengan
strategi penanggulangan kemiskinan yang seragam, perlu i t
t t i l k i ki l intervensi
i
kebijakan yang beragam sesuai dg kelompok sasaran (targeting) yang
tepat.


Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata

21% tersebar di 3,4% tersebar
Sumatera 7,5% tersebar
di Kalimantan di Sulawesi

4,2%
4 2% tersebar di
Maluku & Papua
57.8% tersebar
6 % te seba di
6.2% tersebar d
di
d Jawa-Bali
l
Nusa Tenggara

Kemiskinan dan Pengangguran
di Desa dan Kota
D d K t

URAIAN KEMISKINAN (2010) PENGANGGURAN (2009)

3,81 juta jiwa
DESA 19,93 juta jiwa (64,2%)
(42,5 %)
11,10 juta jiwa 5,15
5,15 juta jiwa
KOTA
(35,8%) (57,5%)

TOTAL 31,02 juta jiwa 8,96 juta jiwa

Catatan:
1. Tidak semua penganggur adalah miskin – Penganggur berkecukupan (discourage
worker)
2. Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker
3. Dari total Angkatan Kerja (2009) sebesar 113.83 juta, hanya 29,11 juta (25.6%) formal
4. Di sektor formal, hanya 4,5 juta tercatat memiliki upah di atas Rp 3 juta.


1/3
1/3
Tantangan Saat Ini
1. Masih diperlukan pertumbuhan yg cukup tinggi dan konsisten untuk
mempercepat kemiskinan secara signifikan.
• Pertumbuhan saat ini bertumpu pada sektor yang kurang
menyerap TK (a.l. jasa perdagangan dan keuangan), tidak
diimbangi oleh p
g peningkatan kapasitas p
g p produksi DN yg menyerap
y p
TK besar (seperti pertanian).
• Di perdesaan kurang terjadi perluasan usaha off farm yang
memberi peluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan
perdesaan.


2/3
Tantangan Saat Ini
2. Globalisasi meningkatkan kerentanan ekonomi dan masyarakat
miskin.
• Prospek ekonomi dunia membaik, namun masih dibayangi oleh
tekanan inflasi sejalan dengan tingginya harga minyak dan
komoditas pangan d i
k dit dunia
• kerentanan pasar domestik mengakibatkan masyarakat miskin
semakin terekspos pada fluktuasi harga yang mempengaruhi
daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat.


3/3
Tantangan Saat Ini
3. Perubahan iklim
– Masyarakat miskin (termasuk petani, nelayan, dsb) yang paling
menderita akibat dampak musim yg tidak teratur, menurunnya
ketersediaan air, bencana, dan munculnya berbagai penyakit
akibat pemanasan g
p global.
4. Kebijakan perluasan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
masih belum menjangkau mereka yang tinggal terisolasi di daerah-
daerah terpencil dan tertinggal.
5. Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa kelompok penduduk terbesar
adalah usia produktif 25 39 t h
d l h i d ktif 25-39 tahun, yang d l
dalam j
jangka panjang
k j
berkonsekuensi pada kebutuhan perluasan kesempatan kerja,
semakin tingginya p
gg y persaingan memanfaatkan sumber daya, dan
g y ,
beban dari munculnya kemiskinan baru.


1/3
1/3
Tantangan Ke Depan
1. Pertumbuhan yg cukup tinggi dan konsisten untuk mendukung
penurunan kemiskinan secara signifikan.
a. Saat ini pertumbuhan tinggi hanya di sektor yang kurang
menyerap TK (jasa perdagangan, sektor keuangan) dan
konsumsi. Tid k dii b
k i Tidak diimbangi peningkatan k
i i k t kapasitas produksi
it d k i
dalam negeri yg menyerap TK besar(sektor informal dan
p
pertanian).)
b. Kegiatan di perdesaan masih didominasi on farm, kurang terjadi
perluasan usaha off farm (jasa perdagangan, pengolahan
hasil/industri) yang memberi peluang peningkatan pendapatan
penduduk perdesaan.


