Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, yang survei, investigasi, disain, lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan atau SIDLACOM.

1. MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 603/PRT/M/2005
TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan
pembangunan guna mewujudkan prasarana dan sarana
bidang pekerjaan umum yang efisien, efektif, dan produktif,
dipandang perlu menyempurnakan materi sistem pengendalian
manajemen yang tertuang dalam Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk
Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang
Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin Proyek/Bagian
Proyek;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian
Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
3. Peratuan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005
tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pekerjaan
Umum;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN PEMBAGUNAN PRASARANA DAN
SARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Sistem Pengendalian Manajemen, disingkat dengan Sisdalmen, adalah Pedoman
Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan
Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
b. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum;
c. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara
proyek/satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturan
dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu,
tepat biaya, dan tepat manfaat.
Pasal 3
(1) Ruang lingkup Sisdalmen ini meliputi pengendalian atas kegiatan perencanaan
konstruksi, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, dan persiapan operasi
dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum.
(2) Pelaksanaan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan daftar simak Sisdalmen sebagai dokumen
catatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini terdiri atas:
a. Petunjuk Penggunaan Daftar Simak Sisdalmen sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I; dan
b. Daftar Simak Sisdalmen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
disusun menurut:
1) Tahap Survei, Investigasi, dan Desain (SID)
2) Tahap Pengadaan Lahan (Land Acquisition/LA)
3) Tahap Pelaksanaan Konstruksi (Construction/C)
4) Tahap Operasi dan Pemeliharaan/O&P (Operation & Maintenance/O&M)
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2

3. Pasal 5
(1) Para Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Departemen berkewajiban
menyebarluaskan, membina, dan mengawasi pelaksanaan peraturan ini di
lingkungan kerjanya masing-masing.
(2) Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Para Pejabat Eselon I terkait.
Pasal 6
Dengan ditetapkannya Peratutan ini, maka ketentuan dalam Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang Petunjuk Praktis Pengendalian
Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk Para Pemimpin
Proyek/Bagian Proyek, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan ini.
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2005
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO
3

4. Lampiran I Permen PU
Nomor : 603/PRT/M/2005
Tanggal : 28 Desember 2005
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan pembangunan guna mewujudkan
prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang efisien, efektif, dan produktif,
dipandang perlu menyempurnakan materi sistem pengendalian manajemen yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/KPTS/1998 tentang
Petunjuk Praktis Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Bidang Pekerjaan Umum untuk
Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek;
Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara
proyek/satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional dengan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan
yang berlaku, sehingga diperoleh hasil yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan
tepat manfaat.
II. PETUNJUK PENGGUNAAN DAFTAR SIMAK SISDALMEN
A. Daftar Simak Sisdalmen ini menguraikan secara rinci, lengkap, dan jelas tentang tata
cara pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi
(Pemborongan), yang disusun sesuai kaidah penyelenggaraan pembangunan
prasarana dan sarana dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dengan
urutan tahapan kegiatan SIDLACOM.
B. Daftar Simak Sisdalmen yang merupakan sarana baik pengawasan melekat maupun
pengendalian penyelenggaraan pembangunan oleh setiap kepala satuan kerja
(pejabat yang ditugasi), minimal harus digunakan pada setiap tahapan pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan.
C. Daftar Simak Sisdalmen ini berisi hal-hal sebagai berikut :
1. Perencanaan Konstruksi (SID)
a. Tahap Pra Kontrak
1) Persiapan Pengadaan
2) Pemilihan Penyedia Jasa
b. Tahap Penandatanganan Kontrak
1) Penyusunan Dokumen Kontrak
2) Penandatanganan Kontrak
4

5. c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Pelaksanaan Kontrak
3) Serah Terima Pekerjaan
4) Evaluasi Produk Konsultan / Desain
5) Pemanfaatan Produk
2. Pengadaan Lahan (Land Acquisition)
a. Penetapan Lokasi Pembangunan
b. Permohonan Pengadaan Tanah
c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
d. Keberatan atas Keputusan Panitia
e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi
f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah
g. Risalah Pengadaan Lahan
h. Pengamanan Aset
3. Pelaksanaan Konstruksi (Construction)
a. Tahap Pra Kontrak
1) Persiapan Pengadaan
2) Pemilihan Penyedia Jasa
b. Tahap Penandatanganan Kontrak
1) Penyusunan Dokumen Kontrak
2) Penandatanganan Kontrak
c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak
1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2) Pelaksanaan Kontrak
a) Mobilisasi
b) Pemeriksaan bersama
c) Tinjauan desain
d) Pembayaran uang muka
e) Buku harian dan laporan harian, mingguan, dan bulanan
f) Pengendalian pelaksanaan pekerjaan
g) Pengukuran prestasi pekerjaan
h) Pembayaran prestasi pekerjaan
i) Perubahan kegiatan pekerjaan
j) Denda dan ganti rugi
k) Penyesuaian/eskalasi harga
l) Keadaan kahar/force majeure
5

6. m) Penghentian dan pemutusan kontrak
n) Perpanjangan waktu
o) Kerja sama dengan sub kontraktor
p) Kompensasi
q) Perselisihan/dispute
r) Serah terima pekerjaan
s) Laporan hasil penilaian pelaksanaan program mutu
3) Serah Terima Pekerjaan
4) Evaluasi Produk Konsultan / Desain
5) Pemanfaatan Produk
4. Operasi dan Pemeliharaan / O & P (Operation & Maintenance / O & M)
a. Penyiapan perangkat O & P
b. Program O & P
c. Ketersediaan perangkat/sumber daya O & P
d. Perencanaan Perbaikan
e. Pelaksanaan Perbaikan
f. Kegagalan Bangunan
g. Keluaran/output
h. Manfaat/outcome
i. Penyerahan proyek selesai
6

7. Lampiran II Permen PU
Nomor : 603/PRT/M/2005
Tanggal : 28 Desember 2005
Tentang : Pedoman Umum Sistem
Pengendalian Manajemen di
Lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum
DAFTAR SIMAK SISDALMEN
7

8. 1 2 3 4 5
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHAP : Survei Investigasi Desain (Perencanaan)
Pengendalian
No Uraian Kegiatan
Acuan Dokumen Langkah
1 2 3 4 5
I TAHAP PRA KONTRAK
1. Persiapan Pengadaan
a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Keppres No. 80/2003 - Dokumen rencana - Susun rencana pengadaan
(pemaketan) tentang Pedoman pengadaan - Umumkan rencana pengadaan
b. Mengumumkan paket-paket pekerjaan Pelaksanaan Pengadaan - Pengumuman di media - Bentuk panitia pengadaan
c. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah, massa - Periksa dokumen pengadaan
d. Mengangkat panitia pengadaan Lampiran I Bab I - SK Panitia Pengadaan secara normatif maupun
e. Menetapkan sistem pengadaan : - Jadwal Pengadaan substantif atas dokumen HPS
• metode pemilihan Kepmen Kimpraswil - Dokumen Pengadaan HPS (OE) dan KAK (TOR), metode
• metode penyampaian dokumen No.257/KPTS/M/2004 (OE) TOR evaluasi yang dipakai, serta
• metode evaluasi tentang Standar dan pengesahan,
f. Menetapkan dan mengesahkan : Pedoman Pengadaan - Tetapkan sistem pengadaan
• Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kondisi yang ada
• HPS/OE - Buat laporan pengendalian
• KAK/TOR persiapan pengadaan kepada
KAK/TOR sekurang-kurangnya Atasan Langsung
memuat:
1) uraian pendahuluan (latar
belakang, maksud dan tujuan)
2) data penunjang yg berkaitan dng
pekerjaan
3) tujuan dan ruang lingkup
pekerjaan
4) waktu dan jadwal penugasan
personil
5) perkiraan jangka waktu
pekerjaan
6) jumlah dan kualifikasi tenaga ahli
8

