Putusan ini membahas gugatan yang diajukan PT. Trans Pacific Jaya melawan PT. Maritel Bahtera Abadi terkait tuntutan pembayaran denda keterlambatan (demurrage) sebesar Rp. 325.626.000 berdasarkan perjanjian angkutan laut antara kedua belah pihak. PT. Trans Pacific Jaya menuduh PT. Maritel Bahtera Abadi melakukan wanprestasi karena gagal membayar denda tersebut walaupun telah diberikan pemberitahuan.
1. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
1
P U T U S A N
Nomor : 279/Pdt/G/2017/PN.Jkt.Pst.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara :
PT. TRANS PACIFIC JAYA , sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia
, dahulu dikenal beralamat di Menara Gracia 8Th Floor , Jalan HR Rasuna
Said Kav. C- 17 Jakarta ,sekarang beralamat di Jalan Cideng Barat No 59,
Jakarta Pusat 10150 , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AMOR
TAMPUBOLON , SH , Advokat , berkantor di KANTOR HUKUM AMOR
TAMPUBOLON & REKAN yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok E/34
Lantai III,Jalan Gajah Mada No. 3-5 , Jakarta Pusat , dalam hal ini
berdasarkan surat kuasa No. 061/SK/TPJ/1905/2017, tanggal 19 Mei
2017,selanjutnya disebut .......................................................Penggugat :
M e l a w a n :
PT. MARITEL BAHTERA ABADI , sebuah perusahaan berbadan hukum
Indonesia, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B – 36, Sungai
Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut ..Tergugat.
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dengan segala kelengkapannya ;
Setelah mendengar pihak-pihak berperkara ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA:
Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan
tertanggal 22 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitera Perdata Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat pada register perkara Nomor :
279/Pdt/G/2017/PN.Jkt.Pst. tertanggal 22 Mei 2017 dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat memiliki hubungan bisnis angkutan laut dengan
Tergugat, dimana Penggugat menyediakan kapal untuk disewa Tergugat
guna mengangkut sejumlah batubara dari pelabuhan muat ke pelabuhan
bongkar yang di tentukan Tergugat dan atas jasa pengangkutan laut tersebut
Penggugat mendapat pembayaran dari Tergugat.
2. Bahwa untuk mengatur hak dan kewajiban serta ketentuan umum yang
diberlakukan dalam hubungan bisnis angkutan laut Penggugat dengan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
2. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
2
Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian
Angkutan Laut ( SPAL) No: 097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 .
3. Bahwa didalam Surat Perjanjian Angkutan Laut ( SPAL) No: 097/TPJ-
MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 , telah disepakati ketentuan sebagai
berikut :
a. Penggugat disebut Pemilik Kapal dan Tergugat disebut Penyewa Kapal.
b. Kapal yang disediakan Penggugat untuk disewa Tergugat adalah 1 set
kapal yang terdiri dari 1 ( satu) Tug Boat bernama Prima Power 01 ( TB.
Prima Power 01 ) dan 1( satu ) Barge bernama Terang 06 ( BG. Terang
06 ).
c. Barang yang diangkut adalah batubara dengan jumlah muatan 7.300 MT
+/_ 10 % ( dead frieght) . Dead freight artinya dengan alasan kondisi
kapal maka jumlah batubara yang dimuat ke kapal dapat ber kurang 10
% dari 7.300 MT atau lebih 10 % dari 7300 MT.
d. Pelabuhan untuk memuat batubara adalah Jetty Kerta Negara Perkasa,
Anggana , Samarinda dan Pelabuhan untuk membongkar batubara
adalah PT. Cemindo Gemilang Bayah , Banten
e. Biaya Freight atau biaya sewa angkutan laut satu kali pelayaran dari
pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar adalah Rp. 115.000 ( Seratus Lima
Belas Ribu Rupiah ) Per MT.
f. Penggunaan sewa kapal untuk Lay Time yaitu antri sandar untuk
memuat batubara , memuat batubara , antri sandar untuk bongkar batubara
dan membongkar muatan batubara adalah 8 ( delapan ) hari
g. Denda keterlambatan/Demurrage adalah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta
rupiah ) perhari yaitu apabila penggunaan kapal yang disewa melebihi Lay
Time yang disepakati maka dikenakan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (
dua puluh juta rupiah ) per hari, perhari dihitung 24 jam
h. Pembayaran sewa angkutan laut dilakukan dengan cara membayar 50
% saat kapal sandar muat dan 50 % saat kapal sebelum bongkar.
4. Bahwa dalam melaksanakan SPAL No: No: 097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal
20 Mei 2016, telah terjadi demurrage atau penggunan kapal melebihi Lay
Time yang disepakati yaitu selama 16 ( enam belas ) hari 6 ( enam ) jam 45
( empat puluh lima ) menit.
5. Bahwa dengan terjadinya demurrage selama selama 16 ( enam belas )
hari 6 ( enam ) jam 45 ( empat puluh lima ) menit atau 16,2813 hari maka
Penggugat mengenakan denda demurrage yang wajib dibayar Tergugat
kepada Penggugat sebesar 16,2813 hari : x Rp. 20.000.000/ hari =
Rp. 325.626.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam
ribu rupiah ).
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
3. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
3
6. Bahwa untuk pelaksanaan SPAL No: No: 097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal 20
Mei 2016, Tergugat baru hanya membayar sewa angkutan ( freight) kepada
Penggugat, tetapi denda demurrage sebesar Rp.325.626.000,- ( tiga ratus
dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ). belum dibayar
Tergugat kepada Penggugat. .
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016 melalui surat invoice No.
TPJ/VI/2016/1182-Revisi 1 bertanggal 22 Juni 2016 , telah mengajukan surat
tagihan ( invoice ) denda demurrage Rp. 325.626.000,- ( tiga ratus dua puluh
lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) via Email kepada
Tergugat.
8. Bahwa Penggugat di dalam invoicenya memberi batas waktu pembayaran
tagihan tersebut paling lambat 3 ( hari ) setelah tanggal invoice . Namun
karena tagihan denda demurrage yang telah jatuh tempo tidak dibayar oleh
Tergugat maka Penggugat mengingatkan atau menegur Tergugat secara
tertulis untuk membayar tagihan denda demurrage tersebut, tetapi sampai
dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada
Penggugat.
9. Bahwa menurut Prof Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM
PERJANJIAN , cetakan ke 19 , halaman 45 di terangkan bahwa yang
dimaksud dengan wanprestasi adalah wanprestasi (kelalaian atau kealpaan )
seorang debitur berupa empat macam yaitu :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
10.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan denda
demurrage sebesar Rp. 325.626.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta enam
ratus dua puluh enam ribu rupiah ) dalam batas waktu yang disepakati kepada
Penggugat adalah sebuah kelalaian atau kealpaan memenuhi kewajibannya.
11.Bahwa dikarenakan Tergugat telah lalai atau alpa melaksanakan kewajiban
membayar denda demurrage Rp. 325.626.000,- ( tiga ratus dua puluh lima
juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) kepada Penggugat maka
Tergugat patut dinyatakan telah lalai melakukan kewajibannya, sejak
tanggal 27 Juni 2016, sehingga terhitung sejak tanggal 27 Juni l 2016
Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji kepada
Penggugat.