2/3
Tantangan Ke Depan
2. Desentralisasi dan demokratisasi yang efektif
a. Kebijakan p
j pusat dan daerah y g pro-poor.
yang p p
b. Peningkatan kapasitas pemda vs. pergantian/rotasi jabatan di
daerah sangat cepat
g p
c. Pemekaran wilayah  kurang kesiapan teknis, administrasi,
finansial & ekonomi


3/3
Tantangan Ke Depan
3. Globalisasi yang meningkatkan kerentanan masyarakat miskin:
a. Keterbukaan pasar –kerentanan pasar domestik dan fluktuasi
p p
harga mempengaruhi daya beli kesejahteraan masyarakat
miskin. Masyarakat miskin juga semakin sulit meningkatkan
pendapatannya karena k
d t k kompetisi yang semakin t b k
ti i ki terbuka.
b. Perubahan iklim global (musim yg tidak teratur, menurunnya
ketersediaan air bencana dan munculnya berbagai penyakit)
air, bencana,
membuat masyarakat miskin yang paling menderita.


Tema RKP 2012:
Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
P t d P l P t b h Ek i I kl if d
Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Tantangan Tahun 2012 Strategi

1.
1 Membangun penyangga 1.
1 Memperluas sumber-sumber
sumber sumber
terhadap gejolak global pertumbuhan untuk percepatan
dan perluasan pertumbuhan
2. Mempertahankan
p
ekonomi
momentum percepatan
pertumbuhan ekonomi yang 2. Melibatkan seluas-luasnya
sudah dicapai masyarakat dan pihak-pihak
y p p
lain dalam proses
3. Peningkatan kesejahteraan
pembangunan termasuk
masyarakat melalui
menikmati hasil hasilnya
hasil-hasilnya
penurunan kemiskinan,
(inklusif dan berkeadilan).
pengangguran dan
penanganan daerah
p g 3. Menyusun kebijakan yang
tertinggal. berpihak pada masyarakat
miskin (affirmative policy)


Dua Jalur Penurunan Kemiskinan

1. Melalui “Mekanisme Ekonomi” 2. Melalui Fasilitasi & Bantuan
Pemerintah

• Kebijakan ekonomi yang • Perluasan upaya
mendukung penciptaan p gg g
penanggulangan kemiskinan
lapangan kerja bagi yang inklusif dan berkeadilan 
masyarakat miskin perluasan sasaran maupun
• Kebijakan ini sangat terkait program/kegiatan melalui
dengan kebijakan ekonomi kegiatan yang bersifat
makro yang disusun dalam affirmative.
rangka percepatan dan
k t d • Peningkatan dan perluasan dari
perluasan pertumbuhan 3 klaster program
ekonomi penanggulangan kemiskinan.
gg g


Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat
Pro-

MASTER PLAN EKONOMI
Peningkatan
P i k t
Klaster-1 Klaster-2 Klaster-3 Kesejahteraan
1. BEASISWA MISKIN KREDIT Masyarakat,
PROGRAM
2. JAMKESMAS USAHA serta Perluasan
PEMBERDAYAAN
3. RASKIN
4. PKH
MASYARAKAT RAKYAT dan
5.
5 BLT (Bila diperlukan) (KUR) Peningkatan
(PNPM)
6. Dll. Kesempatan
Kerja

Klaster-4
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2.
2 PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT Pengurangan
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Angka
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
g g p y )
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan *)
Kemiskinan
K i ki

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat
Pinggir Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60%
RTS termiskin.

1/2
1/2
Klaster 1
1. Bantuan sosial terpadu diarahkan pada peningkatan perlindungan
sosial berbasis keluarga bagi rumah tangga miskin.
2. Penggunaan data keluarga miskin terpadu yang dihasilkan dari
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang
berbasis keluarga.
b b i k l
3. Peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan
masalah sosial terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) serta korban
(RTM),
bencana dan komunitas adat terpencil;
4. Penyempurnaan kriteria, proses p
y p ,p penargetan, serta p
g , proses seleksi
penerima bantuan sosial, pengembangan sistem informasi
manajemen yang berkualitas, serta peningkatan jumlah dan
perluasan cakupan sasaran program;
l k


2/2
Klaster 1
5. Perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi
1.516 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) serta mencakup
wilayah timur Indonesia;
6. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah (P4T) melalui pemberian aset t
t h l l i b i t tanah yang l
h layak t t
k terutama b i
bagi
kalangan kurang mampu sebanyak 219.391 bidang;
7.
7 Penguatan akses dan kualitas pelayanan program KB bagi keluarga
miskin di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan didukung
dengan promosi kebijakan pengendalian kependudukan serta
peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program
KB dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin
serta meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin


1/2
1/2
Klaster 2
1. Melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri inti di 6.625 kecamatan di
seluruh Indonesia;
2. Peningkatan efektivitas dampak PNPM Mandiri dan peningkatan
kualitas lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun
melalui PNPM M di i
l l i Mandiri;
3. Peningkatan kualitas dan perluasan integrasi PNPM Mandiri Inti
dengan Penguatan, dengan pemanfaatan lembaga keswadayaan
Penguatan
sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di
wilayahnya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
dan kecamatan;


2/2
Klaster 2
4. Peningkatan keterkaitan perencanaan di tingkat masyarakat dengan
perencanaan reguler dalam mendukung proses perencanaan dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin;
5. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur skala kecil
untuk memperluas k
t k l kesempatan k j b i masyarakat miskin d l
t kerja bagi k t i ki dalam
rangka meningkatkan kesejahterannya.


