Pendidikan Anti korupsi Kasus korupsi di Tingkat Nasional dan Daerah di NTT Gratifikasi

1. KORUPSI
BY : kelompok Kabupaten Ngada
1.ANGELA MATILDA BUPU NUA
2.MARIA SCHOLASTIKA GEDHI NUA
3.MARIA HENDRIKAA.L SOGO

4. Kronologi singkat kasus korupsi oleh
mantan Direktur Utama PT Pertamina
1. KPK menetapkan status tersangka terhadap
mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen
Agustiawan, sekaligus menahan yang bersangkutan
pada selasa 19 September 2023.
2. Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural
Gas( LNG) tahun 2011 – 2021.
3. “KPK menduga Karen merugikan negara mencapai
RP 2,1 triliun, “kata ketua KPK Firli Bahuri.

5. 4. Firli menjelaskan kasus ini bermula ketika
BUMN energi berencana mengadakan LNG
sebagai alternatif mengatasi defisit gas di
Indonesia dalam kurun waktu 2009 hingga 2040.
Karena LNG bukan hanya kebutuhan PLN, saat
itu LNG juga untuk memenuhi pasokan ke
industri pupuk dan petrokimia.
5. Ketika itu, karen yang menjadi Dirut periode
2009 – 2014 mengeluarkan kebijakan untuk
menjalin kerja sama dengan beberapa produsen
dan pemasok LNG yang ada di luar negeri (
Perusahaan Corpus Christi Liquefaction LLC
Amerika Serikat).

6. 6.Saat pengambilan kebijakan dan keputusan
tersebut ,Karen secara sepihak langsung
memutuskan untuk melakukan kontrak
perjanjian perusahaan CCL. Selain itu, Karen
tidak melaporkan kepada dewan komisaris PT
Pertamina terkait keputusannya melalui Rapat
Umum Pemengang Saham ( RUPS) sebagai
perwakilan pemerintah.
Dengan begitu Firli menilai tindakan Karen tidak
mendapat restu dan persetujuan dari
pemerintah saat itu.

7. 7. Imbasnya, seluruh kargo LNG milik PT
Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC
Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar
domestik. Hal ini berdampak nyata harus dijual
dengan kondisi merugi di pasar Internasional
oleh PT Pertamina.
Karen disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1)
atau pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebgaimana telah diubah dengan UU RI
No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1
KUHP.

8. Pasal 2 ayat 1 :
Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh0
tahun dan denda paling sedikit RP
200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak RP 1.000.000.000,00 ( satu miliar
rupiah).

9. Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 1 ( satu) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh)
tahun atau denda paling sedikit RP 50.000.000,00 ( lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00
( satu miliar rupiah).

10. Berdasarkan kasus diatas maka dapat
disimpulkan
1. teori yang dikatakan oleh Lord Acton benar
adanya.
“power tends to corrupt and absolute power
corrupts absolutely, (kekuasaan cenderung untuk
korupsi dan kekuasaan Berangkat dari
pernyataan Lord Acton tersebut, dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa kekuasaan sangat
rentan terhadap tindak pidana korupsi.

11. 2.Ruang lingkup korupsi adalah pengadaan barang
dan jasa ( pengadaan LNG/gas alam cair)
3.Bentuk Korupsinya adalah menyalahgunakan
wewenang sbg Dirut PT Pertamina yang sharusnya
apabila mengeluarkan suatu keputusan/kebijakan
haruslah disampaikan atau dilaporkan kepada
atasan.
4.Dirut PT Pertamina disangkakan melanggar pasal
2 ayat (1) atau pasal 3 Undang – Undang RI No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebgaimana telah diubah dengan UU RI No.
20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

14. Kronologi singkat kasus korupsi oleh
mantan Bupati ngada
1. Jaksa KPK mendakwa Marianus Sae menerima uang Rp 5,9
miliar terkait proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara
Timur (NTT). Penerimaan suap itu berkaitan dengan jabatan
Bupati Ngada pada Marianus yang dalam pilkada serentak
lalu maju sebagai calon Gubernur NTT.
"Terdakwa telah menerima uang secara bertahap yang seluruhnya
berjumlah Rp 5.937.000.000 yaitu masing-masing sejumlah Rp
2.487.000.000 dari Wilhemus Iwan Ulumbu alias Baba Miming
selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT
Flopino Raya Bersatu dan sejumlah Rp 3.450.000.000 dari
Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT
Sukses Karya Inovatif," kata jaksa KPK dalam surat dakwaan
yang diterima detikcom, Selasa (10/7/2018).

15. 2. Dakwaan tersebut sudah dibacakan jaksa dalam
persidangan hari ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa
Timur. Jaksa menyebut duit suap pada Marianus itu
dilakukan bertahap sejak 2011.
Awalnya, Marianus meminta uang pada Baba Miming
dengan timbal balik bakal memberikan paket pekerjaan
kepadanya. Lalu, Baba Miming membuka rekening bank,
kemudian memberikan kartu ATM serta PIN-nya pada
Marianus.
Duit Rp 2.487.000.000 ditransfer Baba Miming ke
rekening tersebut sebagai commitment fee sebesar 4
atau 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang
didapatnya. Namun, duit itu ditransfer secara bertahap
mulai dari 2011 hingga 2017.

