Isu dan solusi strategis pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup DKI Jakarta meliputi tata ruang yang tidak terintegrasi, lingkungan hidup yang terdegradasi, dan tata kelola yang terfragmentasi. Solusi strategisnya adalah mengembangkan konsep pengembangan keruangan berbasis lingkungan, menargetkan kondisi lingkungan hidup pada 2055, merencanakan pembangunan rendah karbon, serta meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

1. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Isu dan Solusi Strategis
Oswar Mungkasa
Perencana Ahli Utama Bappenas
Workshop II Penyusunan RPJPN 2025-2045
Tangerang Selatan, 14 September 2020

2. Kisi Tayangan
.
 Isu Strategis
 Tata Ruang
 Lingkungan Hidup
 Tata Kelola
 Solusi Strategis Tata Ruang
 Konsep Pengembangan Keruangan
 Lingkungan Hidup 30 Tahun Mendatang
 Kolaborasi
 Desain Besar Isu Strategis
01/11/2022
2

3. 3
PROVINCE
JAKARTA
Sang Ibukota
• Jumlah Penduduk 10,61 juta Jiwa (2021)
•Penglaju sekitar 2 juta orang
•Kota terpadat Indonesia 156,8 jiwa/ha.
Metropolitan Terbesar Kedua Dunia 
30 juta (2020) (setelah Tokyo  35 juta)
• Laju pertumbuhan penduduk per
tahun sebesar 0,57%
•PDRB mencapai sekitar Rp. 3.000 Triliun
(18 persen dari PDB Nasional).

4. Isu Strategis Tata Ruang
01/11/2022
Kemacetan dan
high cost
economy
Isu Strategis Penyebab Kebijakan
Pergerakan
yang tidak
efisien
Car-oriented, orientasi
pada pembangunan jalan-
jalan baru
Pengembangan Kota
berbasis transit
Inefisiensi
pola aktivitas
dan mobilitas
warga
Akses digital
belum merata;
data dan
informasi belum
terintegrasi;
platform belum
dimanfaatkan
optimal
Pengembangan
infrastruktur
telekomunikasi masih
parsial belum
terintegrasi dengan
akses pelayanan pada
lingkungan hunian dan
teknologi di masa depan
Pergeseran Paradigma
Transformasi digital
untuk mendukung
perubahan pola
aktivitas dan
mobilitas warga serta
optimalisasi
pelayanan
Tumbuhnya
permukiman liar
yang tidak
terkendali
(squatter dan
sprawling)
Kurangnya
supply hunian
layak dan
terjangkau yang
aksesibel
Masih tejadinya
pengembang- an hunian
horizontal; penyediaan
hunian belum
mempertimbangkan
aksesibilitas
Penyediaan hunian
vertikal yang layak
dan terjangkau serta
terinteg-rasi dengan
transportasi dan
fasilitas publik
Sumber: Diolah dari Materi Pemprov DKI Jakarta, 2022
Permasalahan
lingkungan
(banjir,
penurunan
tanah,
pencemaran air
dan udara, dll)
Pembangunan
tidak
terkendali di
hulu dan hilir
Kendala :
● pemenuhan RTH
● koordinasi
pengendalian banjir
hulu hilir
● penggunaan air tanah
Indeks hijau, konsep
wilayah pengendalian,
pembatasan ekstraksi
air tanah, penyediaan
air bersih

5. 5
“Sekitar 2 juta penglaju Jabodetabek menuju Jakarta setiap hari
(2017), dengan total perjalanan mencapai 47 juta, dan hanya 30%
menggunakan transportasi publik (BPTJ, 2018).”
Transportasi Publik dan Keterhubungan
Sumber: Sekretariat Jakarta Berketahanan, 2022