Klaster 3
1. Peningkatan akses UMKM dan koperasi ke sumber daya produktif
dilaksanakan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang
penyalurannya terus diperluas melalui dukungan penjaminan,
pelibatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank
penyalur,
penyalur pengembangan pola kerja sama penyaluran antara bank
dan lembaga keuangan masyarakat (linkage), peningkatan
penyaluran KUR pada sektor-sektor produktif, serta meningkatkan
kualitas pelaksanaan KUR;
2. Peningkatan peran dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank
untuk menyalurkan pembiayaan b i usaha mikro d k il d
t k l k bi bagi h ik dan kecil; dan
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha mikro dan kecil terutama
dari sisi kewirausahaan penerapan teknologi tepat guna serta
kewirausahaan, guna,
praktik berkoperasi yang didukung revitalisasi sistem pendidikan
dan pelatihan perkoperasian.


1/2
1/2
Klaster 4
1. Pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat
sangat miskin dan miskin melalui Program Pengembangan
Perumahan dan Permukiman;
2. Penyediaan angkutan umum murah yang dilakukan melalui
pengembangan mobil perdesaan serta pengembangan i d t i
b bil d t b industri
kendaraan bermotor roda empat hemat energi, ramah lingkungan,
dan harga terjangkau;
g j g ;
3. Penyediaan air bersih untuk rakyat yang ditekankan untuk daerah
rawan air;
4. Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi
masyarakat miskin;


2/2
Klaster 4
5. Peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada 400
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
6. Peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan mencakup
pembangunan rumah murah, pengembangan ekonomi masyarakat
melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas kh
l l i d j di f ilit khusus sekolah
k l h
dan puskesmas.


Sejarah A al
Awal
• Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (
y y (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.
)
• Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya
seperti:
1. PNPM Generasi;
2. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai
dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan;
3.
3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.
• Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk
mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah
sekitarnya.


Pengertian
• PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
masyarakat.
• PNPM Mandiri dilaksanakan melalui:
– Harmonisasi dan pengembangan sistem, mekanisme dan
sistem
prosedur program,
– Penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan
untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan Umum PNPM
• Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat
miskin secara mandiri.


1/2
1/2
Tujuan Khusus PNPM
T j an Kh s s
1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat
miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan
kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan
ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan
pembangunan.
pembangunan
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representatif, dan akuntabel.
p ,
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,
program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin
(pro-poor).


2/2
Tujuan Khusus PNPM
T j an Kh s s
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan
kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM,
dll) untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan.
5.
5 Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta
masyarakat,
kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
gg g y y
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai
dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan
lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna,
informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat
masyarakat.


Ruang Lingk p Program
R ang Lingkup
1. Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan
permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit
mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.
Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk
memanfaatkan dana bergulir ini.
3.
3 Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia
manusia,
terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui
peningkatan kemandirian masyarakat.


Kategori PNPM
1. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan
masyarakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Perdesaan
(PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Daerah tertinggal dan
Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan
PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
2. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan
masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk
y , y ,
mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya
terkait pencapaian target tertentu, seperti Program Pengembangan
Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) B t
U h A ibi i P d (PUAP), Bantuan L Langsung
Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP), dsb


Harmonisasi Program PNPM
2007-
2007-2008 Transisi 2009-
2009-2015
1. Harmonisasi program-program PNPM melalui: • Di masing-masing desa/kelurahan terbentuk
• Fokus pada lokasi PNPM Inti untuk lembaga keswadayaan masyarakat yang
kecamatan dan desa dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat
• Integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur sendiri.
melalui pengembangan Pedoman Umum dan • Sinkronisasi proses p
p perencanaan p
partisipatif
p
pedoman pelaksanaan (
d l k (pengaduan
d masyarakat ke dalam perencanaan
masyarakat, monitoring & evaluasi, pembanguan daerah.
pengelolaan data dan informasi, serta strategi
komunikasi) ) • Memperkuat integrasi dan sinergi PNPM-Inti
• Sinkronisasi pedoman terknis operasional dan PNPM Penguatan, termasuk
tiap pendanaannya.
• program dengan pedoman PNPM Mandiri • Melakukan integrasi MIS untuk kegiatan
2.
2 Koordinasi pelaksanaan melalui Tim monitoring d evaluasi yang l bih b ik
it i dan l i lebih baik.
Pengendali PNPM Nasional, serta Tim
• Meningkatkan kualitas dan kapasitas
Koordinasi PNPM Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pemerintah Derah
3. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan PNPM
Penguatan yang berasal dari Departemen
Teknis ke dalam PNPM-Inti.
4. Memperbaiki kualitas dan mobilisasi fasilitator


