Penggolan Kodefikasi Barang Milik Daerah

1. POKOK-POKOK PERUBAHAN
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
NOMOR 108 TAHUN 2016
TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK DAERAH
•
Oleh
DR. HARINUR CAHY
AMURNI, M.Si
Direkt m BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah
DIREKTORAT BUMD, BLUD, dan BARANG M ILIK DAERAH
DITJEN. BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. 'Permendag i 17tioo7'
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Permendagr i 108/2016
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tenteng Pedoman Pengelolalan
Barang Milik Daerah.
)II,.''W!II);U.Ui 'ElAJQ
ftJ'I,;UIDC' "
fll.1IIA'.1:IU,."iTDJ ) .!.Alitmi&llltm.Wt. 1'00¢<1.'
'IIIW(IIIJOIt.lkl'tJ0111
t."111
1 € . . 1 1 Ql1h:DOQU..'1 tv.RA · .ma:IW'.R'dl

3. .
::
. '
¥1 PENGERTIAN DAN TUJUAN
. . • • __.J.!-!._ . .
·:.......,.......
, . - - - - -
Permendagri 17/2007
• Kodefikasi adalah pemberian
pengkodean barang pada setiap
barang inventaris milik Pemerintah
Daerah yang menyatakan kode
lokasi dan kode barang.
• Tujuan pemberian kodefikasi
adalah untuk mengamankan dan
memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status
penggunaan barang pada masing
masing pengguna.
Permendagri 108/2016
• Kodefikasi Barang adalah
pemberian kode barang milik
daerah sesuai dengan
penggolorngan masing-masing
barang milik daerah
• Tujuan : Penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah
bertujuan untuk mempermudah
pelaksanaan pengelolaan dan
penatausahaan barang milik
daerah.

5. KODE LOKASI BARANG :
• barang milik pemerintah pusat BM/KN
(kode 00);
• barang milik pemerintah daerah provinsi
(kode 11);
• barang milik pemerintah daerah
kabupaten/kota (kode ll2); dan
Permendagri
108/2016
• barang milik pemerintah pusat (kode
00);
• barang milik pemerintah daerah
provinsi (kode 11);
• barang milik pemerintah daerah
kabupaten/kota (kode 12); dan
barang milik lainnya (kode 13).

6. U )
'r"'t
0
......
0
0 ........
00
0
........
......
'l""4
'l""4
·llo
-
..
·llo
-
..
Ill)
Ill)
nJ
nJ
"'0
"'0
c
Q.l
c
Q.l
E E
llo..
Q.l
0..
llo..
Q.l
Q .
·-·---
• LEVEL1 KODEAKUN (1 Digit)
• LEVEL2 KODEKELOMPOK (1
Digit)
• LEVEL3 KODEJENIS ( 1 Digit)
• LEVEL4 OBJEK (2 Digit)
• LEVEL5 RINCIAN OBJEK (2
Digit)
• LEVEL6 SUB RINCIAN OBJEK
(2 Digit)
• LEVEL7 SUB-SUB RINCIAN
OBJEK (3 Digit)

7. •!• Kode urut provinsi diatur dalam
lampiran 39 Permendagri 17/2007.
-
-•!• Kode urut Kabupaten/Kota diatur
dalam Iampiran 40 Permendagri
17/2007.
• 0
•
•
Nomor Koode SKPD memperhatikan
pengelompokkan Bidang(22 Bidang)
•
D
'l""''
0
N
•!• Kode provinsi sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur
kode dan data wilayah administrasi
pemerintaha n.
•• •!• Kode kabupaten/kota sesuai peraturan
- perundang-u ndangan yang mengatur
kode dan data wilayah administrasi
• 0
• pemerintaha n.
•
•
Kode pengguna barang untuk daftar
barang pengguna atau kode pengelola
barang untuk daftar barang pengelola
sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
•!• Kode kuasa pengguna barangsesuai
ketentuan peraturan perundang
undangan.

8. Go;ongan
i
Kelompok
Sub-sub
Kelompok
I
Sub
Kelo ppok
If
Bidang
I
I
Permendagri 17/2007
X X . X X .lxlxl . X X .lxlxl
[R] . [R] . [R] .lxlxl .lxlxl .lxlxl .lxlxlxl
I
Permendagri 108/2016
Objek
Kelompok Sub Rincian
Objek Sub-sub
Rincian Objek
Rincian
Akun Jenis
Objek

9. Kode
Kepemilikan
X X . X X . X X
lxlxl.lxlxl .lxlxl .lxlxl .lxlxlxlxlxl .lxlxlxlxlxl .lxlxlxlxlxl
Kode
Kabupaten/Kota
Kode Provinsi
Kode Unit
Bidang
Kode Bidang
Kode Sub Unit I
Satuan Kerja
KodeTahun
Pembelian
I
-.¥
Kode lntrakompta elf
Ekstrakomptab I
I I
Permendagri 108/2016
Kode
Kabupaten/Kota
Kode Kuasa
Pengguna Barang
Kode status
Kepemilikan
Kode Provinsi
Kode Pengguna
Barang/Pegelola Barang
Kode Sub
Kuasa Penguna Barang

10. 6
1 5
PE!'<'YUSU1'AN ASET

11. K o d e s t a t u s k e p e m i l i . k a n
b a r a n g
K o d e I n t r a k o m p t a b e l a t a u
E k s t r a k o m p t a b e l
Kode provinsi
K o d e k a b u p a t e n / k o t a
K o d e p e n g g u n a b a r a n g
a t a u
p e n g e l o l a b a r a n g
K o d e k u a s a p e n g g u n a b a r a n g
- K o d e s u b k u a s a p e n g g u n a
b a r a n g
[ T a h u n P e r o l e h a n
X X X X X
.
(
x
(
J
(
x
(
x
(
1 - "'x 'x x x=
x.xxx X X X . X X X
X X
x.x X • .i$. - X 2$. ·.iix.xxx.xxxxxx
N o m o r u r u . t
p en d a f t a r a n S u b -S u b
r i n c ia n o b j e k S u b
R i n c i a n o b e k
R i n c i a n
o b j e k
O b je k
J e n i s
K e l o m p o k
A k u n
Permendagri 108/2016 J