6. Rangkuman Isu Lingkungan Hidup
01/11/2022

7. Rangkuman Isu Pokok Lingkungan Hidup
01/11/2022

8. Isu Lingkungan Hidup :
Cakupan Layanan Air, Sanitasi dan Sampah
01/11/2022
“Jakarta
menghasilkan
sampah 7.147 ton
per hari dan
sekitar 10% tidak
terangkut (Dinas
Lingkungan Hidup
DKI, 2017)”
“Cakupan
layanan air
limbah hanya
menjangkau 4-5%
wilayah Jakarta
(PD PAL Jaya,
2018).”
“sumber air Jakarta
sekitar 97% berasal
dari luar Jakarta dan
cakupan layanan
hanya sekitar 60
persen wilayah (PAM
Jaya, 2018).”
“Hasil pengukuran pada
90 titik dari of 20 sungai
di Jakarta, menunjukkan ,
12% tercemar ringan, 17%
tercemar sedang, dan
61% tercemar berat
(Dinas Lingkungan Hidup
DKI, 2018).”

9. Isu Lingkungan Hidup :
Pencemaran Udara
01/11/2022
Sekitar 19 juta
kendaraan motor
berkontribusi
terhadap
pencemaran udara
Jakarta

10. Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Tahun 2055
01/11/2022

11. Isu Tata Kelola:
Bekerja dalam Silo
01/11/2022
fragmentasi fungsi diantara SKPD telah menjadi masalah utama birokrasi
termasuk Jakarta
Bekerja sendiri-sendiri
=
Solusi tidak lengkap
Tanpa koordinasi-sinergi-kolaborasi
+

12. Working in “silos”
Source: www.gliffy.com
Source: tadamichi/Shutterstock.com
Incomprehensive solution

13. Isu Tata Kelola: Menyerpih (Fragmented)
01/11/2022
• Fragmented governance  pengelolaan suatu kawasan tertentu seperti
Metropolitan dilakukan oleh lebih dari satu entitas pemerintahan bahkan lebih dari
satu jenjang pemerintahan. Contoh Metropolitan Jabodetabek (3 Gubernur, 8
Walikota/Bupati)
• Contoh Kasus BKSP Jabodetabek  dipandang tidak efektif karena (i) adanya
kendala sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antardaerah. Masa efektif RPJMD
masing-masing daerah berbeda; (ii) kegiatan berfokus pada masalah Jakarta.
Terbentuk hubungan ‘principal-agent’ (atasan-bawahan) melalui penyediaan dana
bantuan ke daerah sekitar; (iii) ego daerah masih dominan; (iv) kerjasama belum
melibatkanpihaknonpemerintahtermasukkomponenmasyarakat

14. Fragmented Governance Legends
Special Province of Jakarta
(Led By Governor)
Province of West Java
(Led By Governor)
Province of Banten
(Led By Governor)
Bogor Regency
(Led By Head of Regency)
Bogor City
(Led By Mayor)
Depok City
(Led By Mayor)
Bekasi City
(Led By Mayor)
Bekasi Regency
(Led By Head of Regency)
Tangerang Regency
(Led By Head of Regency)
Tangerang City
(Led By Mayor)
South Tangerang City
(Led By Mayor)
Isu Tata Kelola: Menyerpih (Fragmented)

15. 01/11/2022
Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2022
Solusi : Konsep Pengembangan Keruangan

16. 01/11/2022
16
Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2022

17. 01/11/2022

18. 01/11/2022

19. 01/11/2022
Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2022

20. 01/11/2022
Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2022

21. 01/11/2022
Sumber: Pemprov DKI Jakarta, 2022

22. Solusi : Kondisi Lingkungan Hidup Masa Datang
01/11/2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2022

23. Solusi : Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
(RPRKD)
01/11/2022
AFOLU  Agriculture, Forestry and Other Land Uses, IPPU  Industrial Process and Product Uses
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2022

24. Solusi : Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
(RPRKD)
01/11/2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2022

25. Solusi : Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
(RPRKD)
01/11/2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2022