1/2
1/2
Pihak yang Terlibat
ang
Pusat
P t
• Di tingkat pemerintah pusat, pengendalian PNPM Mandiri dilakukan
oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang diketuai oleh Menko
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
• Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dari berbagai
g g
kementerian/ lembaga terkait, dengan masing-masing
tanggungjawabnya sebagai berikut:
1. Koordinasi pengendalian PNPM M di i K t K
1 K di i d li Mandiri: Kantor Kementerian
t i
Koordinasi Kesra.
2. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan serta monitoring
dan evaluasi: Bappenas
3. Pembiayaan: Kementerian Keuangan
4. Sosialisasi d k
4 S i li i dan komunikasi: K k i f
ik i Kemkominfo
5. Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing kementerian
teknis terkait.

2/2
Pihak yang Terlibat
ang
Daerah
• Tim Koordinasi PNPM Mandiri Propinsi terdiri dari pejabat instansi terkait
dan berada di bawah koordinasi TKPKD Propinsi.
• Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota terdiri dari pejabat instansi
terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD kabupaten/kota
kabupaten/kota.
• Di setiap propinsi dan kabupaten, hanya akan ada satu Tim Koordinasi
PNPM Mandiri.
• Untuk itu Gubernur dan Bupati/Walikota, selaku penanggungjawab TKPKD
propinsi dan kabupaten membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PNPM
Mandiri di wilayahnya masing masing dengan diketuai oleh Bappeda
masing-masing Bappeda.
• Tim tersebut bertugas mengkoordinir, memantau, memfasilitasi bantuan
teknis dari dinas sektoral, memediasi penyelesaian masalah dan
mengevaluasi pelaksanaan seluruh programprogram di bawah PNPM
Mandiri.


1/2
1/2
Sumber
S mber Dana PNPM
• Sebagian besar dana bersumber dari APBN K/L.
• K/L mengalokasikan anggaran untuk komponen bantuan teknis dan
g gg p
BLM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan
bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran operasional
satker pelaksana PNPM M di i b ik di pusat, provinsi, maupun di
tk l k Mandiri baik t i i
kabupaten/ kota.
• Penetapan pejabat satker dikoordinasikan dengan gubernur atau
Bupati/Walikota dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku.
• Selain itu, diperlukan juga dana daerah untuk mendukung kegiatan
bersama PNPM Mandiri, mencakup pelaksanaan koordinasi,
komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dana pendamping,
k B t L M k t d d i
dan bantuan teknis untuk mendampingi pelaksanaan BLM.


2/2
Sumber
S mber Dana PNPM
• Dana daerah tersebut dituangkan dalam dokumen APBD Provinsi atau
Kab/Kota, dan dianggarkan sepanjang dibutuhkan untuk pelaksanaan
PNPM Mandiri.
• Dalam pelaksanaannya, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan satker
yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkupnya
masing-masing
masing masing serta tugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan
kab/kota yang bersumber dari APBD provinsi dan kab/kota.
• Besaran dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri adalah
20 – 50% dari total biaya yang dibutuhkan, bergantung dari kapasitas fiskal
masing-masing daerah.
• PNPM Mandiri juga memperoleh dukungan dari berbagai donor baik
donor,
berupa hibah maupun pinjaman.
• Untuk mengkoordinasikan dukungan hibah dari berbagai donor, dibentuk
Badan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PNPM Support Facility/PSF),
yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
pp
Bappenas


Kegiatan yang Didanai PNPM
ang
• Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan
permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
• Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit
mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.
Perhatian
P h ti yang l bih b
lebih besar perlu dib ik b i k
l diberikan bagi kaum perempuan;
• Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
• Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui
p y
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen
,p p , j
organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan
yang baik.


