Dokumen tersebut membahas perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga era reformasi, dengan menjelaskan sistem pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap masa sejarah.

2. PERKEMBANGAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
oleh:
Kelompok 3 PKn 2013-A
• Ayu Sulastri (NIM. 1305098)
• Disye Purnama Maulidiny (NIM. 1300977)
• Inna Nurliana Hasanah (NIM. 1300552)
• Novia Kusuma Wardani (NIM. 1300911)
• Rizal Nugraha Hidayat (NIM. 1301774)
• Yanti Sri Lestari (NIM. 1300146)

3. PERKEMBANGAN
HAN
Perkembangan
Administrasi Negara
Perkembangan di
Indonesia Setelah
Kemerdekaan
Perkembangan di
Indonesia pada
Zaman Kolonial

4. PERKEMBANGAN
ADMINISTRASI

6. Fase sejarah (Tahun 1 M sampai
dengan 1886)
Perkembangan yang
makin pesat dari
administrasi zaman
sejarah ini
dimungkinkan oleh
timbulnya Revolusi
Industri I di Inggris yang
dipercepat oleh
penemuan-penemuan
mesin-mesin produksi.
Kelompok
ahli pelopor
administrasi

7. Fase Modern (1886-sekarang)
 Administrasi mulai dikenal sebagai ilmu
 Dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor (seorang
sarjana pertambangan) dari Amerika Serikat mulai
mengadakan penyelidikan-penyelidikan
 Di Prancis timbul pula seorang ahli pertambangan
yang bernama Hendry Fayol yang bekerja pada salah
satu perusahan tambang di sana, yang pada saat itu
perusahaan terancam oleh kehancuran.
 F.W. Taylor  Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah,
 Hendry Fayol Bapak Teori Administrasi Modern.

8. Dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir
hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap:
Tahap Survival
(1886-1930)
•Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Hendry Fayol.
•Pada tahun 1886 dikatakan sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi negara karena pada tahun itulah Gerakan
Managemen Ilmiah dimulai oleh Taylor
•para ahli menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi negara memperjuangkan diakuinya administrasi dan
manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan
Tahap Konsolidasi
dan
Penyempurnaan
(1930-1945)
•terjadi penyempurnaan teori-teori, sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi
•gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi Negara dan siaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga
pendidikan tinggi.
Tahap Human
Relation (1945-
1959)
• Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan
informal yang perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi
Tahap
Behaviouralisme
(1959-sekarang)
•fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah maju kepada motif tindak-tanduk manusia
dalam berorganisasi, diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang
membuat organisasi menjadi lebih efesien dan efektif, sehingga administrasi menyatu kepada manusia itu sendiri.

9. Administrasi Negara sebelum dan
sesudah Renaissance

10.  TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN JOHN LOCKE
1. Kekuasaan legislatif
2. kekuasaan eksekutif
3. kekuasaan federatif
 TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN MONTESQUIEU
1. Kekuasaan legislatif
2. kekuasaan eksekutif
3. kekuasaan yudikatif
Lapangan hukum administrasi negara adalah lapangan eksekutif,
yaitu lapangan melaksanakan undang-undang.
John Locke menyebutkan bahwa tugas kehakiman pun termasuk
ke dalam lapangan eksekutif karena mengadili termasuk
melaksanakan undang-undang.
Pengaruh

11. • Zaman pendudukan bala tentara Jepang dimulai dengan
mendaratnya pasukan Jepang di Banten tanggal 1 maret 1942
• Pada tanggal 7 maret 1942 oleh pemerintahan Bala Tentara Nippon
dikeluarkan undang-undang no.1 pasal 1 yang menetapkan bahwa
bala tentara nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk
sementara waktu di daerah-daerah yang ditempatinya agar
mendapatkan keamanan sentausa.
• selama pendudukan Japan dibagi-bagi dalam beberapa dareha,
misalnya:
1. Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang pimpinannya
berkedudukan di Jakarta
2. Daerah pemerintahan Sumatra di Bukit Tinggi
3. Daera pemerintahan Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku
serta Irian Barat di Makasar.

12. • Soal pengadilan di massa pendudukan Japan mulai diatur pada
tanggal 29 April 1942. UU no. 14 menentukan bahwa di Jawa
dan Madura diadakan pengadilan pemerintah bala tentara
• nama daerah atau wilayah kepamongprajaan diganti dengan
nama sebagai berikut:
1. Residensi menjadi Syuu
2. Regentschap atau Kotamadya menjadi Ken
3. District menjadi Gun
4. Kecamatan menjadi Sen
5. Desa menjadi Ku
6. Gemeente menjadi Sidan
7. Kampung menjadi Asa
• Selain itu kepada masing-masing wilayah atau daerah keprajaan
itu, di belakang nama wilayahnya ditambah dengan Tyoo
(kepala), misalnya:
1. Syuu-Tyoo untuk Presiden
2. Ken-Tyoo untuk Bupati
3. Si-Tyoo untuk Walikota.

13. Perkembangan Hukum Administrasi
Negara Zaman Kemerdekaan
1. Sistem Pemerintahan Setelah Proklamasi
Kemerdekaan
Dalam penjelasan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945, bahwa negara Indonesia
berdasarkan hukum (rechtstaat), pemerintahan
berdasarkan konstitusi, presiden harus
menjalankan haluan negara menurut garis- garis
besar yang ditetapkan majelis.

14. 2. Pemerintahan Presiden Pada Awal Masa
Peralihan
a. PPKI menetapkan susunan kementerian dan
pada tanggal 2 September 1945
b. PPKI selanjutnya mengadakan pembagian
wilayah RI menjadi 8 provinsi.
3. Keadaan Pemerintah Setelah Diterbitkan
Maklumat No. X
a. Tanggal 7 Oktober 1945 dilakukan suatu
refrerendum yang ditandatangani oleh 50
anggota KNP

15. 4. Pemerintahan Hijrah ke Jogjakarta
5. Pemerintahan Selama Republik Indonesia
Serikat (RIS)
Perubahan bentuk negara dari negara
kesatuan menjadi negara serikat
mengharuskan adanya penggantian UUD,
sehingga disusunlah naskah UUD RIS
6. Pemerintahan Dalam Jangkauan UUDS 1950
Republik Indonesia
7. Konstituante hasil pemilu 1955 mulai
menggelar sidang menetapkan UUDS 1950

16. 7. Situasi Pemerintaan Sesudah Dekrit Presiden
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat
sambutan baik dari masyarakat. Dengan
dikeluarkannya dekrit tersebut Kabinet Juanda
dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959.
Kemudian dibentuk Kabinet Kerja. Program
kabinet ini adalah meliputi soal keamanan
dalam negeri, soal sandang pangan dan
pembebasan Irian Barat (Irian Jaya).

17. 8. Pemerintahan Atas Dasar Orde Baru
KOMUNIS untuk mendominasi segala kegiatan
kenegaraan dan pemerintahan, sehingga
menjurus ke arah yang bertentangan dengan
UUD 1945 dan Pancasila. Penyimpangan itu
mengingatkan kepada (G 30 SPKI) pada tahun
1965

18. 9. Pemerintahan Pada Era Reformasi
Gerakan Reformasi telah mendorong
terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang
politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat,
peningkatan peran masyarakat disertai dengan
pengurangan dominasi peran pemerintah
dalam kehidupan politik.

20. • Fauzi (5) :
Apa yang menjadi dasar Taylor
• Asti : Bagaimana pengaruh HAN
ketatanegaraan terhadap perubahan
ketatanegaraan RI?