12.Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dan akibat
tindakan wanprestasi telah merugikan Penggugat maka Penggugat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
4. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
4
menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya disertai penggantian
kerugian dan bunga. Tuntutan Penggugat sesuai dengan ketentuan 1267
KUHPerdata yang berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi,
dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memnuhi persetujuannya, jika
hal ini masih dpat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan , dengan
penggantian biaya kerugian dan bunga”
13.Bahwa berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata maka cukup beralasan
Penggugat menuntut Tergugat untuk dihukum membayar denda demurrage
sebesar Rp. 325.626.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua
puluh enam ribu rupiah ). kepada Penggugat..
14.Bahwa sampai dengan waktu gugatan ini diajukan , kelalaian Tergugat
membayar denda demurrage telah berlangsung lebih kurang 11 (sebelas )
enam ) bulan.
15.Bahwa kelalaian Tergugati telah mengakibatkan terhambatnya kelancaran
atau likuiditas operasional dan pengembangan usaha angkutan laut
Penggugat sehingga Penggugat kehilangan kesempatan meraih keuntungan
dari usaha yang ditekuninya dan biaya operasional usaha Penggugat pun
bertambah tinggi karena Penggugat harus meminjam uang dari pihak lain
untuk biaya operasional usaha pengangkutan lautnya.
16.Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari kelalaian
Tergugat tersebut adalah Penggugat terpaksa membeli bahan bakar minyak
secara kredit sehingga biaya bahan bakar angkutan laut bertambah ,
maka cukup beralasan hukum Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat
sebesar Rp. 590.000.000,- ( lima ratus sembilan puluh juta rupiah ).
17.Bahwa untuk membayar kredit pembelian bahan bakar kapal , Penggugat
harus meminjam uang kepada pihak lain dengan dibebani bunga pinjaman,
sehingga cukup beralasan Penggugat menuntut Tergugat untuk dihukum
membayar bunga sebesar 3 % perbulan dari denda demurrage kapada
Penggugat yaitu sebesar 11 x 3% x Rp. 325.626.000,- = Rp.
107.456.580,- ( seratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus
delapan puluh ribu rupiah ).
18.Bahwa ketentuan SPAL No: 097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016
pada butir/poin 21 ketentuan umum dan syarat tambahan menyebutkan
apabila terjadi perselisihan antara Penggugat denganTergugat tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat
mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
19.Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat bermanfaat dilaksanakan maka
Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
5. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
5
berkenan meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag) atas harta benda
milik Tergugat yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan sita jaminan
tersendiri.
20.Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum dan bukti yang
cukup maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini
Berdasarkan alasan –alasan yang dikemukakan Penggugat diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa, mengadili gugatan ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No:
097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 .
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda demurrage sebesar Rp.
325.626.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu
rupiah ) kepada Penggugat ..
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp. 590.000.000,- (
lima ratus sembilan puluh juta rupiah ) kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp. 107.456.580,- (
seratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh
ribu rupiah ) kepada Penggugat.
7. Menyatakan sita jaminan ( conservatoir beslag ) Penggugat sah dan
berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Apabila, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil –adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).
Menimbang, pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap kuasanya AMOR TAMPUBOLON.SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 061/SK/TPI/1905/2017, tertanggal 19 Mei 2017, untuk Tergugat datang
menghadap kuasanya ARIS SARDISTER GULTOM.SH berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Juli 2017;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi, maka perkara a quo telah dilimpahkan pada Mediator
MACHFUDIN.S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan No. 279/ Pdt.G/2017/ PN. Jkt.Pst.
tanggal 27 Juli 2017 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2017,
mediasi dinyatakan gagal :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
6. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
6
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan
gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan tau perubahan;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan
Jawaban tertanggal 6 September 2017 sebagai berikut :
I. Dalam Eksepsi
A. Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consorttum) karena tidak
mengikut sertakan PT. RAIHANA ARTHA BORNEO selaku pemilik cargo
(muatan) dengan PT. SARANA TRANSINDO SUCCESS selaku agen
pelayaran.
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan
kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan/atau terbukti
kebenarannya dalam Persidangan;
2. Bahwa adapun yang menjadi alasan TERGUGAT sesuai eksepsi dijelaskan diatas
adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:
2.1 Bahwa pemilik batubara sebanyak 7,300 MT (Metric Ton) sebagaimana
dijelaskan PENGGUGAT pada butir "3" huruf c dalam posita gugatannya
adalah PT. RAIHANA ARTHA BORNEO (Untuk selanjutnya disebut "PT.
RAB" atau pemilik cargo);
2.2 Bahwa untuk mengangkut batubara milik PT. RAB tersebut, PT. RAB telah
meminta bantuan kepada PT. SARANA TRANSINDO SUCCESS (Untuk
selanjutnya disebut “PT. STS’’} selaku Perusahaan Agen Pelayaran untuk
menyediakan kapal pengangkut, kemudian ditindak lanjuti dengan
penandatangan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL") Nomor :
0207/SPAL/STS-RAB/V/2016, tertanggal 19 Mei 2016 antara PT. RAB
dengan PT. STS yang pada pokoknya memuat ketentuan sebagai berikut:
- Kapal pengangkut disediakan PT. STS untuk digunakan PT. RAB
selaku Penyewa adalah 1 (satu) set kapal yang terdiri dari t (satu) Tug
Boat bernama “Prima Power 01 (TB. PRIMA POWER 01) dan 1 (Satu)
Barge bernama Terang 06 (BG. TERANG 06)”;
- Pelabuhan untuk memuat batubara adalah Jetty Kerta Negara Perkasa
Anggana, Samarinda dan Pelabuhan untuk membongkar batubara
adalah PT. Cemindo Gemilang Bayah, Banten;
- Denda keterlambatan / Demurrage adalah sebesar Rp. 20,000,000,-
(dua puluh juta) per hari dan akan ditanggung sepenuhnya oleh
Penyewa / Shiper;
2.2 Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan SPAL Nomor: 0207/SPAL/STS-
RAB/V/2016 dijelaskan diatas, selanjutnya PT. STS telah meminta bantuan
kepada PT. MARITEL BAHTERA ABADI (untuk selanjutnya disebut “PT.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
7. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
7
MBA atau TERGUGAT"), kemudian ditindak lanjuti dengan penandatangan
SPAL Nomor : 424/SP AL/M B A-STS/V /2016, tertanggal 19 Mei 2016 antara PT.