9. 1 2 3 4 5
7) perkiraan keseluruhan
kebutuhan tenaga ahli dan
tenaga pendukung
8) jadwal setiap tahap pelaksanaan
pekerjaan
9) jenis dan jumlah laporan yang
disyaratkan
10) ketentuan tentang lokasi
kegiatan
11) hal-hal lain yg bersifat
penyediaan fasilitas
2. Pemilihan Penyedia Jasa
a. Pengumuman PQ - Keppres No. 80/2003 - BA Hasil Evaluasi PQ - Periksa proses PQ terhadap
b. Pengambilan Dok. PQ tentang Pedoman - Undangan kepada Konsultan Pengumuman dan ketepatan
c. Pemasukan Dok. PQ Pelaksanaan Pengadaan yang sesuai daftar pendek. waktu Pengembalian Dok PQ
d. Evaluasi Dok. PQ Barang/Jasa Pemerintah , - Periksa kebenaran evaluasi Dok
Lampiran I Bab II
e. Penetapan Hasil PQ PQ dan rekanan yang lulus PQ
- Dokumen Lelang
f. Pengumuman Hasil PQ - Tetapkan hasil PQ
- Kepmen Kimpraswil No.
g. Sanggahan 339/KPTS/M/2003 - Periksa undangan kepada
h. Undangan kepada konsultan yang tentang Petunjuk Konsultan yg lulus PQ
masuk daftar Pelaksanaan Pengadaan
Jasa Konstruksi oleh
Instansi Pemerintah
i. Penjelasan/Aanwijzing Pantau & Cek Proses Periksa kebenaran rekanan yg hadir
Aanwijzing pada waktu aanwijzing dan
kebenaran proses aanwijzing
j. Pemasukan Penawaran BA Pemasukan Penawaran Periksa kebenaran proses
pemasukan penawaran
k. Pembukaan Penawaran Administrasi BA Pembukaan Penawaran Periksa kebenaran proses
dan Teknis (Sampul I) Administrasi pembukaan penawaran administrasi
l. Evaluasi Administrasi BA Evaluasi Administrasi Periksa Evaluasi Administrasi
m. Evaluasi Teknis BA Evaluasi Teknis Pantau Pengadaan Evaluasi Teknis
dan periksa hasil penetapan
peringkat
Buat Laporan Pengendalian Evaluasi
Administrasi & teknis dalam surat
9

10. 1 2 3 4 5
peringkat
n. Pengumuman Peringkat Pengumuman Pantau pengumuman peringkat
o. Sanggahan Surat Sanggahan Periksa kebenaran surat sanggahan
& jawabannya
p. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul BA. Pembukaan Penawaran Periksa kewajaran harga dan
II) Harga korelasinya dengan usulan teknis
q. Klarifikasi & Negosiasi BA Klarifikasi dan Negosiasi Periksa BA. Klarifikasi & Negosiasi,
serta prosesnya
r. Penetapan/Penunjukan Konsultan Surat Penunjukan Penyedia Tetapkan pemenang lelang dng
Barang/Jasa (SPPBJ) SPPBJ sesuai dng ketentuan yg
berlaku
II. TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK
1. Penyusunan Dokumen Kontrak Keppres No. 80/2003 : Draft Kontrak serta dokumen Periksa kerangka & isi surat
a. Isi dan Kerangka surat perjanjian - Pasal 29 – 35 pendukungnya perjanjian, serta lampiran dokumen
b. Syarat Umum Kontrak - Lampiran I Bab II C pendukungnya
c. Syarat Khusus Kontrak
d. Dokumen Lain yg merupakan bagian Kepmen Kimpraswil No.
Kontrak 257/KPTS/M/2004
tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi
2. Penandatanganan Kontrak Keppres No. 80/2003 Dokumen kontrak Lakukan penandatanganan kontrak
a. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Pasal 31 sesuai ketentuan yang berlaku
ditetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Braang/Jasa (SPPBJ)
b. Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak
diperlukan jaminan pelaksanaan
III. TAHAP PASCA PENANDATANGANAN
KONTRAK
10

11. 1 2 3 4 5
1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak Keppres No. 80/2003 : - Dokumen kontrak Terbitkan SPMK sesuai dengan
a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) - Lampiran I Bab II D 1 a - SPMK ketentuan yang berlaku
• Selambat-lambatnya 14 hari kerja
sejak penandatanganan kontrak
harus sudah menerbitkan SPMK
• Dalam SPMK dicantumkan saat
paling lambat dimulainya kontrak
• Untuk kontrak sederhana tanggal
dimulai pekerjaan dapat
disamakan dengan tanggal kontrak
atau tanggal dikeluarkan SPMK
b. Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre- Keppres No. 80/2003 - Berita Acara Rapat Persiapan Lakukan rapat persiapan
Construction Meeting/PCM) tentang Pedoman Pelaksanaan pelaksanaan sesuai ketentuan yang
• Pengguna bersama penyedia jasa Pengadaan Barang/Jasa berlaku, untuk membahas hal-hal
melakukan persiapan pelaksanaan Pemerintah yang terkait, baik secara normatif
kontrak mencakup penyusunan maupun substantif dalam rangka
organisasi, mobilisasi, rencana Kepmen Kimpraswil No. mencapai tujuan dan sasaran, dan
pengadaan peralatan dan bahan, 362/KPTS/M/2004 buat berita acaranya
waktu dan tatacara pelaksanaan, tentang Sistem
serta pelaporan kemajuan Manajemen Mutu (SMM) Pantau proses kegiatan pelaksanaan
pekerjaan dan program mutu mengenai kesesuaiannya dng
kesepakatan dalam berita acara
tersebut di atas
Buat laporan evaluasi persiapan
pelaksanaan kontrak secara lengkap
yang ditujukan kepada Atlas
c. Penyusunan program mutu Keppres No. 80/2003 : - Program mutu Lakukan evaluasi thd program mutu
• Penyedia jasa harus menyusun - Lampiran I Bab II D 1 b - Hasil penilaian Atlas thd yg dibuat, apakah sdh sesuai dng
program mutu dan disetujui Program Mutu kondisi lapangan, buat berita
pengguna jasa dalam rapat acaranya
persiapan pelaksanaan Kepmen Kimpraswil No.
• Program mutu paling tidak berisi : 362/KPTS/M/2004 Laporkan program mutu ke Atlas
1) informasi pengadaan Tanggal 5 Oktober untuk mendapatkan penilaian dan
2) organisasi proyek, penyedia Tentang Sistem persetujuan
11

