Dokumen tersebut merupakan analisis putusan pengadilan mengenai sengketa jaminan hak tanggungan antara Hermantho selaku debitur dengan PT Bank Panin selaku kreditur. Kasus ini bermula dari Hermantho yang mengalami force majeure berupa pencurian di tempat usahanya sehingga mengalami kesulitan membayar kredit, namun upaya restrukturisasi ditolak bank sehingga bank melakukan eksekusi jaminan. Berdasarkan analisis dokumen, keputusan pen

1. TUGAS KELOMPOK 6
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA JAMINAN HAK TANGGUN GAN
Disusun Oleh :
Ayu Zihan Nabillah (E2B022027)
Robiatul Afrian (E2B022028)
Satria bagas pratama (E2B022029)
Gina Felissimo Halevi (E2B022030)
Anggi agustriani putri (E2B022031)
Evan Mandala Tama (E2B022032)

2. PARA PIHAKYANG BERSENGKETA
 PELAWAN : HERMANTO,Alamat DI JalanGambir 632 A, Rt.04.Rw.07, Kelurahan
Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam hal ini Pelawan diwakili
oleh kuasa hukumnya bernama AGUS IRFAN, SH. MH. danYENNY INDRAWATI, SH.,
Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Kimar III/5 Semarang, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 20 April 2012 ;
 TERLAWAN : PT. BANK PAN INDONESIA,Tbk disingkat PT. BANK PANIN,Tbk alamat
berkedudukan di Jakarta, Kantor Cabang Semarang Jalan Pandaraan No. 6-8 Semarang
dalam hal iniTerlawan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama B.TEDJORAHARDJO, SH.,
ROHADI HARTAWIDJAJA, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Let.Jen.
Suprapto 1 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2012
 TURUTTERLAWAN : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan berkedudukan di
jalan Majapahit No. 2 Pekalongan dalam hal iniTurutTerlawan diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama MURSIYANTI, SH., SUWANDI,A.Ptnh dan ANDI SUKARNO, untuk
mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 09 Mei 2012

3. POSITA DAN PETITUM
Pelawan (Debitur) memiliki
plafond kredit sebesar Rp.
2.750.000.000 terhadap PT.
Bank PAN (Kreditur) dengan
jaminan berupa Sertifikat Hak
Milik No. 2546 seluas 1. 185 m2
Kemudian Pelawan
(debitur) mengalami force
majeure berupa tejadi
pencurian di tempat
usahanya yang berada di
Makau sehingga
mengakibatkan kerugian
sebesar Rp. 5.000.000.000
Atas terjadinya force majeure
tersebut, Pelawan (debitur) telah
mengajukan restrukrisasi dengan
jangka waktu 15 tahun dan
merencanakan melunasi
pembayaran sebesar Rp.
900.000.000 dengan jangka
waktu angsuran 2 tahun
Tetapi upaya tersebut tidak
ditanggapi oleh PT. Bank PAN
(Kreditur), PT Bank PAN (kreditur)
malah mengajukan permohonan
eksekusi ke Pengadilan Negeri
Pekalongan dan keluarlah penetapan
sita eksekusi atas jaminan Sertifikat
Hak Milik No. 2546 seluas 1. 185 m2
Tuntutan :
Membatalkan penetapan
ketua pengadilan Negeri
Pekalongan atas Sita
Eksekusi Perkara Nomor
08/Pdt.Eks.APHT/2011/P
N.Pkl.

4. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
Menimbang bahwa Pelawan menyatakan penetapan Sita Eksekusi dalam perkara Nomor
08/Pdt.Eks/APHT/2011/PN.Pkl atas obyek Hak Tanggungan adalah tidak sah karena berdasarkan Pasal 26 dan
Penjelasan Umum Nomor 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa
ketentuan eksekusi obyek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Oleh karena
itu pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan adalah tidak
sah. Bahwa pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan yang sah apabila berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258
RBG
Menimbang, bahwa fakta yang tidak disangkal baik oleh Pelawan maupun Terlawan adalah bahwa terhadap agunan
kredit Pelawan yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut telah dilakukan Sita Eksekusi (Excecutorial Beslag) oleh
Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Perlawanan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
melaksanakan Eksekusi, oleh karena itu Perlawanan Pelawan cukup beralasan untuk dapat diterima di Pengadilan
Negeri Pekalongan
Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Perlawanan Pelawan adalah : bahwa Pelawan adalah debitur
dari Terlawan dengan jumlah kredit sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuhratus Limapuluh Juta Rupiah)
dengan agunan berupa sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2546 seluas ± 1.185 m2, Gambar Situasi Nomor
1009/1996 tanggal 20 Mei 1996 atas nama HERMANTO, Sarjana Ekonomi, terletak di Kel. Medono, Kec. Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan, Prop. Jawa Tengah, kemudian telah dilunasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar
Limaratus Juta Rupiah), sehingga jumlah kredit sekarang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Duaratus
Limapuluh Juta Rupiah). Pelawan telah menggunakan kredit tersebut antara lain untuk usaha sarang burung walet.
Selanjutnya tempat usaha sarang burung walet Pelawan di Makao-RRC mengalami pencurian yang mengakibatkan
kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sehingga Pelawan kesulitan membayar angsuran kredit.

5. PUTUSAN HAKIM
 DALAM EKSEPSI :
 • Menolak EksepsiTerlawan ;
 DALAM POKOK PERKARA :
 • Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
 • Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
 • Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus
tiga puluh enam ribu rupiah) ;

6. PUTUSAN BANDING
1. Menerima permohonan banding dari pembanding/ semula penggugat
2. Menguatkan putusan pengadilan negeri pekalongan, tanggal 9 januari
2013 nomor : 24/pdt.g/2012/PN.Pkl. Yang dimohonkan banding
3. Menghukum kepada pembanding / semula penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah)
4. Demikian diputuskan dalam siding permusywaratan pada hari kamis
tanggal 25 agustus 2013 oleh majelis hakim yang terdiri dari H. Bachtiar
amis. DH., hakim tinggi pengadilan tinggi pada pengadilan tinggi
swmarang sebagai hakim- hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh ketua majelis
dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dihadiri Cecilia
soeistiningsih, SH.

7. KASASI
1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
HERMANTO tersebut
2) Menghukum Pemohon Kasasi/ Pelawan/ Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

8. ANALISIS
 Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, dinyatakan
bahwa Pelawan menyatakan penetapan Sita Eksekusi dalam perkara Nomor
08/Pdt.Eks/APHT/2011/PN.Pkl atas obyek Hak Tanggungan adalah tidak sah karena
berdasarkan Pasal 26 dan Penjelasan Umum Nomor 9 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa ketentuan eksekusi obyek
Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Selain
itu, pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan yang sah apabila berdasarkan Pasal
224 HIR atau Pasal 258 RBG. Tetapi, menurut kami hal tersebut kurang tepat, karena
berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pelaksanakaan
penetapan sita eksekusi hanya bisa dilakukan apabila debitur telah terbukti
wanprestasi, tetapi dalam hal ini debitur tidak bisa dinyatakan wanprestasi karena ia
telah mengalami force majeure berupa tejadi pencurian di tempat usahanya yang
berada di Makau sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000.
Peristiwa tersebut telah memenuhi syarat force majeure berdasarkan teori
overmacht yang objektif, yang meliputi :

9. 1. Adanya peristiwa yang tidak memungkinkan prestasi
2. Debitur tidak punya andil kesalahan atas munculnya halangan itu
3. Peristiwa yang menghalangi prestasi tidak dapat diduga oleh debitur pada
waktu menutup perjanjian.
4. Menurut analisa kami bahwa penyelesaian kasus ini dengan upaya menjual objek
jaminan hak tanggungan dengan cara di bawah tangan, agar menyesuaikan harga
pasar dan tidak merugikan debitur. Penjualan di bawah tangan ini berdasarkan
kesepakatan antara debitur dengan kreditur

10. TERIMAKASIH
TERIMAKASIH