26. Solusi : Kolaborasi
01/11/2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2022
Pemerintah sebagai Kolaborator.
iMasyarakat sebagai penyusun (co-
creators).
Empat Tingkatan
Evolusi Kota
Pemerintah sebagai administrator
Masyarakat sebagai penduduk
Pemerintah sebagai penyedia layanan.
Masyarakat sebagai konsumen
Pemerintah sebagai fasilitator.
Masyarakat sebagai peserta
Kota
1.0
2.0
3.0
4.0
Sumber: Marcus Foth
Kota
Kota
Kota

27. Solusi : Desain Besar Isu Strategis Kolaboratif
01/11/2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2022

28. Solusi : Strategi Jakarta Berketahanan
01/11/2022
Sumber: Sekretariat Jakarta Berketahanan Pemprov DKI Jakarta, 2022

29. Terima kasih
oswar.mungkasa63@gmail.com
pitt.academia.edu/oswarmungkasa
www.researchgate.net/profile/Oswar_Mungkasa2
01/11/2022
29

30. Beberapa Rujukan
 Mungkasa, Oswar (2019). Towards More Sustainable Jakarta. Presentation. May. melalui
https://www.researchgate.net/publication/354689881_Towards_A_More_Sustainable_Jaka
rta
 Mungkasa, Oswar (2020). Pembangunan Berorientasi Transit Berkeadilan. Konsep Dasar
dan Pembelajaran. Oktober.
https://www.researchgate.net/publication/344784061_Pengembangan_Berorientasi_Transi
t_Berkeadilan_Equitable_TOD_Konsep_dan_Pembelajaran
 Mungkasa, Oswar (2021). Kebutuhan Kelembagaan Pengelolaan Perkotaan Lintas
Daerah. Desember
https://www.researchgate.net/publication/357341229_Kebutuhan_Kelembagaan_Pengelol
aan_Perkotaan_Lintas_Daerah
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2022). Paparan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI
Jakarta .2042, Juni.
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (tanpa tahun). Jakarta Climate Action Plan.
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2022). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 2022-2052. Materi Teknis. 01/11/2022
30

31. Lampiran A. Transit Oriented Development
.
.
01/11/2022
31
 Pengertian
 Prinsip Dasar

32. Pengertian Dasar
 Indonesian Urban Transport Insititute (2016) sebuah
konsep pengembangan kawasan yang bersifat mix-use dan
kompak, berada dalam jangkauan berjalan kaki dari titik
layanan angkutan masal dan pusat kawasan komersil
 Institute for Transportation and Development Policy (2017)
 sebuah rancangan perkotaan terpadu untuk menyatukan
orang-kegiatan-bangunan-ruang publik melalui kemudahan
keterhubungan dengan berjalan kaki dan berada dekat
layanan transit yang terhubung dengan seluruh kota
 Kata kunci  lingkungan berjalan kaki, pemanfaatan lahan
beragam, kepadatan tinggi di seputar stasiun transit.
01/11/2022
32

33. Prinsip Dasar TOD (1)
Prinsip pengembangan TOD (Institute for Transportation and
Development Policy, 2017) :
 Walk/berjalan kaki merupakan ciri utama dari kawasan TOD
sehingga keterhubungan antarlokasi diniscayakan dapat
ditempuh dengan berjalan kaki.
 Cycle/bersepeda, ditandai dengan pemberian prioritas bagi
kendaraan tidak bermotor untuk mewujudkan kawasan TOD
yang bebas polusi, terjangkau, menyehatkan dan inklusif.
 Connect/keterhubungan yang memudahkan sirkulasi jalan
sehingga akses lebih pendek bagi pengguna kendaraan
tidak bermotor. 01/11/2022
33

34. Prinsip Dasar TOD (2)
 Transit/angkutan umum, yang sangat berkualitas dipadukan
dengan berbagai ragam pemanfaatan ruang di sekitar titik
transit.
 Mix/campuran berupa penggunaan lahan campuran dan
saling melengkapi sehingga kebutuhan dapat dipenuhi
dengan cepat dan tepat.
 Densify/kepadatan dalam kesatuan kawasan TOD perlu
diperhatikan agar dapat terus mengakomodasi berbagai
pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam
kawasan yang luasannya tidak bertambah/terbatas
01/11/2022
34