MBA dengan PT. STS yang pada pokoknya memuat hal-hal yang sama
dengan ketentuan dimuat pada SPAL Nomor: 0207/SPAL/STS- RAB/V/2016
sebelumnya diatas;
2.3 Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas antara (i). SPAL Nomor:
0207/SPAL/STS-RAB/V/2016, (ii). SPAL Nomor : 424/SPAL/MBA-
STS/V/2016, dikaitkan dengan (iii). SPAL Nomor : 097/TPJ-MBA/V/2016
memiliki hubungan erat antar satu dengan lainnya. Hal mana hubungan itu
terlihat tegas pada :
- Kapal pengangkut digunakan Para Pihak adalah Tug Boat “Prima Power
01 (TB. PRIMA POWER 01) dan Barge Terang 06 (BG. TERANG 06)”
milik PENGGUGAT; Pemilik muatan (cargo) adalah PT. RAB berupa
Batubara sebanyak 7,500 MT (Dead Frieght);
- Pelabuhan tempat memuat batubara disepakati sama, yaitu; Jetty Kerta
Negara Perkasa Anggana, Samarinda dan Pelabuhan untuk membongkar
batubara (cargo) adalah PT. Cemindo Gemilang Bayah, Banten;
- Kedudukan PT. ST S, PT. RAB dan PT. MBA berdasarkan (tiga) SPAL
dijelaskan diatas adalah sama-sama “Penyewa” Kapal sebagai Pihak yang
wajib bertanggung jawab bilamana terjadi demurrage.
2.4 Bahwa terhadap keberadaan 2 (dua) SPAL tersebut diatas telah diketahui dan
diakui tegas oleh PENGGUGAT yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan
PENGGUGAT sebagai berikut:
- Bahwa dokumen angkutan laut digunakan PENGGUGAT untuk
mengangkut jumlah batubara dimaksud pada SPAL Nomor : 097/TPJ-
MBA/V/2016 adalah berdasarkan Shipping Instruction (SI) yang diterbitkan
oleh PT. RAB;
- Bahwa PENGGUGAT sangat mengetahui dalam praktik angkutan laut
khususnya dalam hal terjadi demurrage, pemilik kapal dapat menghubungi
langsung pemilik cargo meskipun tidak memiliki kontrak dengan pemilik
cargo;
- Bahwa sesuai praktik yang berlaku tersebut, faktanya atas keterlambatan
atau demurrage dimaksud dalam Perkara aquo, PENGGUGAT telah
melakukan komunikasi langsung dengan PT. RAB, hasilnya PT. RAB telah
membayarkan uang demurrage sebanyak Rp. 200.000.000.- f dua ratus luta
rupiah), kepada TERGUGAT tanpa persetujuan dari TERGUGAT maupun
PT. STS.
2.5 Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga sangat mengetahui bahwa terjadinya
demurrage sebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada butir “4” Gugatannya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
8. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
8
adalah disebabkan oleh kesalahan PT. RAB yang pada waktu itu terlambat
dalam menerbitkan Shipping Instruction (SI) yaitu pada tanggal 4 Juni 2016,
sementara SPAL telah ditanda-tangani pada tanggal 19 Mei 2016;
2.6 Bahwa selain PT. RAB terlambat menerbitkan SI, PT. RAB juga terlambat
mengurus dokumen cargo dalam hal ini RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar
Muat) yang baru selesai diurus pada tanggal 6 Juni 2016, sementara kapal
PENGGUGAT telah menunggu di Pulau Buaya - Samarinda;
2.7 Bahwa selanjutnya atas keterlambatan dijelaskan diatas, PT. STS telah berkirim
surat kepada TERGUGAT masing-masing melalui suratnya (i). Surat
Permohonan Pengurangan Demurrage, tertanggal 15 Juni 2016 dan (ii). Surat
Permohonan Sandar Tongkang, tertanggal 26 Juni 2016, sebagai bukti nyata
bahwa PT. STS merupakan pihak yang turut bertanggung jawab atas tuntutan
demurrage diajukan PENGGUGAT;
2.8 Bahwa faktanya dan memang tidak dapat dibantah oleh PENGGUGAT
pembongkaran cargo dimaksud dalam perkara quo dilakukan oleh
PENGGUGAT setelah PENGGUGAT menerima pembayaran uana demurraae
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus iuta rupiahl tertanggal 25 Juli 2015 dari PT.
RAB;
2.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dijelaskan diatas, tampak jelas bahwa benar
terhadap tuntutan demurrage diajukan PENGGUGAT terdapat pihak lain selaku
pihak yang turut bertanggung jawab atas tuntutan demurrage diajukan
PENGGUGAT, yaitu PT. RAB dan PT. STS;
2.10 Bahwa oleh karena PT. RAB dengan PT. STS merupakan Pihak yang turut
bertanggung jawab atas tuntutan demurrage diajukan PENGGUGAT maka
sudah seharusnya ke 2 (dua) Pihak tersebut ditarik sebagai Pihak dalam
Perkara aquo agar persoalan dimaksud menjadi terang, tuntas dan menyeluruh;
2.11 Bahwa dengan demikian oleh karena PENGGUGAT tidak mengikut sertakan
PT. RAB dengan PT. STS selaku PARA TERGUGAT pada Perkara aquo maka
sudah seharusnya terhadap Gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan
mengandung Kurang Pihak “Plurium litis consortium".
B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel) dikarenakan tidak jelas/bias
dasar perhitungan dan jumlah kerugian dimintakan dalam Gugatan.
3. Bahwa dengan mencermati dalil PENGGUGAT pada butir “2 s/d 4” halaman 2 &
3, dasar tuntutan demurrage diajukan PENGGUGAT adalah didasarkan pada
SPAL Nomor ; 097/TPJ-MBA/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 yang menurut
PENGGUGAT demurrage tersebut terjadi karena melebihi lay time disepakati,
yaitu; selama 16 (enam belas) hari 6 (enam) jam 45 (empat puluh lima) menit
yang menurut TERGUGAT dasar perhitunggannya tidak jelas. Hal mana
PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dasar perhitungannya tersebut
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
9. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
9
dimulai dari dan hingga ke tanggal berapa?
4. Bahwa TERGUGAT menolak tegas apabila dasar perhitungan tuntutan
demurrage PENGGUGAT tersebut dimulai sejak tanggal 24 Mei 2016 sesuai
alasan-alasan sebagai berikut:
4.1 Bahwa penting TERGUGAT sampaikan terhadap SPAL Nomor : 097/TPJ-
MBA/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016 baru ditandatangani TERGUGAT pada
tanggal 5 Juni 2016;
4.2 Bahwa alasan mendasar TERGUGAT belum menandatangi SPAL Nomor :
097/TPJ-MBA/V/2016 pada waktu itu dikarenakan TERGUGAT tidak
yakin akan jadwal loading ditetapkan PT. RAB dalam SPAL karena
khawatir meleset;
4.3 Bahwa ternyata kekhawatiran TERGUGAT tersebut terbukti karena tiba-
tiba pada tanggal 4 Juni 2016 TERGUGAT telah menerima revisi Shipping
Instruction (SI) dari PT. RAB (semula) dimuat tanggal 19 Mei 2016 lalu
(diubah) menjadi tanggal 4 Juni 2016;
4.4 Bahwa berdasarkan adanya revisi tanggal SI PT. RAB tersebut maka
TERGUGAT telah melakukan revisi atas laycan dicantumkan dalam SPAL
Nomor : 097/TPJ-MBA/V/2016 tersebut (semula) tanggal 24 - 26 Mei 2016
kemudian (diubah/direvisi) menjadi tanggal 5-7 Juni 2016. Hal mana atas
revisi laycan tersebut telah TERGUGAT kirimkan kepada PENGGUGAT;
4.5 Bahwa sejak SPAL Nomor :097/TPJ-MBA/V/2016 tersebut TERGUGAT
kirimkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pemah menyatakan
protes atas revisi laycan dilakukan, sebagai bukti nyata bahwa
PENGGUGAT telah setuju akan revisi laycan dicantumkan TERGUGAT.