12. 1 2 3 4 5
dan pengguna jasa Manajemen Mutu (SMM)
3) jadual pelaksanaan
4) prosedur pelaksanaan Manual Mutu Pekerjaan
pekerjaan dan pengendalian Tahap Studi/Perencanaan
proses pekerjaan
5) prosedur instruksi kerja
6) pelaksana kerja
2. Pelaksanaan Kontrak
a. Usulan & persetujuan mobilisasi personil Keppres No. 80/2003 : - Usulan rencana mobilisasi Periksa apakah usulan rencana
/ tenaga ahli dan peralatan - Lampiran I Bab II D 3 b personil / tenaga ahli dan mobilisasi telah sesuai dng kontrak
• Sebelum mobilisasi, Penyedia jasa peralatan
harus mengajukan usulan
persetujuan tenaga ahli untuk
mendapatkan persetujuan
pengguna jasa sesuai dengan
kontrak
b. Pemeriksaan personil/tenaga ahli dan Keppres No. 80/2003 : - Dokumen kontrak Lakukan pengecekan kebenaran
peralatan sesuai dengan kontrak - Lampiran I Bab II D 3 c - Surat Mobilisasi tenaga ahli / personil dan peralatan
• Pemeriksaan tenaga ahli dan yang dimobilisasi apakah sesuai
peralatan harus dilaksanakan Manual Mutu Pekerjaan dengan kontrak, buat berita acara
setelah tiba di lokasi pekerjaan, Tahap Studi/Perencanaan yang didukung dengan identitas diri
serta dibuat berita acara hasil (SKA, KTP, dan NPWP)
inspeksi yang ditandatangani
penyedia dan pengguna jasa Buat laporan hasil pengecekan untuk
• Bila hasil inspeksi ternyata belum disampaikan kepada Atlas
memenuhi persyaratan namun
tidak mengganggu pelaksanaan
pekerjaan, maka penyedia jasa
dapat melanjutkan pekerjaan
dengan syarat personil dan
peralaran tersebut harus segera
diganti sesuai dengan waktu yang
disepakati bersama
• Pada waktu penyedia jasa mulai
melaksanakan tugas, pengguna
jasa harus melakukan
pengecekan, apakah yang
12

13. 1 2 3 4 5
dimobilisasi sesuai dengan kontrak
c. Perubahan dan Penggantian Personil Keppres No. 80/2003 : - Dokumen kontrak Lakukan perubahan/penggantian
dan Peralatan - Lampiran I Bab II D 3 d - Daftar hadir personil personil sesuai dengan kondisi dan
• Penyedia jasa tidak diperkenankan &e - Usulan penggantian personil situasi yang ada, dan buat berita
melakukan penggantian personil dari penyedia jasa acara, serta laporkan ke Atlas
dan/atau peralatan tanpa - Perintah penggantian personil
persetujuan pengguna jasa dari pengguna jasa
• Apabila pengguna jasa menilai
bahwa personil dari penyedia jasa
tersebut tidak mampu atau tidak
melaksanakan pekerjaan dengan
baik atau berkelakuan tidak baik,
maka penyedia jasa harus
mengganti dengan kualifikasi yang
sama atau lebih tinggi
• Dalam waktu tidak lebih dari 15
hari sejak diterimanya penggantian
personil dari penyedia jasa, maka
penyedia jasa harus mengganti
personil dengan keahlian yang
setara atau lebih tinggi tanpa
penambahan biaya
d. Pembayaran uang muka Keppres No. 80/2003 - Dokumen kontrak Lakukan pengecekan surat
• Uang muka diberikan untuk - Lampiran I Bab II D 3 f - Surat Permohonan permohonan pengambilan uang muka
membiayai mobilisasi personil dan Pengambilan Uang Muka yg diajukan penyedia jasa, beserta
peralatan, serta pengeluaran pada - Surat Permintaan kelengkapannya, sesuai ketentuan
bulan pertama Pembayaran dalam kontrak dan periksa jaminan
• Besaran uang muka setinggi- - Jaminan uang muka uang muka
tingginya 20 % dari nilai kontrak
dan diberikan setelah penyedia
jasa menyerahkan jaminan uang
muka
e. Pembahasan hasil pelaksanaan KAK (TOR) kegiatan - Dokumen kontrak Lakukan pembentukan tim teknis
pekerjaan, berupa laporan-laporan - Draft laporan sesuai dengan yang beranggotakan personil yang
• Pengguna jasa membentuk tim Manual Mutu Pekerjaan tahapannya (pendahuluan, kompeten di bidangnya
teknis untuk melakukan Tahap Studi/Perencanaan draft final, dan final)
13

14. 1 2 3 4 5
pembahasan hasil kegiatan - Laporan khusus Lakukan pemantauan hasil
konsultan secara periodik - Produk studi/perencanaan, pembahasan tim teknis dengan
• Dalam kondisi tertentu, konsultan antara lain : engineering penyedia jasa dan periksa hasil
perlu segera membuat laporan estimate (EE), gambar desain, pembahasan oleh tim teknis baik
khusus dan menyampaikan spesifikasi teknis, dan secara normatif maupun substantif
kepada pengguna jasa rencana O&M apakah tujuan dan sasaran akan
• Hal ini berlaku bagi kondisi task tercapai
concept maupun assistance Buat laporan evaluasi untuk
concept disampaikan ke Atlas
f. Pembayaran prestasi pekerjaan Dokumen kontrak - MC / sertifikat bulanan Lakukan pembayaran sesuai dengan
• Pembayaran dilakukan - Tanda bukti pembayaran / prestasi yang dicapai sebagaimana
berdasarkan prestasi pekerjaan invoice diatur dalam kontrak.
yang dicapai sesuai ketentuan - Berita acara prestasi
dalam kontrak dengan pekerjaan
melampirkan tanda bukti
pembayaran (at cost)
g. Pengendalian pekerjaan - Dokumen Kontrak - Jadwal kegiatan Lakukan pengendalian kegiatan
• Pengendalian kegiatan - KAK (TOR) - Jadwal penugasan tenaga ahli Konsultan pada setiap tahap kegiatan
• Pengendalian personil/tenaga ahli - Dokumen program mutu - Daftar hadir / presensi tenaga dan buat berita acara
• Pengendalian kualitas ahli
- Laporan hasil kegiatan Lakukan pengendalian penugasan
- Laporan program mutu tenaga ahli melalui daftar hadir dan
surat penugasan oleh pejabat yg
ditunjuk
Periksa produk konsultan baik secara
normatif maupun substantif apakah
sesuai dengan tujuan dan sasaran
kegiatan
3. Serah Terima Pekerjaan
• Pekerjaan dinyatakan selesai apabila - Keppres No. 80/2003 - Berita acara serah terima Lakukan serah terima sesuai
penyedia jasa telah menyerahkan Pasal 36 - Laporan akhir / final report ketentuan yang berlaku
laporan akhir dan produk - Keppres No. 80/2003 - Produk lain yg dihasilkan
studi/perencanaan yang dihasilkan Lampiran I Bab II D 3 g sesuai kontrak yang sudah Catat produk tersebut sebagai
sesuai kontrak, serta diterima dan - Kontrak/Addendum disahkan oleh pejabat yg tambahan aset dalam BKMN (Barang
disetujui oleh pengguna jasa berwenang Kekayaan Milik Negara)
14

15. 1 2 3 4 5
• Produk studi/perencanaan harus
disahkan oleh Pejabat yang berwenang
(Atlas)
4. Evaluasi produk konsultan / desain
a. Secara proses dan substansi, harus - KAK (TOR) Produk Konsultan / Desain, Laksanakan evaluasi akurasi produk
berlandaskan KAK (TOR) dan - Informasi lapangan terdiri dari laporan konsultan/desain sesuai dengan
perkembangan IPTEK - Kebijakan pendahuluan, draft final, dan kondisi saat ini untuk menentukan
b. Spesifikasi teknis, gambar rencana, - Manual Mutu Pekerjaan final report, serta produk perlu tidaknya diadakan reviu desain,
volume dan kuantitas, serta EE harus Tahap Studi/ lainnya, antara lain spektek, dan buat berita acaranya
dapat dipergunakan sebagai acuan Perencanaan gambar desain, kuantitas, dan
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya EE Laporkan ke Atlas untuk
mendapatkan penilaian
5. Pemanfaatan produk
a. Distribusi laporan Renstra dan program - Bukti pengiriman dan Distribusikan produk konsultan
b. Dokumentasi produk konsultan / BKMN kegiatan penerimaan produk konsultan kepada instansi yang terkait
c. Evaluasi pemanfaatan - Hasil evaluasi pemanfaatan
Buat evaluasi pemanfaatan produk
Konsultan, apakah produk tersebut
telah dimanfaatkan atau tidak
Laporkan hasil evaluasi untuk
disampaikan kepada Atlas
15