Prinsip Dasar Pengelolaan Dana
p g
BLM PNPM Mandiri
• Melalui swakelola masyarakat
• Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat
y g g y
menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima
• Digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
secara bertanggung jawab, sesuai prinsip dan prosedur masing-
masing program dan Negara melepaskan segala hak dan
program,
kewajiban terhadap dana tersebut.


Pelaksanaan Kegiatan
g
PNPM Mandiri
• Kegiatan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.
• Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga
, g g
keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang
dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat
desa/kelurahan.
d /k l h
• Pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri, apabila dibutuhkan
barang/jasa yang tidak dapat disediakan secara swadaya maka
dilakukan pengadaan barang/ jasa oleh masyarakat melalui
lembaga keswadayaan masyarakat
• Atas permintaan lembaga keswadayaan masyarakat, dinas teknis
terkait dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan
tersebut.
t b t


Lembaga Keswadayaan
g y
Masyarakat
• Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh
masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif
dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM
Mandiri di desa/ kelurahan, dan bertanggung jawab kepada
masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan
desa/kelurahan.
• Lembaga keswadayaan masyarakat tersebut bertanggungjawab
atas, pengorganisasian, p
,p g g , perencanaan, p g
, pengelolaan, dan
,
pengawasan PNPM Mandiri di desa/kelurahan
• Mekanisme dan prosedur pembentukan Lembaga Keswadayaan
Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antar desa/kelurahan
tersebut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk
teknis masing-masing program dengan mengacu kepada peraturan
program,
perundang-undangan yang berlaku.


Pergantian Pengelola Program
g g g 1/3
1/3
PNPM Mandiri
• Serah terima konsultan/fasilitator antar program dengan difasilitasi
Tim Koordinasi PNPM Mandiri, melalui penandatanganan berita
acara serah terima.
• Lokasi Program. Seluruh desa/kelurahan di kecamatan lokasi-lokasi
pergantian program berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan.
• Hasil proses perencanaan dari program sebelumnya supaya
diperhatikan/ dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam proses
perencanaan program pengganti.


g g g 2/3
PNPM Mandiri
• Pelaku-pelaku Program yang terlibat termasuk pengurus
lembaga/unit di desa/kelurahan yang mengelola program
sebelumnya, fasilitator desa, kader, relawan, anggota lembaga
keswadayaan masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), termasuk
unit-unit pengelola kegiatan (UPK) lainnya yang pernah dibentuk
harus diumumkan keberadaannya dan dipertimbangkan dalam
proses pemilihan pelaku dan/atau pengelola lembaga keswadayaan
masyarakat PNPM Mandiri perkotaan/perdesaan.
• Setiap fasilitator pengganti wajib memfasilitasi dan memberikan
bimbingan, serta pemeriksaan administrasi d k
bi bi t ik d i i t i dan keuangan, sesuaii
dengan pedoman/petunjuk yang berlaku sehingga harapan/
kebutuhan masyarakat terpenuhi.
y p


g g g 3/3
PNPM Mandiri
• Kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat yang pernah
mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri atau program
pemerintah lainnya harus didata dan diarsipkan dengan baik,
mencakup keanggotaan dan kinerja pinjamannya.
• Kelompok-kelompok yang tid k mengembalikan pinjaman atau
K l kk l k tidak b lik i j t
masih dalam masa pengembalian pinjaman tidak boleh
mendapatkan p j
p pinjaman dari p g
program PNPM Mandiri p gg
pengganti
sampai semua pinjamannya lunas.
• PNPM Mandiri memberi kesempatan bagi masyarakat menerapkan
sanksi dalam pelaksanaan program sepanjang sanksi tersebut
mendukung penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri.


Alokasi Dana Desa (ADD)
• Wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan
Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti
pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan:
1. Keanekaragaman,
2. Partisipasi,
3. Otonomi Asli,
4. Demokratisasi, d
4 D k ti i dan
5. Pemberdayaan Mayarakat.


Dasar Hukum ADD
H k m
• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
• PP 72/2005 tentang Desa;
g ;
• Permendagri 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
• SE Mendagri 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman
Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten /Kota kepada
Pemerintah D
P i t h Desa ;
• SE Mendagri 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
• SE Mendagri 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal
Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
gg p ;


Tujuan ADD
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
gg g g g j g
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa


Pengelolaan ADD
• ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)


Prinsip Pengelolaan ADD
1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan
diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum.
4.
4 Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok
dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat
keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara
berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi
masyarakat.