4.6 Bahwa oleh karena terhadap revisi laycan dimaksud tidak pernah diprotes
oleh PENGGUGAT maka seharusnya dasar perhitungan demurrage
diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah dimulai sejak tanggal
5-7 Juni 2016 dan bukan sejak tanggal 24 Mei 2016;
5. Bahwa selain dari pada itu sesuai fakta terungkap diatas secara faktual atas
tuntutan demurrage diajukan PENGGUGAT telah dibayarkan sebesar Rp.
200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) oleh PT. RAB kepada PENGGUGAT,
tertanggal 25 Juli 2016. Oleh karenanya seharusnya nilai tuntutan demurrage
diajukan PENGGUGAT tidak lagi sebesar Rp, 325,626,000 akan tetapi hanya
sebesar Rp. 125,626,000;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dijelaskan diatas terlihat bahwa PENGGUGAT
bukanlah pihak yang beritikad baik oleh karenanya terhadap Gugatan
PENGGUGAT demi hukum dan keadilan patut ditolak dan/atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
7. Bahwa oleh karena tidak jelas/bias dasar perhitungan dan jumlah kerugian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
10. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
10
diajukan PENGGUGAT maka layak dan pantas terhadap Gugatan
PENGGUGAT untuk dinyatakan KABUR [Obscuur Libel).
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam Jawaban
bagian eksepsi diatas dimohon termasuk serta tidak terpisahkan dengan dalil
TERGUGAT dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada butir 3 s/d butir 6
Posita Gugatannya karena seolah-olah sejak tanggal 20 Mei 2016
TERGUGAT telah terikat terhadap ketentuan SPAL Nomor: 097/TPJ-
MBA/V/2016 tersebut;
3. Bahwa sebagaimana telah disinggung TERGUGAT pada bagian eksepsi
diatas, TERGUGAT baru menandatangani SPAL Nomor : 097/TPJ-
MBA/V/2016 tersebut pada tanggal 5 Juni 2016 dan diikuti dengan revisi
tanggal laycan (semula) tanggal 24 - 26 Mei 2016 kemudian (diubah/direvisi)
menjadi tanggal 5-7 Juni 2016. Hal mana atas revisi laycan tersebut telah
TERGUGAT kirimkan kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa terhitung sejak tanggal pengiriman SPAL Nomor : 097/TPJ-
MBA/V/2016 tersebut terhadap revisi tanggal laycan dimaksud PENGGUGAT
tidak pemah menyatakan keberatan. Dengan demikian secara hukum atas
sikap PENGGUGAT tersebut dianggap telah memberikan persetujuannya;
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dianggap telah setuju maka sudah
selayaknya perhitungan demurrage diajukan PENGGUGAT dihitung sejak
tanggal 5 Juni 2016 dan bukan sejak tanggal 24 Mei 2016;
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT baru terikat secara sah terhadap SPAL
Nomor : 097/TPJ-MBA/V/2016 tersebut sejak tanggal 5 Juni 2016 dan sesuai
revisi tanggal laycan dijelaskan diatas maka demi hukum dan keadilan jumlah
demurrage atau penggunaan kapal melebihi lay time disepakati adalah hanya
3 hari 14 jam 45 menit sesuai perhitungan dijelaskan pada table dibawah ini:
Waktu Loading
Tanggal 5 Juni -
Tanggal 6 Juni 24 Jam
Tanggal 7 Juni 24 Jam
Tanggal 8 Juni 24 Jan
Tanggal 9 Juni 24 Jam
Tanggal 10 Juni 24 Jam
Tanggal 11 Juni 24 Jam
Tanggal 12 Juni 24 Jam
Tanggal 13 Juni 10 Jam
Total 7 Hari 10 Jam
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
11. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
11
Waktu Bongkar
Tanggal 29 Juni. 19-00-24.00 5 Jam
Tanggal 30 Juni 24 Jam
Tanggal 1 Juli 24 Jam
Tanggal 2 Juli 24 Jan
Tanggal 3 Juli. 00.00-23.45 23 Jam, 45 Menit
Total 4 Hari 4 Jam 45 Menit
Waktu Muat = 7 Hari, 10 Jam.
Waktu Bongkar = 4 Hari, 4 Jam, 45 Menit.+
Total = 11 Hari, 14 Jam, 45 Menit.
Prota = 8 Hari. -
Total Demurrage = 3 Hari, 14 Jam, 45 Menit.
Perhitungan Demurrage :
3 Hari = 2 x 20.000.000 = 60.000.000,-
14 Jam = 14/24 x 20.000.000,- = 11.666.667,-
45 Menit = 45/1440 x 20.000.000,- = 625.000,- +
Total : 72.291.667.-
7. Bahwa dasar perhitungan TERGUGAT jelaskan pada butir 6 diatas adalah
merujuk pada layday Statement PENGGUGAT, tertanggal 24 Mei 2016.
8. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada butir 10 pada
Posita Gugatannya karena telah terbukti dasar perhitungan demurrage
disampaikan PENGGUGAT tidak jelas dan bias, serta secara fakta sebagian
besar dari nilai demurrage tersebut, yaitu sebesar Rp. 200,000,000,- (dua
ratus juta rupiah) telah dibayarkan PT. RAB kepada PENGGUGAT. Oleh
karenanya terhadap dalil PENGGUGAT tersebut layak dan pantas untuk
ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima";
9. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada butir 14 s/d 16
karena dalil PENGGUGAT adalah dalil tidak berdasar dan sangat mengada-
ada, serta cenderung dipaksakan;
10. Bahwa terhadap tuntutan bunga sebesar 3 % perbulan dari denda demurrage
diajukan PENGGUGAT pada butir 17 Posita Gugatannya demi hukum
haruslah ditolak karena tidak jelas dasar perhitungannya, bias dan cenderung
sangat dipaksakan;
11. Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan [conservatoir beslag) atas harta benda
milik TERGUGAT pada butir 19 Posita Gugatannya demi hukum haruslah
ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena gugatan PENGGUGAT
kabur/bias, serta PENGGUGAT tidak merinci secara detail mengenai apa yang
dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
12. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
12
12. Bahwa tujuan dari sita jaminan adalah untuk menjamin agar gugatan
PENGGUGAT tidak sia-sia dan/atau ilusionir. Namun permohonan sita
jaminan harus juga memenuhi syarat atau unsur yang antara lain (vide, Pasal
227 HIR dan/atau 261 Rbg):
a. Dirinci jelas obyek yang dimohonkan sita;
b. Terbukti perbuatan ingkar janji dilakukan TERGUGAT;
c. Adanya bukti bahwa TERGUGAT akan menggelapkan atau melarikan
barang-barang yang disengketakan;
d. Permohonan Sita Jaminan haruslah didasarkan pada bukti-bukti otentik.