16. 1 2 3 4 5
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHAP : Pengadaan Lahan (Land Acquisition)
Pengendalian
No. Uraian Kegiatan
Acuan Dokumen Langkah
1 2 3 4 5
1. Penetapan lokasi pembangunan
a. pengajuan permohonan penetapan lokasi
kepada Bupati/Walikota/ Gubernur
- Kepmen 67/1998 Bab - Berkas/dokumen permohonan Lakukan evaluasi rencana pemenuhan
b. permohonan dilengkapi dengan : VIII - FS dan DED kegiatan kebutuhan tanah berdasarkan pada
• lokasi tanah yg diperlukan - Permen Agraria/Kepala pembangunan RTRW atau perencanaan ruang
• luas dan gambar kasar tanah yg BPN No. 1/1994 - SK Penetapan Lokasi dari wilayah atau kota yg telah ada
diperlukan - Perpres 36/2005 Pasal 5 Pejabat yg berwenang
• penggunaan tanah pd saat tentang Pengadaan Cek SK Penetapan Lokasi
permohonan diajukan Lahan untuk Instansi pembangunan utk kepentingan umum
• uraian rencana proyek, aspek Pemerintah oleh Bupati/Walikota/
pembiayaan, waktu pelaksanaan Gubernur/Mendagri
c. persetujuan dari Bupati/Walikota/Gubernur Lakukan koordinasi dan evaluasi setiap
yg dipersiapkan oleh Kakanwil BPN tahap pelaksanaan pembebasan lahan,
setempat serta pantau perkembangan
kemajuannya dan buat laporan periodik
2. Permohonan pengadaan tanah --sda-- --sda-- Lakukan koordinasi dan evaluasi setiap
tahap pelaksanaan pembebasan lahan
a. Pengadaan tanah yg luasnya lebih dari 1
setiap, serta pantau perkembangan
Ha, instansi mengajukan permohonan kpd
kemajuannya dan buat laporan periodik
panitia dng lampiran persetujuan
penetapan
b. Untuk pengadaan tanah yg luasnya kurang
dari 1 Ha dpt dilakukan langsung oleh
Instansi ybs
c. Persiapan pelaksanaan pengadaan
16

17. 1 2 3 4 5
3. Pelaksanaan pengadaan tanah --sda-- Jadual pelaksanaan proses Pantau realisasi kegiatan pelaksanaan
pengadaan tanah pengadaan tanah dikaitkan dng jadwal
a. Penyuluhan kpd masyarakat setempat
Realisasi hasil pengadaan lahan rencana
mengenai maksud dan tujuan, serta
Hasil inventarisasi permasalahan
dilaksanakan lebih dari 1 kali
Lakukan inventarisasi permasalahan
b. Penetapan batas lokasi dan lakukan evaluasi, serta buat solusi
tindak lanjutnya.
c. Inventarisasi data tanah, pemilik, tanaman,
benda lain yg terkait
Buat berita acaranya.
d. Pengumuman hasil inventarisasi untuk
memberikan kesempatan mengajukan Laporkan secara periodik kepada Atlas
keberatan
e. Musyawarah dng pihak-pihak terkait yg
dipimpin oleh Ketua Panitia
f. Penetapan bentuk dan besarnya ganti
rugi, dng taksiran nilai tanah berdasarkan
jenis hak atas tanah dan status
penguasaannya
g. Keputusan Panitia ttg bentuk dan
besarnya ganti rugi sesuai dng
kesepakatan dan disampaikan kpd kedua
belah pihak
4. Keberatan atas keputusan panitia --sda-- Surat pengaduan Lakukan evaluasi thd keberatan atas
Laporan hasil evaluasi keputusan Panitia, dan pantau tindak
a. Diajukan oleh pemegang hak atas tanah
lanjut penyelesaiannya.
kepada Gubernur disertai alasan
b. Gubernur minta pertimbangan dan Buat laporan hasil evaluasi ke Atlas
penjelasan kpd Panitia
c. Panitia menyampaikan usul mengenai
penyelesaian thd keberatan
d. Keputusan Gubernur disampaikan kpd yg
mengajukan keberatan
e. Bilamasih terdapat keberatan, instansi
mengajukan melaporkan dan meminta
17

18. 1 2 3 4 5
petunjuk kepada Menteri
5. Pelaksanaan pemberian ganti rugi --sda-- Tanda terima / kuitansi ybs Pantau pelaksanaan pemberian ganti
Laporan pemantauan rugi, apakah sudah sesuai dng
a. Instansi membuat daftar nominatif
ketentuan dan apakah langsung
pemberian kerugian berdasarkan hasil
diberikan kepada yang berhak
inventarisasi dan keputusan panitia
b. Penggantian dlm bentuk uang dibayarkan Buat laporan pemantauan dan
scr langsung kepada yg berhak dng saksi sampaikan ke Atlas
minimal 3 orang anggota panitia dan
dibuktikan dng tanda terima
c. Penggantian dlm bentuk selain uang
dituangkan dlm berita acara pemberian
ganti rugi ditandatangani oleh penerima
dan Ketua Panitia beserta anggotanya
minimal 2 orang
d. Pemberian ganti rugi untuk tanah wakaf
ditentukan melalui nadzir ybs
e. Pemberian ganti rugi utk tanah ulayat
dilakukan dlm bentuk prasarana dan
sarana yg dpt dimanfaatkan oleh
masyarakat
6. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan --sda-- Periksa kebenaran bukti penyerahan
Hak atas Tanah hak atas tanah
a. Bersamaan dng pemberian ganti rugi
Periksa berkas/dokumen yg berkaitan
dibuat surat pernyataan pelepasan hak
dng pelepasan hak atas tanah.
dan/atau penyerahan tanah dittd oleh Ka
Kantor Pertanahan Kab/Kota disaksikan
Buat laporan evaluasi kepada Atlas
oleh minimal 2 orang panitia
b. Surat pernyataan disertai penyerahan
sertifikat dan/atau asli surat tanah yg
terkait kpd instansi
c. Permohonan untuk memperoleh sertifikat
atas nama instansi induknya sesuai
ketentuan yg berlaku
18

19. 1 2 3 4 5
7. Risalah Pengadaan Lahan --sda-- Buat risalah proses pengadaan lahan
secara lengkap dan menyeluruh dan
selanjutnya laporkan kepada
Atlas/Pimpinan Instansi
8. Pengamanan Aset Inmen PU No. Lakukan langkah pengamanan secara
Pengamanan secara administrasi dengan 19/IN/M/1988 tentang komprehensif dalam rangka
jalan memproses pembuatan sertifikat Pengamanan Tanah pengamanan keutuhan aset tanah yang
Pengamanan secara fisik dapat dilakukan Negara di Lingkungan Dep telah dibebaskan
dengan memasang pagar dilengkapi dengan PU
papan peringatan dan penjagaan personil Laporkan perkembangan secara
bilamana perlu Kepmen Kimpraswil No. periodik terhadap langkah pengamanan
Pengurus barang (satker) harus bertanggung 247/KPTS/M/2003 tentang kepada Atlas
jawab terhadap keamanan dan keutuhan aset Pelaksanaan IBKMN di
tanah yang telah dibebaskan Lingkungan Depkimpraswil Bila terjadi permasalahan yang terjadi
di luar kemampuan pengurus
barang/satker, harus segera lapor ke
Atlas dengan tembusan ITJEN, serta
lakukan koordinasi dengan aparat yang
berwenang
19

