Dokumen ini membahas strategi penyelenggaraan kawasan permukiman, mencakup kebijakan, program investasi, dan pembagian peran antar pemerintah pusat dan daerah. Acuan hukum yang dijadikan landasan adalah Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Daerah. Fokus utama adalah pada optimalisasi pembiayaan infrastruktur melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi.

1. SI-PKP
[ STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN ]
20 - 21 AGUSTUS 2019
Disampaikan pada:
Konsolidasi Pendampingan Satu Data

2. OUTLINE
1 PENGANTAR
2 BISNIS PROSES
3 MUATAN SI-PKP
4 TIMELINE KELUARAN SI-PKP
5 PEMBAGIAN PERAN
6 HAL-HAL YANG PERLU
DILAKSANAKAN OLEH BALAI PPW
7 TAMPILAN SI-PKP

3. PERENCANAAN:
- Arahan Kebijakan
- Profil Bidang Permukiman Kabupaten/Kota
- Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- Rencana Program Investasi Jangka Menengah
(RPIJM)
SIPKP
Strategi
Penyelenggaraan
Kawasan
Permukiman
PENGANTAR [1]
KETERPADUAN SISTEM INFORMASI DITJEN CIPTA KARYA
Sumber: Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, DJCK

4. PENGANTAR [2]
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
LANDASAN YURIDIS
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
tugas Pemerintah Pusat antara lain (i) merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang
perumahan dan Kawasan permukiman, (ii) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan
permukiman.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 13 (2) menjelaskan urusan konkuren menjadi kewenangan pemerintah pusat jika (i) lokasinya lintas
provinsi/lintas negara, (ii) penggunanya lintas provinsi/negara, (iii) manfaat dan dampak negatifnya lintas
provinsi/lintas negara, (iv) penggunaan sumber daya lebih efisien di pusat, serta (v) peranannya strategis di
kepentingan nasional.
Penjelasan Pasal 49 memaparkan bahwa kepentingan strategis nasional jika (i) dalam rangka menjaga keutuhan
dan kedaulatan NKRI, serta (ii) mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pulau terluar,
dan daerah tertentu.
Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren menjelaskan bahwa Pusat (i) menetapkan sistem
pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional, serta (ii) menetapkan sistem kawasan permukiman.
TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai dengan perubahantugas dan fungsi di lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya, Permen PUPR No.
03/PRT/M/2019 pasal 483, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman diberikan tugas untuk melakukan
pelaksanaan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
KEBUTUHAN INSTRUMEN PERENCANAAN
Dalam rangka optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui APBN, diperlukan prioritasi pembangunan
infrastruktur permukiman. Oleh karena itu, Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman menjadi kunci
dalam pemilihan prioritas pembangunan melalui APBN.

5. SINKRONISASI DI
PUSAT
SINKRONISASI DI DAERAHPLANNING PROCESS: PENYIAPAN LIST USULAN PROGRAM
PLANNING (T-2) PROGRAMMING (T-2) BUDGETING (T-1)
Dokumen
Perencanaan
Daerah
Data
eksisting
infrastruktur
Data
Warehouse
Cipta Karya
Input Data
1. Arahan Kebijakan
2. Profil Bidang
Permukiman di Kab/Kota
3. Strategi
Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
4. RPIJM
Arah Kebijakan Pembangunan
Pusat/Nasional
Memorandum
Program (MP)
1. Usulan program
tahunan
2. Readiness criteria
3. KPJM
Rencana Kerja
Pemerintah
(RKP)
RKAKL
SIPPASIM SI-PKPSIM Sektor
SIM Sektor
Cipta Karya
BISNIS PROSES PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN
PENGANGGARAN
SI-PKP
[Strategi Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman]