16. 3. Selain itu, Marianus juga menerima Rp 3.450.000.000 dari Baba
Iwan. Modus pemberian suap mirip dengan Baba Miming yaitu melalui
transfer ke rekening yang telah diberikan sebelumnya, tetapi ada pula
pemberian secara tunai. Pemberian suap itu juga berkaitan dengan
proyek di Kabupaten Ngada.
Jaksa juga mengatakan Baba Miming sebenarnya sempat meminta
proyek lagi untuk menantunya, Arie Asali. Proyek itu berupa
pembangunan jembatan. Pembicaraan tentang pemberian suap sudah
dilakukan bahkan pembagian proyek juga sudah beres, tetapi Marianus
keburu ditangkap KPK.
Marianus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Marianus juga didakwa menerima gratifikasi Rp 875 juta.
Gratifikasi tersebut disebut jaksa KPK berkaitan dengan pengangkatan
Wilhemus Petrus Bate alias Wempi Bate sebagai Kepala Badan
Keuangan Kabupaten Ngada.

17. "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut,
yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp
875.000.000 Wilhemus Petrus Bate alias Wempi Bate selaku
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada, yang disetorkan ke
Rekening BNI nomor 0213012710 atas nama Wilhemus Iwan
Ulumbu," kata jaksa KPK.
Jaksa mengatakan gratifikasi itu tak dilaporkan ke KPK setelah
lewat masa 30 hari. Atas dasar itu, jaksa menyebut perbuatan
Marianus harus dianggap suap.
Atas perbuatannya, Marianus diancam pidana dalam Pasal 12 B
ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP

18. Berdasarkan kasus diatas maka :
Lord Acton : bahwa kekuasaan sangat rentan
terhadap tindak pidana korupsi.
Bentuk korupsi : Penyuapan dan penyogokan,
memeras dan mengutip pungutan, dan
meminta komisi, Menerima hadiah, uang jasa,
uang pelican, dan hiburan, perjalanan yang
tidak pada tempatnya (gratifikasi),
Menyalahgunakan wewenang.
Bisa dikatakan kasus diatas Korupsi transaktif,
yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di
antara seorang donor dengan resipien untuk
keuntungan kedua belah pihak

19. Marianus sae dijegal dengan pasal berlapis
yaitu melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
64 ayat (1) KUHP.
 Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Kerugian negara mencapai RP.5,9 miliar.

22. Kronologi singkat kasus
1. Kejaksaan Negeri Ngada resmi menahan tersangka kasus
dugaan korupsi pekerjaan jalan dari dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 Kabupaten Ngada. Dua
tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan
peningkatan jalan Dorarapu-Dhoki Matawae Kecamatan Golewa
Barat Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.
2. Dua tersangka yang resmi ditahan itu yaitu, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Ngada berinisial ST dan Kuasa PT Brand
Mandiri Jaya Santosa berinisial RP.
Keduanya resmi ditahan oleh pihak kejaksaan Negeri Ngada,
Senin (3/8/2020) sekitar pukul 15.00 Wita.

23. 3.Kejaksaan Negeri Ngada melalui Kepala Kejaksaan Negeri
Ngada, Ade Indrawan, mengumumkan dua tersangka pada kasus
pekerjaan jalan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2018 Kabupaten Ngada.
4.Ade mengatakan pihaknya menetapkan dua tersangka atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan
Dorarapu-Dhoki Matawae Kecamatan Golewa Barat Kabupaten
Ngada Tahun Anggaran 2018.
5. Ia mengatakan dimana dari hasil pemeriksaan tersebut,
penyidik Kejaksaan Negeri Ngada berkesimpulan berdasarkan
bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi
dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Dorarapu-Dhoki Matawae
Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Tahun Anggaran
2018 dengan Nilai Kontrak Rp.3.434.567.888,30 (Tiga Milyar
Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh
Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh
Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Sen).

24. 7. Ade menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Ngada mendapat alokasi dana sebesar RP
4.000.000,00 dan bersumber dari Dana Alokasi Umum
(DAU) APBD Kabupaten Ngada TA.2018.
8. kemudian dialokasikaan untuk melaksanakan Kegiatan
Peningkatan Jalan
Dorarapu-Dhoki Matawae Kecamatan Golewa Barat
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018, dimana kemudian
ditunjuk pelaksana kegiatan adalah PT Brand Mandiri Jaya
Santosa dengan Nilai Kontrak Rp.3.434.567.888,30 (Tiga
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus
Enam Puluh Tujuh
Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Koma
Tiga Puluh Sen).

25. 9. Dalam pelaksaannya TS tidak melakukukan
pengendalian pekerjaan dan tidak melakukan penilaian
kinerja pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh
tersangka "RP" dengan baik dan benar sehingga
pekerjaan tersebut tidak selesai dengan sebagaimana
semestinya baik dari segi mutu dan volume pekerjaan.
10. Kedua Tersangka ini dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Yentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dengan ancaman
pidana minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua
puluh) tahun penjara.

27. Adapun nilai nilai anti korupsi yand dilanggar
sejak kasus 1 hingga 3:
Kejujuran
Disiplin
Tanggung jawab
Dan kesederhanaan.