20. 1 2 3 4 5
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHAP : Pelaksanaan Konstruksi (Jasa Pemborongan)
Pengendalian
No. Uraian Kegiatan
Acuan Dokumen Langkah
1 2 3 4 5
I. TAHAP PRA KONTRAK
1. Persiapan Pengadaan
• Menyusun Perencanaan Pengadaan
(pemaketan) Keppres No. 80/2003 - Dokumen rencana pengadaan - Susun rencana Pengadaan
• Mengumumkan paket-paket pekerjaan tentang Pedoman - Pengumuman dikoran - Umumkan Rencana Pengadaan
• Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa - SK Panitia Pengadaan - Bentuk Panitia Pengadaan
• Mengangkat panitia pengadaan Pemerintah, - Jadwal Pengadaan - Periksa dokumen pengadaan,
- Lampiran I Bab I huruf A - - Dokumen Pengadaan HPS dokumen HPS (OE) serta
• Menetapkan Sistem pengadaan : C
- metode pemilihan (OE) pengesahannya
- metode penyampaian dokumen - Tetapkan system pengadaan sesuai
Kepmen Kimpraswil No. dengan kondisi yang ada
- metode evaluasi 339/KPTS/M/2003 tentang
• Menetapkan dan mengesahkan : - Buat Laporan Pengendalian
Petunjuk Pelaksanaan
- Dokumen Pengadaan Persiapan Pengadaan
Pengadaan Jasa Konstruksi
- HPS (OE) oleh Instansi Pemerintah
- Periksa kesesuaian dokumen
pengadaan dengan ketentuan yg
Kepmen Kimpraswil No. berlaku (aspek hukum, teknis, dan
257/KPTS/M/2004 tentang keuangan)
Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi
Kepmen Kimpraswil No.
349/KPTS/M/2004 tentang
Penyelenggaraan Kontrak
Jasa Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan)
2. Pemilihan Penyedia Jasa
a. Pengumuman dan Pendaftaran peserta, Keppres RI No. 80/2003 : - Pengumuman di media massa - Pantau proses pengumuman dan
sekurang-kurangnya memuat : - Pasal 20 - Pengumuman di papan pendaftaran
- nama dan alamat pengguna jasa - Lampiran I Bab II B pengumuman
- uraian singkat pekerjaan
20

21. 1 2 3 4 5
- perkiraan nilai pekerjaan Kepmen Kimpraswil No.
- syarat-syarat peserta lelang 349/KPTS/M/2004 tentang
- tempat dan waktu pengambilan Penyelenggaraan Kontrak
dokumen Jasa Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan)
Dokumen Lelang
b. Penjelasan/Aanwijzing, menyatakan Keppres RI No. 80/2003 : Berita acara rapat - Periksa kebenaran rekanan yg hadir
metode pengadaan dan evaluasi, hal-hal - Pasal 20 penjelasan/aanwijzing pada waktu aanwijzing dan
yg menggugurkan, jenis kontrak, - Lampiran I Bab II B kebenaran proses aanwijzing
ketentuan dan cara sub kontrak, besaran, - Pantau & cek proses aanwijzing
penjamin, dan masa laku jaminan, Kepmen Kimpraswil No.
peninjauan lapangan 349/KPTS/M/2004 tentang
Penyelenggaraan Kontrak
Jasa Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan)
Dokumen Lelang
c. Pemasukan Penawaran, BA Pemasukan Penawaran Pantau proses pemasukan penawaran
- Metode dan batas akhir penyampaian
dokumen penawaran
d. Pembukaan Dokumen Penawaran : BA Pembukaan Penawaran Pantau proses pembukaan penawaran
- kelengkapan dokumen penawaran
e. Evaluasi Penawaran : BA Evaluasi Penawaran Pantau proses evaluasi penawaran
- koreksi aritmatik terhadap semua dalam koreksi aritmatik dan urutan
penawaran yg masuk peringkat
- evaluasi terhadap 3 penawaran
terendah
f. Evaluasi Administrasi BA Evaluasi Administrasi Pantau Evaluasi Administrasi atas
Rekanan Peringkat 1,2, dan 3
g. Evaluasi Teknis BA Evaluasi Teknis Pantau Evaluasi Teknis atas Rekanan
Peringkat 1,2, dan 3
Periksa laporan hasil evaluasi teknis,
baik secara normatif maupun
substantif
21

22. 1 2 3 4 5
h. Evaluasi Harga BA Evaluasi Harga Pantau Evaluasi Harga atas Rekanan
Peringkat 1,2, dan 3
Periksa laporan hasil evaluasi harga,
baik secara normatif maupun
substantif
i. Pasca Kualifikasi : - Keppres RI No. 80/2003 BA Evaluasi Pasca Kualifikasi Periksa laporan hasil proses pasca
- data administrasi tentang Pedoman kualifikasi terhadap peringkat 1,2, dan
Pengadaan Barang/Jasa
- izin usaha 3, baik secara normatif maupun
Pemerintah
- landasan hukum pendirian perusahaan - Kepmen Kimpraswil No. substantif
- data keuangan 257/KPTS/M/ 2004 tentang
- data personalia Standar dan Pedoman Bila peringkat 1, 2, dan 3 ternyata tidak
- data peralatan Pengadaan Jasa Konstruksi memenuhi syarat, lanjutkan ke urutan
- data pengalaman - Kepmen Kimpraswil No. peringkat berikutnya, dan buat berita
339/KPTS/M/2003 tentang
- modal kerja acara hasil evaluasi
Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi
oleh Instansi Pemerintah
- Kepmen Kimpraswil No.
349/KPTS/M/2004 tentang
Penyelenggaraan Kontrak
Jasa Pelaksanaan
Konstruksi (Pemborongan)
j. Usulan Penetapan Pemenang Periksa berkas usulan calon pemenang
k. Penetapan Pemenang Tetapkan pemenang sesuai ketentuan
yang berlaku
l. Pengumuman Pemenang Pantau kebenaran pelaksanaan
Diumumkan oleh Panitia/Pejabat pengumuman oleh panitia, baik secara
Pengadaan dan diberitahukan kepada normatif maupun substantif
para peserta selambat-lambatnya 2 hari
kerja sejak penetapan pemenang
22

23. 1 2 3 4 5
m. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan Keppres RI No. 80/2003 - Surat Sanggahan Periksa kebenaran surat sanggahan &
masyarakat : Lampiran I Bab II A 1 k jawabannya, baik secara normatif
- tenggang waktu sanggahan 5 hari maupun substantif
kerja setelah pengumuman
- disampaikan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang
- sanggahan wajib dijawab oleh pejabat
yg berwenang selambat-lambatnya 5
hari kerja sejak diterimanya
sanggahan tersebut
n. Sanggahan banding Keppres RI No. 80/2003 Surat Sanggahan Banding Pantau jawaban sanggahan banding
Lampiran I Bab II A 1 k
o. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Keppres RI No. 80/2003 Terbitkan SPPBJ sesuai ketentuan yg
Barang/Jasa (SPPBJ) Lampiran I Bab II A 1 l berlaku
II. TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK
1. Penyusunan Dokumen Kontrak Keppres RI No. 80/2003 : Draft Kontrak serta dokumen Periksa kerangka & isi surat perjanjian,
e. Isi dan Kerangka surat perjanjian - Pasal 29 – 35 pendukungnya serta lampiran dokumen pendukungnya,
f. Syarat Umum Kontrak - Lampiran I Bab II C baik secara normatif maupun
g. Syarat Khusus Kontrak substantif
h. Dokumen Lain yg merupakan bagian Kepmen Kimpraswil No.
Kontrak 257/KPTS/M/2004 tentang
Standar dan Pedoman
Dokumen kontrak berisi antara lain : Pengadaan Jasa Konstruksi
- surat perjanjian
- surat penawaran berikut daftar kuantitas dan
harga
- amandemen kontrak
- Syarat khusus Kontrak
- Syarat umum Kontrak
- Spesifikasi khusus
- Spesifikasi umum
- Gambar-gambar rencana
- Dokumen Lain, seperti jaminan, SPPBJ, BA
Hasil Pelelangan, BA Hasil Penjelasan
2. Penandatanganan Kontrak Keppres RI No. 80/2003 - Dokumen Kontrak dan - Periksa kerangka & isi surat
a. Selambat-lambatnya 14 hari sejak SPPBJ - Lampiran I Bab II C lampirannya perjanjian, serta lampiran dokumen
dan menyerahkan jaminan pelaksanaan - Lampiran I Bab II A 1 n - Jaminan pelaksanaan pendukungnya, disertai berita acara
b. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dng legalitas dokumen
23

