Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Bertanggungjawab
•Download as PPT, PDF•
0 likes•999 views
Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab membutuhkan pendekatan kolaboratif dimana semua pihak berada dalam posisi setara untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini memerlukan analisis gender dan hak-hak masyarakat serta persetujuan mereka sebelum proyek dimulai beserta penyelesaian secara damai apabila terjadi sengketa.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (10)
Similar to Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Bertanggungjawab
Similar to Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Bertanggungjawab (20)
More from Siti Chaakimah
More from Siti Chaakimah (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Bertanggungjawab
- 1. Pengelolaan Sumberdaya AlamPengelolaan Sumberdaya Alam yang Bertanggungjawabyang Bertanggungjawab CSE Training Batch V 2017 Summary MateriSummary Materi
- 2. 12 LSM 4 Perusahaan 3 Pemerintah 3 Akademisi 1 Masyarakat 23 Peserta
- 4. MATERI MAKRO MIKRO Inklusivitas Gender Hak-Hak MHA & Masyarakat Lokal Teori Kolaborasi Sistem PSDA di Indonesia Land Tenure Study FPIC Social Impact Assesment ADR
- 5. Inklusivitas Gender Jenis Kelamin Biologis Sosial SEX GENDER Fungsi reproduksi = hewan Produk budaya yang menghasilkan fungsi peran laki-laki dan peremuan Tafsiran manusia terhadap sesuatu
- 6. Inklusivitas Gender Yang mengkonstruksi gender: Agama Budaya Politik Ekonomi/Pasar Pendidikan Persepsi Media Kekuasaan Bisnis Meskipun ini adalah konstruksi gender tapi ada pemberian nilai yang berbeda.PROBLEM
- 7. Inklusivitas Gender SEX P L Vagina Rahim Sel Telur Haid Hamil Melahirkan Penis Testis Sperma Kodrat/Given Peran Gender P L Feminin Domestik Reproduktif Maskulin Publik Produktif Menjadi masalah ketika: budaya lelaki menjadi tolak ukur; muncul stereotype Agama Budaya Politik Ekonomi
- 8. Inklusivitas Gender STEREO TYPE Beban Ganda Pemis kinan Subor dinasi Violen ce KETIDAKADILAN GENDER
- 9. Inklusivitas Gender Ruang LingkupRuang Lingkup Konstruksi Gender Analisis Gender Advokasi Gender Kategori sosial, ada pilah data berdasarkan jenis kelamin Dimulai dengan stereotype, bias prasangka Politik ekologi feminis
- 10. Perkembangan Model-Model PSDA Sistem PSDA di Indonesia Kontrol dengan strategi teritorialisasi, bertumpu pada pengusahaan berskala luas, formalistik, tidak menaruh perhatian pada keberadaan sistem PSDA lokal/adat Tapi banyak masalah, masyarakat meskipun partisipatif kalau udah dideketin perusahaan tetap aja. NEGARA KOMUNITAS Bertumpu pada 1 Pihak Bertumpu pada Semua Pihak KOLABORASI Rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Para pihak memiliki kedudukan yang setara. Menjamin keadilan dan kelestarian.
- 11. Land Tenure Study Subjek Hak Objek Hak Jenis Hak Individu, organisasi sosial, sistem atau struktur sosial. Sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam satu objek bisa terdiri dari lebih 1 jenis hak. Hak pakai, hak sewa, hak garap, hak milik dan lain-lain. Bersifat dinamis. Hak Kepemilikan: Akses Terbuka, Milik Privat, Milik Umum, Milik Negara Sistem Hak: Akses, Memungut hasil, Mengelola, Melarang. (Ostrom 2000)(Fenny et al 1990, Lynch & Harwell 2002 )
- 12. Land Tenure Study Manfaat LTS dalam Pengelolaan SDA SEBELUM SETELAH Terdefinisikannya subjek, objek, dan jenis hak -- sekuritas bisnis. Menemukan potensi dampak yang mungkin timbul kalau hak berpindah – mitigasi konflik. Mengembangkan kebijakan PSDA yang sensitif akan hak-hak komunitas sekitar. Bahan penyelesaian kasus klaim lahan – sebagai rujukan. Karena sudah jelas jadi menekan biaya-biaya sosial yang tidak perlu. Hasil keputusan penanganan konflik diterima oleh pihak yang berkepentingan secara langsung. Meminimalisir penyelesaian konflik dengan litigasi.