35. Prinsip Dasar TOD (3)
 Compact/kerapatan yang menunjukkan bahwa di dalam
kawasan TOD semua kebutuhan dapat dengan mudah
dipenuhi, berdekatan dan penataan ruang yang efisien.
 Shift/peralihan melalui intervensi kebijakan parkir dan
penggunaan jalan yang membatasi penggunaan kendaraan
pribadi sehingga berdampak pada pemilihan moda
tranportasi publik yang berdampak pada kapasitas jalan
(berkaitan dengan beban jalan)
01/11/2022
35

36. Lampiran B. Analisis Drive Pressure State Impact
Response (DPSIR)
01/11/2022
36
 Pemahaman DPSIR
 Hasil DPSIR Isu Pokok Lingkungan Hidup

37. Lampiran B. Proses DPSIR
.
01/11/2022
37

38. Lampiran B. Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum
Terintegrasi dengan Wilayah Perbatasan
.
01/11/2022
38

39. Lampiran B. Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik dan
Industri
.
01/11/2022
39

40. Lampiran B. Pengendalian Kebencanaan
.
.
01/11/2022
40

41. Lampiran B. Ketersediaan Air Baku
.
.
01/11/2022
41

42. Lampiran B. Sistim Pengelolaan Air Minum
.
.
01/11/2022
42

43. Lampiran B. Sistim Pengelolaan Sampah
.
.
01/11/2022
43

44. Lampiran B. Pengendalian Laju Penurunan Muka Tanah
.
.
01/11/2022
44

45. Lampiran B. Pengelolaan RTH, RTB dan Pulau Kecil
.
.
01/11/2022
45

46. Lampiran B. Pengelolaan Kualitas Udara
.
.
01/11/2022
46

47. Lampiran B.
Pengelolaan Kualitas Air Sungai, Waduk, Situ Air Tanah
01/11/2022
47

48. Lampiran C. Tata Kelola Kolaboratif.
01/11/2022
48
 Pengertian dan Prinsip Dasar
 Transformasi Kolaborasi
 Forum Kolaboratif

49. 01/11/2022
49
• Penerapan Tata Kelola Kolaboratif yaitu cara pengelolaan
pemerintahan yang melibatkan secara langsung seluruh pemangku
kepentingan termasuk komponen non pemerintah, berorientasi pada
konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan
kolektif. Penekanannya adalah pada pencapaian konsensus di
antara para pemangku kepentingan (Ansell dan Gash, 2007) dan
kolaborasiantarorganisasi.
• Institusi governance meliputi tiga ranah yaitu negara atau pemerintah,
swasta atau dunia usaha dan masyarakat yang saling berinteraksi dan
menjalankanfungsinyamasing-masing(Sedarmayanti,2003).
• Perubahan istilah government menjadi governance mengandung
maksud perubahan peran pemerintah tidak lagi memonopoli dalam
pengelolaan tata pemerintahan tetapi bersama pemangku kepentingan
non-pemerintah.
Pengertian Dasar
.

50. 01/11/2022
50
• tatakelola adalah tentangaturan mainpenyusunan keputusan bersama diantara keberagaman pelaku
danorganisasi, dantidakterdapat sistemkendali formal yang mampumendikte polahubunganantara
pelaku danorganisasi (Kurniadi,2020)
• kolaborasi dapatdipahamisebagaihubunganantarorganisasi yangsaling berpartisipasi dansaling
menyetujui untukbersama mencapaitujuan, saling berbagi informasi, sumberdaya, manfaat,dan
bertanggungjawab dalampengambilankeputusan bersama untukmenyelesaikan berbagai masalah
(Lai,2011).
• Dalam kerjasama kolaboratif hubunganprinsipal-agen tidakberlaku karena kerjasama yangterjadi
adalah kerjasama antara prinsipaldenganprinsipal. Tidakadahirarki dalamkolaborasi (Peter,1998)
• transformasi hubungandari pengakuan keberadaaan bersama (co-existence),kemudian melakukan
komunikasi (communication),kerjasama (cooperation), koordinasi(co-ordination) hinggasampaipada
kolaborasi (Eppel,2013).Selengkapnya padaGambar 1.
Pengertian Dasar
.