13. Bahwa penolakan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo
telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975
Tentang Sita Jaminan.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa Perkara ini untuk memutus Perkara sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi TERGGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat telah
mengajukan Repliknya tertanggal 21 September 2017, dan terhadap Replik dari
Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27
September 2017.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa
Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopy surat-surat yang telah diberi
materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda masing-
masing sebagai berikut :
1. Foto Copy Surat Shipping Instruction No.034/MBA/V/2016 tanggal 19 Mai
2016 (Bukti P-1a Print Out);
2. Foto Copy Terjemahan Surat Shipping Instruction No.034/MBA/V/2016 tanggal
19 Mai 2016 (Bukti P-1b sesuai dengan asli);
3. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.097/TPJ-MBA/V/2016
tanggal 20 Mei 2016 yang telah ditanda tangani Penggugat (Bukti P-2 Foto
copy);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
13. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
13
4. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.097/TPJ-MBA/V/2016
tanggal 20 Mei 2016 yang telah ditanda tangani Penggugat (Bukti P-3 Print
Out);
5. Foto copy Lay Day Statement TB Prima Power 08/BG Terang 06 yang disewa
Tergugat sejak kedatangan di Pelabuhan muat, sampai dilakukan
pembongkaran di Pelabuhan dibongkar (Bukti P-4a Foto copy);
6. Foto copy Terjemahan Lay Day Statement TB Prima Power 08/BG Terang 06
yang disewa Tergugat sejak kedatangan di Pelabuhan muat, sampai dilakukan
pembongkaran di Pelabuhan dibongkar (Bukti P-4b sesuai dengan asli);
7. Foto copy Invoice NO. TPJ/VI/2016/1182 Revisi 1 bertanggal 22 Juni 2016
sebesar Rp.325.626.000,- yang diterbitkan Penggugat kepada Tergugat (Bukti
P-5a Foto copy);
8. Foto copy Terjemahan Invoice NO. TPJ/VI/2016/1182 Revisi 1 bertanggal 22
Juni 2016 sebesar Rp.325.626.000,- yang diterbitkan Penggugat kepada
Tergugat (Bukti P-5b sesuai dengan asli);
9. Foto copy Invoice NO. TPJ/VI/2016/14772 bertanggal 29 Juni 2016 sebesar
Rp.200.000.000,- yang diterbitkan Penggugat kepada PT Raihana Artha
Borneo (Bukti P-6a Foto copy );
10.Foto copy Terjemahan Invoice NO. TPJ/VI/2016/14772 bertanggal 29 Juni
2016 sebesar Rp.200.000.000,- yang diterbitkan Penggugat kepada PT
Raihana Artha Borneo (Bukti P-6b sesuai dengan asli);
11.Foto copy Surat Pemberitahuan Pengiriman Saurat Invoice (Tagihan )
Penggugat No. TPJ/VI/2016/14772 bertanggal 29 Juni 2016 sebesar
Rp.200.000.000,- yang diterbitkan Penggugat kepada PT Raihana Artha
Borneo (Bukti P-7 Print Out);
12.Foto copy Notice Of Readiness (NOR) TB Prima Power 01/BG Terang 06 di
Pelabuhan Muat (Bukti P-8a sesuai dengan asli);
13.Foto copy Terjemahan Notice Of Readiness (NOR) TB Prima Power 01/BG
Terang 06 di Pelabuhan Muat (Bukti P-8b sesuai dengan asli);
14.Foto copy Time Sheet/Statement Of Fact di Pelabuhan muat (Bukti P-9a
sesuai dengan asli);
15.Foto copy Time Sheet/Statement Of Fact di Pelabuhan muat (Bukti P-9b
sesuai dengan asli);
16.Foto copy Notice Of Readiness (NOR) TB Prima Power 01/BG Terang 06 di
Pelabuhan Bongkar (Bukti P-10a sesuai dengan asli);
17.Foto copy Terjemahan Notice Of Readiness (NOR) TB Prima Power 01/BG
Terang 06 di Pelabuhan Bongkar (Bukti P-10b sesuai dengan asli);
18.Foto copy Time Sheet/Statement Of Fact di Pelabuhan Bongkar (Bukti P-11a
sesuai dengan asli);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
14. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
14
19.Foto copy Time Sheet/Statement Of Fact di Pelabuhan Bongkar (Bukti P-11b
sesuai dengan asli);
20.Foto copy Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat No.179/B/KH-
ATR/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 kepada Kuasa Tergugat berikut Surat
Kuasa (Bukti P-12 sesuai dengan asli);
21.Foto copy Keterangan Pengertian Wanprestasi menurut Prof Subekti SH (Bukti
P-13 sesuai dengan asli);
Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Kuasa Penggugat tidak mengajukan
saksi ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Kuasa Tergugat telah
mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya
dan dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda masing-masing sebagai berikut :
1. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.097/TPJ-MB A/V/2016
tertanggal 20 Mei 2016 antara PT Trans Pacific Jaya selaku Pemilik Kapal
dengan PT Maritel Bahtera Abadi selaku Penyewa Kapal (Rangkap Pertama)
(Bukti T-1a sesuai dengan asli);
2. Foto copy Terjemahan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.097/TPJ-
MB A/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016 antara PT Trans Pacific Jaya selaku
Pemilik Kapal dengan PT Maritel Bahtera Abadi selaku Penyewa Kapal
(Rangkap Pertama) (Bukti T-1bsesuai dengan asli);
3. Foto copy Tanda Terima atas 2 set original SPAL No.097/TPJ-MBA/V/2016
yanfg diterbitkan PT Trans Pacific Jaya kepada PT Maritel Bahtera Abadi
tertanggal 27 Mei 2016 (Bukti T-1c sesuai dengan asli);
4. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.097/TPJ-MB A/V/2016
tertanggal 20 Mei 2016 antara PT Trans Pacific Jaya selaku Pemilik Kapal
dengan PT Maritel Bahtera Abadi selaku Penyewa Kapal (Rangkap Pertama)
(Bukti T-2 Print Out);
5. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.0207/SPAL/STS-
RAB/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 antara PT Sarana Transindo Success
dengan PT Raihana Artha Borneo (Bukti T-3a Print Out);
6. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.0207/SPAL/STS-
RAB/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 antara PT Maritel Bahtera Abadi dengan
PT Sarana Transindo Success (Bukti T-3b Print Out);
7. Foto copy Shipping Instruction (SI) diterbitkan PT Raihana Artha Borneo dan
ditujukan kepada Kepala Pelabuhan PT Kertanegara Perkasa tertanggal 19
Mei 2016 (Bukti T-4a Print Out);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
15. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
15
8. Foto copy Shipping Instruction (SI) diterbitkan PT Raihana Artha Borneo dan
ditujukan kepada Kepala Pelabuhan PT Kertanegara Perkasa tertanggal 4 Juni
2016 (Bukti T-4b Print Out);
9. Foto copy Surat Permohonan sandar tongkang oleh PT Sarana Transindo
Succes (PT.STS) kepada PT Maritel tertanggal 15 Juni 2016 (Bukti T-5a Print
Out);