24. 1 2 3 4 5
masa laku hingga 14 hari setelah FHO Kepmen Kimpraswil No. - Lakukan penandatanganan kontrak
c. Sanksi keterlambatan penyerahan jaminan 257/KPTS/M/2004 tentang dilengkapi dengan penyerahan
pelaksanaan*) Standar dan Pedoman jaminan pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi - Lakukan tindakan lebih lanjut bila
rekanan tidak dapat meyerahkan
jaminan pelaksanaan secara tepat
waktu
- Evaluasi dan laporkan ke Atlas
dengan tembusan ke ITJEN
III. TAHAP PASCA PENANDATANGANAN
KONTRAK
1. Persiapan Pelaksanaan
a. SPMK
Surat Perintah Mulai Kerja (selambat- Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Buat SPMK secara normatif maupun
lambatnya 14 sejak penandatanganan - Lampiran I Bab II D.1.a - SPMK substantif
kontrak). Dalam SPMK dicantumkan batas
waktu selambat-lambatnya dimulainya Cermati ketentuan umum administrasi,
pekerjaan baik dalam dokumen maupun dalam
pelaksanaannya
b. rapat persiapan pelaksanaan kontrak (pre Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan rapat persiapan pelaksanaan
construction meeting/PCM) - Lampiran I Bab II D.1.a - BA PCM kontrak, dan buat berita acaranya
selambat-lambatnya 7 hari sejak SPMK)
dibahas antara lain mengenai : Pantau proses kegiatan pelaksanaan
• organisasi kerja mengenai kesesuaiannya dng
• tata cara pengaturan pelaksanaan kesepakatan dalam berita acara
pekerjaan tersebut di atas
• jadual pelaksanaan pekerjaan
• jadual pengadaan, mobilisasi Laporkan program mutu ke Atlas untuk
peralatan dan personil mendapatkan penilaian dan
• penyusunan rencana dan pelaksanaan persetujuan
pemeriksaan lapangan
• pendekatan kpd masyarakat dan
pemda setempat mengenai rencana
kerja
• penyusunan program mutu proyek
24

25. 1 2 3 4 5
c. Program mutu Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi thd program mutu yg
Paling tidak berisi : - Lampiran I Bab II D.1.b - Dokumen Program Mutu dibuat, apakah sdh sesuai dng kondisi
• informasi pengadaan B/J lapangan, buat berita acaranya
• organisasi proyek, pengguna dan Kepmen Kimpraswil No.
penyedia B/J 362/KPTS/M/2004 Tanggal 5
• jadwal pelaksanaan Oktober Tentang Sistem
• prosedur pelaksanaan pekerjaan Manajemen Mutu (SMM)
• prosedur instruksi kerja
• prosedur pengujian dan testing
• pelaksana kerja
2. Pelaksanaan Kontrak
a. Mobilisasi paling lambat 30 hari sejak Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi terhadap kebenaran
SPMK, meliputi : - Lampiran I Bab II D.1.c - Jadwal mobilisasi peralatan proses mobilisasi, dan buat berita
• mendatangkan peralatan dan personil acara
• mempersiapkan fasilitas sesuai - Daftar peralatan yang ada di
dokumen kontrak lokasi
• mendatangkan personil/tenaga ahli
• mendatangkan peralatan pendukung
b. Pemeriksaan bersama (Mutual Check) Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak - Lakukan pemeriksaan bersama
• Dilakukan pada awal pelaksanaan - Lampiran I Bab II D.1.d - BA Mutual Check (hasil - Buat berita acara hasil pemeriksaan
kontrak, pemeriksaan bersama) - Lakukan evaluasi, baik secara
• Dilaksanakan oleh Panitia/pejabat normatif maupun substantif dan
peneliti pelaksanaan kontrak/Tim laporkan ke Atlas
Mutual Check/ Personal Inti Satker
dengan Konsultan Pengawas (bila
ada) dan Kontraktor, khususnya untuk:
- peninjauan dan penyempurnaan
gambar kerja serta volume
pekerjaan sesuai kondisi lepangan
- penyusunan contract change order,
serta amandemen kontrak bila
diperlukan
• Dilaksanakan penyerahan lapangan
c. Tinjauan Desain Lakukan evaluasi terhadap kesesuaian
• Di dalam dokumen harus diyakinkan dan akurasi desain yg dipergunakan,
25

26. 1 2 3 4 5
bahwa desain telah mencakup semua baik secara normatif maupun
persyaratan produk atau spesifikasi substantif buat berita acaranya
teknis dan proses pelaksanaan laporkan ke Atlas
pekerjaan
• Desain sesuai kemampuan proses Bila terjadi perubahan desain periksa
(biaya dan waktu) dalam arti lingkup kewenangan legalitas perubahan
kegiatan yang akan dilaksanakan desain tersebut sesuai dng
masih dalam batas kemampuan tingkatannya :
anggaran biaya yang wajar serta - perubahan s.d. 10% mrpk
ketersediaan waktu yang memadai kewenangan tingkat perencana
• Desain memenuhi persyaratan setempat
fungsional dan operasional yang - perubahan di atas 10% harus
berarti dapat dilaksanakannya dan mendapat persetujuan Eselon I
menjamin produk yang dihasilkan
dapat difungsikan dan
dioperasionalkan
• Perubahan desain harus mendapat
persetujuan dari pejabat yang
berwenang sesuai dengan tingkat
perubahan dan kewenanganannya
d. Pembayaran uang muka Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan analisis thd rencana
Dapat diberikan uang muka sesuai dng - Lampiran I Bab II D.1.e - Usulan penggunaan uang penggunaan uang muka yg diajukan
ketentuan dlm kontrak, dng menyerahkan muka oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan
jaminan uang muka - Jaminan uang muka pekerjaan, dan buat berita acara
e. Buku harian dan Laporan harian Keppres RI No. 80/2003 : - Buku harian Lakukan sidak terhadap kebenaran
Penyedia jasa wajib membuat buku harian - Lampiran I Bab II D.2.c - Laporan pencatatan laporan hasil pekerjaan
sebagai bahan laporan harian pekerjaan harian/mingguan/bulanan secara berkala dan bandingkan dengan
berupa rencana dan realisasi pekerjaan. Kepmen No. fakta di lapangan, dan buat berita
Buku harian harus disetujui oleh Direksi 67/KPTS/M/1998 acaranya (sidak dilakukan minimal 1
Pekerjaan dan Konsultan Pengawas (bila kali dalam sebulan)
ada)
Laporan harian berisi :
- kuantitas dan macam bahan yg ada
- penempatan tenaga kerja
- jumlah,jenis, dan kondisi peralatan
- kuantitas pekerjaan
- keadaan cuaca
26