- 13. Atau biasa disebut AMDAL – dokumennya ANDAL. Social Impact Assesment ASUMSI SUSTAINABLE LIVELIHOOD Menganalisis dampak yang mungkin dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sumberdaya alam oleh pihak lain (perusahaan atau pemerintah) terhadap apa yang sudah ada di sana sebelumnya (masyarakat). Studi dilakukan: 1.Sebelum Usaha Berjalan – ExAnte = Potensi dampak positif dan negatif = M I T I G A T I F 2.On Going – Post Ante = dampak yang sedang terjadi = P E N A N G A N A N
- 14. Social Impact Assesment SDA SDM SDBSDS SDE Masyarakat Pentagonal Assets InfrastrukturModal sosial Sumberday a ekonomi Sumberdaya manusia Sumberdaya Alam Alat Analisis Sustainable Livelihood Dilihat perubahan fisiknya terus dicek imbas ke dampak sosialnya seperti apa. Misalnya: ketika ada proses penambangan, air menjadi tercemar (SDA), menangkap ikan tidak lagi menjadi pencaharian utama, pendapatan masyarakat berkurang (SDE). Semua perubahan dikaitkan dengan perubahan ekonomi yang mungkin muncul. Semakin dinamis wilayahnya, semakin harus cepat SIA dilakukan.
- 15. Free Prior Informed Consent Persetujuan atas dasar informasi awal. Merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat yang menempati suatu ruang hidup yang berpotensi terdampak dari adanya kegiatan usaha rencana proyek pembangunan. Setiap sebelum kegiatan usaha dilakukan, pelaku usaha harus melakukan FPIC. Di Indonesia FPIC dilakukan setelah mendapatkan izin lokasi. Informasi yang diberikan dalam FPIC adalah dampak POSITIF dan NEGATIF.
- 16. Free Prior Informed Consent Prinsip FPIC Masyarakat setuju tanpa paksaan, intimidasi dan manipulasi-bukan bujuk rayu tapi fakta- fakta misalnya melalui proyeksi. Dilakukan sebelum kegiatan usaha dilakukan, tersedianya waktu bagi masyarakat untuk memutuskan. Informasi yang diberikan komprehensif dari suatu rencana kegiatan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Persetujuan dihasilkan dari proses konsultasi secara kolektif, didasarkan adanya saling percaya dalam bernegosiasi, transparan, saling menghargai dan penuh partisipasi.
- 17. Penyelesaian konflik tanpa proses pengadilan. Melalui: Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan Rekonsialisasi. Untuk memunculkan win-win solution. Bukan berarti menang sama besar, melainkan mendapatkan apa yang sesuai dengan kepentingannya. Alternative Dispute Resolution Mengapa ADR? Karena: proses pengadilan berbiaya mahal; ada yang kalah ada yang menang; tidak bermanfaat bagi perusahaan-tidak efisien; kalah jadi abu, menang jadi arang; waktu yang dibutuhkan lama.
- 18. SYARAT Alternative Dispute Resolution Ada kemauan untuk menyelesaikan. Posisi setara – masyarakat tidak merasa rendah, perusahaan tidak merasa tinggi. Ada peluang penyelesaian. Terbuka. Tidak berprasangka buruk. Tujuan sama. Komitmen
- 19. Alternative Dispute Resolution NEGOSIASI Kedua belah pihak tidak ada pihak ketiga. MEDIASI Tidak sepakat. Deadlock. Mediator disetujui dua pihak. Situasi memanas. Mendesak untuk diselesaikan. Konflik semakin rumit. Ego tinggi. Draf MoU: dampak + hukum Hukum adat yang ada jangan sampai menafikkan kesepakatan. Hasil Mediasi
- 20. Pengelolaan SDA yang bertanggungjawab dilakukan secara kolaboratif, dimana pihak yang terlibat berada dalam posisi yang setara, tidak ada yang lebih rendah, maupun yang lebih tinggi. Untuk mencapai kolaboratif tersebut diperlukan analisis atas sensitifitas gender, hak-hak masyarakat terdampak, melakukan FPIC, dan jika konflik terjadi diselesaikan melalui negosiasi.