10.Foto copy Surat Permohonan sandar tongkang oleh PT Sarana Transindo
Succes (PT.STS) kepada PT Maritel tertanggal 26 Juni 2016 (Bukti T-5b Print
Out);
11.Foto copy Invoice No.TPJ/VI/2016/1182 tanggal 22 Juni 2016 atas
Pembayaran Demurrage PP01/Terang 06 J. Kartanegara P.A Samarinda
Banten, senilai Rp.301.666.000,- (Bukti T-6a sesuai dengan asli);
12.Foto copy Invoice No.TPJ/VI/2016/1182 Revisi 1 tanggal 22 Juni 2016 atas
Pembayaran Demurrage PP01/Terang 06 J. Kartanegara P.A Samarinda
Banten, senilai Rp.301.666.000,- (Bukti T-6b sesuai dengan asli);
13.Foto copy Email Perihal TB Melak-1 tertanggal 25 Juli 2016, dikirimkan oleh
pihak PT RAB kepada PT MBA (Pengugat) dan PT STS (Bukti T-7a Print Out);
14.Foto copy Email tertanggal 27 Juni 2016, antara Pihak Cemindo Gemilang
dengan pihak PT TPJ yang dikirimkan Sdr Febby Embun Pagy dari Divisi
Shipping PT Cemindo Gemilang kepada Sdr Priyono Tanjung selaku Kepala
Marketing Penggugat (Bukti T-7b Print Out);
15.Foto copy Email tertanggal 28 Juni 2016, antara Pihak Cemindo Gemilang
dengan pihak Penggugat yang dikirimkan Sdr Febby Embun Pagy dari Divisi
Shipping PT Cemindo Gemilang kepada Sdr Priyono Tanjung selaku Kepala
Marketing Penggugat (Bukti T-7c Print Out);
16.Foto copy Email tertanggal 28 Juni 2016, Pukul 3:05 antara Pihak Cemindo
Gemilang dengan pihak Penggugat yang dikirimkan Sdr Febby Embun Pagy
dari Divisi Shipping PT Cemindo Gemilang kepada Sdri Tuti selaku Divisi
Marketing Penggugat (Bukti T-7d Print Out);
17.Foto copy Email tertanggal 28 Juni 2016, Pukul 3:37 antara Pihak Cemindo
Gemilang dengan pihak Penggugat yang dikirimkan Sdr Bambang Divisi
Marketing Penggugat kepada Sdri Febby Embun Pagy (Bukti T-7e Print Out);
18.Foto copy Email tertanggal 28 Juni 2016, Pukul 3:37 antara Pihak Cemindo
Gemilang dengan pihak Penggugat yang dikirimkan Sdr Ms Niah kepada Sdr
Bambang (Bukti T-7f Print Out);
19.Foto copy Email tertanggal 28 Juni 2016, Pukul 3:37 antara Pihak Cemindo
Gemilang dengan pihak Penggugat yang dikirimkan Sdr Bambang Hardedi
kepada Ms Niah (Bukti T-7g Print Out);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
16. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
16
20.Foto copy Email tertanggal 28 Juni 2016, Pukul 16:55 antara Pihak Cemindo
Gemilang dengan pihak Penggugat yang dikirimkan Sdr Ms Niah kepada Sdr
Bambang (Bukti T-7h Print Out);
21.Foto copy Orint Out Pasal 86 s/d Pasal 90e Buku 1 Bab V Bagian II
KUHDagang (Bukti T-8 Print Out);
22.Foto copy Buku Pengantar Hukum Pengakutan Laut (Buku II) Pengertian
“Asas-asas Hak dan Kewajiban Para Pihak” Karangan Dr H Djafar Al Bram
SAH.SE MH.MM. Bc.Kn. CPM, MAP halaman 40-41 (Bukti T-9 Print Out);
23.Foto copy Email PT Trans Pasific Jaya kepada Penggugat dikirim Sdr
Bambang kepada Sdri Herni tertanggal 27 Juni 2016 (Bukti T-10 Print Out);
24.Foto copy Email Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Juni 2016 (Bukti
T-11 Print Out);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya disamping
mengajukan surat-surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajaukan 1 (satu) orang
saksi yaitu Alexander dibawah sumpah telah memberikan keterangna yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan PT. Trans Pasific Jaya (disingkat “TPJ) dan PT.
Mantel Bahtera Abadi (disingkat “Mantel), saksi bukan karyawan dari PT. Mantel
akan tetapi dalam kasus ini dilibatkan oleh Ibu Herni sebagai orang kepercayaan
dari awal perjanjian hingga masalah terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan antara TPJ dengan Mantel adalah
mengenai demurrage dimana menurut TPJ pengangkutan telah melebihi masa
prorate ditetapkan dan Maritei wajib membayar dimana hubungan hukum antara
TPJ dengan Maritei adalah didasarkan pada Surat Perjanjian Angkutan Laut
(SPAL), dimana pemilik kapai adalah TPJ bernama Tug Boat “Prima Power 01
dan Barge bernama Terang 06 dan penyewa adalah PT. Maritei Bahtera Abadi
dan setahu saksi SPAL dari Pihak TPJ ditanda-tangani oleh Primulyono selaku
Marketing dan dari Maritei ditanda-tangani oleh Ibu Herni selaku Kuasa Direksi
dan Direksi Maritel adalah Bapak Agus Nyaro.
- Bahwa adapun jenis barang diangkut adalah batubara sebanyak ± 7500 MT dari
Samarinda ke Bayah – Banten, Biaya sewa kapal disepakati adalah Rp. 115,000
perMT, juga soal Denda disepakati dalam SPAL adalah sebesar 20,000,000,-
per hari apabila terjadi demurrage melebihi dari waktu proprata ditentukan dan
setahu saksi Pemilik batubara adalah PT. Raihanna Artha Borneo (disingkat
RAB);
- Bahwa setahu saksi pembayaran sewa kapal dimaksud dalam persoalan ini
telah dibayar Maritel kepada TPJ akan tetapi nilainya Saksi lupa, akan tetapi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
17. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
17
Sistem pembayaran dilakukan 50 % dimuka dan sisianya dibayarkan pada
waktu loading atau muat selesai dilakukan;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian angkutan laut selalu menggunakan jasa agen,
dimana pemilik kapal tidak berhubungan langsung dengan pemilik barang
(Cargo), tetapi memalui pihak ke-III atau agen dimana Tanggung jawab untuk
memuat barang ke tongkang ada pada pemilik barang;
- Bahwa setahu saksi hubungan langsung Pemilik barang dengan pemilik kapal
tidak ada karena ada kontrak berantai dengan perusahaan lain ditengah sebagai
agen, yaitu STS dengan Maritel;
- Bahwa setahu saksi kontrak berantai itu adalah dimulai dari RAB kepada STS,
lalu dari STS kepada Maritel, kemudian dari Maritel kepada TPJ, Asli SPAL
antara Maritel dengan TPJ itu tidak ditanda- tangan dan yang ditanda tangan itu
adalah SPAL yang discan, bahwa letak bedanya antara asli SPAL antara Maritel
dengan TPJ dengan scanning SPAL ditanda tangan adalah terletak pada
tanggal loading dicantumkan, dimana tanggal loading dicantumkan dalam asli
SPAL adalah dimulai dari tanggal 24 s/d 26 Mei 2016 sementara dalam SPAL
yang ditanda-tangan telah direvisi menjadi tanggal 5-7 Juni 2016;
- Bahwa setahu saksi SPAL ditanda-tangan tersebut telah dikirmkan kepada TPJ
dan terhadap revisi tanggal iaycan dicantumkan TPJ tidak pernah melakukan
protes;
- Bahwa Instruksi loading dari RAB pertama diterima dari STS adalah tanggal 19
Mei 2016, ke dua diterima tanggal 4 Juni 2016 dan telah dikirimkan kepada TPJ
melalui email;
- Bahwa saksi sedikit banyaknya terlibat pada waktu masalah terjadi, dimana
Pihak TPJ mengejar Saksi untuk membayar demurrage dan Saksi sudha
mencoba menghubungi STS akan tetapi entah kenapa 1 (satu) sejak kejadian