27. 1 2 3 4 5
- catatan lain yg berkaitan dng
pelaksanaan
- Laporan mingguan merupakan
rangkuman dari laporan harian, dan
berisi kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu minggu beserta hal-hal
yang perlu disampaikan
- Laporan bulanan merupakan
rangkuman dari laporan mingguan
dalam periode satu bulan
f. Pengendalian K-3 - SKB Menaker/Men PU No. - Dokumen kontrak - Sediakan sarana, petunjuk, dan
Pekerjaan yg melibatkan ≥ 100 tenaga KEP 174/MEN/86 dan No. - Dokumen program mutu personil utk penerapan perlindungan
104/KPTS/1986 tentang K-3
kerja dan/atau berpotensi bahaya/beresiko K-3 di tempat kegiatan konstruksi
pada kegiatan Konstruksi
dalam proses pengerjaannya, wajib : - Peraturan Menaker No. - Lakukan sidak dan audit secara
- menyediakan sarana, petunjuk, dan PER.05/MEN/1996 tentang berkala mengenai sistem
personil utk penerapan perlindungan Sistem Manajemen K-3 manajemen K-3
K-3 di tempat kegiatan konstruksi - Pedoman teknis K-3
- menyelenggarakan inspeksi dan audit
sistem manajemen K-3 secara berkala
g. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan - Dokumen kontrak - Dokumen proses - Lakukan proses pengendalian
Pengendalian pelaksanaan terhadap - Program mutu pengendalian, berupa jadwal, terhadap kuantitas dan kualitas, baik
kuantitas maupun kualitas dilaksanakan - Kepmen Kimpraswil No. S-curve, hasil pengujian secara normatif maupun substantif
berdasarkan dokumen kontrak dan 257/KPTS/M/2004 berdasarkan ketentuan dan
program mutu yang telah disepakati tentang Standar dan kesepakatan yang telah dicapai dan
- Kriteria Penilaian Kontrak Kritis : Pedoman Pengadaan tuangkan dalam catatan
a) Dalam periode I (rencana fisik 0% Jasa Konstruksi pengendalian
- 70%), realisasi fisik terlambat > - Kepmen Kimpraswil No.
15% 349/KPTS/M/2004 - Bila terjadi kontrak kritis agar
b) Dalam periode II (rencana fisik tentang dilakukan penanganan sesuai
70%-100%), realisasi fisik Penyelenggaraan ketentuan yg berlaku. Buat berita
terlambat >10% Kontrak Jasa acaranya dan laporkan ke Atlas
- Penanganan kontrak kritis : Pelaksanaan Konstruksi
a) Show Cause Meeting (Pemborongan) - Bila terjadi three parties agreement
o Bila dinyatakan kritis harus agar melaporkan secara kronologis
segera menerbitkan surat kepada Atlas
peringatan kpd penyedia jasa,
dan selanjutnya
menyelenggarakan SCM
27

28. 1 2 3 4 5
Direksi & penyedia jasa
melakukan uji coba I
o Bila uji coba I gagal, maka
ditingkatkan dng SCM tingkat
atasan langsung dng uji coba II
o Bila uji coba II gagal, maka
ditingkatkan ke Atasan (Eselon I)
dan dilakukan uji coba III
o Bila uji coba III gagal, maka
pengguna jasa dapat
menyelesaikan melalui
kesepakatan tiga pihak atau
memutus kontrak secara
sepihak
b) Three Parties Agreement
Pengguna jasa dpt menetapkan
pihak III yg akan menyelesaikan
sisa pekerjaan atau atas usulan
penyedia jasa
g. Pengukuran Prestasi Pekerjaan Dokumen kontrak BA Hasil Pengukuran Prestasi Pantau dan evaluasi hasil pengukuran
Penyedia jasa beserta Direksi Pekerjaan Pekerjaan prestasi pekerjaan secara periodik dan
dan Konsultan (bila ada) melakukan laporkan ke Atlas
perhitungan prestasi fisik pekerjaan secara
periodik sebagaimana ditetapkan dalam
kontrak
h. Pembayaran prestasi pekerjaan Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan pemeriksaan bersama dng
Dapat dilakukan dng sistem bulanan atau - Lampiran I Bab II D.1.f - MC penyedia jasa thd prestasi kemajuan
termijn sesuai dlm kontrak, dng yang dicapai dan tuangkan dalam
memperhitungkan potongan jaminan Kepmen Kimpraswil No. berita acara
pemeliharaan (retention money), angsuran 257/KPTS/2004 tentang
uang muka, dan denda (bila ada) Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi
i. Perubahan Kegiatan Pekerjaan Keppres RI No. 80/2003 : - CCO dan Addendum Kontrak Lakukan evaluasi thd perubahan
Bila terjadi perbedaan yg signifikan antara - Lampiran I Bab II D.1.g - BA Negosiasi Pekerjaan pekerjaan, baik pekerjaan tambah
kondisi lapangan dng dokumen kontrak, Tambah Kurang maupun kurang, dan bila perlu lakukan
maka dapat dilakukan perubahan kontrak negosiasi sesuai ketentuan yg berlaku,
yg meliputi : dan buat berita acaranya.
- menambah/ mengurangi volume
28

29. 1 2 3 4 5
pekerjaan
- menambah/mengurangi jenis
pekerjaan
- mengubah spek sesuai lapangan
Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi
10% dari kontrak awal, dng perintah
perubahan secara tertulis oleh pengguna
jasa
j. Denda dan ganti rugi Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi thd keterlambatan
Besarnya denda keterlambatan 1 o/oo (satu - Lampiran I Bab II D.1.h - Realisasi progres fisik yang berakibat diberlakukannya denda
per seribu) dari harga kontrak setiap hari - Klaim dari rekanan sesuai dng ketentuan yg berlaku dalam
keterlambatan. - Jadual pelaksanaan pekerjaan kontrak, dan buat berita acaranya
Besarnya ganti rugi atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga thd Evaluasi adanya hambatan yg
nilai tagihan yg terlambat mengakibatkan adanya ganti rugi dari
pengguna jasa
k. Penyesuaian / eskalasi harga : Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi thd penyesuaian
kontrak >12 bulan - Lampiran I Bab II D.1.i - Dokumen perhitungan eskalasi harga, baik secara normatif maupun
- berlaku bagi seluruh kegiatan mata - Jadual kontrak awal substantif dan buat berita acaranya
pembayaran, tidak termasuk - Indikator ekonomi dari BPS
keuntungan dan overhead
- diberlakukan dng jadwal pelaksanaan
kontrak atau addendum (on schedule)
- untuk pekerjaan yang terlambat
menggunakan indeks jadwal kontrak
awal
l. Force majeure Keppres RI No. 80/2003 : - Dokumen Kontrak Lakukan evaluasi kondisi keadaan
Penyedia jasa memberitahukan dalam - Lampiran I Bab II D.1.j - Pernyataan terjadinya bencana kahar, dan buat berita acara
waktu 14 hari dari hari terjadinya keadaan alam dari pejabat yg
kahar dng menyertakan pernyataan kahar berwenang
dari instansi yg berwenang - Produk kebijakan lainnya
m. Penghentian dan Pemutusan Kontrak : Keppres RI No. 80/2003 : Dokumen Kontrak - Lakukan penghentian kontrak sesuai
• Penghentian kontrak : - Lampiran I Bab II D.1.k dng situasi dan kondisi yg terjadi
- pek selesai berdasarkan ketentuan yg berlaku,
- terjadi hal-hal yg diluar kekuasaan Kepmen No. dan buat berita acaranya.
kedua belah pihak 67/KPTS/1998 - Lakukan pemutusan kontrak secara
29