Penggunaan Dana ADD
Pengg naan
• ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa
Sebesar 30% dari jumlah penerimaan ADD.
• ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa
sebesar 70%:
1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
5. Teknologi Tepat Guna.
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan sosial budaya


Mekanisme Penyaluran dan
y
Pencairan ADD
1. ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian
Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada
Bupati c.q Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui
Camat setelah dil k k verifikasi oleh Ti P d
C t t l h dilakukan ifik i l h Tim Pendamping
i
Kecamatan
3.
3 Kabag Pemerintahan Desa meneruskan kepada Kepala BPKD
4. Kepala BPKD menyalurkan ADD secara bertahap


Struktur
Str kt r Organisasi
Tim Pembina
Kabupaten
K b t

Tim
Tim Pengendali
Pendamping
Kecamatan Kecamatan

Tim Pelaksana
Desa


Contoh Tim Pelaksana
Tim Pelaksana tingkat Desa terdiri :
1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
2. Ketua : Ketua LPKMD
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Staf Urusan Keuangan
5. Anggota :- Kepala Dusun/Lingkungan
- Anggota LPKMD
A t
- Ketua RT/RW
- Unsur Pemuda/Karang Taruna


Tugas Tim Pelaksana
g
Tingkat Desa
1. Melaksanakan Program Kerja Pemerintah Desa
2. Mengiventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan
dana ADD
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan


Contoh Pen al ran ADD
Penyaluran
• Tahap pertama 50 %
• Tahap kedua 25 %
p
• Tahap ketiga 25 %

Pengajuan dapat dilakukan jika :
• APBDs telah dituangkan dalam Peraturan Desa
• Telah diprogramkan


Arah Penggunaan ADD
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (30%):
1 P l P i t h D (30%)
 30% Tunjangan Kurang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa
 20% Biaya Operasional Pemerintah Desa
 25% BOP Baperdes
B d
 15% BOP LPKMD/K
 10% Peningkatan SDM & Asuransi Kepala Desa & Sekretaris Desa
2. Pemberdayaan Masyarakat
A Pemberdayaan Manusia
1. Peningkatan kemampuan pengelola Lembaga Usaha Milik Desa
2. Peningkatan gizi Balita
3. Menunjang 10 Program PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK
4. Pengadaan sarana TPA, TK, Sarana Olah raga, Karang Taruna
5. Bantuan Kepada lansia, jompo dan cacat
B Perbaikan Lingkungan
1. Pembuatan jalan, talud / irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan
2. Penghijauan / tanaman holtikultura
3. Kesehatan lingkungan, SPAL, Jamban Keluarga
4. Menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin
j g g p g
C Pemberdayaan Usaha / Ekonomi
1. Pengembangan modal usaha BUMDes dan Lembaga Simpan Pinjam
2. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil Masyarakat (p
g g y (penambahan
modal, pemasaran produk)

1/3
1/3
Tahapan Pelaksanaan
1. Tahap Persiapan
a. Pembentukan kelembagaan pengelola ADD
b. Perumusan Kebijakan ADD
c. Sosialisasi Pelaksanaan ADD
2. Tahap Perencanaan
a. Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Kepdes)
b. Membuat rencana detail alokasi dana untuk
c. penyelenggaraan pemerintahan (Kpl Desa & perangkat desa,
LPKMD, Baperdes)
LPKMD B d )
d. Membuat rencana detail alokasi dana untuk pemberdayaan
masyarakat (Kpl Desa LPKMD Tokoh Masyarakat)
Desa, LPKMD,Tokoh
e. Desa: Penetapan APBDes ( Perdes )


Tahapan Pelaksanaan 2/3

3.
3 Tahap Pelaksanaan
1. Tim Pelaksana ADD melakukan kegiatan
2.
2 ADD Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola Pemerintah
Desa
3. ADD Pemberdayaan Masyarakat dikelola Tim Pelaksana
y y
ADD
4. Tahap Pengdalian,Monitoring & Evaluasi
1. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pembina
Kabupaten, Pendamping, Masyarkat, lembaga-lembaga yang
ada
d
2. Realisasi pencairan dana telah mendapat rekomendasi dari
Camat


3/3
Tahapan Pelaksanaan
5. Tahap Pelaporan
a. Pengelolaan Dana : Bendahara Desa
b. Kegiatan Kepala D
b K i t :K l Desa
• Penyelenggaraan Pemerintahan Tim Pelaksana ADD
Tingkat Desa
• Kegiatan pemberdayaan Masyarakat


Bendahara Desa
• Unsur Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa
• Bertugas :
g
1. Mengambil dana dengan Surat tugas dari Kepala Desa &
rekomendasi dari Camat
2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana ADD dalam Buku
kas Umum dan Buku Pembantu


Pertanggungjawaban
• Pertanggungjawaban ADD t i t
P t j b terintegrasi d
i dengan pertanggungjawaban
t j b
APBDesa
• Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang
dibiayai dari ADD :
– Laporan Berkala  bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan
p , y p
ADD, dan realisasi belanja ADD
– Laporan akhir dari penggunaan ADD: perkembangan pelaksanaan
dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi
penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.