Saksi melihat dari pembicaraan dalam email ada komunikasi dan negosiasi
langsung antara RAB dengan TPJ. Padahal dari etika bisnis TPJ itu
hubungannya dengan Maritel dan apabila sudah begini maka Pihak Agen sudah
tidak ikut campur;
- Bahwa setahu saksi keterlambatan terjadi dimulai pada waktu muat atau loading
di Samarinda, dimulai dari keterlambatan mengurus dokumen RKBM yang
mengakibatkan kapal terlambat sandar, sementara pada waktu pembongkaran
tidak ada keterlambatan, Waktu kapal terlambat sandar. Saksi menjelaskan TPJ
waktu itu menanyakan kepada Mantel kapan kapal bisa sandar, lalu Mantel
mengejar kepada STS dan oleh STS dijelaskan kapal belum siap dan sedang
menunggu spare part dari Jakarta akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti
berapa lama keterlambatan terjadi;
- Bahwa setahu saksi mengenai sikap TPJ yang semula menegaskan tidak akan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
18. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
18
melakukan bongkar jika denda demurrage belum dibayarkan. Saksi menjelaskan
tidak tau antara TPJ dengan pemilik barang ada kesepakatan apa, namun tiba-
tiba kapal sudah dibongkar. Padahal pada waktu itu Marite! sudah
memperingatkan TPJ agar barang jangan dibongkar sebelum semuanya beres,
namun kenyataannya kapal tetap dibongkar dan akibatnya Mantel susah
melakukan penagihan kepada Pemilik barang;
- Bahwa mengenai adanya uang Rp. 200 ,000,000,- dibayarkan pemilik barang
kepada TPJ, Saksi menjelaskan tidak tau pasti uang itu untuk apa, namun yang
pasti setelah pembayaran itu dilakukan TPJ langsung melakukan pembongkaran
kapal , menurut saksi uang yang diterima dari ibu Wita uang itu bukan untuk
demurrage akan tetapi untuk next shipment yang hingga kini shipment itu tidak
pernah terlaksana;
- Bahwa benar ada pembicaraan antara Cemindo selaku pembeli barang dengan
TPJ yang meminta agar barang dibongkar dan masalah demurrage akan
diselesaikan dna pembicaraan ini dilangsungkan sebelum bongkar dilaksanakan
akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pembayaran atas demurrage jadi
dilaksanakan namun yang jelas kapal telah dibongkar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan hukum langsung antara TPJ dengan
Cemindo dan saksi tidak mengetahui pasti berapa lama keterlambatan terjadi;
- Bahwa mengenai kedudukan saksi dan ibu Hemi dalam struktur organisasi PT.
Mantel Bahtera Abadi, menurut saksi PT Maritel Bahtera Abadi adalah mumi
Perusahaan keluarga yang dalam struktur organisasinya bertindak sebagai
Direktur Utama adalah Bapak Agustinus Nyaro, SH dan Ibu Herni Widiyastuti
sebagai Komisaris, dimana keduanya merupakan Suami Istri;
- Bahwa mengenai kedudukan Saksi dalam Manajemen PT. Maritel Bahtera
Abadi merupakan orang yang selama ini dipercaya Ibu Herni Widiyastuti untuk
banyak terlibat membantu dalam berbagai proyek termasuk terlibat dalam
pelaksanaan angkutan laut dimaksud dalam perkara aquo tanpa adanya
hubungan kerja secara formal.
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dan selama
persidangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dianggap
telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal
lain lagi dan selanjutnya mohon putusaan;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah seperti tersebut diatas ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
19. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
19
DALAM EKSEPSI;
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadfap gugatan
Penggugat tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consorsium);
2. Eksepsi tentang gugatan yang kabur (Obscuur Libel);
Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:
1. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consorsium);
Menimbang, bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat adalah kurang
pihak, karena Penggugat tidak mengikut sertakan PT RAIHANA ARTHA BORNEO
(PT RAB) dan PT. SARANA TRANSINDO SUCCES (PT STS) sebagai pihak dalam
perkara ini;
Menimbang, bahwa menurut Tergugat, pemilik batu bara sebanyak 7.300 MT
(Metric Ton) adalah PT .RAIHANA ARTHA BORNEO (PT RAB) dan untuk
mengangkut batu bara miliknya tersebut, PT RAB meminta bantuan kepada PT.
SARANA TRANSINDO SUCCES (PT STS) selaku perusahaan Agen Pelayaran yang
ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)
No.0207/SPAL/STYS-RAB/V/2016 terrtanggal 19 Mei 2016;
Menimbang, bahwa berkaitan dengan SPAL No.0207 tersebut PT STS
meminta bantuan kepada PT. MARITEL BAHTERA ABADI (PT. MBA/Tergugat) yang
ditindak lanjuti dengan penandatanganan SPAL No.424/SPAL/MBA-STS/V/2016
tertanggal 19 Mei 2016 yang memuat hal-hal yang sama dengan ketentuan yang
dimuat dalam SPAL No.0207;
Menimbang, bahwa kemudian PT.MBA i.c. Tergugat mengadakan perjanjian
dengan PT TRANS PASIFIC JAYA (PT.TPJ/ Penggugat) yang dituangkan dalam
SPAL No.097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
Menimbang, bahwa menurut Tergugat, ketiga SPAL aquo yakni SPAL
No.0207 tanggal 19 Mei 2016, SPAL No.424 tanggal 19 Mei 2016 dan SPAL No.097
tanggal 20 Mei 2016, memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya, dalam hal
mana PT STS,PT. RAB dan PT. MBS (Tergugat) adalah sama-sama Penyewa Kapal
yang sama-sama bertanggung jawab bilamana terjadi demurrage (keterlambatan
pembongkaran muat)), karenanya untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara
terang, tuntas dan menyeluruh pihak PT. RAIHANA ARTHA BORNEO (PT.RAB) dan
PT. SARANA TRANSINDO SUCCES (PT.STS) haruslah diikut sertakan sebagai
pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat telah disangkal oleh Penggugat didalam
Repliknya dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum
dengan PT. RAB dan PT. STS, dalam hal mana gugatan yang diajukan oleh
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
20. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
20
Pengugat adalah terkait dengan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat
berdasar SPAL No. 097/TPJ-MBA/V/2016 dimana PT.RAB dan PT. STS tidak ikut
tercantum sebagai pihak dalam perjanjian a quo, sehingga gugatan Penggugat
tidaklah kurang pihak;
Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Eksepsi Tergugat tersebut:
1. Bahwa memperhatikan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.097/TPJ-
MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (Bukti P-2, P-3, T-1.a, T.I-b dan T-2),
ternyata pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Angkutan Laut aquo
hanyalah PT. TRANS PACIFIC JAYA (PT. TPJ). i.c Penggugat dengan PT.