30. 1 2 3 4 5
• Pemutusan kontrak/termination : sepihak bila telah dilakukan upaya
- penyedia jasa cidra janji Kepmen Kimpraswil No. SCM dan tidak tercapai kesepakatan
- terbukti KKN 257/KPTS/2004 pada dalam three parties agreement, atau
- sanksi : pencairan jaminan klausul penghentian dan hal-hal lain diluar tersebut di atas
pelaksanaan, sisa jaminan UM, dan pemutusan kontrak
masuk daftar hitam
n. Perpanjangan waktu pelaksanaan yang Keppres RI No. 80/2003 : Addendum kontrak Lakukan analisis kelayakan dan
layak dan wajar, yaitu : - Lampiran I Bab II D.2.d kewajaran alasan perpanjangan
• pekerjaan tambah waktu,dan buat berita acaranya
• perubahan desain
• keterlambatan oleh pengguna jasa
• masalah diluar kendali penyedia jasa
• keadaan kahar
o. Kerjasama penyedia jasa dengan sub Keppres RI No. 80/2003 : Perjanjian kerjasama sub Lakukan evaluasi kerja sama antara
kontraktor : - Lampiran I Bab II D.2.e kontraktor penyedia barang/jasa dng sub
• Nilai kontrak >25M diwajibkan kontraktornya, apakah sdh sesuai dng
• Bukan pekerjaan utama ketentuan yg berlaku, dan buat berita
• Persetujuan pengguna jasa acaranya
• Dituangkan dalam kontrak utama
p. Kompensasi - Dokumen Kontrak Klaim dari penyedia jasa Pantau dan evaluasi adanya
Kompensasi dpt diberikan kpd penyedia - Keppres RI No. 80/2003 kompensasi akibat kelemahan yang
jasa apabila pengguna jasa terbukti - Kepmen Kimpraswil No. terjadi dan buat solusi tindak lanjutnya
merugikan penyedia jasa sebagaimana 257/2004 tentang
ditentukan dlm Kepmen 257/2004 tentang Standar dan Pedoman Buat hasil evaluasi dan laporkan ke
Kompensasi Pengadaan Jasa Atlas dengan tembusan ke ITJEN
Konstruksi
q. Dispute / perselisihan - Dokumen Kontrak Surat pengaduan dan keberatan Pantau dan evaluasi adanya dispute
Dispute settlement dapat diselesaikan - Keppres RI No. 80/2003 dari penyedia jasa atas terjadinya akibat kelemahan yang terjadi dan
melalui : - Kepmen Kimpraswil No. ketidaksepahaman kedua belah buat solusi tindak lanjutnya
1) Pengadilan (court) 257/2004 tentang pihak
2) Di luar pengadilan : Standar dan Pedoman Buat hasil evaluasi dan laporkan ke
• amicable settlement / negotiation Pengadaan Jasa Atlas dengan tembusan ke ITJEN
• conciliation (konsiliasi) Konstruksi
• mediation (mediasi)
• arbitration (BANI)
Penyelesaian perselisihan lebih lanjut
30

31. 1 2 3 4 5
diatur dlm syarat-syarat khusus kontrak
Pengeluiaran biaya utk penyelesaian
perselisihan ditanggung oleh kedua belah
pihak
r. Serah terima pekerjaan: Keppres RI No. 80/2003 : - Berita Acara Serah Terima I Lakukan serah terima pekerjaan sesuai
• Setelah pekerjaan selesai 100%, - Lampiran I Bab II D.2.f (PHO) dengan ketentuan yg berlaku, dan buat
permintaan tertulis dari penyedia jasa berita acaranya
kepada pengguna jasa - Berita Acara Serah Terima II
• Penilaian dari pengguna jasa thd hasil (FHO) Lakukan evaluasi thd pembayaran
pekerjaan yg selesai akhir pekerjaan, apakah sdh sesuai
• Setelah sesuai ketentuan, Pengguna - Kumpulan shop drawing dng kondisi lapangan dan ketentuan yg
jasa menerima seluruh hasil (PHO) berlaku, dan buat berita acara
• Fisik 100% dibayar 95%, sedangkan - As built drawing
5% merupakan retensi selama masa Lakukan evaluasi thd proses masa
pemeliharaan - Hasil pengujian mutu pemeliharaan, baik secara normatif
• Atau dibayar 100% dng jaminan bank maupun substantif dan buat berita
5% - Back up data kuantitas acaranya
• Penyedia jasa wajib memelihara hasil - Laporan program mutu
pekerjaan selama masa pemeliharaan
• Setelah masa pemeliharaan berakhir, - Buku harian dan laporan
penyedia jasa mengajukan permintaan pengawasan
secara tertulis kepada pengguna untuk
penyerahan akhir - Foto dokumentasi
• Pengguna jasa wajib menerima
- Manual O&M
penyerahan akhir (FHO) setelah
semua kewajiban selama masa
pemeliharaan dilaksanakan dng baik
sesuai dng ketentuan yg berlaku
• Bila penyedia jasa tdk melaksanakan
kewajiban sebagaimana mestinya, mk
retensi bisa dipergunakan utk biaya
perbaikan atau mencairkan jaminan
bank
• As built drawing diserahkan pada saat
PHO
s. Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan - Kepmen Kimpraswil No. Laporan hasil program mutu Buat laporan program mutu (SMM)
Program Mutu 362/KPTS/M/2004 sesuai ketentuan yang berlaku
tentang Sistem
31

32. 1 2 3 4 5
Manajemen Mutu(SMM) Lakukan evaluasi pelaksanaan
- Manual Mutu Pekerjaan program mutu yang telah ditetapkan,
- SK Kepala BAPEKIN No. baik secara normatif maupun
29/KPTS/KE/2003 substantif dan buat berita acaranya
tentang Tatacara
Penilaian Mutu
Konstruksi Prasarana
dan Sarana Kimpraswil
(Tahap Pelaksanaan)
32

33. 1 2 3 4 5
PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHAP : Operasi dan Pemeliharaan
Pengendalian
No Uraian Kegiatan
Acuan Dokumen Langkah
1 2 3 4 5
1. Penyiapan perangkat O & P
a) Manual O&P Kepmen 257/KPTS/2004 Pedoman O&P Persiapkan perangkat O&P secara
• Penyedia jasa wajib memberikan pada klausul pedoman lengkap
pedoman kpd pengguna jasa pengoperasian dan
tentang pengoperasian dan pemeliharaan Periksa perangkat O&P baik secara
pemeliharaan normatif maupun substantif sudah
• Bila penyedia jasa tdk dapat sesuai dng yang dipersyaratkan
memenuhi, maka pengguna jasa dpt
memperhitungkan pembayarannya Lakukan evaluasi dan laporkan
sesuai syarat-syarat khusus kontrak kepada Atlas
b) Record dan pelaporan
c) Outcome dan Impact
d) Penyerahan proyek selesai
2. Program O & P
Program O&P hrs dapat mencerminkan Pedoman O&P Program Rinci O&P Buat program operasi dan
langkah-langkah O&P yg sesuai dengan pemeliharaan sesuai dng kondisi di
situasi dan kondisi di lapangan lapangan, bilamana perlu dimulai
sejak tahap perencanaan (DED)
3. Ketersediaan Perangkat/Sumber Daya O
&P
Ketersediaan perangkat/sumber daya O&P Pedoman O&P Daftar perangkat/sumber daya Lakukan evaluasi terhadap
sangat menentukan keberhasilan, tujuan, O&P ketersediaan perangkat atau sumber
dan sasaran O&P daya O & P disesuaikan dng
kebutuhan nyatadi lapangan, buat
berita acara
33