Penyampaian Laporan
Bupati

Tim P bi Tk.Kabupaten
Ti Pembina Tk K b t
Rekap dari Lap Tk.Kecamatan
Setiap bulan

Tim Pendamping Tk.
Tim Pelaksana Tk
Tk. Kecamatan
Desa Setiap Bulan Rekap dari seluruh desa
Setiap bulan

Pengertian CSR
• CSR adalah upaya manajemen yang dijalankan entitas bi i untuk
d l h j dij l k tit bisnis t k
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar
keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan
g , , g g , g
meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak
positif tiap pilar. (A+ CSR Indonesia)
• He commitment of businesses to contribute to sustainable economic
development by working with employees, their families, the local
community and society at large to improve their lives in ways that
are good for business and for development. (International Finance
Corporation)
• Use its (corporate) resources and engage in activities designed to
increase its profits so long as it stays within the rules of the game,
which is to say engages in open and free competition without
say,
deception or fraud. (Milton Friedman)


Dasar Hukum
• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74)
• Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 31dan 33
• Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan
Usaha K il Dan Program Bi Li k
U h Kecil D P Bina Lingkungan P
Pasal 9 10 d 11
l 9,10, dan 11.


Prinsip Dasar
• Merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap Sumber Daya
Alam dan lingkungannya
• Bukan merupakan profit tetapi lebih pada benefit untuk ke 2 belah pihak
(perusahaan dan pemakai)
• Muncul sejak ada peraturan tentang PT dimana setiap PT bertanggung
jawab pada pemakaian SDA.
• Awalnya CSR bersifat sukarela, namun saat ini telah diatur secara yuridis.
• Korporasi sebagai suatu institusi sosial bergantung kehidupannya dari
masyarakat dan kelompok yang memiliki kepentingan langsung pada
korporasi bukan sekedar insitusi ekonomi.
p
• Hubungan bukan hanya dengan shareholders tetapi juga stakeholders :
Profit korporasi dari dukungan stakehoders.
• Kontrak S i l implisit dengan masyarakat l bih efisien d i d t
K t k Sosial i li it d k t lebih fi i daripada tawar-
menawar


Pro dan Kontra-Terhadap CSR
Kontra-
Argumen P CSR
A Pro Argumen K t -CSR
A Kontra-
Kontra
• Mengimbangi kekuasaan • Menurunkan efisiensi ekonomi
korporasi dengan tanggung-jawab dan keuntungan bisnis
• Mengurangi peraturan pemerintah • Mengakibatkan biaya yang tidak
setara antar pesaing bisnis
t t i bi i
• Mempromosikan keuntungan • Mengakibatkan biaya terselubung
jangka panjang bisnis yang diteruskan pada biaya
pemangku kepentingan
• Responsif terhadap tuntutan • Menuntut keterampilan sosial
pemangku kepentingan yang tidak dimiliki bisnis
• Mengoreksi p
g permasalahan sosial • Membebankan tanggung j
gg g jawab
akibat tindakan bisnis pada bisnis bukan pada individu


Landasan Prinsip-prinsip CSR
Prinsip-p
p p
Prinsip Karitas Prinsip Pemerhati Kepentingan Sosial

Definisi • Bisnis harus memberi • Bisnis bertindak sebagai ’pihak
bantuan sukarela kepada pelindung’ harta publik (’trustee of
kelompok rentan dalam public good) yang mempertimbangkan
masyarakat kepentingan semua pihak yang terkena
akibat dari keputusan dan kebijakan
yang diambil bisnis
Jenis • Filantrofi Korporasi • Mengakui keterkaitan antar bisnis
Kegiatan • Tindakan sukarela untuk dengan masyarakat.
mempromosikan ik • M
Mengimbangi k
i b i kepentingan d
ti dan
kepentingan sosial kebutuhan beraneka ragam pihak
dalam masyarakat.
Contoh • Yayasan Filantropi • Kepentingan diri yang menjadi sadar
perusahaan akan kepentingan sosial.
• Inisiatif pribadi untuk • Memenuhi ketentuan hukum.
menyelesaikan masalah • Pendekatan pemangku kepentingan
sosial dalam perencanaan strategis
• Kemitraan sosial dengan
kelompok rentan
k l k t

Konsep Pi
K Piramida CSR (A hi B. C
id Archie B Carrol)
l)
1. Tanggungjawab ekonomis.
2. Tanggungjawab legal.
3. Tanggungjawab etis.
4. Tanggungjawab filantropis.

