Menyoal reforma agraria ala jokowi
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•43 views
Dokumen ini membahas program Perhutanan Sosial pemerintah Jokowi sebagai bagian dari reforma agraria. Namun, program ini masih memiliki beberapa masalah seperti jumlah izin yang diberikan kepada perusahaan lebih besar daripada rakyat, anggaran yang menurun, dan belum menyelesaikan konflik lahan. Kritik lain adalah program ini sebenarnya bertujuan untuk menarik suara pemilih pada pilpres daripada mereformasi kepem
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Menyoal reforma agraria ala jokowi
Similar to Menyoal reforma agraria ala jokowi (20)
More from Siti Chaakimah
More from Siti Chaakimah (14)
Menyoal reforma agraria ala jokowi
- 1. MENYOAL REFORMA AGRARIA ALA JOKOWI: PERHUTANAN SOSIAL Siti Chaakimah 2019
- 2. PENGANTAR Reforma Agraria tindakan merestrukturisasi hak kepemilikan atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh segelintir pihak, terutama tuan tanah, negara dan korporasi. Rasio gini Indonesia tahun 2015: 72% lahan hanya dikuasai 1% penduduk. Areal hutan Indonesia: 40 juta ha HTI, 1 juta ha hutan rakyat. NAWACITA Reforma Agraria 1. Legalisasi asset 2. Tanah objek reforma agraria 3. Perhutanan sosial 4. Pengelolaan dan pengadaan lahan asset desa. Dibagi berdasarkan kewenangan: BPN/KementerianATR (legalisasi asset, TORA) vs. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (perhutanan sosial, TORA)
- 3. PERHUTANAN SOSIAL Target 12,7 Juta Hektar Kawasan Hutan Dikelola Masyarakat Hutan Desa Hutan Tanaman Rakyat Hutan Kemasyarakatan Kemitraan Kehutanan Hutan Adat Untuk pertama kalinya, perhutanan sosial dilakukan secara massif, sejak tahun 2002. Menyentuh area yang terkenal ‘sulit disentuh’: Perhutani Sampai tahun 2017, pencapaiannya mencapai 1,3 juta hektar. Apakah se- progresif itu?
- 4. PERSOALAN 1: JUMLAH PENGELUARAN IZIN UNTUK PERUSAHAAN MASIH LEBIH BESAR DIBANDING UNTUK RAKYAT 151.882 hektar/tahun Belum termasuk HA, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dll 2014- 2016 Angka rata-rata kenaikan jumlah Izin Perhutanan Sosial (5 skema) 45.060 hektar/tahun 2014- 2016 Angka rata-rata kenaikan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
- 5. PERSOALAN 1: JUMLAH PENGELUARAN IZIN UNTUK PERUSAHAAN MASIH LEBIH BESAR DIBANDING UNTUK RAKYAT 142132 389535 23704 258453 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2016 2018 Angka Kenaikan Luasan Perizinan* HTI Perhutanan Sosial
- 6. PERSOALAN 2: ANGGARAN UNTUK PERHUTANAN SOSIAL MENURUN DARI TAHUN KE TAHUN Target jumlah Perhutanan Sosial baru akan tercapai jika anggaran setidaknya tersedia sebesar Rp 830 miliar per tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa pihaknya menyurati Kemenkeu hampir tiap tahun untuk menambah anggaran, tapi tidak pernah didengar. Rp 308 M Rp 165 M 2015 2017
- 7. PERSOALAN 3: TERDAPAT CELAH PENYALAHGUNAAN PERHUTANAN SOSIAL HTR: Subjek Dapat Meleset Perseorangan yang memiliki kompetensi dalam kehutanan atau bidang lain yang pernah menjadi pendamping atau penyuluh dapat berperan sebagai pemohon melalui koperasi atau kelompok bersama masyarakat setempat. Pada Maret 2017, Walhi Lampung melaporkan salah satu izin yang berada di Lampung bukan berasal dari warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Masyarakat di sana justru tidak tahu akan koperasi yang memegang izin HTR yang berada di desa mereka.
- 8. PERSOALAN 3: TERDAPAT CELAH PENYALAHGUNAAN PERHUTANAN SOSIAL Kemitraan Kehutanan: Tidak Menegaskan Kewajiban Pengelola Tidak ada mekanisme untuk masyarakat dalam menagih KK terhadap pemilik izin/pengelola hutan. Jumlah luasan tanah yang harus di-mitra-kan dengan masyarakat tidak ditentukan dengan jelas. Tidak mengatur berapa banyak masyarakat yang harus dijadikan mitra. Dari 10.842.974 hektar izin HTI, baru 24.469 hektar saja yang terdapat Kemitraan Kehutanannya.2016
- 9. PERSOALAN 4: PERHUTANAN SOSIAL TIDAK MENYELESAIKAN KONFLIK YANG SEDANG TERJADI Kawasan-kawasan hutan yang diberikan pengelolaannya kepada masyarakat bukan yang sedang berkonflik. Sekalipun ada yang diklaim sebagai resolusi konflik, seperti izin Perhutanan Sosial yang diberikan di Teluk Jambe, Karawang, pada kenyataannya Perhutanan Sosial di sana sempat menimbulkan konflik baru. Lahan penerima izin Perhutanan Sosial bertumpang tindih dengan lahan yang telah dimiliki sebelumnya oleh masyarakat yang ada di sana.
- 10. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL: KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI Perhutanan Sosial Hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan oleh KLHK kepada masyarakat terbatas pada apa yang diatur oleh KLHK. Tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat terbatas hanya pada tanaman-tanaman yang termasuk dalam daftar KLHK.
- 11. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL: KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI Perhutanan Sosial Restrukturisasi kepemilikan lahan juga tidak sedang diselesaikan oleh Perhutanan Sosial. Wilayah-wilayah yang menjadi objek Perhutanan Sosial adalah wilayah kosong, terpisah dari wilayah izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan kepada korporasi. Juga, tidak (semua) menyasar pada masyarakat yang dianggap sebagai perambah di kawasan hutan.
- 12. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL: KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI Lalu mengapa Perhutanan Sosial ini begitu gencar dilakukan? Mari kita berandai-andai: 12,7 juta hektar 6,35 juta KK yang akan mendapatkan lahan 19 juta orang Pemilih Potensial Jokowi 10%Suara pemilih Indonesia 2 Hektar Per Kepala Keluarga
- 13. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL: KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI Jumlah luasan Perhutanan Sosial tahun 2019 naik sebanyak 60%. Dalam waktu 1 tahun, 940ribu hektar izin perhutanan sosial dikeluarkan. Sebelumnya hanya 40 hektar per tahun. Kebijakan represif infrastruktur di awal, kebijakan populis di akhir. 20192018 2,5 juta hektar 1,5 juta hektar
- 14. PENUTUP Pemerintah mengartikan reforma agraria hanya sebatas pemberian akses, baik itu melalui Perhutanan Sosial maupun legalisasi asset. Perombakan struktur kepemilikan lahan belum ada dalam agenda mereka. Reforma agraria versi Jokowi, membuat perjuangan reforma agraria sejati masih jauh panggang dari api.