6. ARAHAN KEBIJAKAN
1.1 Kebijakan Pembangunan
- RPJM Nasional
- RPJMD Provinsi
- RPJMD Kabupaten/Kota
- Dokumen lainnya (WPS, Renstra
PUPR, Renstra Cipta Karya, Inpres,
Perpres Kawasan Strategis Nasional)
1.2 Kebijakan Spasial
- RTRW Nasional
- RTRW Provinsi
- RTRW Kabupaten/Kota
- Dokumen Perencanaan Spasial
Lainnya
1.3 Kebijakan Sektoral
- RISPAM
- SSK
- RP2KPKP
- RTBL
- Dan lain-lain
PROFIL BIDANG PERMUKIMAN DI
KABUPATEN/KOTA
2.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota
- Administrasi Wilayah
- Kependudukan
- Kepemilikan Lahan
- Kondisi Fiskal
- Kondisi Kelembagaan
2.2 Kondisi Eksisting Infrastruktur Permukiman di
Kabupaten/ Kota
- Air Minum
- Sanitasi
- Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga
dan Pasar
- Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Pengembangan Kawasan Permukiman
2.3 Isu Strategis Bidang Permukiman di
Kabupaten/Kota
2.4 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur
Permukiman di Kabupaten/Kota
01 02
MUATAN SI-PKP
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

7. STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1 Strategi Pembangunan Skala Regional (Tentative)
• Strategi Pembangunan Bidang Air Minum
• Strategi Pembangunan Bidang Sanitasi
• Strategi Pembangunan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
3.2 Strategi Pembangunan Skala Kabupaten/Kota
• Strategi Pembangunan Bidang Air Minum
• Strategi Pembangunan Bidang Sanitasi
• Strategi Pembangunan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
• Strategi Pembangunan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
3.3 Strategi Pembangunan Skala Kawasan
• Strategi Pembangunan Bidang Air Minum
• Strategi Pembangunan Bidang Sanitasi
• Strategi Pembangunan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
• Strategi Pembangunan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
03
MUATAN SI-PKP
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
No Rincian Kebutuhan Lokasi Keterangan APBN APBD Prov.
APBD Kab./
Kota
CSR Swasta/ Masy. DAK KPBU PHLN

8. MUATAN SI-PKP
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
04 RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
APBN APBD Prov. APBD Kab./ CSR Swasta/ Masy. DAK KPBU PHLN
StrukturOutputUsulanKegiatanStrategiTeknisSektorEntitas 2020
APBN APBD Prov. APBD Kab./ CSR Swasta/ Masy. DAK KPBU PHLN APBN APBD Prov. APBD Kab./ CSR Swasta/ Masy. DAK KPBU PHLN
2023 2024
APBN APBD Prov. APBD Kab./ CSR Swasta/ Masy. DAK KPBU PHLN APBN APBD Prov. APBD Kab./ CSR Swasta/ Masy. DAK KPBU PHLN
2021 2022

9. AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
1. Arahan Kebijakan;
2. Profil Bidang
Permukiman di
Kabupaten/Kota.
Strategi Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman.
1. Rencana Program
Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
2. Integrasi dengan
SIPPA
Finalisasi ‘Strategi
Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman‘.
TIMELINE KELUARAN SI-PKP

10. UNIT PERAN
DIREKTORAT PKP - Mengembangkan Strategi Nasional Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- Pendampingan penyusunan SPKP pada Kawasan Strategis Nasional dan Kepentingan
Strategis Nasional
- Menyusun Pedoman Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknis untuk Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- Verifikasi data SPKP dan RPIJM dari Balai PPW
- Mengembangkan SI-PKP
BALAI PPW - Pendampingan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota
- Penyusunan SPKP pada Kawasan Strategis Nasional dan Kepentingan Strategis
Nasional
- Verifikasi data SPKP dan RPIJM dari Kabupaten/Kota
- Mengawal SI-PKP
KABUPATEN/KOTA - Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan RPIJM
Kabupaten/Kota
PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYUSUNAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

11. • Mengawal SIM Sektor sebagai Input
Bagi Penyusunan Strategi
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman;
• Pendampingan Kabupaten/Kota
dalam menyusun Strategi
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman dan Rencana Program
Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
• Penyusunan SPKP untuk Kawasan
dengan Kepentingan Strategis
Nasional; dan
• Integrasi Data Tabular dan Spasial
dengan Bantuan Konsultan Individu
(KI) yang ada di Balai PPW.
H A L - H A L Y A N G
P E R L U
D I L A K S A N A K A N
O L E H B A L A I :

12. TAMPILAN SI-PKP
Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

13. TAMPILAN SI-PKP

14. TAMPILAN SI-PKP

15. TAMPILAN SI-PKP

16. Terima Kasih