Prinsip CSR
1. Prinsip Kedermawanan (Charity Principle)
2. Prinsip Kerja Melayani (St
2 Pi i K j M l i (Stewardship P i i l )
d hi Principle)

Teori Triple Bottom CSR (John Elkington)
1. Profit
2. People
2 P l
3. Planet


Parameter CSR
• Melebihi kepatuhan pada peraturan (beyond complience).
complience)
• Melebihi kontribusi dari keberadaannya sebagai warga
masyarakat (lebih dari jenis kontribusi warga individu
masyarakat).
• Tanpa Pamrih (bukan ‘suap’ terselubung untuk keamanan)
p ( p g )
• Melihat Kedepan, (kesempatan hidup generasi mendatang)
• Mengatasi kondisi sosial secara langgeng (sustainable social
g gg g (
gains)


CSR di Indonesia
• Diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di
Indonesia masih tergolong rendah.
• Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen
sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting
Award (ISRA) , yang bertujuan untuk mempromosikan voluntary
reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan
memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat
laporan terbaik mengenai aktivitas CSR.
• Perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-
Undang P
U d Perseroan T b t (UU N
Terbatas Nomor 40 T h 2007) B b V
Tahun Bab
Pasal 74.


Syarat
S arat Program CSR
• Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan
• Adanya sarana pengelolaan dampak lingkungan (misalnya limbah)
• Adanya program yang berdampak positif bagi lingkungan
f
• Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan lingkungan
• Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan pemberdayaan
masyarakat (misalnya penguatan layanan kesehatan dan pendidikan,
pemberian bantuan sosial, modal usaha dan pelatihan wirausaha,
kecakapan hidup)
k k hid )
• Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan,
termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal
p g g p
• Adanya program yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup,
mata pencaharian dan kemandirian masyarakat
• Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan sistem
D k tif l tif k il d t k t l d k k i t
sosial (jarak sosial, kecemburuan sosial, konflik)


Prosedur
Prosed r Pelaksanaan CSR
• Dilakukan oleh lembaga yang “terpisah” dari perusahaan (misalnya
bermitra dengan perguruan tinggi, LSM atau organisasi lokal yang
credible)
• Melibatkan ahli-ahli yang profesional di bidangnya
• Integrasi CSR dengan kebijakan perusahaan
• Keterlibatan aktif dan dukungan kuat dari pemerintah, LSM dan
masyarakat, serta adanya k di
k t t d koordinasi yang b ik di t
i baik diantara mereka
k
• Perencanaan Program, Monitoring&Evaluasi


Key Performance Indicator CSR
1. Apakah kegiatan bersifat ‘bottom-up’?
2. Apakah kegiatan menguatkan ‘social capital’ masyarakat dan
tidak merusak ‘kohesi sosial masyarakat (‘social fabrics’)
3. Apakah untuk solusi kondisi kelompok masyarakat paling
rentan? (anak dan perempuan)
4. Apakah memberikan pemberdayaan untuk dapat mandiri?
(empowerment)
5. Apakah dampak berlanjutnya (multipliers effects) meluas?
6. Apakah dampak bagi kepentingan publik bukan golongan atau
penguasa? (magnitude of public impacts)
7. Apakah mengurangi kesenjangan sosial kelompok rentan?
(kesejahteraan sosial)


Prinsip Pelaporan CSR
• Accuracy: informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa
dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat.
• Balance: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan
negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan.
• Comparability: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan
harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.
• Clarity: informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah
dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
• Reliability: informasi harus ajeg dan terpercaya yang dikumpulkan,
direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi
yang dapat dipertanggung jawabkan.
• Timeliness: laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu
bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.


Tindak Lanjut
Lanj t
• Harus ada dana APBN yang khusus untuk Desa
• Harus ada kewajiban Provinsi untuk Desa
j
• Harus ada angka yang jelas berapa % dari CSR yang masuk APBD
• PP ttg CSR untuk melindungi masyarakat
• Payung Hukum berbentuk Perda ttg CSR


Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pengentasan Kemiskinan melalui Maksimalisasi Sinergitas Program PNPM, ADD, dan CSR