MARITEL BAHTERA ABADI (PT. MBA) i.c Tergugat, dimana PT RAIHANA
ARTHA BORNEO (PT. RAB) dan PT. SARANA TRANSINDO SUCCES
(PT.STS) tidak ikut serta sebagai pihak dalam surat perjanjian tersebut;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-3.a dan T-3.b ternyata sebelum diadakan/
diterbitkan SPAL No.097/TPJ-MBA/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 antara
Penggugat dengan Tergugat, telah ada Perjanjian antara PT SARANA
TRANSINDO SUCCES (PT.STS) dengan PT. RAIHANA ARTHA BORNEO
(PT.RAB) yakni SPAL No.0207/SPAL/STS-RAB/V/2016 tanggal 19 Mei 2016
dan perjanjian antara PT. MARITEL BAHTERA ABADI (PT.MBA) dengan PT
SARANA TRANSINDO SUCCES (STS) yakni SPAL No.424/SPAL/MBA-
STAS/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
3. Bahwa ternyata untuk mengangkut batu bara milik PT. RAIHANA ARTHA
BORNEO( PT RAB) sebanyak 7.300 MT tersebut dari Pelabuhan muat Jetty
KP Anggana Samarinda Kalimantan Timur ke Pelabuhan PT Cemindo Bayah-
Banten telah dibuat tiga Perjanjian Angkutan Laut, yakni SPAL No.424 tanggal
19 Mei 2016, SPAL No.0207 tanggal 19 Mei 2016 dan SPAL No.097 tanggal
20 Mei 2016 (vid bukti P-2, P-3, T.Ia, T-1b, T-2, T-3a dan T-3.b);
4. Bahwa mencermati ketiga SPAL a quo ternyata tiga-tiganya memuat isi
perjanjian yang persis sama dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Tentang alat angkutan, ternyata tiga perjanjian aquo sama-sama
menyebut bahwa alat angkut yang digunakan adalah Tug Boat “ Prima
Power 01” (TB. Prtima Power 01) dan :” Barge Terang 06” (BG Terang
06) milik Penggugat;
b. Tentang kedudukan dari PT TRANS PACIFIC BAHTERA (PT TPJ)
adalah sebagai Pemilik Kapal dan PT. MARITEL BAHTERA ABADI (PT
MBA), PT. RAIHANA ARTHA BORNEO( PT. RAB) dan PT. SARANA
TRANSINDO SUCCES (PT. STS) adalah sebagai Penyewa Kapal yang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
21. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
21
bertanggung jawab apabila terjadi Demurrage (keterlambatan
membongkar muat);
c. Tentang pelabuhan muat yang disepakati adalah Pelabuhan Jetty Kerta
Nergara Perkasa Anggana Samarinda dan Pelabuhan bongkar adalah
Pelabuhan PT Cemindo Gemilang Bayah- Banten;
d. Tentang besarnya denda demurrage, tiga-tiganya perjaniian menyebut
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhari;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas terlihat
dengan jelas bahwa ketiga surat Perjanjian Angkutan Laut a quo saling berkaitan
satu sama lainnya, dalam hal mana PT. MARITEL BAHTERA ABADI (PT MBA), PT.
RAIHANA ARTHA BORNEO( PT. RAB) dan PT. SARANA TRANSINDO SUCCES
(PT. STS), sama-sama turut bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan
pembongkaran muatan batu bara (demurrage) tersebut;
Menimbang, bahwa Pengugat sendiri telah mengajukan bukti P-1a dan P-1b
berupa perintah pengiriman batu bara milik PT,. RAIHANA ARTHA BORNEO
(PT.RAB), hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sendiri mengetahui bahwa batu
bara yang diangkut oleh kapal miliknya adalah milik PT. RAIHANA ARTHA BORNEO
(PT. RAB);
Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak membantah jawaban Tergugat
yang isinya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan komunikasi langsung
kepada PT. RAIHANA ARTHA BORNEO (PT. RAB) terkait dengan uang denda
demurrage tersebut, dimana menurut Tergugat, pihak Penggugat telah membongkar
muatan/ cargo batu bara tersebut setelah Penggugat menerima uang demurragee
dari PT. RAIHANA ARTHA BORNEO (PT. RAB) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) tanpa persetujuan Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat dengan jelas
bahwa PT. RAIHANA ARTHA BORNEO (PT. RAB) dan PT. SARANA TRANSINDO
SUCCES (PT.STS) adalah pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab atas
denda demurrage a quo, karenanya untuk dapat menyelesaikan sengketa perkara ini
secara terang dan tuntas dalam hal mana akan diketahui bentuk dan jumlah
tanggung jawab masing-masing, baik Tergugat ( PT. MARITEL BAHTERA ABADI)
maupun PT. TRAIHANA ARTHA BORNEO (PT. RAB) dan PT. SARANA
TRANSINDO SUCCES (PT. STS), maka PT RAIHANA ARTHA BORNEO (PT. RAB)
dan PT SARANA TRANSINDO SUCCES (PT. STS) haruslah diikut sertakan sebagai
pihak dalam perkara ini;
Menimbang, Bahwa oleh karena PT RAIHANA ARTHA BORNEO (PT. RAB)
dan PT SARANA TRANSINDO SUCCES (PT. STS) tidak diikut sertakan sebagai
pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan yang
kurang pihak;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
22. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
22
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat kurang pihak, maka
Eksepsi Tergugat dalam hal ini harus dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pertama dikabulkan, maka Eksepsi
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
DALAM POKOK PERKARA;
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan diatas, dimana gugatan
Penggugat kekurangan pihak, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka
materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya
gugatanPenggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklarrd);
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima dalam hal mana Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat
juga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
Mengingat Pasal-pasal dari HIR dan Undang-undang serta Peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
DALAM EKSEPSI:
• Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA:
• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard);
• Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.366.000,- (tiga
ratus enam pulouh enam ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 oleh kami, Marulak
Purba, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H. dan
Agustinus Setyo Wahyu.T,, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
Tanggal 13 Desember 2017, oleh Ketua Majelis tersebut ,Bambang Edhy
Supriyanto, S.H.,M.H. dan Agustinus Setyo Wahyu.T,, S.H.,M.H. masing-masing
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
23. h
k
a
m
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
M
a
h
k
a
m
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
a
h
A
g
u
n
g
R
e
p
u
b
l
i
k
I
n
d
o
n
e
s
i
i
k
I
n
d
o
n
e
s
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
23
sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih Restiviani, S.H.,M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
Bambang Edhy Supriyanto .S.H.M.H Marulak Purba , S.H.,M.H
Agustinus Setyo Wahyu.SH.MH
Panitera Pengganti.
Pipih Restiviani.SH.MH.
Biaya-biaya:
Biaya Pendaftaran.................Rp. 30.000,-
Biaya Proses..........................Rp. 75.000,-
Redaksi..................................Rp. 5.000,-
Matrerei..................................Rp. 6.000,-
Panggilan ..............................Rp. 250.000,-
Jumlah...................................Rp. 366.000,-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23