51. 01/11/2022
51
Gambar 1 Rangkaian Transformasi Kolaborasi
Transformasi Kolaborasi
.

52. Forum Kolaboratif
01/11/2022
52
• Bentuk kelembagaansebaiknya fleksibel dantidak kaku sertatidak menambahbirokrasi
• Forum pemangku kepentingan menjadi pilihan rasional  wadahparapemangku
kepentingan (pemerintah dannon pemerintah) dalam pengambilan kebijakan publik
berdasarkonsensustermasukbertanggungjawab dalampenyusunan,pemantauandan
evaluasi DesainBesar.Pelaksanaan DesainBesardilakukan oleh masing-masing
pemerintahdaerah/OPD maupun pemerintahpusatsesuaidengankewenangannya dengan
mengacupada Desain Besar.
• DesainBesarbersifat jangka menengahdan/atau panjang. Sementaraisustrategisdan
jangka pendekdibahas dan disepakatidalam Forum.
• Didukung oleh sekretariatprofesional yangmemberikandukungan administrasi,keuangan
dansubstansial.
• Mempunyai rencanakerja yang disepakatibersamadandilaksanakan oleh Sekretariat.

53. Lampiran D. Desain Besar Isu Strategis
01/11/2022
53
 Fungsi Desain Besar
 Proses Penyusunan Desain Besar
 Substansi Desain Besar

54. .
PROSESPENYUSUNANDESAINBESAR
Diskusi isu, pengumpulan
data awal, dan pemetaan
kapasitas para pemangku
kepentingan
Pembentukan forum para
pemangku kepentingan
Pem-
bentukan
tim kecil
Lokakarya
I:
rumusan
isu dan
kondisi
saat ini
(baseline)
Lokakarya II:
rumusan Visi,
Misi, dan
Target, serta
kebijakan dan
strategi
Lokakarya
III:
rumusan
peta jalan
dan
rencana
aksi
Rapat kerja: diskusi hal-hal spesifik untuk bahan atau penyempurnaan hasil
lokakarya/konsultasi
Konsultasi
Publik:
Finalisasi
dokumen
Desain
Besar
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6
Kegiatan Pendukung
Pelun-
curan dan
Sosialisasi
Desain
Besar
Tahap 7
Pengumpulan data dan pemetaan kapasitas para pemangku kepentingan
dilakukan terus-menerus sampai selesainya desain besar

55. 55
Tinjauan Isu
Sasaran dan
Target
Pemantauan dan
Evaluasi
Program dan
Kegiatan
Strategi
Arahan Kolabotrasi Acuan Pemangku
Kepentingan
Rujukan Rencana
Jangka Menengah
Percepatan
pelaksanaan
Fungsi
Desain Besar
4
Kisi Desain Besar
.
FUNGSIDESAINBESAR

56. Desainbesaradalah dokumen yangmemuatkomitmendan konsensusterhadap konseppenanganan
suatu isu strategis/Kawasan gtertentu denganmenggunakanpendekatankolaboratif
Analisa Isu dan Masalah
Pendahuluan
Kondisi Saat Ini
(Baseline)
Visi dan Misi
Target
Kebijakan dan Strategi
Peta Jalan (Roadmap)
Rencana Aksi
Pemantauan dan Evaluasi
Bagian I:
Bagian II:
Bagian III:
Bagian IV:
Bagian V:
Bagian VI:
I