Dokumen tersebut membahas mengenai filosofi hadirnya pemerintahan desa, otonomi desa dan kewenangannya, serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

1. 21/09/2022 1
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

2.  Desa berasal dari bahasa Sansekerta “Deshi” yang
yang berarti Tanah Tumpah Darah.
 Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan
usaha - usaha pemerintah untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat.
 Dalam UU 6/2014 ttg Desa pasal 23, ditegaskan
bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa.
F I L O S O F I H A D I R N Y A P E M E R I N T A H D E S A :

3. Sehari-hari
Terbelakang, kampungan/udik, bodoh,
miskin & terbelakag
Sosiologis
Ada wilayah, punya batas2 (ulu-eko), ada
nilai sosial budaya, ata tatanan yang
dipatuhi oleh Faiwalu Anahalo, Ada Pire,
Wale dll
Ekonomi
Ada wilayah yg punya potensi (batu,
pasir, air, pohon, hutan, burung, ular,
rusa, lebah-madu, tanah, tanaman
pangan dll..).
Hutan dan Air (tata lingkungan)...jgn
potong/sensor pohon, jgn bakar hutan
UU No. 6 Thn 2014
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk atur dan
urus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan NKRI.
Arti “Desa ”

4. UU No. 18 tahn 1948
UU No. 5 thn 1979
PP No. 72 thn 2007
UU No. 6 thn 2014
Mulai tahun 1979,
Gubernur NTT Ben Mboi
Canangkan :
“ Program Benah Desa”
(Menata Desa Gaya Lama ke
Desa Gaya Baru) dengan
menempatkan, Kader Benah
Desa, Gerbades.
Sejak saat itu, desa Gaya Lama
telah berakhir dengan TIDAK
menghilangkan HAK ULAYAT.
Riwayat Regulasi Ttg Desa

5.  UU No. 6/2014: Negara melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,
mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera.
 Memperkuat CATUR SAKTI: desa bertenaga secara
sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara
ekonomi dan bermartabat secara budaya
 Membangun TRADISI BERDESA: desa bukan hanya
kampung halaman atau tempat bermukim, tetapi juga
menjadi basis sosial serta basis politik pemerintahan,
atau menjadi arena bermasyarakat dan bernegara.

6.  Otonomi Desa Merupakan hak, wewenang
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal - usul dan
nilai -nilai sosial budaya yang ada pada
masyarakat untuk tumbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan desa tersebut.
O T O N O M I D E S A
D A N K E W E N A N G A N D E S A :

7.  Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling
kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan
masyarakat.
 Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas
pemerintahan yang diemban desa mampunyai cakupan
atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi
pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
 Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau
lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan organisasi
pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan
menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat sehari-hari.
 Istilah “bawah” itu juga mempunyai kesamaan dengan
istilah “depan” dan “dekat”.
 Istilah “depan” berarti bahwa desa berhubungan langsung
dengan warga masyarakat baik dalam bidang

8. 21/09/2022 9
1. Masalah Pembentukan Desa
2. Masalah Kewenangan Desa
3. Masalah Keuangan Desa
4. Masalah Pilkades
5. Masalah Perangkat Desa
6. Masalah Produk Hukum Desa
7. Masalah Pengelolaan Keuangan Desa
8. Masalah BPD
9. Masalah Pembangunan Desa dan Perdesaan
10.Masalah Kerjasama Desa
11.Masalah Lembaga Kemasyarakatan
12.Pembinaan dan Pengawasan

9. 21/09/2022 10
1. Masalah Pembentukan Desa
2. Masalah Kewenangan Desa
3. Masalah Keuangan Desa
4. Masalah Pilkades + Kapasitas Kades
5. Masalah Perangkat Desa
6. Masalah Produk Hukum Desa
7. Masalah Pengelolaan Keuangan Desa
8. Masalah BPD
9. Masalah Pembangunan Desa dan Perdesaan
10.Masalah Kerjasama Desa
11.Masalah Lembaga Kemasyarakatan
12.Pembinaan dan Pengawasan

10. 21/09/2022 11
1. Masalah Kewenangan Desa
2. Masalah Keuangan Desa
3. Masalah Pilkades + Kapasitas Kades
4. Masalah Perangkat Desa
5. Masalah Produk Hukum Desa
6. Masalah Pengelolaan Keuangan Desa
7. Masalah BPD
8. Masalah Pembangunan Desa dan Perdesaan
9. Masalah Kerjasama Desa
10.Masalah Lembaga Kemasyarakatan
11.Pembinaan dan Pengawasan